Memasuki 20 tahun menjelang satu abad kemerdekaan pada 2045, Indonesia perlu mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus merumuskan strategi menghadapi tantangan global. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting untuk menentukan posisi Indonesia di tengah persaingan dunia.
Diplomat senior Soemadi Brotodiningrat, yang pernah menjabat Duta Besar RI untuk Jepang dan Amerika Serikat serta Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, menegaskan bahwa tolok ukur kemajuan bangsa harus mengacu pada tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Diplomat senior Soemadi Brotodiningrat (tengah) sebagai narasumber diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (18/11/2026), melalui paparan bertajuk “Perlunya Ilmuwan Memahami Perkembangan Global”. Diskusi dimoderatori Susanto Sutoyo (kanan), Advisor CTIS, dengan pengantar Ketua CTIS Wendy Aritenang. (Dok CTIS)
Hal tersebut disampaikan Soemadi dalam diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (18/11/2026), melalui paparan bertajuk “Perlunya Ilmuwan Memahami Perkembangan Global”. Diskusi dimoderatori Susanto Sutoyo, Advisor CTIS, dengan pengantar Ketua CTIS Wendy Aritenang.
Soemadi mengingatkan empat tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Menurut dia, dua tujuan terakhir semakin relevan dalam menghadapi perubahan global, terutama terkait penguasaan teknologi, peningkatan kualitas pendidikan, dan peran Indonesia dalam percaturan internasional.
Ia menjelaskan, peta geopolitik dan ekonomi dunia telah berubah sejak era pasca-Perang Dunia II. Persaingan yang sebelumnya didominasi pembelahan ideologi Timur-Barat dan dikotomi negara maju (Utara) dengan negara berkembang (Selatan), kini semakin ditentukan oleh kemampuan teknologi dan kualitas SDM.
Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas inovasi.
Mengacu pada data yang dipaparkannya, Indonesia berada di peringkat ke-113 dari 193 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia. Pada 2026, penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi baru mencapai 11,30 persen, sedangkan lulusan bidang teknik tercatat 10,42 persen.
Di tingkat ASEAN, persentase lulusan perguruan tinggi Indonesia berada di peringkat kedelapan dari 11 negara. Sementara dalam Global Innovation Index, Indonesia menempati posisi ke-55 dari 139 negara.
Kondisi tersebut, menurut Soemadi, menjadi tantangan bagi Indonesia untuk bertransformasi dari sekadar pengguna teknologi menjadi bangsa yang mampu menciptakan inovasi dan menghasilkan penemuan.
“Apakah hanya berhenti sebagai penonton dan pengguna, atau mampu naik kelas menjadi pembuat dan penemu,” ujarnya.
Untuk mengejar ketertinggalan menjelang 2045, Soemadi mendorong Indonesia belajar dari pengalaman negara-negara Asia, seperti Jepang, China, Vietnam, dan India. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi peran diaspora dalam memperkuat ekosistem ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi di negara asal.
Ia mencontohkan India yang memberikan ruang bagi warganya untuk menempuh pendidikan dan berkarier di luar negeri tanpa harus diwajibkan kembali ke tanah air. Diaspora India kemudian berkembang dan berkontribusi dalam berbagai bidang di tingkat global.
“Bahkan di India, pemerintah membebaskan warga negara India yang belajar di luar negeri tidak harus pulang ke India. Maka bisa dilihat banyak orang India tersebar di mana-mana, termasuk Wali Kota New York Mamdani keturunan India,” terangnya.
Selain peningkatan SDM, Soemadi menyoroti persaingan geopolitik yang semakin berpusat pada penguasaan teknologi tinggi dan mineral kritis (critical raw minerals).
Rivalitas antara negara-negara Barat dan China serta kesenjangan teknologi antara negara maju dan berkembang menuntut Indonesia mampu membaca perkembangan global dan menentukan posisi strategisnya.
Diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (18/11/2026). (dok CTIS)
Dalam konteks tersebut, ia menilai diplomasi ilmu pengetahuan dan teknologi (diplomasi iptek) perlu diperkuat. Diplomasi harus dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan riset dan teknologi nasional. Sebaliknya, kemampuan iptek juga dapat meningkatkan daya tawar diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
Soemadi menilai prakarsa kerja sama Kementerian Luar Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Asia-Europe Foundation (ASEF) yang melibatkan pemerintah, akademisi, lembaga riset, dan dunia usaha merupakan langkah awal yang positif.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kerja sama tersebut sangat bergantung pada konsistensi tindak lanjut dan implementasi konkret.
Penguatan SDM, penguasaan teknologi, optimalisasi diaspora, dan diplomasi iptek, menurut Soemadi, perlu menjadi bagian dari strategi nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna perkembangan teknologi global, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menciptakan inovasi dan menentukan arah kemajuan dunia.
Pada awal November 2026, publik dihebohkan oleh pemberitaan mengenai dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Dugaan penyadapan tersebut disebut-sebut menyasar pula sejumlah ketua partai politik, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, dan pihak lainnya.
Kasus yang diduga melibatkan aparat kepolisian berpangkat jenderal dan inspektur jenderal itu memunculkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan, mekanisme pengawasan, serta perlindungan privasi dan keamanan komunikasi pejabat negara maupun masyarakat.
Merespons perkembangan tersebut, Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) mengangkat tema “Peraturan dan Pelaksanaan Intersepsi Secara Umum” dalam diskusi yang diselenggarakan pada Rabu (11/11/2026).
Diskusi menghadirkan Ir. Ashwin S. Sasongko, M.Sc., Ph.D., IPU, Ketua II Koordinator Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) CTIS, sebagai narasumber (no 2 dari kiri). (dok CTIS)
Diskusi menghadirkan Ir. Ashwin S. Sasongko, M.Sc., Ph.D., IPU, Ketua II Koordinator Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) CTIS, sebagai narasumber. Acara diawali dengan pengantar Ketua CTIS Wendy Aritenang dan dimoderatori Bambang Goeritno, Ketua IV Bidang Infrastruktur CTIS.
Dalam paparannya, Ashwin membahas persoalan penyadapan dari berbagai perspektif, mulai dari perkembangan kasus terkini, landasan hukum, arsitektur jaringan telekomunikasi, teknologi intersepsi, hingga strategi pengamanan infrastruktur komunikasi pemerintah.
Ilustrasi Magnific
Dugaan Penyadapan dan Ancaman Spyware
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan teknologi pengawasan canggih, termasuk spyware Pegasus yang dikembangkan perusahaan teknologi keamanan siber Israel, NSO Group.
Pemberitaan mengenai kasus tersebut turut menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi sebagai saksi.
Dalam konteks ini, muncul kembali perdebatan mengenai penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum.
Irjen Slamet Uliandi, pada 2023 pernah membantah penggunaan Pegasus oleh Polri, menegaskan bahwa institusinya hanya menggunakan sistem penyadapan yang sah atau lawful interception. Namun, dugaan penyalahgunaan mekanisme penyadapan yang sah justru menjadi salah satu persoalan yang perlu didalami.
Ancaman penggunaan teknologi pengawasan digital di Indonesia sebelumnya juga menjadi perhatian Amnesty International.
Dalam laporan investigasi bertajuk A Web of Surveillance: Unravelling a Murky Network of Spyware Exports to Indonesia, yang diterbitkan 1 Mei 2024, Amnesty mengungkap jaringan transaksi dan penggunaan berbagai teknologi spyware di Indonesia.
Teknologi yang disoroti antara lain Pegasus dari NSO Group/Q Cyber Technologies, Predator dari Intellexa, Candiru, dan Wintego.
Laporan tersebut mengidentifikasi keterlibatan sejumlah lembaga publik, termasuk Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dalam konteks pengadaan maupun penggunaan teknologi pengawasan.
“Persoalan ini menunjukkan bahwa penyadapan ilegal bukan sekadar pelanggaran privasi individu, tetapi juga berpotensi mengancam demokrasi, kebebasan berekspresi, dan ruang gerak kelompok oposisi,” kata Ashwin.
Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) mengangkat tema “Peraturan dan Pelaksanaan Intersepsi Secara Umum” dalam diskusi yang diselenggarakan pada Rabu (11/11/2026). (dok CTIS)
Regulasi Penyadapan Masih Memerlukan Penguatan
Dari aspek hukum, lanjut Ashwin, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah ketentuan yang mengatur intersepsi atau penyadapan, salah satunya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 mengatur larangan intersepsi dalam Pasal 31. Ayat (1) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas informasi atau dokumen elektronik dalam suatu sistem elektronik milik orang lain.
Larangan tersebut juga mencakup penyadapan atas transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, baik yang mengakibatkan perubahan maupun tidak terhadap informasi yang sedang ditransmisikan.
Meski demikian, undang-undang memberikan pengecualian terhadap tindakan intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi penegak hukum lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Persoalan lain muncul terkait mekanisme dan tata cara penyadapan. Mahkamah Konstitusi (MK) pernah membatalkan Pasal 31 ayat (4) UU ITE yang sebelumnya mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Melalui putusannya, MK menegaskan bahwa tata cara penyadapan harus diatur pada tingkat undang-undang, bukan hanya melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri.
Ketentuan tersebut menjadi penting karena penyadapan menyangkut hak privasi warga negara dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai pengaturan serta pengawasan yang memadai.
Sementara itu, aspek teknis penyadapan telah diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan yang Sah atas Informasi Berbasis Internet Protocol (IP).
Regulasi tersebut mengacu pada standar internasional ETSI TS 102 232 tentang Handover Interface and Service-Specific Details for IP Delivery.
Dalam sistem Lawful Interception (LI), penyadapan didefinisikan sebagai kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik oleh aparat penegak hukum atau badan intelijen sesuai kewenangannya.
Sistem tersebut melibatkan sejumlah komponen, antara lain Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Intelijen Negara (LIN), Law Enforcement Monitoring Facility (LEMF) sebagai fasilitas penerima hasil penyadapan, serta Handover Interface (HI) yang menghubungkan jaringan operator telekomunikasi dengan fasilitas pemantauan.
Memahami Jalur Komunikasi dan Titik Kerentanan
Ashwin juga menjelaskan aspek teknis intersepsi dengan menguraikan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Secara umum, infrastruktur TIK terdiri atas tiga lapisan utama, yakni Application Network Layer, Transport Network Layer, dan Physical Network Layer.
Lapisan aplikasi mencakup berbagai layanan yang digunakan masyarakat, seperti peramban web, media sosial, dan surat elektronik.
Lapisan transport mengatur mekanisme pengiriman data melalui protokol seperti TCP/IP, DNS, dan sistem routing. Adapun lapisan fisik merupakan infrastruktur yang menopang komunikasi, mulai dari menara BTS, kabel serat optik, hingga satelit.
Untuk mempermudah pemahaman, perbedaan jaringan telekomunikasi konvensional dan internet dianalogikan seperti mobil dan kereta api.
“Telekomunikasi konvensional diibaratkan mobil yang berjalan di jalan raya dengan kapasitas angkut terbatas.,” ujarnya.
Sementara itu, internet dianalogikan sebagai kereta api yang berjalan di atas jaringan fisik dengan kapasitas jauh lebih besar untuk mengirimkan berbagai jenis data, mulai dari video, dokumen, hingga aplikasi dengan konten kompleks.
Dalam komunikasi internet global, pengiriman data menggunakan protokol IP dan sistem DNS yang beroperasi dalam tata kelola internet global, termasuk melalui ICANN dan sistem Root Server yang terdiri atas 13 identitas server akar.
Data komunikasi bergerak dari perangkat pengguna melalui penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP), kemudian melalui jaringan penghubung seperti Network Access Point (NAP), sebelum mencapai server tujuan.
Struktur jaringan tersebut sekaligus memperlihatkan sejumlah titik yang berpotensi menjadi sasaran intersepsi.
Penyadapan dapat dilakukan melalui jaringan operator telekomunikasi atau ISP, baik pada jalur kabel maupun nirkabel. Namun, metode ini menghadapi tantangan ketika komunikasi dilindungi teknologi End-to-End Encryption (E2EE).
Aplikasi seperti WhatsApp yang menggunakan Signal Protocol dan Telegram dengan MTProto 2.0 menerapkan enkripsi untuk melindungi komunikasi penggunanya. Dengan demikian, data yang dicegat di tengah jaringan tidak serta-merta dapat dibaca tanpa kemampuan untuk mendekripsinya.
Ilustrasi penyadapan. (dok LinkedIn)
Pegasus dan Perkembangan Penyadapan Berbasis Perangkat
Seiring semakin kuatnya teknologi enkripsi, metode penyadapan modern juga berkembang dengan menyasar perangkat komunikasi secara langsung atau endpoint/device level.
Salah satu metode yang digunakan adalah menanamkan perangkat keras maupun perangkat lunak tertentu sejak perangkat diproduksi atau sebelum sampai kepada pengguna.
Ashwin pernah menjabat Sekjen Kominfo dan Dirjen Aplikasi Informatika menjelaskan metode lainnya adalah menginjeksikan spyware ke dalam telepon pintar berbasis Android maupun iOS.
Pegasus, misalnya, dikenal memiliki kemampuan mengeksploitasi kerentanan perangkat untuk melakukan infeksi tanpa memerlukan interaksi pengguna melalui metode zero-click.
Dengan menguasai perangkat, spyware dapat mengakses informasi langsung dari sumbernya, termasuk pesan, suara, foto, dan data lainnya sebelum informasi tersebut dienkripsi oleh aplikasi komunikasi.
Karena itu, perlindungan komunikasi tidak cukup hanya mengandalkan enkripsi pada aplikasi atau jaringan internet. Keamanan perangkat yang digunakan juga menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan informasi.
Jaringan Intra Pemerintah sebagai Strategi Pengamanan
Menghadapi ancaman penyadapan dan infiltrasi malware maupun spyware, komunikasi strategis pemerintah memerlukan sistem pengamanan yang tidak sepenuhnya bergantung pada jaringan internet publik.
Dalam diskusi tersebut, Ashwin menyoroti praktik sejumlah negara yang mengembangkan jaringan komunikasi tertutup untuk kebutuhan pemerintahan.
Swedia, misalnya, mengembangkan Swedish Government Secure Intranet (SGSI), yakni jaringan intranet pemerintah yang digunakan untuk mendukung komunikasi aman antarlembaga. India juga mengembangkan jaringan intranet pemerintahan dengan pengendalian akses yang ketat untuk melindungi data dan komunikasi kementerian.
Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan kebijakan untuk membangun sistem serupa melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Salah satu instrumen penting dalam kebijakan tersebut adalah Pusat Data Nasional serta Jaringan Intra Pemerintah.
Jaringan Intra Pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan simpul-simpul jaringan instansi pusat dan pemerintah daerah. Sistem ini dirancang untuk mendukung komunikasi dan pertukaran data antarlembaga pemerintahan dengan pengamanan yang lebih terkontrol dan tidak bergantung sepenuhnya pada internet publik.
Penguatan jaringan tertutup tersebut menjadi salah satu strategi untuk mengurangi risiko kebocoran informasi dan intersepsi dari pihak luar.
Perlu Undang-Undang Intersepsi dan Penguatan Kedaulatan Digital
Dalam kesimpulan paparannya, Ashwin menempatkan intersepsi sebagai teknologi yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, Lawful Interception diperlukan aparat penegak hukum dan lembaga intelijen untuk mendukung penegakan hukum serta menjaga keamanan nasional.
Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi penyadapan tanpa dasar hukum dan pengawasan yang jelas dapat menjadi ancaman serius terhadap privasi, hak-hak warga negara, dan stabilitas politik.
“Karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui undang-undang yang secara khusus mengatur intersepsi. Pengaturan tersebut perlu memberikan batasan yang tegas mengenai kewenangan, tujuan, prosedur, mekanisme perizinan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan penyadapan,” sarannya.
Selain penguatan aspek hukum, keamanan infrastruktur digital pemerintah juga perlu menjadi prioritas.
Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah yang tertutup, disertai sistem perlindungan perangkat dan pengelolaan data yang kuat, merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia.
Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) menerbitkan buku BJ Habibie Memorial Lecture ke-5 sebagai bagian dari upaya mengenang sekaligus meneruskan visi besar Prof. Dr.-Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ke-3 Republik Indonesia.
Buku ini memuat orasi ilmiah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D., yang disampaikan dalam acara BJ Habibie Memorial Lecture ke-5.
Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) menerbitkan buku BJ Habibie Memorial Lecture ke-5 sebagai bagian dari upaya mengenang sekaligus meneruskan visi besar Prof. Dr.-Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ke-3 Republik Indonesia. (dok CTIS)
Orasi ilmiah tersebut mengangkat tema “Etika Peradaban dalam Membangun Masa Depan Bangsa: Membaca Ulang Pemikiran Filosofi M. Natsir dan Cita-Cita B.J. Habibie.”
Yusril menyampaikan orasi tersebut di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Penerbitan buku ini merupakan bagian dari dokumentasi pemikiran dan gagasan yang disampaikan dalam forum BJ Habibie Memorial Lecture. Selain menjadi rekam jejak intelektual, buku tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pemikiran mengenai etika peradaban, pembangunan bangsa, serta cita-cita besar Habibie dalam memajukan Indonesia melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
Buku BJ Habibie Memorial Lecture ke-5 diterbitkan dalam dua format, yakni cetak dan digital, sehingga dapat diakses oleh masyarakat dan kalangan akademisi secara lebih luas.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia terus berulang, terutama pada tahun-tahun ketika fenomena El Niño terjadi. Namun, fenomena iklim tersebut bukan akar persoalan karhutla. Aktivitas manusia, struktur insentif ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta tata kelola lahan yang belum efektif menjadi faktor utama yang menyebabkan kebakaran terus terjadi.
Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Dr. Chairil Abdini, dalam diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bertema Analisis Kausal Berlapis Kebakaran Hutan dan Lahan, Rabu (4/11/2026).
Sekjen Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Dr. Chairil Abdini (kiri) bersama moderator Idwan Suhardi dalam diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bertema Analisis Kausal Berlapis Kebakaran Hutan dan Lahan, Rabu (4/11/2026). (dok CTIS)
Menurut Chairil, El Niño memang memperpanjang musim kemarau dan menurunkan muka air gambut sehingga api lebih mudah menyebar. Namun, sumber api hampir seluruhnya berasal dari aktivitas manusia.
Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman, operasi modifikasi cuaca, pembagian masker, penutupan sekolah, maupun penindakan terhadap pelaku pembakaran di lapangan.
“Selama kebijakan hanya berfokus pada pemadaman dan penindakan terhadap pelaku lapangan, siklus karhutla akan kembali berulang pada periode El Niño berikutnya,” demikian salah satu pokok analisis Chairil dalam materi diskusinya.
Ia menjelaskan, pendekatan Causal Layered Analysis (CLA) dapat digunakan untuk memahami persoalan karhutla melalui empat lapisan, yakni gejala yang terlihat, penyebab sistemik, cara pandang terhadap pembangunan, serta narasi atau metafora yang selama ini berkembang di masyarakat.
Pada lapisan pertama, karhutla terlihat melalui munculnya titik api, kabut asap, gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, kerusakan habitat, hingga konflik lintas negara.
Namun, pada lapisan sistemik, terdapat persoalan yang lebih mendasar. Di antaranya, ekonomi pembakaran yang masih menguntungkan, lahan gambut yang dikeringkan melalui kanal, lemahnya penegakan hukum, fragmentasi kelembagaan, serta tumpang tindih tata kelola lahan.
Selain itu, biaya kesehatan dan kerusakan biodiversitas belum sepenuhnya diperhitungkan dalam keputusan ekonomi.
Ia juga menyoroti cara pandang pembangunan yang masih menempatkan hutan dan gambut sebagai cadangan lahan untuk ekspansi ekonomi. “Gambut kerap dianggap sebagai lahan marginal yang perlu dikeringkan agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi,” ujarnya.
Akibatnya, karhutla sering dibingkai sebagai konsekuensi musim kemarau atau fenomena alam, sehingga tanggung jawab manusia dan persoalan tata kelola kurang mendapatkan perhatian.
Dalam analisisnya, terdapat sejumlah narasi yang secara tidak langsung menormalisasi karhutla, seperti anggapan bahwa hutan merupakan lahan kosong, api menjadi alat untuk membuka kehidupan, musim asap merupakan bagian dari siklus tahunan, dan El Niño adalah takdir alam.
Menurut Chairil, perubahan kebijakan harus disertai perubahan cara pandang terhadap hutan dan gambut.
Ia mengusulkan tiga metafora baru, yakni gambut sebagai spons dan bank penyimpan air, bukan lahan tidur; asap sebagai utang ekologis, bukan musim; serta angin yang tidak mengenal batas negara.
Diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bertema Analisis Kausal Berlapis Kebakaran Hutan dan Lahan, Rabu (4/11/2026). (dok CTIS)
Delapan Agenda Pencegahan Karhutla
Chairil menawarkan delapan agenda utama untuk mengatasi persoalan karhutla secara lebih mendasar.
Pertama, menegakkan tanggung jawab perdata dan lingkungan secara nyata. Putusan pengadilan dan kewajiban pemulihan lingkungan harus benar-benar dieksekusi, termasuk terhadap pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas yang menyebabkan kerusakan.
Kedua, menjadikan gambut tetap basah sebagai kondisi operasional permanen. Pembasahan gambut dan pembangunan sekat kanal tidak boleh hanya menjadi proyek sementara ketika kebakaran terjadi atau musim kemarau tiba.
Ketiga, membangun insentif zero burning bagi petani kecil. Larangan pembakaran harus disertai penyediaan alternatif yang terjangkau, seperti peralatan pembukaan lahan bersama, akses pembiayaan, asuransi, pendampingan teknologi, dan insentif jasa lingkungan.
Keempat, memutus nilai ekonomi lahan bekas terbakar. Menurut analisis tersebut, selama lahan yang terbakar masih berpeluang memperoleh izin, hak baru, atau peningkatan nilai ekonomi, pembakaran akan tetap memiliki daya tarik bagi pihak tertentu.
Kelima, membangun ketertelusuran rantai pasok yang mencakup perusahaan pemegang konsesi, pemasok pihak ketiga, koperasi, hingga petani mandiri. Penegakan hukum tidak cukup hanya mencari pihak yang menyalakan api, tetapi juga harus menelusuri jaringan ekonomi yang memperoleh keuntungan dari pembukaan lahan dengan cara membakar.
Keenam, menggunakan anggaran pencegahan berbasis pemicu iklim. Peringatan dini El Niño dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus dapat mengaktifkan anggaran pencegahan, termasuk untuk pembasahan gambut, patroli, penempatan peralatan, dan penguatan masyarakat.
Ketujuh, membentuk komando terpadu dengan penanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas. Pencegahan karhutla membutuhkan satu komando yang memiliki kewenangan lintas sektor untuk bertindak sebelum keadaan darurat terjadi.
Kedelapan, memperkuat kerja sama regional melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Kerja sama tidak cukup hanya berupa pertukaran informasi, tetapi juga perlu mencakup bantuan pemadaman, pertukaran data, pengawasan korporasi lintas negara, penelusuran rantai pasok, serta mekanisme tanggung jawab bersama.
Lahan gambut Indonesia. (dok Wetlands International)
Mengubah Ukuran Keberhasilan
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla harus diukur melalui indikator pencegahan, bukan semata-mata jumlah titik api yang berhasil dipadamkan.
Indikator tersebut antara lain luas gambut yang tetap basah selama musim kemarau, penurunan luas kebakaran pada tahun El Niño, berkurangnya titik panas di dalam dan sekitar konsesi, eksekusi putusan perdata lingkungan, serta meningkatnya jumlah petani yang menerapkan mekanisme zero burning.
“Selain itu, pemerintah perlu mengukur kecepatan tindak lanjut terhadap peringatan dini, penurunan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), berkurangnya hari sekolah yang hilang akibat kabut asap, serta penurunan kejadian asap lintas batas,” paparnya.
Dalam peta jalan implementasi, pencegahan risiko tinggi menjadi prioritas dalam satu tahun pertama. Selanjutnya, pada periode satu hingga tiga tahun, kebijakan diarahkan untuk mengubah struktur insentif ekonomi, memperkuat restorasi gambut, dan membangun ketertelusuran rantai pasok.
Adapun dalam tiga hingga lima tahun, sasaran utamanya adalah mengubah model tata kelola dengan menempatkan ekosistem gambut sebagai bagian dari infrastruktur konservasi dan keselamatan nasional.
Diskusi CTIS tersebut diawali dengan pengantar Ketua CTIS Wendy Aritenang dan dipandu Ketua Komisi VI CTIS Bidang Kebijakan dan Ekosistem, Idwan Suhardi.
Melalui analisis tersebut, Chairil menegaskan bahwa persoalan karhutla bukan semata-mata kegagalan pemadaman, melainkan persoalan struktur insentif ekonomi, tata kelola lahan, penegakan hukum, kelembagaan, dan paradigma pembangunan.
Ukuran keberhasilan penanganan karhutla pada akhirnya bukan seberapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan, melainkan seberapa banyak kebakaran yang dapat dicegah sebelum terjadi.
“El Niño datang, tetapi krisis asap tidak lagi datang bersamanya,” pungkasnya.
Setiap kali El Niño datang, Indonesia seperti memasuki ritual yang sama. Titik panas meningkat, kebakaran hutan dan lahan meluas, pesawat water bombing diterbangkan, operasi modifikasi cuaca dilakukan, masker dibagikan, sekolah ditutup, dan aparat memburu pelaku pembakaran. Ketika hujan akhirnya datang, api mereda dan perhatian publik ikut menghilang.
Beberapa tahun kemudian siklus yang sama kembali berulang. Kebakaran besar terjadi pada 1997/1998, 2006, 2015, 2019, 2023, dan kembali pada 2026. Pada 2015 sekitar 2,61 juta hektare hutan dan lahan terbakar dengan kerugian sekitar US$16,1 miliar atau setara 1,9 persen PDB. Pada 2019 kerugian diperkirakan sedikitnya US$5,2 miliar. Hingga Januari–Juli 2026 saja, luas karhutla telah mencapai sekitar 202 ribu hektare, sementara periode puncak kebakaran belum sepenuhnya berlalu.
Petugas Manggala Agni berjibaku memadamkan api karhtula. (dok Kementerian Kehutanan)
Lalu, apakah masalahnya memang El Niño? Jawabannya: tidak sepenuhnya.
El Niño memperpanjang musim kering dan menurunkan muka air gambut sehingga api lebih mudah menyebar. Tetapi api tidak muncul dengan sendirinya. Sumber api terutama berasal dari aktivitas manusia. Dengan kata lain, El Niño adalah pemicu, sementara akar masalah berada jauh lebih dalam.
Di sinilah Causal Layered Analysis atau CLA memberi cara pandang yang berbeda. Pada lapisan paling permukaan, karhutla terlihat sebagai titik panas, kabut asap, ISPA, kerusakan habitat, sekolah yang ditutup, konflik dengan negara tetangga, dan keterlambatan pemadaman. Kebijakan kemudian merespons apa yang tampak: memadamkan api, membuat hujan buatan, membagikan masker, dan menangkap pelaku. Semua tindakan itu penting, tetapi hanya menyentuh gejala yang tampak dipermukaan.
Ketika kita masuk ke lapisan berikutnya, persoalannya mulai berubah. Membakar lahan masih mempunyai logika ekonomi. Lahan pascabakar dapat meningkat nilainya karena siap ditanami. Pada sejumlah tempat bahkan berkembang pasar informal lahan bekas bakar. Pada saat yang sama, gambut yang selama puluhan tahun dikeringkan melalui kanal menjadi seperti bahan bakar raksasa: sekali terbakar, api dapat merambat di bawah permukaan dan sangat sulit dipadamkan.
Masalah diperparah oleh penegakan hukum yang belum sepenuhnya efektif. Putusan perdata bernilai besar belum seluruhnya dieksekusi, sementara proses pidana lebih mudah menjangkau pelaku lapangan. Kewenangan juga tersebar di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat. Ironisnya, koordinasi sering baru menguat setelah keadaan menjadi gawat darurat.
Lahan gambut membentang di wilayah Kalimantan Selatan. (dok Universitas Lambung Mangkurat)
Tetapi CLA mengajak kita turun lebih dalam lagi, menuju cara kita memandang pembangunan. Selama bertahun-tahun hutan dan gambut kerap dilihat sebagai cadangan lahan untuk ekspansi produksi. Gambut pernah dianggap sebagai lahan marginal yang harus dikeringkan supaya produktif. Ketika kebakaran kemudian terjadi, kita mudah menyebutnya sebagai akibat kemarau atau “bencana alam”.
Di sinilah bahasa mempunyai konsekuensi kebijakan. Jika karhutla dianggap terutama sebagai bencana alam, tanggung jawab manusia menjadi kabur. Padahal keputusan mengenai drainase gambut, tata guna lahan, perizinan, rantai pasok, dan penegakan hukum semuanya merupakan pilihan manusia.
Pada lapisan paling dalam bahkan terdapat metafora yang tanpa sadar ikut menormalisasi krisis: “hutan adalah lahan kosong”, “api adalah alat membuka kehidupan”, “musim asap”, hingga “El Niño adalah takdir alam”.
Karena itu kita memerlukan narasi baru: (a) Gambut bukan lahan tidur, tetapi gambut adalah spons dan bank penyimpan air; (b) Asap bukan musim, tetapi adalah utang ekologis; dan (c) dalam konteks regional, angin tidak punya paspor.
Perubahan narasi penting karena akan mengubah pertanyaan kebijakan. Kita tidak lagi sekadar bertanya bagaimana memadamkan api lebih cepat, tetapi mengapa api masih menjadi pilihan yang murah dan menguntungkan.
Dari sini arah reformasinya menjadi lebih jelas. Pertama, tanggung jawab lingkungan harus benar-benar ditegakkan hingga tahap eksekusi. Tidak cukup memenangkan perkara di pengadilan jika kewajiban pemulihan dan ganti rugi tidak benar-benar dilaksanakan. Prinsipnya sederhana: private gain should not produce public loss. Pihak yang memperoleh manfaat ekonomi tidak boleh memindahkan biaya kebakaran kepada masyarakat melalui penyakit, kehilangan bersekolah, rusaknya ekosistem, dan penggunaan anggaran negara untuk pemulihan.
Kedua, menjaga gambut tetap basah harus menjadi kondisi operasional permanen, bukan proyek darurat yang baru dilakukan ketika musim kebakaran tiba. Ukuran keberhasilan seharusnya bukan semata berapa titik api yang berhasil dipadamkan, tetapi berapa luas gambut yang tetap aman selama musim kering.
Ketiga, petani kecil perlu mendapatkan alternatif nyata sebelum kebijakan zero burning diperketat. Larangan tanpa alat, pembiayaan, teknologi, kredit, atau insentif hanya memindahkan beban kepada kelompok yang paling lemah.
Keempat, nilai ekonomi dari lahan bekas bakar harus diputus. Selama lahan terbakar masih dapat menghasilkan izin, hak baru, atau keuntungan ekonomi lain, api akan terus memiliki nilai. Prinsipnya harus tegas: burned land should not create new economic entitlement.
Kelima, penegakan hukum perlu bergerak dari sekadar mencari siapa yang menyalakan api menuju siapa yang memperoleh keuntungan dari lahan yang dibuka dengan api. Artinya, ketertelusuran rantai pasok harus mencakup konsesi, pemasok pihak ketiga, koperasi, petani mandiri, sampai jaringan ekonomi yang menjadi penerima manfaat.
Operasi Modifikasi Cuaca untuk menangani karhutla. (dok BNPB)
Keenam, prakiraan El Niño harus menjadi pemicu otomatis bagi anggaran pencegahan. Peringatan BMKG seharusnya langsung mengaktifkan pembasahan gambut, patroli, penempatan peralatan, kesiapan masyarakat, dan tindakan pencegahan lain sebelum titik api muncul. Kita membutuhkan early warning, early financing, dan early action dalam satu rantai keputusan.
Ketujuh, Indonesia membutuhkan komando terpadu dengan akuntabilitas yang jelas. Karhutla tidak kekurangan forum koordinasi. Yang dibutuhkan adalah one command, one risk owner, one accountability chain, dan semuanya harus bekerja sebelum keadaan darurat, bukan sesudahnya.
Terakhir, kabut asap harus diperlakukan sebagai eksternalitas lintas batas. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution perlu digunakan lebih operasional, bukan hanya sebagai forum pertukaran informasi, tetapi juga untuk bantuan, data, pengawasan rantai pasok, dan kerja sama terhadap korporasi lintas negara. Udara tidak mengenal batas administratif.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan karhutla perlu diukur dengan cara yang berbeda. Kita harus mulai beralih dari indikator reaktif menuju preventif: luas gambut yang tetap basah, menurunnya hotspot berulang, meningkatnya rantai pasok yang dapat ditelusuri, makin banyak petani menggunakan zero burning, semakin cepat waktu dari peringatan menuju tindakan, serta menurunnya kasus ISPA dan kabut asap lintas batas.
Karhutla bukan hanya kegagalan pemadaman. Ia merupakan hasil dari struktur insentif, tata kelola lahan, penegakan hukum, kelembagaan, dan cara kita memberi nilai pada ekosistem.
Karena itu, Indonesia tidak seharusnya bercita-cita hanya menjadi semakin mahir memadamkan kebakaran. Tujuannya harus jauh lebih mendasar yaitu membuat pembakaran kehilangan keuntungan ekonominya, menjaga gambut tetap basah, dan memastikan pemerintah bertindak sebelum titik api muncul.
Ukuran keberhasilan akhirnya sederhana yaitu El Niño boleh datang. Tetapi krisis asap tidak harus datang bersamanya.
Opini ini ditulis oleh : Dr Chairil Abdini, SekjenAkademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, anggota CTIS
Indonesia perlu membangun jalur khusus kereta api kargo untuk menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mengurangi beban angkutan barang di jalan raya. Saat ini, jalur kereta api di Indonesia umumnya masih digunakan bersama oleh kereta penumpang jarak jauh, kereta komuter, dan kereta barang.
Padahal, jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi Indonesia terus bertumbuh. Angkutan penumpang meningkat pesat, sementara angkutan barang melalui rel masih didominasi batu bara.
“Tanpa koridor kargo khusus, elektrifikasi, dan reformasi kelembagaan, biaya logistik tetap menekan daya saing,” kata Advisor Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Prof. Harijono Djojodiharjo, Sc.D., IPU, ACPE, Ir., MSME, Mec., Mech., dalam diskusi CTIS bertema Cargo Railway Development, Rabu (21/10/2026).
Advisor Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Prof. Harijono Djojodiharjo, Sc.D., IPU, ACPE, Ir., MSME, Mec., Mech., (tengah) dalam diskusi CTIS bertema Cargo Railway Development, Rabu (21/10/2026). Diapit Ketua CTIS Wendy Aritenang (kiri), dan moderator Bambang Goeritno, Ketua IV Bidang Infrastruktur CTIS Bambang Goeritno. (dok CTIS)
Diskusi tersebut diawali pengantar Ketua CTIS Wendy Aritenang dan dimoderatori Ketua IV Bidang Infrastruktur CTIS Bambang Goeritno.
Harijono menjelaskan, layanan angkutan barang PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah tersedia di sejumlah wilayah. Di Sumatera Selatan, kereta api digunakan untuk mengangkut batu bara, sedangkan di Jawa melayani pengangkutan peti kemas, semen, dan bahan bakar minyak (BBM).
Namun, layanan tersebut masih menggunakan jaringan rel yang juga dilalui kereta penumpang. Indonesia belum memiliki koridor khusus kereta api kargo seperti Dedicated Freight Corridor (DFC) di India.
“Di Indonesia, jalan raya menanggung beban truk, termasuk ODOL (Over Dimension Over Loading),” ujarnya, membandingkan kondisi angkutan barang di Indonesia dengan negara lain.
KAI memiliki anak usaha bisnis yaitu KAI Logistik sebagai angkutan khusus kargo. (dok KAI Logistik)
Kerapatan Rel Indonesia Tertinggal
Menurut Harijono, kerapatan jaringan rel Indonesia masih jauh di bawah sejumlah negara lain. Indonesia memiliki kerapatan rel sekitar 3 kilometer per 1.000 kilometer persegi. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan India sekitar 21 kilometer, China 17 kilometer, dan Jerman 122 kilometer per 1.000 kilometer persegi.
India telah memiliki dua koridor khusus angkutan barang dengan panjang total sekitar 2.843 kilometer. Pangsa angkutan barang melalui kereta api di negara tersebut mencapai sekitar 27%. Sementara itu, Thailand memiliki pangsa angkutan barang melalui rel sekitar 7–9% dan terus memperluas jalur ganda serta mengembangkan dry port atau pelabuhan darat.
Harijono menilai, kebutuhan jalur khusus kereta kargo di Indonesia semakin mendesak. Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan nilai ekonomi sekitar US$1,4 triliun, Indonesia memiliki sumber daya alam dalam jumlah besar, seperti batu bara, nikel, bauksit, minyak sawit mentah (CPO), dan semen.
Di sisi lain, biaya logistik Indonesia diperkirakan mencapai 14–24% dari produk domestik bruto (PDB).
“Kebutuhan bukan hanya efisiensi, tetapi pemerataan antarwilayah dan keselamatan jalan,” katanya.
Kereta Kargo Lebih Hemat Energi dan Rendah Emisi
Salah satu keunggulan utama kereta kargo adalah kapasitas angkutnya yang besar. Satu gerbong dapat memuat sekitar 50 ton barang, setara dengan kapasitas dua truk peti kemas. Satu rangkaian kereta batu bara yang terdiri atas 60 gerbong dapat mengangkut hingga 3.000 ton.
Harijono mencontohkan, rangkaian dengan muatan 3.000 ton dapat menempuh jarak 409 kilometer hanya dengan menggunakan sekitar 4.629 liter bahan bakar minyak (BBM). Hal ini menunjukkan potensi efisiensi energi angkutan barang melalui rel.
Kereta api juga memiliki keunggulan dalam hal emisi. Berdasarkan emisi per ton-kilometer, angkutan barang melalui rel menghasilkan emisi karbon dioksida (CO₂) jauh lebih rendah dibandingkan truk.
Dari sisi ketepatan waktu, jalur khusus memungkinkan kereta kargo beroperasi tanpa harus berbagi lintasan dengan kereta penumpang. Harijono mencontohkan Japan Freight Railway Company (JR Freight) yang mencatat ketepatan waktu lebih dari 99%.
Untuk mengoptimalkan manfaat tersebut, jalur kereta kargo perlu terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Rantai logistik dapat dimulai dari pabrik atau tambang, dilanjutkan dengan truk pengumpan menuju terminal atau dry port. Barang kemudian diangkut kereta kargo jarak jauh ke pelabuhan laut untuk dikirim menggunakan kapal.
Setelah tiba di pelabuhan tujuan, distribusi dilanjutkan dengan truk untuk pengiriman tahap akhir atau last mile menuju pasar dan konsumen.
Menurut Harijono, integrasi tersebut membutuhkan akses rel ke pelabuhan, terminal alih muatan, serta sistem digital terpadu untuk pelacakan barang. Saat ini, kurang dari 30 dari lebih dari 500 pelabuhan di Indonesia yang terhubung dengan jaringan kereta api.
India salah satu negara di Asia yang memiliki jalur khusus kereta api kargo. (dok pib.gov.in)
Angkutan Barang Masih Didominasi Batu Bara
Harijono memaparkan, total angkutan barang KAI pada 2024 mencapai 69,2 juta ton atau tumbuh 9%. Namun, sebanyak 55,6 juta ton atau sekitar 80,4% di antaranya merupakan batu bara, yang terutama berpusat di Sumatera Selatan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa angkutan barang melalui rel masih bergantung pada satu komoditas, sementara potensi pengangkutan hasil industri dan berbagai komoditas lainnya belum dimanfaatkan secara optimal.
Di sisi lain, jumlah penumpang KAI meningkat hingga mencapai rekor 493 juta pada 2025. Namun, pangsa angkutan barang melalui kereta api masih berkisar 2% dari total angkutan barang darat.
Harijono juga menyoroti penurunan peringkat Indonesia dalam Logistics Performance Index (LPI) Bank Dunia. Pada 2023, Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 139 negara, turun dari peringkat ke-46 pada 2018. Salah satu komponen yang mengalami penurunan paling tajam adalah ketepatan waktu.
Menurutnya, tingginya penggunaan truk dengan muatan berlebih atau ODOL tidak terlepas dari terbatasnya alternatif angkutan barang melalui rel yang terhubung dengan pelabuhan dan kawasan industri, serta tarif angkutan kereta api yang belum kompetitif.
Ia mengidentifikasi lima hambatan struktural pengembangan kereta kargo di Indonesia. Pertama, konektivitas rel dengan pelabuhan masih sangat rendah. Kedua, angkutan barang terlalu bergantung pada batu bara. Ketiga, jaringan rel masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Keempat, pengaturan kelembagaan dan tarif akses belum didukung regulator independen. Kelima, sistem data logistik terpadu masih terbatas.
Puluhan peti kemas diangkut oleh KAI Logistik. (dok KAI Logistik)
Usulkan Peta Jalan Kereta Kargo Nasional 2050
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Harijono mengusulkan penyusunan visi nasional 2050 dan peta jalan jaringan kereta kargo yang modern, terelektrifikasi, serta terintegrasi secara digital.
Jaringan tersebut perlu menghubungkan pusat-pusat sumber daya alam, klaster industri, dan pelabuhan laut dalam. Dengan demikian, pengembangan kereta kargo diharapkan dapat menurunkan biaya logistik, mempercepat transisi menuju ekonomi berpendapatan tinggi, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh 38 provinsi.
Dari sisi pembiayaan, ia mengusulkan kombinasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dukungan BUMN dan KAI, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, serta penerbitan Sukuk Hijau Perkeretaapian dengan target US$3 miliar pada periode 2028-2035.
Selain pembiayaan, reformasi kelembagaan juga dinilai penting. Harijono mengusulkan pembentukan Indonesian National Railway Development Authority (INRDA) untuk menangani perencanaan dan pengembangan proyek KPBU.
Ia juga mendorong pemisahan yang tegas antara unit usaha angkutan penumpang dan angkutan barang di PT KAI, serta pembentukan Railway Regulatory Commission sebagai komisi independen yang mengatur tarif dan persaingan usaha di sektor perkeretaapian.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli, Harijono mengusulkan pendirian Indonesian Railway Institute dengan 15 kampus yang ditargetkan mencetak 500 ribu sumber daya manusia (SDM). Ia juga mendorong revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Pengembangan jalur khusus kereta kargo, menurut Harijono, perlu diikuti penerapan teknologi modern. Inovasi yang dapat diterapkan meliputi sistem persinyalan digital European Train Control System (ETCS), penjadwalan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), perawatan prediktif, lokomotif hibrida atau berbasis baterai, serta sistem tracking and tracing untuk memantau perjalanan barang dari titik asal hingga tujuan akhir.
Teknologi tersebut diharapkan meningkatkan keselamatan, efisiensi operasional, ketepatan waktu, dan transparansi rantai pasok.
Menutup paparannya, Harijono menegaskan bahwa pembangunan koridor khusus kereta kargo, reformasi regulator, dan pengintegrasian jaringan rel dengan pelabuhan laut nasional bukan sekadar program teknis di bidang transportasi.
“Langkah ini merupakan tindakan strategis pembangunan bangsa (nation-building) untuk memastikan daya saing ekonomi nasional, menurunkan emisi, serta menciptakan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” tutupnya.
Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan susu.
Di tengah keberhasilan sektor unggas mencapai surplus produksi, peternakan sapi potong dan sapi perah terkendala rendahnya produktivitas, keterbatasan pakan, penyakit hewan, serta sistem usaha yang belum dikelola secara optimal.
Persoalan tersebut menjadi bahasan diskusi ilmiah Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bertema “Mungkinkah Indonesia Swasembada Daging dan Susu?” yang menghadirkan Prof. Dr. drh. Bambang Purwantara, M.Sc., Ph.D, Guru Besar Reproduksi Hewan pada Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, IPB University, Rabu (14/10/2026). Diskusi dipandu Adviser CTIS Santo Sutoyo, dengan pengantar Ketua CTIS Wendy Aritenang.
Diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bertema “Mungkinkah Indonesia Swasembada Daging dan Susu?” yang menghadirkan Prof. Dr. drh. Bambang Purwantara, M.Sc., Ph.D, (tengah) Guru Besar Reproduksi Hewan pada Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, IPB University, Rabu (14/10/2026). Diskusi dipandu Adviser CTIS Santo Sutoyo, dengan pengantar Ketua CTIS Wendy Aritenang (kiri). (dok CTIS)
Dalam paparannya, Bambang menjelaskan bahwa ketimpangan produksi protein hewani nasional terlihat dari kondisi sektor unggas yang telah surplus, sementara pasokan daging sapi dan susu masih jauh dari kebutuhan domestik.
“Produksi daging ayam ras pada 2025 diperkirakan mencapai 4,25 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi domestik sebesar 3,87 juta ton. Produksi telur juga mencapai 6,52 juta ton,” kata Bambang.
Sebaliknya, produksi susu segar dalam negeri baru memenuhi sekitar 20-21 persen kebutuhan nasional. Dari total kebutuhan sekitar 4,5 juta ton, produksi domestik tercatat sekitar 946,4 ribu ton.
Sementara itu, ketergantungan impor daging sapi masih mencapai 45–50 persen, dengan defisit pasokan sekitar 300.000-400.000 ton per tahun.
Kesenjangan produksi tersebut turut tercermin dalam konsumsi. Konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia tercatat sekitar 2,4 kilogram per kapita per tahun, sedangkan konsumsi susu mencapai 16,1 liter per kapita per tahun.
Diskusi ilmiah Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bertema “Mungkinkah Indonesia Swasembada Daging dan Susu?”, Rabu, 14 Oktober 2026. (dok CTIS)
Empat Persoalan Utama Peternakan
Menurut analisis yang dipaparkan Bambang, terdapat empat persoalan mendasar yang menghambat perkembangan peternakan ruminansia, yakni dominasi peternak berskala kecil, rendahnya produktivitas ternak, ancaman penyakit hewan menular, serta pemotongan sapi betina produktif.
Sekitar 80-85 persen populasi ternak dikelola peternak rakyat dengan kepemilikan rata-rata hanya dua hingga tiga ekor. Dalam kondisi tersebut, sapi kerap diperlakukan sebagai aset atau tabungan untuk menghadapi kebutuhan mendesak, bukan sebagai bagian dari usaha produksi yang dikelola secara berkelanjutan.
Produktivitas sapi perah rakyat juga masih berkisar 8–12 liter susu per ekor per hari, jauh di bawah target 25-30 liter yang disebut dalam paparan untuk sistem peternakan korporasi.
“Dari kebutuhan susu segar di dalam negeri, 80 persen masih impor dari Australia, Selandia Baru, Amerika Serikatdan Eropa dalam bentuk susu bubuk. Maka harga susu masih mahal,” terangnya.
Kendala lainnya adalah keterbatasan pakan, persoalan genetik, serta penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD). Pemotongan sapi betina produktif turut mengancam keberlanjutan populasi indukan.
Karena itu, peningkatan produksi tidak cukup hanya mengandalkan penambahan jumlah ternak. Diperlukan transformasi tata kelola peternakan yang mengintegrasikan teknologi reproduksi, penyediaan pakan, biosekuriti, dan penguatan kelembagaan peternak.
Kementerian Pertanian mengembangkan sapi jenis Belgian Blue di Indonesia. (dok Kementerian Pertanian)
Bioteknologi dan AI untuk Meningkatkan Produktivitas
Salah satu strateginyaadalah pemanfaatan bioteknologi reproduksi, antara lain inseminasi buatan dengan teknologi sexing untuk meningkatkan peluang kelahiran pedet betina, serta transfer embrio dan fertilisasi in vitro untuk mempercepat pengembangan bibit unggul.
Pemerintah juga merencanakan pengadaan satu hingga dua juta sapi perah produktif pada periode 2025–2029. Namun target ini bisa bergeser karena situasi ekonomi global dan dalam negeri. Pada tahap awal telah ditandai dengan masuknya 9.736 ekor sapi perah dari Australia untuk didistribusikan ke peternakan industri, badan usaha milik daerah, dan koperasi terverifikasi.
Dari sisi pakan, pengembangan fodder bank atau bank pakan ternak serta integrasi sapi dan kelapa sawit melalui Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (SISKA) dinilai dapat membantu menjamin ketersediaan pakan. Pemanfaatan lahan yang sesuai untuk rumput unggul dan leguminosa juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
Menurut Bambang, teknologi digital menjadi komponen penting dalam modernisasi peternakan. Penggunaan RFID pada telinga ternak, sensor, Internet of Things (IoT), dan analitik berbasis kecerdasan buatan memungkinkan pemantauan kesehatan secara waktu nyata, deteksi dini penyakit, serta identifikasi masa reproduksi yang lebih akurat.
Penerapan biosekuriti melalui pembagian zona kandang juga diperlukan untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Sementara itu, asuransi ternak, penyesuaian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penguatan koperasi diharapkan dapat membantu peternak menghadapi risiko usaha dan meningkatkan posisi tawar.
Sapi perah di Indonesia terus dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan susu nasional. (dok Kementerian Pertanian)
Target Swasembada hingga 2045
Peta jalan yang dipaparkan Bambang dalam menetapkan sejumlah target jangka menengah dan panjang. Untuk susu segar, pemerintah menargetkan peningkatan pemenuhan kebutuhan domestik dari sekitar 21 persen pada 2024 menjadi 96 persen pada 2029.
“Sementara itu, swasembada daging sapi penuh ditargetkan tercapai pada 2034. Pada periode 2035–2045, pengembangan seleksi genomik berbasis DNA dan peternakan berkelanjutan berbantuan AI diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Emas,” ujarnya.
Pencapaian target tersebut memerlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari pengembangan bibit, penyediaan lahan dan pakan, pengendalian penyakit, pembiayaan, hingga penyerapan hasil peternakan.
Bambang menegaskan bahwa swasembada daging sapi dan susu tidak cukup ditempuh melalui penambahan populasi ternak atau impor indukan.
“Keberhasilannya bergantung pada pembenahan ekosistem peternakan secara menyeluruh, dengan dukungan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan penguatan peternak rakyat,” pungkasnya.
Perkembangan kedokteran regeneratif membuka peluang baru dalam penanganan cedera saraf tulang belakang (spinal cord injury/SCI) dan stroke.
Salah satu pendekatan yang tengah banyak dikaji adalah pemanfaatan secretome dan eksosom yang dihasilkan Mesenchymal Stem Cells (MSCs).
Potensi tersebut dibahas dalam Diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (7/10/2026), dengan tema “Spinal Cord Injury and Stroke Could Paralysis Be Cured? Animal Study and Cases Report”.
Diskusi diawali Ketua CTIS Wendy Aritenang dan menghadirkan Dr. dr. A. Bambang Darwono, SpB, SpOT, FICS, konsultan spine orthopaedic di Gading Pluit Hospital sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara. Diskusi dimoderatori Advisor CTIS Susanto Sutoyo.
Diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (7/10/2026), dengan tema “Spinal Cord Injury and Stroke Could Paralysis Be Cured? Animal Study and Cases Report”. (dok CTIS)
Dalam paparannya, Bambang menjelaskan perkembangan riset mengenai secretome dan eksosom sebagai bagian dari mekanisme komunikasi antar-sel.
“Jika sebelumnya vesikel yang dikeluarkan sel lebih banyak dipandang sebagai produk sisa metabolisme, penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa vesikel tersebut dapat membawa berbagai molekul yang berperan dalam komunikasi dan respons biologis,” kata Bambang.
Secretome merupakan kumpulan molekul yang disekresikan sel ke ruang ekstraseluler. Salah satu komponennya adalah eksosom, yaitu vesikel ekstraseluler berukuran nano yang membawa berbagai cargo biologis, termasuk protein serta RNA seperti messenger RNA (mRNA) dan microRNA (miRNA).
Eksosom dapat berperan dalam komunikasi antar-sel melalui sejumlah mekanisme, antara lain interaksi dengan reseptor permukaan sel, peleburan membran, maupun proses internalisasi seperti endocytosis. Setelah memasuki sel target, kandungan eksosom dapat memengaruhi berbagai proses biologis.
Karakteristik berukuran sekitar 30–150 nanometer membuat eksosom menarik untuk dikembangkan sebagai nanoplatform dalam kedokteran regeneratif maupun sebagai sistem penghantaran molekul terapeutik.
Ilustrasi cedera saraf tulang belakang (spinal cord injury). (dok We Are Spine)
Potensi untuk Cedera Saraf Tulang Belakang
Salah satu bidang yang menjadi perhatian Bambang adalah penanganan spinal cord injury (SCI) atau cedera saraf tulang belakang.
“SCI merupakan kondisi kompleks karena kerusakan tidak hanya terjadi pada saat trauma awal, tetapi dapat berlanjut melalui proses cedera sekunder. Proses tersebut antara lain melibatkan iskemia, eksitotoksisitas, inflamasi dan apoptosis sel saraf,” jelasnya.
Karena itu, penanganan SCI tidak hanya diarahkan untuk mengatasi kerusakan awal, tetapi juga mencegah berkembangnya kerusakan sekunder dan mendorong proses pemulihan jaringan saraf.
Bambang memaparkan bahwa tubuh sebenarnya memiliki sejumlah mekanisme respons endogen setelah terjadi cedera. Di antaranya proliferasi sel progenitor, axonal sprouting, remielinisasi dan angiogenesis.
Namun, respons tersebut juga dapat disertai perubahan pada jaringan saraf, salah satunya astrogliosis, yaitu perubahan respons astrosit setelah terjadi cedera pada sistem saraf pusat.
Dalam konteks terapi regeneratif, mekanisme tersebut menjadi salah satu dasar penelitian untuk mencari cara agar lingkungan jaringan yang mengalami cedera dapat mendukung proses regenerasi saraf.
Diskusi diawali Ketua CTIS Wendy Aritenang dan menghadirkan Dr. dr. A. Bambang Darwono, SpB, SpOT, FICS, narasumber diskusi (tengah) didampingi moderator, Advisor CTIS Susanto Sutoyo. (dok CTIS)
MiRNA dan Remielinisasi
Salah satu materi yang menarik perhatian dalam pemaparan adalah peran microRNA, termasuk miRNA-219, dalam proses pemulihan sistem saraf.
MiRNA merupakan molekul RNA berukuran kecil yang dapat mengatur ekspresi gen. Dalam penelitian terkait sistem saraf, miRNA-219 antara lain dikaji karena keterkaitannya dengan diferensiasi oligodendrosit dan proses remielinisasi.
Remielinisasi penting dalam pemulihan fungsi saraf karena mielin berfungsi sebagai lapisan pelindung sekaligus membantu penghantaran sinyal pada serabut saraf.
Bambang mengaitkan miRNA-219 dengan pengaturan chondroitin sulfate proteoglycan (CSPG), salah satu komponen yang berhubungan dengan lingkungan penghambat regenerasi akson setelah cedera sistem saraf pusat.
Namun, potensi mekanisme tersebut masih perlu dilihat dalam konteks perkembangan bukti ilmiah secara keseluruhan. Hasil penelitian laboratorium dan hewan tidak serta-merta berarti terapi tersebut telah terbukti efektif untuk memulihkan kelumpuhan pada manusia.
Inovasi treatment SCI. (dok National Library of Medicine).
Dari Penelitian Hewan hingga Kasus Klinis
Perkembangan riset yang dipaparkan dalam diskusi menunjukkan perjalanan panjang penelitian secretome dan eksosom.
Riset secretome di Lab Dermama disebut telah dimulai sejak 2012. Penelitian kemudian berkembang ke studi hewan pada mencit pada 2018 dan riset eksosom pada 2019.
Pada periode 2019–2025, penelitian diarahkan antara lain pada kasus SCI dan stroke. Penelitian lain mencakup studi multisenter COVID-19 bersama Kementerian Riset dan Teknologi pada 2020, studi hewan menggunakan kelinci pada 2022 serta penelitian bersama BRIN.
Pada 2025, penelitian juga mencakup studi menggunakan hewan primata Macaca.
Rangkaian penelitian tersebut menggambarkan bahwa pengembangan terapi regeneratif merupakan proses bertahap, mulai dari pemahaman mekanisme biologis, penelitian praklinis, hingga kebutuhan pembuktian keamanan dan efektivitas melalui penelitian klinis.
Tantangan Regulasi Terapi Sel Punca
Selain aspek ilmiah, perkembangan terapi berbasis sel punca dan produk turunannya juga menghadirkan tantangan regulasi. Produk terapi berbasis sel, terapi gen, maupun rekayasa jaringan membutuhkan standar keamanan, mutu dan efektivitas yang ketat sebelum dapat digunakan secara luas.
Dalam diskusi tersebut disinggung Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 8 Tahun 2025 yang menjadi salah satu kerangka evaluasi dan penilaian produk Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs).
Kerangka regulasi tersebut penting seiring berkembangnya teknologi terapi berbasis sel dan produk turunannya.
“Regulasi dibutuhkan agar inovasi kedokteran regeneratif tidak hanya berkembang secara ilmiah, tetapi juga memenuhi persyaratan keamanan dan efektivitas bagi pasien,” jelas Bambang.
Perkembangan eksosom MSCs sendiri menawarkan pendekatan yang berbeda dari terapi berbasis sel secara langsung.
Karena menggunakan produk yang dihasilkan sel, pendekatan ini sering disebut sebagai cell-free therapy. Namun, istilah tersebut tidak berarti risikonya otomatis lebih rendah atau efektivitasnya sudah terbukti; kualitas produk, mekanisme kerja, dosis, metode pemberian, keamanan jangka panjang dan bukti klinis tetap menjadi faktor penting.
Transformasi sektor pertanian menjadi salah satu agenda penting Indonesia dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan global. Selain meningkatkan produksi untuk mencapai swasembada, pemerintah juga mendorong modernisasi usaha tani, pemanfaatan teknologi, pelibatan generasi muda, serta hilirisasi komoditas guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.
Hal tersebut menjadi pokok pemikiran Dr. Ir. Sam Herodian, MS, IPU, APEC Eng, Staf Khusus Menteri Pertanian RI, dalam diskusi digelar oleh Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu 30 September 2026.
Tema yang diangkat adalah Ketersediaan, Kemandirian, dan Swasembada Pangan, dengan pengantar oleh Ketua CTIS, Wendy Aritenang dan moderator Ketua Komisi Pertanian dan Pangan, Prof Tien R. Muchtadi.
Menurut Sam, upaya memperkuat ketahanan pangan perlu dilakukan secara menyeluruh. Peningkatan produksi harus diikuti pembenahan sistem usaha tani, penerapan teknologi modern, serta pengembangan industri pengolahan agar sektor pertanian mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
“Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah dinamika pangan global yang dipengaruhi perubahan iklim, konflik geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas. Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan produksi dalam negeri sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian,” kata Sam.
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung panen raya tebu di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, 17 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Cahyo
Percepatan Swasembada dan Modernisasi Pertanian
Pemerintah Indonesia telah mempercepat target swasembada pangan. Target yang semula direncanakan dalam empat tahun pada Oktober 2024, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun pada November 2024 dan satu tahun pada Januari 2025. Pemerintah selanjutnya menyatakan swasembada pangan tercapai pada 31 Desember 2025.
Dalam perkembangannya, pemerintah juga menyampaikan capaian swasembada delapan komoditas pangan utama, yakni beras, cabai besar, cabai rawit, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah.
Namun, keberlanjutan capaian tersebut membutuhkan penguatan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah penerapan pertanian modern melalui mekanisasi dan pemanfaatan teknologi digital.
Penggunaan drone untuk penebaran benih, mesin pengolah tanah, serta mesin panen terintegrasi menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian. Modernisasi tersebut juga membuka peluang bagi generasi milenial dan Gen Z untuk terlibat dalam sektor pertanian dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Pelibatan generasi muda menjadi relevan mengingat Indonesia tengah menikmati bonus demografi, dengan lebih dari 212 juta penduduk berada dalam kelompok usia produktif. Pemanfaatan sumber daya manusia tersebut diharapkan dapat mendukung regenerasi petani sekaligus mempercepat adopsi inovasi pertanian.
Dr. Ir. Sam Herodian, MS, IPU, APEC Eng, Staf Khusus Menteri Pertanian RI (duduk nomor 2 dari kiri) didampingi Ketua CTIS Wendy Aritenang dan moderator Prof Tien R Muchtadi. (dok CTIS)
Produktivitas Usaha Tani dan Kesejahteraan Petani
Modernisasi juga dapat dilihat dari perbandingan hasil analisis usaha tani tradisional dan modern dengan pendekatan PM-AAS yang dipaparkan dalam materi Sam.
Dalam perbandingan tersebut, produktivitas usaha tani modern mencapai 12,4 ton per hektare, sedangkan metode tradisional menghasilkan 5,2 ton per hektare. Dengan asumsi harga gabah Rp6.500 per kilogram, keuntungan bersih usaha tani modern tercatat Rp65,43 juta per hektare per musim, dibandingkan Rp20,79 juta pada metode tradisional.
Perbandingan tersebut menunjukkan potensi peningkatan produktivitas dan pendapatan melalui penerapan metode pertanian modern. Meski demikian, penerapannya tetap memerlukan perhitungan biaya, kesesuaian teknologi dengan kondisi lahan, serta dukungan sarana produksi.
Penguatan produktivitas juga perlu diikuti kebijakan yang menjaga kesejahteraan petani. Peningkatan hasil produksi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku utama sektor pertanian.
dok CTIS
Hilirisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah
Selain modernisasi usaha tani, Sam menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai bagian dari transformasi pertanian. Selama ini, sebagian komoditas pertanian masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi. Pengolahan lebih lanjut membuka peluang peningkatan nilai tambah sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Sejumlah komoditas yang memiliki potensi pengembangan hilirisasi antara lain kelapa, kakao, kopi, tebu, kelapa sawit, mete, lada, ubi kayu, dan ayam.
Kelapa menjadi salah satu contoh komoditas yang dapat dikembangkan melalui pendekatan pemanfaatan seluruh bagian tanaman. Air kelapa dapat diolah menjadi nata de coco, cuka, kecap, dan minuman. Daging kelapa dapat diolah menjadi minyak goreng, virgin coconut oil (VCO), serta berbagai produk turunan lainnya.
Sementara itu, tempurung kelapa dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan arang dan arang aktif. Sabut kelapa dapat diolah menjadi cocopeat, serat, dan geotekstil. Bahkan, batang dan lidi kelapa juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi, tetapi juga pada diversifikasi produk dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.
Pengembangan industri pengolahan di sentra produksi juga berpotensi memperkuat keterkaitan antara petani, industri, dan pasar. Dengan demikian, rantai nilai pertanian tidak berhenti pada kegiatan budidaya, tetapi berlanjut hingga pengolahan dan pemasaran produk.
Kelapa menjadi salah satu contoh komoditas yang dapat dikembangkan melalui pendekatan pemanfaatan seluruh bagian tanaman. (dok disbun.kokarkab.go.id)
Menghadapi Tantangan Pangan Global
Transformasi pertanian Indonesia berlangsung di tengah perubahan produksi pangan dunia. Berdasarkan proyeksi FAO tertanggal 18 Juni 2026, produksi beras global diperkirakan turun 1,6 persen, dari 561,6 juta ton menjadi 552,4 juta ton pada periode 2026/2027.
Sebaliknya, produksi beras Indonesia diproyeksikan meningkat 0,2 persen, dari 38,5 juta ton menjadi 38,6 juta ton. Dalam proyeksi tersebut, Indonesia menempati posisi produsen beras terbesar di ASEAN dan peringkat keempat dunia.
Selain peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan dan perdagangan pertanian juga menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Diversifikasi produk serta pengembangan pasar ekspor dapat memperluas peluang ekonomi sektor pertanian.
“Ke depan, keterkaitan antara peningkatan produktivitas, modernisasi teknologi, regenerasi petani, dan hilirisasi menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor pertanian Indonesia,” kata Sam.
Pemanfaatan teknologi di tingkat budidaya perlu berjalan beriringan dengan pengembangan industri pengolahan dan penguatan rantai pasok. Dengan pendekatan tersebut, pertanian tidak hanya berperan sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai sumber penciptaan nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
Bagi Indonesia, tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan produksi dan investasi di sektor pertanian dapat berjalan berkelanjutan, sekaligus memperluas manfaatnya bagi petani dan masyarakat.
Anang Lastriyanto inovator horizontal vacuum fryer saat menjadi dosen pertanian di Universitas Brawijaya. Hasil inovasinya masuk ke dunia industri dan masih diproduksi sampai sekarang. Ia penerima Anugerah Ristek Award 2010. (dok Indonesiaproud.wordpress.com)
Indonesia memiliki banyak hasil riset di bidang pertanian dan pangan. Namun, tantangan terbesar bukan hanya menghasilkan penelitian dan teknologi baru, melainkan memastikan hasil riset tersebut dapat digunakan, dikembangkan, dan memberikan dampak nyata bagi petani dan market.
Persoalan pendanaan menjadi salah satu kunci untuk menjembatani proses tersebut.
Dr. Moh. Sofwan Effendi, M.Ed., Sekretaris Komite Investasi dan Ventura Universitas Negeri Jakarta; Direktur Pendanaan Riset LPDP 2012–2016 (no 2 dari kiri) memberikan paparan diskusi di CTIS, Rabu (23/9/2026). (dok CTIS)
Hal itu disampaikan Dr. Moh. Sofwan Effendi, M.Ed., Sekretaris Komite Investasi dan Ventura Universitas Negeri Jakarta; Direktur Pendanaan Riset LPDP 2012-2016, dalam diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (23/9/2026).
Diskusi mengangkat tema “Start Up Capital Program: Kolaborasi PT vs Industri”. Acara tersebut menghadirkan Prof. Tien R. Muchtadi, Ketua Komisi Pangan dan Pertanian CTIS, sebagai moderator, dengan pengantar Wendy Aritenang, Ketua CTIS.
Menurut Sofwan, transformasi hasil penelitian menjadi inovasi yang siap digunakan membutuhkan sistem pendanaan yang mampu mengikuti tingkat risiko pada setiap tahapan pengembangan.
“Pendanaan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk riset dasar, uji lapangan, hingga komersialisasi,” ujarnya.
Prinsip yang ditawarkan adalah funding must follow risk, yakni pendanaan harus mengikuti tingkat risiko.
Pada fase awal ketika risiko teknis masih tinggi, pendanaan publik atau modal katalitis diperlukan untuk mendukung riset dan validasi. Ketika inovasi memasuki tahap percontohan atau pilot, pendanaan dapat dilakukan melalui skema co-funding. Sementara ketika teknologi telah matang dan risikonya semakin rendah, industri dan sektor swasta perlu mengambil peran lebih besar.
Diskusi mengangkat tema “Start Up Capital Program: Kolaborasi PT vs Industri”, dilaksanakan oleh diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (23/9/2026). (dok CTIS)
Menjembatani Valley of Death
Dalam konteks tersebut, Start Up Capital Program (SUCP) dapat diposisikan sebagai modal katalitis untuk menjembatani kesenjangan antara riset dan komersialisasi yang dikenal sebagai valley of death.
Pada tingkat kesiapterapan teknologi atau Technology Readiness Level (TRL) 1–3, perguruan tinggi berperan penting menghasilkan pengetahuan, riset dasar, dan kekayaan intelektual. Namun, hasil riset tersebut belum otomatis menjadi produk yang siap digunakan atau menarik bagi investor.
SUCP dapat berfungsi untuk mengurangi risiko (de-risking), melakukan validasi, menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan minat industri.
Ketika teknologi memasuki TRL 7–9, industri diharapkan mengambil peran lebih besar melalui penyediaan modal, fasilitas manufaktur, hingga akses pasar.
“Tujuan utama SUCP bukan sekadar membiayai penelitian, tetapi membuat sebuah inovasi menjadi layak untuk diinvestasikan atau investable,” kata Sofwan.
Petani Bukan Sekadar Pengguna
Menurut Sofwan, ekosistem inovasi pertanian tidak cukup dibangun melalui hubungan perguruan tinggi dan industri. Sedikitnya terdapat empat aktor yang perlu terhubung sejak awal, yakni perguruan tinggi, startup, industri, dan petani.
Perguruan tinggi menjadi sumber ilmu pengetahuan, teknologi, dan kekayaan intelektual. Startup dapat menjadi penggerak pengembangan produk dan model bisnis sekaligus menghadirkan kelincahan dalam membawa inovasi ke pasar.
Industri menyediakan modal, fasilitas produksi, jaringan distribusi, dan akses pasar.
Sementara itu, petani tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai pengguna akhir. Petani perlu dilibatkan sejak proses identifikasi persoalan, pengujian teknologi di lapangan, pemberian umpan balik, hingga menentukan apakah sebuah inovasi benar-benar relevan untuk diadopsi.
Dengan demikian, petani menjadi bagian dari proses co-creation atau penciptaan bersama inovasi.
Fund the Bottleneck
Pendanaan inovasi, lanjut Sofwan, juga perlu diarahkan pada persoalan yang paling menghambat sebuah teknologi untuk naik ke tahap berikutnya.
Hambatan itu dapat berupa persoalan teknis, validasi lapangan, pasar, kelayakan bisnis, regulasi, hingga kemampuan produksi dalam skala besar.
Karena itu, salah satu prinsip yang perlu diterapkan adalah fund the bottleneck.
Jika hambatannya bersifat teknis, pendanaan harus diarahkan untuk memastikan keandalan teknologi. Jika persoalan berada di lapangan, pendanaan harus memungkinkan pengujian dalam kondisi riil.
Demikian pula dengan pasar. Teknologi tidak cukup hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga perlu memiliki pengguna dan pembeli yang bersedia membayar.
Aspek bisnis, regulasi, dan kapasitas produksi juga perlu dipastikan sebelum inovasi didorong ke tahap berikutnya.
Pendekatan tersebut dapat diterapkan melalui mekanisme stage-gate atau pendanaan berbasis capaian.
Tahap pertama menjawab pertanyaan, Does it work? Apakah teknologi tersebut terbukti secara teknis?
Tahap berikutnya, Does it work in field and market? Apakah teknologi berfungsi di lapangan, diterima pengguna, dan memiliki prospek bisnis?
Tahap terakhir, Can it scale? Apakah teknologi siap diproduksi, dikembangkan oleh industri, dan masuk ke pasar dalam skala lebih besar?
Setiap tahapan harus menghasilkan bukti yang memadai sebelum pendanaan berikutnya diberikan.
Menurut Sofwan, penghentian proyek yang lemah pada tahap awal bukan merupakan kegagalan. Langkah tersebut justru menjadi bagian dari pengelolaan portofolio inovasi secara bertanggung jawab.
Industri Perlu Memiliki Skin in the Game
Kolaborasi perguruan tinggi dan industri juga perlu bergerak melampaui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU.
“Industri perlu memiliki skin in the game, yakni komitmen dan risiko yang benar-benar dipertaruhkan dalam proses pengembangan inovasi,” ujarnya.
Komitmen tersebut dapat berupa dana padanan, fasilitas dan peralatan, data teknis, dukungan regulasi, jaringan distribusi, hingga akses pengadaan.
Hubungan perguruan tinggi dan industri idealnya berkembang secara bertahap, mulai dari MoU, uji lapangan, penyediaan data dan fasilitas, co-development, co-investment, hingga akses pasar.
Sebab, MoU tidak dengan sendirinya menciptakan dampak. Dampak lahir dari komitmen dan risiko yang dibagi bersama.
Pepaya Calina hasil riset IPB University menjadi salah satu produk pertanian yang berdampak baik di kalangan petani dan pasar. (dok stp.ipb.ac.id)
Startup Bukan Tujuan Akhir
Dalam ekosistem inovasi, startup dapat menjadi salah satu kendaraan untuk membawa teknologi menuju adopsi dan skala. Namun, pembentukan startup tidak semestinya menjadi tujuan akhir.
Hasil riset dapat dikomersialisasikan melalui berbagai jalur, antara lain pembentukan startup atau spin-off, lisensi teknologi, pengembangan bersama industri, maupun adopsi melalui kebijakan publik.
Karena itu, keberhasilan program inovasi tidak cukup diukur dari jumlah startup yang terbentuk.
Ukuran yang lebih substantif adalah tingkat adopsi teknologi, investasi yang berhasil ditarik, serta dampak yang dihasilkan oleh inovasi tersebut.
Dari Output ke Outcome dan Impact
Perubahan orientasi pengukuran menjadi penting dalam ekosistem riset dan inovasi.
Selama ini, keberhasilan riset sering berhenti pada output, seperti prototipe, kekayaan intelektual, data, atau hasil uji coba.
Padahal, yang lebih penting adalah outcome, antara lain tingkat adopsi teknologi, investasi industri, dan penetrasi pasar.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perlu diarahkan pada impact, seperti peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan resiliensi sistem pangan.
Dengan perspektif tersebut, pendanaan riset bukan sekadar pengeluaran untuk menghasilkan pengetahuan. Pendanaan menjadi instrumen untuk membangun ekosistem inovasi dan menciptakan perubahan nyata.
Anang Lastriyanto inovator horizontal vacuum fryer saat menjadi dosen pertanian di Universitas Brawijaya. Inovasinya masuk ke dunia industri dan masih diproduksi sampai sekarang. Ia penerima Anugerah Ristek Award 2010. (dok Indonesiaproud.wordpress.com)
Tujuh Prinsip Pendanaan Inovasi
Sofwan menyebut terdapat tujuh prinsip yang dapat digunakan dalam merancang SUCP sebagai katalis ekosistem inovasi.
Pertama, fund the bottleneck, yaitu mengarahkan pendanaan pada hambatan utama yang menghalangi inovasi bergerak ke tahap berikutnya.
Kedua, follow the evidence, dengan memastikan setiap keputusan pendanaan didasarkan pada bukti.
Ketiga, industry early, yakni melibatkan industri sejak tahap awal, bukan setelah teknologi selesai dikembangkan.
Keempat, skin in the game, dengan memastikan terdapat pembagian risiko dan komitmen nyata antarpihak.
Kelima, farmer in the loop, dengan menempatkan petani dalam seluruh siklus pengembangan inovasi.
Keenam, reward leverage, yakni memperhatikan kemampuan pendanaan untuk menarik sumber daya dan investasi lainnya.
Ketujuh, design for scale, yaitu merancang inovasi sejak awal agar memiliki peluang untuk diterapkan dan dikembangkan dalam skala besar.
Lima Pertanyaan Sebelum Melangkah
Pada akhirnya, akselerasi inovasi pertanian dan pangan bukan semata persoalan seberapa besar dana yang tersedia. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana dana tersebut ditempatkan pada titik yang tepat, dengan risiko yang tepat, serta melibatkan aktor yang tepat.
Sebelum sebuah inovasi didorong ke tahap implementasi, Sofwan mengajukan lima pertanyaan yang perlu dijawab.
“Masalah apa yang sebenarnya hendak diselesaikan? Risiko apa yang menghambat pencapaian TRL berikutnya? Siapa yang akan mengambil risiko pada tahap selanjutnya? Siapa yang akan mengadopsi inovasi tersebut? Dan yang tidak kalah penting, dampak apa yang akan diukur?” kata Sofwan.
Pertanyaan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengubah cara memandang pendanaan riset.
Tujuannya bukan sekadar menghasilkan lebih banyak penelitian, prototipe, atau startup. Yang lebih penting adalah memastikan pengetahuan dan teknologi bergerak dari laboratorium ke lapangan, dari kampus ke industri, dan pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi petani serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia. ***