![\"Pembangunan](\"https:\/\/ctis.id\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/WhatsApp-Image-2025-03-21-at-10.16.17-1024x961.jpeg\")
Kala itu, belum ada wilayah perdagangan bebas lain di sekitar Singapura, belum ada Johor Baru, belum ada Penang yang maju, juga belum ada Pelabuhan Internasional Malaka, belum ada Port Klang dan Kawasan Tanjung Pelepas di Malaysia, yang maju.\u00a0 Kala itu, peluang untuk memposisikan Batam sebagai pusat perdagangan internasional sangat besar.<\/p>\n
Pembangunan sarana dan prasarana di Batam, Rempang dan Galang dipacu.\u00a0 Jembatan Penghubung tiga pulau Barelang selesai dibangun pada tahun 1997.\u00a0 Pembangunan fisik yang pesat di Batam mengesampingkan aspek regulasinya.<\/p>\n
Alhasil, penduduk ilegal berdatangan ke Barelang untuk mengadu nasib. Pasca reformasi 1998, dengan maraknya otonomi daerah yang menjurus ke desentralisasi kewenangan dari Pusat ke Daerah, maka terbentuk Pemerintahan Kota Batam.<\/p>\n
Sesuai UU No.26\/Th.2007 Tentang Penataan Ruang, status Batam masuk kedalam Kawasan Strategis Nasional.\u00a0 Kerancuan regulasi tentang Otonomi Daerah dengan Tata Ruang pun muncul.<\/p>\n
Ditambah lagi, regulasi tentang posisi Walikota Batam yang juga harus memimpin Badan Pengelola Kawasan Barelang yang bersifat Nasional.\u00a0 Belum lagi tumpang tindih dengan regulasi yang berkaitan dengan Zona Perdagangan Bebas Barelang.\u00a0 Kesemuanya ini mengakibatkan investasi di Barelang tersendat.<\/p>\n
Dilain pihak, wilayah-wilayah perdagangan bebas di kawasan, seperti Johor Baru, berkembang pesat.\u00a0 Oleh sebab itu, regulasi dan birokrasi nampaknya perlu dirampingkan agar wilayah Barelang tetap kompetitif sebagai wilayah pertumbuhan ekonomi regional yang potensial.<\/p>\n
Belajar dari pengalaman pembangunan Barelang ini maka\u00a0 dalam pembangunan Ibukota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur maka urusan regulasi nampaknya perlu dirapikan terlebih dahulu.<\/p>\n Dr.\u00a0 Wicaksono Sarosa memaparkan UU No.3\/Th.2022 Tentang Ibukota Negara yang telah dilengkapi beragam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) serta Peraturan Kepala Otorita IKN.\u00a0 Keberadan IKN juga strategis, berada di tengah Indonesia, merupakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kota masa depan yang ramah lingkungan serta\u00a0smart &\u00a0green city<\/i>\u00a0berteknologi digital.<\/p>\n Aspek teknologi baru, memanfaatkan Industri 4.0, harus dimunculkan pada pembangunan IKN.\u00a0 Hal ini digarisbawahi oleh Professor Anthony Sihombing.\u00a0 Apalagi pada kurun 2020 \u2013 2021 muncul pandemi Covid 19 yang menyodorkan teknologi Kecerdasan Artifisial (Artifical Intelligence<\/i>\u00a0\u2013 AI) semakin masif pada perkembangan metropolitan modern.\u00a0 Ini akan mengurangi kebutuhan ruang perkantoran, akan mengurangi keberadaan toko dan mall, didukung penggunaan sistem transportasi yang ramah lingkungan, serta jaringan telekomunikasi yang harus berteknologi mutakhir.<\/p>\n Ini semua perlu diantisipasi pada proses pembangunan IKN yang sedang berprogress saat ini agar muncul suatu kota metropolitan baru ditengah Negara Kepulauan Nusantara, yang akan mencerminkan Indonesia sebagai negara masa depan yang maju dan modern.<\/p>\n Disinilah peran SDM menjadi penting, seperti disampaikan Tjahjo Prionggo,\u00a0 yang juga diamini kedua pembicara lainnya, karena apabila kesiapan SDM, utamanya SDM lokal, tidak ditingkatkan maka para penduduk lokal akan hanya menjadi penonton, tidak bisa berpartisipasi lebih aktif, akibat rendahnya tingkat produktivitas masyarakatnya.<\/p>\n Seperti dicontohkan beberapa wilayah pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang memiliki tingkat GDP Per-Kapita tinggi, namun ternyata ketimpangan ekonominya juga tinggi karena sebagian besar sumberdaya dimiliki oleh sebagian kecil kelompok masyarakat.\u00a0 Oleh sebab itu, \u00a0anggota CTIS yang juga Sekjen Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Chairil Abdini mengingatkan tentang pentingnya pembangunan non-fisik, seperti budaya lokal dan aspek sosial penduduk, disertakan di samping pembangunan fisik infrastruktur semata, \u00a0agar wilayah baru yang muncul lebih manusiawi dengan kehidupan penduduk yang lebih sejahtera dan harmonis.<\/p>\n Dalam rencana pembangunan IKN, jumlah penduduk IKN dipatok pada 1,9 juta orang pada tahun 2050.<\/p>\n Salah satu jenis pembangunan di IKN yang direkomendasikan oleh Dr. Unggul Priyanto, Ketua Komite Energi CTIS, yang juga mantan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), adalah pembangunan Pusat Iptek Kelautan Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara ini.<\/p>\n Sejak 2012,\u00a0 BPPT dan Pemerintah Perancis telah menyusun rencana Pusat Iptek Kelautan ini, yang juga akan menjadi Pelabuhan sandar kapal kapal riset Indonesia, karena lokasinya di tengah tengah negara kepulauan Nusantara.<\/p>\n Program kerjasama RI \u2013 Perancis ini sudah masuk kedalam\u00a0Blue Book<\/i>\u00a0Bappenas 2015, dan pada April 2015 lalu juga sudah ditinjau oleh Menko Kemaritiman kala itu, Indroyono Soesilo, untuk segera diimplementasikan.\u00a0 Dengan ditetapkannya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai IKN, nampaknya program Pusat Iptek Kelautan Indonesia ini dapat dibahas dan dihidupkan kembali. ***<\/p>\n sumber : https:\/\/forestinsights.id\/barelang-bisa-jadi-pembelajaran-untuk-ikn-nusantara-ctis-pembangunan-non-fisik-penting\/<\/p>\n <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pembangunan Pulau Batam-Rempang-Galang (Barelang), Provinsi Kepulauan Riau, sejak 1973 bisa menjadi lesson learned untuk pembelajaran pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Pembangunan IKN Nusantara harus yang mencakup fokus pada skala prioritas peruntukan wilayah, ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) handal, regulasi yang kondusif untuk menarik investasi dan pembangunan non-fisik, tidak hanya pembangunan sarana prasarana fisik. […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":5818,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[39,82,79,83,80,81,84],"class_list":["post-5815","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-iptek-dalam-negeri","tag-ctis","tag-ibu-kota-nusantara","tag-ikn","tag-indonesia","tag-kota-batam","tag-pembangunan-balerang","tag-pembangunan-ibukota"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ctis.id\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/WhatsApp-Image-2025-03-21-at-10.16.26.jpeg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ctis.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5815","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ctis.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ctis.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ctis.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ctis.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5815"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ctis.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5815\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5819,"href":"https:\/\/ctis.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5815\/revisions\/5819"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ctis.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5818"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ctis.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5815"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ctis.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5815"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ctis.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5815"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"Pembangunan](\"https:\/\/ctis.id\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/WhatsApp-Image-2025-03-21-at-10.16.40-1024x636.jpeg\")