Indonesia memasuki fase krusial menuju visi Indonesia Emas 2045. Di tengah bonus demografi, dinamika global, serta percepatan transformasi teknologi, arah pembangunan nasional dinilai harus segera bertransformasi. Paradigma lama yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan masa depan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Bambang Kesowo, dan pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004 dalam diskusi CTIS bertajuk “Beberapa Tantangan Untuk Dijawab: Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar HAKI” pada Rabu (25/2/2026).
Sebagai moderator Susanto Sutoyo, eks Dubes RI Italia dan Wakil Tetap RI untuk FAO-IFAD-WFP (2006-2008).
Menurut Bambang, berbagai persoalan strategis yang dihadapi Indonesia saat ini saling berkelindan dan bermuara pada satu kesimpulan besar: pembangunan nasional harus berbasis kualitas manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK).
Lima Tantangan Besar Indonesia
Bambang menguraikan sedikitnya lima tantangan utama yang harus segera direspons secara sistemik. Pertama, kependudukan dan pangan. Kedua kualitas manusia Indonesia, Indonesia 2035 dan Indonesia 2045.
Ketiga, tantangan pembangunan, keempat tantangan faktor kekayaan hayati, perlindungan dan pemanfaatan. Dan tantangan terakhir adalah bagaimana Indonesia menatap masa depan yang dekat.
Kependudukan dan ketahanan pangan
Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir. Dalam periode 2015–2025, populasi naik sekitar 10,14 persen atau sekitar 28,8 juta jiwa. Bahkan, pada 2030 jumlah penduduk diproyeksikan mendekati 300 juta jiwa.
Di sisi lain, pertumbuhan penduduk perkotaan meningkat sekitar 3 persen setiap lima tahun, sementara populasi perdesaan menurun dengan persentase serupa. Urbanisasi yang tidak terbendung memicu berbagai persoalan, mulai dari tekanan terhadap lapangan kerja di kota hingga berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian.
Sementara itu, lahan pertanian terus menyusut akibat alih fungsi lahan dan ekspansi kawasan industri maupun permukiman. Kondisi tersebut berdampak pada ketergantungan terhadap impor pangan karena produksi dalam negeri belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan nasional.
“Di sinilah pentingnya teknologi pertanian, mulai dari pengolahan lahan, sistem irigasi, pupuk, pembenihan, hingga teknologi pascapanen,” kata Bambang.
Kualitas sumber daya manusia
Ia menyoroti bahwa sekitar 70 persen penduduk Indonesia masih berpendidikan SMP ke bawah, dan sekitar 24,3 persen tidak bersekolah. Angka tersebut menjadi tantangan serius dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi era ekonomi berbasis pengetahuan.
Menurut Bambang, peningkatan kualitas manusia tidak hanya soal pendidikan formal, tetapi juga pembangunan karakter, mentalitas, dan etos kerja.
“Membangun kualitas manusia berarti membangun karakter, kepribadian, sekaligus kemampuan penguasaan IPTEK,” tegasnya.
Pergeseran Paradigma Pembangunan
Bambang menilai sudah saatnya Indonesia meninggalkan pola pembangunan berbasis eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam secara berlebihan. Model tersebut dinilai rawan memicu konflik lingkungan hidup serta tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.
Sebaliknya, kekuatan intelektual manusia harus menjadi motor utama pembangunan. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan China disebutnya sebagai contoh bagaimana investasi pada SDM dan teknologi mampu mentransformasi negara menjadi kekuatan ekonomi modern.
Lahirlah paradigma baru, Pembangunan Nasional berbasis kualitas manusia dan IPTEK.
Untuk itu, diperlukan peta jalan (roadmap) yang jelas dan konsisten. Roadmap tersebut harus mencakup desain kelembagaan, tata kelola organisasi, hingga pengembangan personalia yang mendukung ekosistem riset dan inovasi.
Indonesia sejatinya telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Sistem Nasional IPTEK. Namun, Bambang menilai implementasi kedua regulasi tersebut masih belum optimal.
Refleksi dari Pandemi dan Prioritas Riset
Dalam tantangan pembangunan, Bambang menyinggung pengalaman pandemi Covid-19 sebagai pembelajaran penting. Saat pandemi, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp400 triliun untuk pengadaan vaksin dan penanganan dampak kesehatan, sementara anggaran riset BRIN hanya sekitar Rp6,1 triliun.
Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas riset nasional agar Indonesia tidak selalu bergantung pada produk luar negeri dalam situasi krisis.
Ia menegaskan bahwa prioritas riset nasional seharusnya difokuskan pada sektor-sektor strategis, yakni pangan dan pertanian, kesehatan (bahan baku obat dan obat), lingkungan khususnya air bersih, serta energi.
“Riset yang aplikatif dan berdaya guna akan menghasilkan paten. Dari paten itulah lahir nilai tambah ekonomi melalui lisensi dan komersialisasi,” ujarnya.
Tantangan Komersialisasi dan Peran HaKI
Meski jumlah paten terdaftar dari hasil riset cukup besar, tingkat lisensinya masih rendah. Dari ratusan paten di bidang pembangunan berkelanjutan dan kemandirian kesehatan, sangat kecil yang berhasil memperoleh lisensi.
Sebaliknya, di banyak negara maju, para peneliti dan inventor sebagai pemegang HaKI mampu hidup lebih sejahtera karena memperoleh pendapatan berkelanjutan dari lisensi paten dan komersialisasi hasil inovasi mereka.
Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem inovasi Indonesia belum sepenuhnya terhubung antara riset, industri, dan pasar.
Bambang menegaskan pentingnya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai instrumen strategis dalam ekonomi modern. Menurutnya, HaKI merupakan hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia dan memiliki nilai ekonomi sekaligus moral.
“HaKI bukan sekadar persoalan hukum, melainkan bentuk penghormatan terhadap kemampuan intelektual manusia dan dorongan bagi lahirnya inovasi,” katanya.
Ia menambahkan, dalam ekonomi berbasis pengetahuan, pemahaman HaKI harus menjadi kesadaran lintas disiplin. Pendidikan mengenai perlindungan kekayaan intelektual tidak boleh hanya diajarkan di fakultas hukum, tetapi juga di bidang teknik, kedokteran, pertanian, biologi, hingga ekonomi.
Dengan penguatan kualitas SDM, konsistensi roadmap IPTEK, serta optimalisasi HaKI, Bambang optimistis Indonesia dapat membangun fondasi peradaban modern yang berdaya saing global.
“Perlindungan atas kemampuan intelektual manusia adalah fondasi kemajuan bangsa. Tanpa itu, kita akan terus tertinggal dalam kompetisi global,” pungkasnya.***