Transformasi sektor pertanian menjadi salah satu agenda penting Indonesia dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan global. Selain meningkatkan produksi untuk mencapai swasembada, pemerintah juga mendorong modernisasi usaha tani, pemanfaatan teknologi, pelibatan generasi muda, serta hilirisasi komoditas guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.
Hal tersebut menjadi pokok pemikiran Dr. Ir. Sam Herodian, MS, IPU, APEC Eng, Staf Khusus Menteri Pertanian RI, dalam diskusi digelar oleh Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu 30 September 2026.
Tema yang diangkat adalah Ketersediaan, Kemandirian, dan Swasembada Pangan, dengan pengantar oleh Ketua CTIS, Wendy Aritenang dan moderator Ketua Komisi Pertanian dan Pangan, Prof Tien R. Muchtadi.
Menurut Sam, upaya memperkuat ketahanan pangan perlu dilakukan secara menyeluruh. Peningkatan produksi harus diikuti pembenahan sistem usaha tani, penerapan teknologi modern, serta pengembangan industri pengolahan agar sektor pertanian mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
“Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah dinamika pangan global yang dipengaruhi perubahan iklim, konflik geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas. Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan produksi dalam negeri sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian,” kata Sam.
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung panen raya tebu di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, 17 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Cahyo
Percepatan Swasembada dan Modernisasi Pertanian
Pemerintah Indonesia telah mempercepat target swasembada pangan. Target yang semula direncanakan dalam empat tahun pada Oktober 2024, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun pada November 2024 dan satu tahun pada Januari 2025. Pemerintah selanjutnya menyatakan swasembada pangan tercapai pada 31 Desember 2025.
Dalam perkembangannya, pemerintah juga menyampaikan capaian swasembada delapan komoditas pangan utama, yakni beras, cabai besar, cabai rawit, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah.
Namun, keberlanjutan capaian tersebut membutuhkan penguatan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah penerapan pertanian modern melalui mekanisasi dan pemanfaatan teknologi digital.
Penggunaan drone untuk penebaran benih, mesin pengolah tanah, serta mesin panen terintegrasi menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian. Modernisasi tersebut juga membuka peluang bagi generasi milenial dan Gen Z untuk terlibat dalam sektor pertanian dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Pelibatan generasi muda menjadi relevan mengingat Indonesia tengah menikmati bonus demografi, dengan lebih dari 212 juta penduduk berada dalam kelompok usia produktif. Pemanfaatan sumber daya manusia tersebut diharapkan dapat mendukung regenerasi petani sekaligus mempercepat adopsi inovasi pertanian.
Dr. Ir. Sam Herodian, MS, IPU, APEC Eng, Staf Khusus Menteri Pertanian RI (duduk nomor 2 dari kiri) didampingi Ketua CTIS Wendy Aritenang dan moderator Prof Tien R Muchtadi. (dok CTIS)
Produktivitas Usaha Tani dan Kesejahteraan Petani
Modernisasi juga dapat dilihat dari perbandingan hasil analisis usaha tani tradisional dan modern dengan pendekatan PM-AAS yang dipaparkan dalam materi Sam.
Dalam perbandingan tersebut, produktivitas usaha tani modern mencapai 12,4 ton per hektare, sedangkan metode tradisional menghasilkan 5,2 ton per hektare. Dengan asumsi harga gabah Rp6.500 per kilogram, keuntungan bersih usaha tani modern tercatat Rp65,43 juta per hektare per musim, dibandingkan Rp20,79 juta pada metode tradisional.
Perbandingan tersebut menunjukkan potensi peningkatan produktivitas dan pendapatan melalui penerapan metode pertanian modern. Meski demikian, penerapannya tetap memerlukan perhitungan biaya, kesesuaian teknologi dengan kondisi lahan, serta dukungan sarana produksi.
Penguatan produktivitas juga perlu diikuti kebijakan yang menjaga kesejahteraan petani. Peningkatan hasil produksi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku utama sektor pertanian.
dok CTIS
Hilirisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah
Selain modernisasi usaha tani, Sam menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai bagian dari transformasi pertanian. Selama ini, sebagian komoditas pertanian masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi. Pengolahan lebih lanjut membuka peluang peningkatan nilai tambah sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Sejumlah komoditas yang memiliki potensi pengembangan hilirisasi antara lain kelapa, kakao, kopi, tebu, kelapa sawit, mete, lada, ubi kayu, dan ayam.
Kelapa menjadi salah satu contoh komoditas yang dapat dikembangkan melalui pendekatan pemanfaatan seluruh bagian tanaman. Air kelapa dapat diolah menjadi nata de coco, cuka, kecap, dan minuman. Daging kelapa dapat diolah menjadi minyak goreng, virgin coconut oil (VCO), serta berbagai produk turunan lainnya.
Sementara itu, tempurung kelapa dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan arang dan arang aktif. Sabut kelapa dapat diolah menjadi cocopeat, serat, dan geotekstil. Bahkan, batang dan lidi kelapa juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi, tetapi juga pada diversifikasi produk dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.
Pengembangan industri pengolahan di sentra produksi juga berpotensi memperkuat keterkaitan antara petani, industri, dan pasar. Dengan demikian, rantai nilai pertanian tidak berhenti pada kegiatan budidaya, tetapi berlanjut hingga pengolahan dan pemasaran produk.
Kelapa menjadi salah satu contoh komoditas yang dapat dikembangkan melalui pendekatan pemanfaatan seluruh bagian tanaman. (dok disbun.kokarkab.go.id)
Menghadapi Tantangan Pangan Global
Transformasi pertanian Indonesia berlangsung di tengah perubahan produksi pangan dunia. Berdasarkan proyeksi FAO tertanggal 18 Juni 2026, produksi beras global diperkirakan turun 1,6 persen, dari 561,6 juta ton menjadi 552,4 juta ton pada periode 2026/2027.
Sebaliknya, produksi beras Indonesia diproyeksikan meningkat 0,2 persen, dari 38,5 juta ton menjadi 38,6 juta ton. Dalam proyeksi tersebut, Indonesia menempati posisi produsen beras terbesar di ASEAN dan peringkat keempat dunia.
Selain peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan dan perdagangan pertanian juga menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Diversifikasi produk serta pengembangan pasar ekspor dapat memperluas peluang ekonomi sektor pertanian.
“Ke depan, keterkaitan antara peningkatan produktivitas, modernisasi teknologi, regenerasi petani, dan hilirisasi menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor pertanian Indonesia,” kata Sam.
Pemanfaatan teknologi di tingkat budidaya perlu berjalan beriringan dengan pengembangan industri pengolahan dan penguatan rantai pasok. Dengan pendekatan tersebut, pertanian tidak hanya berperan sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai sumber penciptaan nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
Bagi Indonesia, tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan produksi dan investasi di sektor pertanian dapat berjalan berkelanjutan, sekaligus memperluas manfaatnya bagi petani dan masyarakat.
Anang Lastriyanto inovator horizontal vacuum fryer saat menjadi dosen pertanian di Universitas Brawijaya. Hasil inovasinya masuk ke dunia industri dan masih diproduksi sampai sekarang. Ia penerima Anugerah Ristek Award 2010. (dok Indonesiaproud.wordpress.com)
Indonesia memiliki banyak hasil riset di bidang pertanian dan pangan. Namun, tantangan terbesar bukan hanya menghasilkan penelitian dan teknologi baru, melainkan memastikan hasil riset tersebut dapat digunakan, dikembangkan, dan memberikan dampak nyata bagi petani dan market.
Persoalan pendanaan menjadi salah satu kunci untuk menjembatani proses tersebut.
Dr. Moh. Sofwan Effendi, M.Ed., Sekretaris Komite Investasi dan Ventura Universitas Negeri Jakarta; Direktur Pendanaan Riset LPDP 2012–2016 (no 2 dari kiri) memberikan paparan diskusi di CTIS, Rabu (23/9/2026). (dok CTIS)
Hal itu disampaikan Dr. Moh. Sofwan Effendi, M.Ed., Sekretaris Komite Investasi dan Ventura Universitas Negeri Jakarta; Direktur Pendanaan Riset LPDP 2012-2016, dalam diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (23/9/2026).
Diskusi mengangkat tema “Start Up Capital Program: Kolaborasi PT vs Industri”. Acara tersebut menghadirkan Prof. Tien R. Muchtadi, Ketua Komisi Pangan dan Pertanian CTIS, sebagai moderator, dengan pengantar Wendy Aritenang, Ketua CTIS.
Menurut Sofwan, transformasi hasil penelitian menjadi inovasi yang siap digunakan membutuhkan sistem pendanaan yang mampu mengikuti tingkat risiko pada setiap tahapan pengembangan.
“Pendanaan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk riset dasar, uji lapangan, hingga komersialisasi,” ujarnya.
Prinsip yang ditawarkan adalah funding must follow risk, yakni pendanaan harus mengikuti tingkat risiko.
Pada fase awal ketika risiko teknis masih tinggi, pendanaan publik atau modal katalitis diperlukan untuk mendukung riset dan validasi. Ketika inovasi memasuki tahap percontohan atau pilot, pendanaan dapat dilakukan melalui skema co-funding. Sementara ketika teknologi telah matang dan risikonya semakin rendah, industri dan sektor swasta perlu mengambil peran lebih besar.
Diskusi mengangkat tema “Start Up Capital Program: Kolaborasi PT vs Industri”, dilaksanakan oleh diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (23/9/2026). (dok CTIS)
Menjembatani Valley of Death
Dalam konteks tersebut, Start Up Capital Program (SUCP) dapat diposisikan sebagai modal katalitis untuk menjembatani kesenjangan antara riset dan komersialisasi yang dikenal sebagai valley of death.
Pada tingkat kesiapterapan teknologi atau Technology Readiness Level (TRL) 1–3, perguruan tinggi berperan penting menghasilkan pengetahuan, riset dasar, dan kekayaan intelektual. Namun, hasil riset tersebut belum otomatis menjadi produk yang siap digunakan atau menarik bagi investor.
SUCP dapat berfungsi untuk mengurangi risiko (de-risking), melakukan validasi, menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan minat industri.
Ketika teknologi memasuki TRL 7–9, industri diharapkan mengambil peran lebih besar melalui penyediaan modal, fasilitas manufaktur, hingga akses pasar.
“Tujuan utama SUCP bukan sekadar membiayai penelitian, tetapi membuat sebuah inovasi menjadi layak untuk diinvestasikan atau investable,” kata Sofwan.
Petani Bukan Sekadar Pengguna
Menurut Sofwan, ekosistem inovasi pertanian tidak cukup dibangun melalui hubungan perguruan tinggi dan industri. Sedikitnya terdapat empat aktor yang perlu terhubung sejak awal, yakni perguruan tinggi, startup, industri, dan petani.
Perguruan tinggi menjadi sumber ilmu pengetahuan, teknologi, dan kekayaan intelektual. Startup dapat menjadi penggerak pengembangan produk dan model bisnis sekaligus menghadirkan kelincahan dalam membawa inovasi ke pasar.
Industri menyediakan modal, fasilitas produksi, jaringan distribusi, dan akses pasar.
Sementara itu, petani tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai pengguna akhir. Petani perlu dilibatkan sejak proses identifikasi persoalan, pengujian teknologi di lapangan, pemberian umpan balik, hingga menentukan apakah sebuah inovasi benar-benar relevan untuk diadopsi.
Dengan demikian, petani menjadi bagian dari proses co-creation atau penciptaan bersama inovasi.
Fund the Bottleneck
Pendanaan inovasi, lanjut Sofwan, juga perlu diarahkan pada persoalan yang paling menghambat sebuah teknologi untuk naik ke tahap berikutnya.
Hambatan itu dapat berupa persoalan teknis, validasi lapangan, pasar, kelayakan bisnis, regulasi, hingga kemampuan produksi dalam skala besar.
Karena itu, salah satu prinsip yang perlu diterapkan adalah fund the bottleneck.
Jika hambatannya bersifat teknis, pendanaan harus diarahkan untuk memastikan keandalan teknologi. Jika persoalan berada di lapangan, pendanaan harus memungkinkan pengujian dalam kondisi riil.
Demikian pula dengan pasar. Teknologi tidak cukup hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga perlu memiliki pengguna dan pembeli yang bersedia membayar.
Aspek bisnis, regulasi, dan kapasitas produksi juga perlu dipastikan sebelum inovasi didorong ke tahap berikutnya.
Pendekatan tersebut dapat diterapkan melalui mekanisme stage-gate atau pendanaan berbasis capaian.
Tahap pertama menjawab pertanyaan, Does it work? Apakah teknologi tersebut terbukti secara teknis?
Tahap berikutnya, Does it work in field and market? Apakah teknologi berfungsi di lapangan, diterima pengguna, dan memiliki prospek bisnis?
Tahap terakhir, Can it scale? Apakah teknologi siap diproduksi, dikembangkan oleh industri, dan masuk ke pasar dalam skala lebih besar?
Setiap tahapan harus menghasilkan bukti yang memadai sebelum pendanaan berikutnya diberikan.
Menurut Sofwan, penghentian proyek yang lemah pada tahap awal bukan merupakan kegagalan. Langkah tersebut justru menjadi bagian dari pengelolaan portofolio inovasi secara bertanggung jawab.
Industri Perlu Memiliki Skin in the Game
Kolaborasi perguruan tinggi dan industri juga perlu bergerak melampaui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU.
“Industri perlu memiliki skin in the game, yakni komitmen dan risiko yang benar-benar dipertaruhkan dalam proses pengembangan inovasi,” ujarnya.
Komitmen tersebut dapat berupa dana padanan, fasilitas dan peralatan, data teknis, dukungan regulasi, jaringan distribusi, hingga akses pengadaan.
Hubungan perguruan tinggi dan industri idealnya berkembang secara bertahap, mulai dari MoU, uji lapangan, penyediaan data dan fasilitas, co-development, co-investment, hingga akses pasar.
Sebab, MoU tidak dengan sendirinya menciptakan dampak. Dampak lahir dari komitmen dan risiko yang dibagi bersama.
Pepaya Calina hasil riset IPB University menjadi salah satu produk pertanian yang berdampak baik di kalangan petani dan pasar. (dok stp.ipb.ac.id)
Startup Bukan Tujuan Akhir
Dalam ekosistem inovasi, startup dapat menjadi salah satu kendaraan untuk membawa teknologi menuju adopsi dan skala. Namun, pembentukan startup tidak semestinya menjadi tujuan akhir.
Hasil riset dapat dikomersialisasikan melalui berbagai jalur, antara lain pembentukan startup atau spin-off, lisensi teknologi, pengembangan bersama industri, maupun adopsi melalui kebijakan publik.
Karena itu, keberhasilan program inovasi tidak cukup diukur dari jumlah startup yang terbentuk.
Ukuran yang lebih substantif adalah tingkat adopsi teknologi, investasi yang berhasil ditarik, serta dampak yang dihasilkan oleh inovasi tersebut.
Dari Output ke Outcome dan Impact
Perubahan orientasi pengukuran menjadi penting dalam ekosistem riset dan inovasi.
Selama ini, keberhasilan riset sering berhenti pada output, seperti prototipe, kekayaan intelektual, data, atau hasil uji coba.
Padahal, yang lebih penting adalah outcome, antara lain tingkat adopsi teknologi, investasi industri, dan penetrasi pasar.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perlu diarahkan pada impact, seperti peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan resiliensi sistem pangan.
Dengan perspektif tersebut, pendanaan riset bukan sekadar pengeluaran untuk menghasilkan pengetahuan. Pendanaan menjadi instrumen untuk membangun ekosistem inovasi dan menciptakan perubahan nyata.
Anang Lastriyanto inovator horizontal vacuum fryer saat menjadi dosen pertanian di Universitas Brawijaya. Inovasinya masuk ke dunia industri dan masih diproduksi sampai sekarang. Ia penerima Anugerah Ristek Award 2010. (dok Indonesiaproud.wordpress.com)
Tujuh Prinsip Pendanaan Inovasi
Sofwan menyebut terdapat tujuh prinsip yang dapat digunakan dalam merancang SUCP sebagai katalis ekosistem inovasi.
Pertama, fund the bottleneck, yaitu mengarahkan pendanaan pada hambatan utama yang menghalangi inovasi bergerak ke tahap berikutnya.
Kedua, follow the evidence, dengan memastikan setiap keputusan pendanaan didasarkan pada bukti.
Ketiga, industry early, yakni melibatkan industri sejak tahap awal, bukan setelah teknologi selesai dikembangkan.
Keempat, skin in the game, dengan memastikan terdapat pembagian risiko dan komitmen nyata antarpihak.
Kelima, farmer in the loop, dengan menempatkan petani dalam seluruh siklus pengembangan inovasi.
Keenam, reward leverage, yakni memperhatikan kemampuan pendanaan untuk menarik sumber daya dan investasi lainnya.
Ketujuh, design for scale, yaitu merancang inovasi sejak awal agar memiliki peluang untuk diterapkan dan dikembangkan dalam skala besar.
Lima Pertanyaan Sebelum Melangkah
Pada akhirnya, akselerasi inovasi pertanian dan pangan bukan semata persoalan seberapa besar dana yang tersedia. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana dana tersebut ditempatkan pada titik yang tepat, dengan risiko yang tepat, serta melibatkan aktor yang tepat.
Sebelum sebuah inovasi didorong ke tahap implementasi, Sofwan mengajukan lima pertanyaan yang perlu dijawab.
“Masalah apa yang sebenarnya hendak diselesaikan? Risiko apa yang menghambat pencapaian TRL berikutnya? Siapa yang akan mengambil risiko pada tahap selanjutnya? Siapa yang akan mengadopsi inovasi tersebut? Dan yang tidak kalah penting, dampak apa yang akan diukur?” kata Sofwan.
Pertanyaan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengubah cara memandang pendanaan riset.
Tujuannya bukan sekadar menghasilkan lebih banyak penelitian, prototipe, atau startup. Yang lebih penting adalah memastikan pengetahuan dan teknologi bergerak dari laboratorium ke lapangan, dari kampus ke industri, dan pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi petani serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia. ***
diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bertema “Desa Berdaya, Pemuda Sejahtera: Menjemput Kemandirian Ekonomi Melalui Teknologi”, Rabu (16/9/2026).
(dok CTIS)
Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism (CBT) dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, sekaligus mendorong anak muda membangun masa depan di desa.
Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu pengungkit penting agar potensi alam, budaya, kuliner, dan kerajinan di berbagai daerah dapat terhubung dengan pasar wisata yang lebih luas.
Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bertema “Desa Berdaya, Pemuda Sejahtera: Menjemput Kemandirian Ekonomi Melalui Teknologi”, Rabu (16/9/2026).
Diskusi menghadirkan narasumber
Supervisory Board, Senior Advisor, sekaligus Certified Healthcare Management Consultant Barry Simorangkir, dengan moderator Ketua Bidang Kebijakan dan Ekosistem CTIS, Idwan Suhardi dan pengantar, Ketua Umum CTIS, Wendy Aritenang.
Diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bertema “Desa Berdaya, Pemuda Sejahtera: Menjemput Kemandirian Ekonomi Melalui Teknologi”, Rabu (16/9/2026). (dok CTIS)
Supervisory Board, Senior Advisor, sekaligus Certified Healthcare Management Consultant Barry Simorangkir mengatakan Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar. Namun, keterbatasan lapangan kerja dan infrastruktur di sejumlah daerah membuat banyak anak muda meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar.
Kondisi tersebut, menurut Barry, berpotensi memicu brain drain, yakni perpindahan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pendidikan dari daerah ke pusat-pusat ekonomi.
“Begitu masuk usia kerja, anak muda di daerah banyak yang kebingungan karena pekerjaan yang mereka inginkan tidak tersedia di tempat mereka tinggal,” kata Barry.
Di sisi lain, Barry melihat banyak desa memiliki potensi wisata yang belum dikembangkan secara optimal. Ia mencontohkan pengalamannya mengunjungi berbagai daerah yang memiliki air terjun, danau, kawasan alam, budaya, hingga kuliner yang dapat dikembangkan menjadi produk wisata.
“Orang dari luar negeri saja mau datang ke tempat kalian dan menghabiskan waktu untuk menikmati keindahan alam. Sementara kalian setiap hari melihat keindahan itu, tetapi belum tahu bagaimana cara memberikan value-nya,” ujarnya.
Narasumber diskusi CTIS, Rabu (16/9/2026) adalah Supervisory Board, Senior Advisor, sekaligus Certified Healthcare Management Consultant Barry Simorangkir (kiri). (dok CTIS)
Menggeser Pendekatan Pariwisata
Barry mengatakan pengembangan pariwisata perlu memperkuat pendekatan bottom-up, dengan menempatkan masyarakat lokal dan pemuda sebagai pelaku utama.
Pendekatan tersebut dapat berjalan berdampingan dengan pembangunan pariwisata berbasis korporasi atau top-down. Namun, masyarakat setempat perlu dilibatkan sejak perencanaan agar pengembangan destinasi sesuai dengan karakter sosial, budaya, dan lingkungan daerah.
Menurut Barry, pemuda memiliki keunggulan dalam pemanfaatan teknologi digital. Dengan telepon pintar dan media sosial, mereka dapat melakukan promosi, mendokumentasikan potensi daerah, sekaligus membangun jejaring pasar tanpa harus memiliki modal besar.
Tahap awal, kata dia, dapat dilakukan dengan menginventarisasi potensi desa, mulai dari lokasi wisata, makanan khas, kerajinan, tradisi, hingga kearifan lokal.
Data tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi paket pengalaman wisata, misalnya perjalanan 24 jam, dua hari satu malam, atau tiga hari dua malam.
“Kalau ada orang datang 24 jam, tiga tempat mana yang kalian mau tunjukkan agar orang tersebut mendapatkan pengalaman terbaik?” kata Barry.
Menurut dia, pertanyaan sederhana tersebut dapat mendorong pemuda untuk mengenali potensi daerah sekaligus memikirkan cara mengubahnya menjadi kegiatan ekonomi.
Barry juga melihat pendekatan tersebut berpotensi membalik fenomena brain drain. Anak muda tidak harus selalu meninggalkan kampung halaman untuk memperoleh penghasilan, karena teknologi memungkinkan kegiatan usaha dan pemasaran dilakukan dari berbagai tempat.
Ia menyebutnya sebagai trippreneurship, yakni kewirausahaan yang memanfaatkan potensi perjalanan dan pariwisata di daerah asal.
“Pulang kampung itu menjadi suatu kebanggaan,” ujarnya.
Barry menegaskan, teknologi pada akhirnya bukan sekadar alat untuk mempromosikan destinasi, tetapi dapat menjadi pengungkit bagi masyarakat desa untuk mengenali potensi, membangun usaha, memperluas akses pasar, dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Penanggap diskusi melalui zoom, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila Prof. Devi Kausar . (dok CTIS)
Dari Konservasi Menjadi Kesejahteraan
Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila Prof. Devi Kausar mengatakan pengembangan CBT telah menunjukkan bahwa masyarakat lokal dapat menjadi kekuatan utama dalam menjaga lingkungan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi.
Ia mencontohkan pengalaman di Tangkahan, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Melalui pendampingan yang melibatkan Indonesian Ecotourism Network (Indecon) dan Balai Taman Nasional Gunung Leuser, masyarakat yang sebelumnya terlibat dalam aktivitas illegal logging dan perburuan liar dibina untuk mengembangkan ekowisata.
Masyarakat kemudian membentuk Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) yang mengelola kegiatan pariwisata di kawasan tersebut.
Menurut Devi, pengalaman Tangkahan menunjukkan bahwa pendekatan pariwisata dapat mengubah hubungan masyarakat dengan kawasan konservasi. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi memperoleh peran dan manfaat ekonomi dari upaya menjaga lingkungan.
Contoh lainnya adalah Desa Wisata Nglanggeran di Gunungkidul, Yogyakarta. Desa tersebut mendapat pengakuan sebagai salah satu Best Tourism Villages oleh UN Tourism pada 2021.
Devi menilai salah satu faktor penting dalam perkembangan Nglanggeran adalah keterlibatan generasi muda. Ia mencontohkan Sugeng Handoko, seorang sarjana teknik yang memilih kembali ke desa dan ikut mengembangkan potensi daerahnya.
Namun, keberhasilan destinasi wisata juga membutuhkan perencanaan kawasan yang matang.
WIsatawan menikmati keindahan Desa Wisata Nglanggeran di Gunungkidul, Yogyakarta. (dok Desa Wisata Nglanggeran )
Infrastruktur Jangan Merusak Aset Wisata
Devi mengingatkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang tidak terintegrasi dengan rencana induk kawasan dapat menimbulkan persoalan baru, bahkan menghilangkan aset wisata yang menjadi daya tarik suatu daerah.
Ia menyoroti pembangunan jalan alternatif Gunungkidul–Sleman yang disebut berkaitan dengan persiapan menghadapi arus mudik Idulfitri pada 2024. Menurut Devi, pembangunan tersebut berdampak pada salah satu ikon wisata alam Nglanggeran, Air Terjun Kedung Kandang.
Kasus tersebut, menurut dia, menunjukkan pentingnya rencana induk pengembangan pariwisata di tingkat kalurahan yang memiliki kepastian hukum.
“Pembangunan desa-desa wisata sangat berisiko terkait pembangunan infrastruktur yang tidak terintegrasi dengan rencana induk kawasan,” kata Devi.
Selain pembangunan fisik, Devi menekankan pentingnya pengelolaan daya tampung destinasi atau carrying capacity. Pertumbuhan jumlah wisatawan perlu diimbangi dengan sistem pengelolaan pengunjung agar lingkungan dan kualitas pengalaman wisata tetap terjaga.
Ia mencontohkan penerapan pembatasan jumlah pengunjung melalui sistem tiket di Desa Wisata Budo, Sulawesi Utara.
Perguruan Tinggi Jadi Mitra Desa
Devi juga menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
Program live-in, magang mahasiswa, hingga skema hibah Matching Fund/Kedaireka dapat diarahkan untuk mendampingi masyarakat desa secara langsung.
Pendampingan dapat mencakup pemasaran digital, fotografi dan videografi, penyediaan peralatan promosi seperti kamera 360, hingga penyusunan strategi media.
Perguruan tinggi juga dapat membantu masyarakat membangun knowledge management dengan mendokumentasikan sejarah, budaya, dan storytelling lokal.
Menurut Devi, dokumentasi tersebut penting agar pengetahuan lokal tidak hilang ketika tokoh-tokoh senior di desa meninggal dunia.
Di sisi lain, diversifikasi produk wisata dan pembentukan pemandu wisata yang terstruktur diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan satu jenis daya tarik.
Penanggap diskusi, Founder UKMC FEB Universitas Indonesia, Dr. Nining I. Soesilo. (dok CTIS)
UMKM Membutuhkan Pendampingan Berkelanjutan
Persoalan lain dalam pengembangan ekonomi desa adalah keberlanjutan pembinaan UMKM. Founder UKMC FEB Universitas Indonesia, Dr. Nining I. Soesilo mengatakan pendampingan UMKM di tingkat akar rumput membutuhkan ketekunan dan passion yang kuat.
Berdasarkan pengalamannya mendirikan UKM Center FEB UI sejak 2005, Nining mengatakan pelaku UMKM di tingkat akar rumput umumnya tidak memiliki anggaran khusus untuk mengikuti pelatihan.
Karena itu, pembina juga harus aktif mencari sumber pendanaan atau melakukan fundraising untuk memastikan program pendampingan dapat berjalan.
Nining juga mengingatkan risiko ketergantungan desa dan kelompok UMKM terhadap satu figur atau local champion.
Menurutnya, figur penggerak memang penting dalam tahap awal. Namun, kelembagaan dan regenerasi perlu disiapkan agar program tidak berhenti ketika tokoh tersebut tidak lagi aktif.
“Jangan sampai ketika local champion-nya tidak ada, kemudian programnya juga berhenti,” kata Nining.
Ia juga menilai kemitraan dengan sektor swasta dapat menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi desa wisata dan UMKM.
Program penghargaan seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), menurut Nining, akan memberikan dampak lebih panjang apabila desa pemenang atau peserta kemudian dihubungkan dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun PKBL.
Sejumlah perusahaan besar dapat menjadi mitra dalam mendukung pengembangan desa, baik melalui pembiayaan, peningkatan kapasitas, maupun akses pasar.
Kolaborasi Jadi Kunci
Ketiga pembicara melihat pengembangan ekonomi desa tidak dapat hanya mengandalkan satu pendekatan.
Teknologi dapat menjadi alat untuk memperluas akses pasar dan membuka peluang usaha bagi pemuda. Pariwisata berbasis komunitas dapat memastikan manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan masyarakat lokal sekaligus mendukung konservasi. Sementara perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor swasta dapat memperkuat pendampingan, pembiayaan, pengetahuan, dan keberlanjutan kelembagaan.
Dengan kombinasi tersebut, desa berpeluang tidak hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga ruang tumbuh ekonomi bagi generasi muda.
Bagi Barry, keberhasilan akhirnya bukan sekadar meningkatnya jumlah wisatawan, melainkan kemampuan masyarakat lokal menciptakan nilai ekonomi dari potensi yang mereka miliki.
“Teknologi bukan hanya alat untuk mempromosikan destinasi. Teknologi harus menjadi pengungkit agar anak muda bisa mengenali potensi, membangun usaha, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan pekerjaan di daerahnya,” ujarnya.
Indonesia terus memperkuat kerja sama di bidang sains dan teknologi dengan Amerika Serikat. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington D.C. telah memetakan 10 rintisan kerja sama riset yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan industri dari kedua negara.
Kerja sama tersebut mencakup bidang strategis, mulai dari hilirisasi logam tanah jarang (LTJ) dan mineral kritis, riset kelautan, transisi energi, ban pesawat berbahan karet alam, peternakan, manufaktur, semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), eksplorasi antariksa, hingga teknologi nuklir terapan melalui Small Modular Reactor (SMR).
Indroyono dalam forum Centre for Technology and Innovation Studies Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Amerika Serikat, Prof. Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc.,hadir dalam diskusi yang dilaksanakan oleh CTIS, Jakarta, Rabu (9/9/2026). (dok CTIS)
Rintisan kerja sama itu merupakan salah satu hasil pertemuan strategis Kepala BRIN dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Amerika Serikat, Prof. Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc., di Jakarta, 27 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut diarahkan untuk mengakselerasi dan mengonsolidasikan berbagai inisiatif kerja sama riset, sains, dan teknologi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, serta entitas industri Indonesia dengan mitra strategis di Amerika Serikat. Materi pertemuan tersebut juga mencatat sejumlah rintisan kerja sama BRIN dengan mitra Amerika Serikat.
Hasil pertemuan itu kemudian dipaparkan Indroyono dalam forum Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Dewan Pembina CTIS Prof. Wardiman Djojonegoro, Ketua CTIS Wendy Aritenang, pengurus CTIS, serta sejumlah periset yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.
Menurut Indroyono, salah satu kekuatan dari rintisan kerja sama tersebut adalah prosesnya yang berangkat dari kebutuhan para periset.
“Ini patut diapresiasi,” kata Indroyono.
10 Pilar Kerja Sama
Dalam pemetaan BRIN dan KBRI Washington D.C., rintisan kerja sama pertama adalah riset kelautan dan teknologi observasi laut dengan Scripps Institution of Oceanography/University of California San Diego (UCSD). Kolaborasi tersebut diarahkan pada pengembangan instrumen pemantauan laut, termasuk INA-Bouy, drone laut, dan unmanned ocean gliders, serta penyusunan joint proposal.
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Amerika Serikat, Prof. Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc. menerima kenang-kenangan dari Ketua CTIS, Wendy Aritenang. (dok CTIS)
Kedua, critical minerals dan rare earth elements (REE) atau logam tanah jarang. BRIN menjajaki kolaborasi dengan University of Michigan dan Argonne National Laboratory, dengan dukungan sejumlah institusi Indonesia. Fokusnya adalah riset pengolahan LTJ dari hulu hingga hilir.
Bidang ketiga adalah riset ban pesawat berbahan karet alam. Indonesia menjajaki kolaborasi dengan Ohio State University, University of Akron, Goodyear, dan Bridgestone, yang akan dikaitkan dengan kemampuan riset serta regulator penerbangan di Indonesia.
Kerja sama ini diarahkan pada penelitian dan sertifikasi penggunaan karet alam Indonesia untuk ban pesawat. Materi BRIN menyebut kebutuhan penggantian ban pesawat secara berkala sebagai salah satu peluang pengembangan riset tersebut.
Keempat adalah gasifikasi batu bara kalori rendah (low-rank coal) dengan University of North Dakota dan Latitude Energy. Kerja sama ini diarahkan untuk riset dan aplikasi teknologi gasifikasi sebagai salah satu alternatif substitusi LPG.
Kelima, riset peternakan (livestock research) dengan University of California, Davis (UC Davis) dan IPB University. Kolaborasi ini mencakup penguatan riset dan pendidikan di bidang peternakan, kesehatan hewan, serta ketahanan pangan. BRIN sebelumnya telah merintis kerja sama bidang tersebut bersama mitra di AS.
Diskusi CTIS. Rabu 9 September 2026. (dok CTIS)
Keenam adalah pengembangan Machine-Making-Machine (3M) bersama Northwestern University dan Industrial Manufacturing Consortium (IMC), dengan dukungan LPDP. Kolaborasi ini diarahkan pada pengembangan mesin dan manufaktur maju untuk mendukung lompatan industri nasional.
Ketujuh, semikonduktor dan desain integrated circuit (IC). BRIN menjajaki kerja sama dengan Arizona State University (ASU) dan ARM, dengan keterlibatan ITB IC Design Center dan Danantara.
Salah satu agenda yang telah berjalan adalah pelatihan semikonduktor bersama ARM untuk talenta Indonesia. Di sisi lain, ITB melalui IC Design Center bersama BRIN Bandung telah menyusun proposal kerja sama dengan Arizona State University.
Kedelapan, kecerdasan buatan (AI) dan infrastruktur digital. Rintisan kerja sama diarahkan kepada perusahaan teknologi Amerika Serikat seperti Amazon, Microsoft, Google, Apple, dan NVIDIA, termasuk pengembangan AI, investasi pusat data, serta pembangunan infrastruktur kabel bawah laut.
Kesembilan adalah eksplorasi antariksa melalui NASA Artemis, sedangkan bidang kesepuluh adalah Small Modular Reactor (SMR) untuk energi nuklir terapan.
Untuk SMR, delegasi lintas kementerian/lembaga Indonesia telah berkunjung ke Amerika Serikat pada 20–22 April 2026 untuk membahas teknologi tersebut, dengan BRIN diwakili Dr. Syaiful.
Kepala BRINM Arif Satria bersama Duta Besar RI untuk AS, Indroyono Soesilo. (dok BRIN)
Critical Minerals Jadi Salah Satu Prioritas
Dari berbagai rintisan tersebut, kerja sama critical minerals dan rare earth elements menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian serius.
Indroyono menjelaskan, proses diplomasi dan koordinasi untuk kerja sama tersebut telah berjalan sejak April 2026. Pada 23 April, Kepala BRIN menyampaikan inisiatif kerja sama riset LTJ kepada Dubes RI di Washington D.C. Inisiatif tersebut menekankan pentingnya penguasaan teknologi pemrosesan mineral kritis dari hulu hingga hilir.
Sehari kemudian, Kepala Badan Industri Mineral (BIM) Brian Yuliarto menyampaikan dukungan kepada US Assistant Secretary of State for East Asian & Pacific Affairs Michael G. DeSombre.
Selanjutnya, pada 30 April 2026, Dubes RI di Washington D.C. menyampaikan proposal resmi Pemerintah Indonesia terkait kerja sama riset eksplorasi dan pemrosesan mineral kritis kepada pemerintah Amerika Serikat.
“Tanggapan resmi dari Assistant Secretary of State AS Michael G. DeSombre menyambut baik proposal Indonesia dan mendorong pembahasan Draft MoU Framework for Securing Supply in Mining and Processing of Critical Minerals and Rare Earths,” kata Indroyono.
Dalam materi kerja sama BRIN, University of Michigan telah memberikan surat dukungan untuk joint research mengenai pengolahan mineral kritis. BRIN juga mencatat keterlibatan Argonne National Laboratory dalam rintisan kerja sama tersebut.
Kepala BRIN Tindak Lanjuti Kerja Sama ke AS
Sebagai tindak lanjut, Kepala BRIN Arif Satria melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada awal September 2026.
Menurut Indroyono, kunjungan tersebut mencakup agenda menghadiri pertemuan G20 Science Forum di Chapel Hill, North Carolina, pertemuan dengan US-ASEAN Business Council, serta kunjungan ke Argonne National Laboratory di Chicago untuk membahas aspek teknis riset pemrosesan critical minerals dan rare earth elements.
Selain mineral kritis, sejumlah rintisan juga mulai bergerak ke tahap implementasi.
Di sektor energi, perusahaan teknologi Amerika Serikat Latitude Energy telah menandatangani nota kesepahaman dengan Danantara untuk mendorong proyek gasifikasi low-rank coal sebagai substitusi LPG. Riset pendukungnya melibatkan BRIN dan University of North Dakota.
Di sektor semikonduktor, pelatihan bersama ARM menjadi bagian dari upaya membangun talenta nasional. Sementara ITB dan BRIN Bandung tengah menjajaki kerangka kerja sama institusional dengan Arizona State University.
Indroyono mendorong CTIS untuk turut berkontribusi dalam mengawal rintisan kerja sama tersebut.
“Dari serangkaian kerja sama ini, CTIS juga harus ikut aktif dalam menyukseskan 10 rintisan kerja sama BRIN dengan Amerika Serikat. Ada PIC dari BRIN sesuai kepakarannya,” ujar Indroyono.
Dewan Pembina CTIS Wardiman Djojonegoro menyambut baik rintisan 10 kerja sama tersebut. Menurutnya, CTIS dapat ikut mendukung dengan terlibat dalam riset-riset yang akan dikembangkan.
Rangkaian kerja sama ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Amerika Serikat di bidang sains dan teknologi mulai diarahkan pada kebutuhan yang lebih konkret, dari penguasaan teknologi mineral kritis hingga pengembangan semikonduktor, AI, energi, kelautan, dan teknologi strategis lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A,., M.Soc.Sc., Ph.D mengatakan Indonesia membutuhkan perpaduan antara kekuatan etika, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membangun masa depan bangsa.
Menurut Yusril, pemikiran M. Natsir dan cita-cita B.J. Habibie merupakan dua warisan besar yang perlu dibaca kembali secara kritis dalam menghadapi berbagai tantangan Indonesia pada masa depan.
Pandangan tersebut disampaikan Yusril dalam kuliah umum B.J. Habibie Memorial Lecture ke-52026 bertajuk “Etika Peradaban dalam Membangun Masa Depan Bangsa: Membaca Ulang Pemikiran Filosofis M. Natsir dan Cita-Cita B.J. Habibie.”
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra memberikan kuliah umum di B.J. Habibie Lecture ke-5, di auditorium Perpustakaan Nasional Jakarta, Rabu 2 September 2026. (dok CTIS)
Dalam kuliah yang disampaikan di auditorium Perpustakaan Nasional RI, Rabu 2 September 2026, Yusril mengajak masyarakat untuk tidak sekadar mengenang tokoh-tokoh besar bangsa sebagai mitos atau ikon yang dipuja, tetapi memahami gagasan, perjuangan, kekuatan, kelemahan, serta relevansi pemikiran mereka bagi perkembangan zaman.
Menurut Yusril, mengenang tokoh besar tidak cukup hanya dengan mengagumi.
Pemikiran dan perjuangan para tokoh harus dihadirkan kembali melalui telaah yang kritis agar generasi masa kini dapat mengambil pelajaran dari perjalanan bangsa.
Mempelajari masa lalu, kata dia, bukan berarti hidup di dalam masa lalu.
Sejarah justru memberikan pelajaran tentang bagaimana bangsa Indonesia terbentuk, menghadapi berbagai persoalan, serta bagaimana pengalaman masa lalu dapat digunakan untuk membaca kemungkinan masa depan.
Karena itu, mengenang bukan sekadar mengagumi, tetapi memahami dan mengambil hikmah.
Foto bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. (dok CTIS)
Mengapa M. Natsir dan B.J. Habibie Perlu Dibaca Kembali?
Yusril memandang M. Natsir dan B.J. Habibie sebagai dua tokoh yang menawarkan jalan berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membangun masa depan Indonesia.
M. Natsir memberikan arah etis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan B.J. Habibie membangun kemampuan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia, industrialisasi, inovasi, dan kemandirian.
Dalam pemikiran M. Natsir terdapat nilai-nilai amanah, keadilan, musyawarah, pembatasan kekuasaan, dan pertanggungjawaban.
Sementara cita-cita B.J. Habibie bertumpu pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai jalan membangun kemampuan dan kemandirian bangsa.
“M. Natsir memberikan arah etis, sementara B.J. Habibie membangun kemampuan untuk bergerak. Masa depan Indonesia membutuhkan keduanya secara bersamaan,” menjadi salah satu gagasan utama yang dipaparkan dalam kuliah umum tersebut.
Yusril menempatkan kedua tokoh tersebut dalam satu kerangka besar pembangunan peradaban.
Bangsa membutuhkan arah dan nilai dalam menggunakan kekuatannya. Namun, arah saja tidak cukup apabila bangsa tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan cita-citanya.
Sebaliknya, kemampuan besar tanpa arah dan pertimbangan etis juga dapat membawa bangsa bergerak menuju tujuan yang salah.
Mohammad Natsir. (dok Wikipedia)
M. Natsir: Kekuatan Harus Memiliki Arah Etis
Dalam pemikiran M. Natsir, persoalan utama bukan sekadar seberapa religius nama suatu negara.
Yang lebih penting adalah sejauh mana kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab moral.
Agama, menurut kerangka pemikiran yang dipaparkan Yusril, tidak harus dipahami sebagai katalog teknis yang menyediakan jawaban bagi setiap desain kelembagaan negara.
Agama memberikan horizon nilai yang menjadi arah dalam penggunaan kekuasaan.
Dalam konteks ini, konstitusi dan hukum merupakan instrumen untuk menjalankan kehidupan bernegara. Namun, etika memberikan arah mengenai bagaimana instrumen tersebut digunakan.
Kekuatan, menurut pemikiran M. Natsir, harus memiliki arah etis. Kekuasaan adalah tanggung jawab dan amanah, bukan sekadar hak.
Nilai amanah menempatkan kekuasaan sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat.
Kekuasaan tidak boleh dipahami sebagai alat untuk memperluas dominasi. Tujuan negara adalah menghadirkan kehidupan yang baik bagi masyarakat.
Karena itu, kekuasaan harus diarahkan pada kemaslahatan. Selain amanah dan kemaslahatan, Yusril juga menekankan pentingnya musyawarah.
Keputusan publik harus membuka ruang bagi partisipasi dan pertimbangan bersama. Musyawarah menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan demokratis karena keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak seharusnya dijalankan secara sepihak.
Kekuasaan Harus Memiliki Batas
Pemikiran M. Natsir juga memberikan perhatian besar terhadap pembatasan kekuasaan. Kekuasaan, menurut Yusril, harus dibatasi oleh hukum, opini publik, serta berbagai mekanisme koreksi.
Pembatasan tersebut diperlukan agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kendali. Kekuasaan yang besar tanpa batas berpotensi berubah menjadi alat dominasi.
Karena itu, demokrasi dan hukum harus memastikan adanya ruang bagi masyarakat untuk mengawasi, mengkritik, dan mengoreksi penyelenggaraan kekuasaan.
Dalam pandangan ini, hukum bukan sekadar perangkat administratif. Hukum juga menjadi bagian dari mekanisme pembatasan kekuasaan.
Namun, hukum tetap membutuhkan etika agar tidak kehilangan arah. Konstitusi dan hukum adalah instrumen, sedangkan etika memberikan arah dalam penggunaannya.
Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya diukur dari seberapa besar kewenangan yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana kewenangan tersebut digunakan secara bertanggung jawab.
Presiden ke-3 RI B.J. Habibie. (dok Arsip B.J. Habibie)
Demokrasi Bukan Sekadar Menghitung Suara
Yusril juga menekankan bahwa demokrasi, dalam pemikiran M. Natsir, tidak berhenti pada mekanisme pemilihan dan penghitungan suara.
Demokrasi harus menjadi cara hidup. Dalam kehidupan demokratis, kekuasaan harus selalu terbuka untuk dikritik dan dibatasi.
Kekuasaan memperoleh legitimasi melalui persetujuan rakyat. Namun, legitimasi tersebut harus disertai dengan keadilan dalam pelaksanaan kekuasaan.
Kekuasaan juga harus dijalankan berdasarkan musyawarah dan kemaslahatan. Demokrasi yang sehat tidak hanya berbicara mengenai siapa yang memenangkan pemilihan.
Demokrasi juga berbicara mengenai bagaimana kekuasaan digunakan setelah seseorang memperoleh mandat.
Dalam pemikiran yang dipaparkan Yusril, agama harus menjadi sumber etika publik, bukan alat untuk mendominasi.
Etika publik diperlukan agar kekuasaan tetap memiliki orientasi pada kepentingan masyarakat.
Selain itu, hukum, kritik, oposisi, dan berbagai mekanisme koreksi menjadi bagian penting untuk menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas. Para penguasa juga memiliki pertanggungjawaban kepada rakyat.
Dalam perspektif etika M. Natsir, pertanggungjawaban tersebut tidak hanya bersifat politik dan administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral.
B.J. Habibie: Teknologi Bukan Sekadar Produk
Sementara M. Natsir memberikan perhatian pada arah etis dalam penggunaan kekuasaan, B.J. Habibie memberikan penekanan pada pembangunan kemampuan bangsa.
Bagi Habibie, teknologi bukan sekadar produk. Teknologi adalah kemampuan.
Yusril menjelaskan bahwa penguasaan teknologi tidak cukup hanya dengan membeli mesin atau mendatangkan produk teknologi dari negara lain.
Bangsa tidak dapat disebut menguasai teknologi hanya karena mampu menggunakan teknologi yang diciptakan pihak lain. Penguasaan teknologi harus melalui proses yang lebih mendalam.
Bangsa harus mampu memahami, menggunakan, menguasai, mengembangkan, dan pada akhirnya menciptakan teknologi.
Transfer teknologi baru memiliki arti apabila menghasilkan kapabilitas nyata di dalam negeri.
Teknologi yang didatangkan harus mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat kemampuan nasional.
Dalam konteks itu, terdapat pertanyaan mendasar yang menjadi bagian dari pemikiran B.J. Habibie.
Setelah teknologi didatangkan, apa yang sekarang dapat dilakukan bangsa Indonesia sendiri yang sebelumnya tidak dapat dilakukan?
Pertanyaan tersebut menjadi ukuran penting dalam melihat keberhasilan proses transfer teknologi. Tujuan akhir pembangunan teknologi bukan sekadar memiliki produk teknologi.
Yang jauh lebih penting adalah memiliki manusia, pengetahuan, keterampilan, industri, dan kemampuan riset yang tetap berada di Indonesia.
Membangun Kedaulatan Kemampuan
Penguasaan teknologi, menurut pemikiran B.J. Habibie, merupakan proses membangun kedaulatan kemampuan.
Kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan sumber daya.
Kedaulatan juga berkaitan dengan kemampuan bangsa untuk memahami, menguasai, dan mengembangkan teknologi.
Sebuah negara yang hanya menggunakan teknologi dari luar negeri tanpa membangun kemampuan di dalam negeri akan tetap memiliki ketergantungan.
Karena itu, proses penguasaan teknologi harus menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian.
Proses tersebut juga harus memperkuat kemampuan riset, industri nasional, keterampilan produksi, serta kemampuan inovasi.
Dalam kerangka pemikiran Habibie, teknologi harus menjadi sarana membangun kemampuan bangsa secara berkelanjutan. Penguasaan teknologi bukan tujuan yang selesai ketika sebuah produk berhasil dibeli atau digunakan.
Penguasaan teknologi merupakan proses jangka panjang untuk membangun manusia dan ekosistem pengetahuan.
Yusril juga mengangkat pandangan B.J. Habibie mengenai industri penerbangan. Keterikatan Habibie terhadap teknologi tinggi tidak berhenti pada penciptaan sebuah produk, termasuk pesawat terbang.
Pesawat terbang hanyalah alat untuk membangun kemampuan.
Industri penerbangan membutuhkan ilmu pengetahuan, tenaga ahli, ketelitian dalam proses produksi, penguasaan teknologi yang kompleks, disiplin terhadap standar, serta kerja sama lintas keahlian.
Karena itu, keberhasilan sebuah industri teknologi tinggi tidak dapat diukur hanya berdasarkan jumlah produk yang berhasil dibuat.
Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak pengetahuan yang berhasil dibangun. Berapa banyak tenaga ahli yang berhasil disiapkan. Berapa banyak keterampilan industri yang berkembang.
Dan berapa besar kemampuan teknologi yang berhasil dibangun dan dipertahankan di dalam negeri. Dalam perspektif ini, produk akhir bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Proses membangun manusia, ilmu pengetahuan, industri, dan kemampuan nasional justru menjadi warisan yang jauh lebih penting.
B.J. Habibie dan Reformasi
Yusril juga menyoroti peran B.J. Habibie dalam masa Reformasi Indonesia. Habibie memasuki kursi kepresidenan dalam situasi yang sangat kompleks.
Indonesia ketika itu masih menghadapi dampak krisis ekonomi. Kepercayaan publik melemah, sementara tuntutan perubahan politik datang hampir bersamaan.
Dalam masa pemerintahannya yang relatif singkat, berbagai perubahan politik dilakukan untuk membuka ruang demokrasi.
Kebebasan pers diperluas sehingga ruang kritik dan informasi menjadi lebih terbuka. Kompetisi politik juga kembali dibuka melalui keberadaan berbagai partai politik.
Pemilu kemudian dipercepat dari jadwal sebelumnya pada 2003 menjadi tahun 1999. Pemerintah juga mulai memperkuat otonomi daerah melalui proses desentralisasi.
Selain itu, berbagai perangkat hukum baru lahir untuk menopang proses Reformasi.
Yusril menggambarkan proses tersebut sebagai pertemuan antara kemampuan engineering dengan konstitusionalisme.
B.J. Habibie menghadapi tuntutan perubahan yang cepat, tetapi perubahan tersebut tetap harus dilakukan melalui aturan dan desain kelembagaan.
Habibie menyebut pendekatan tersebut sebagai “evolusi yang dipercepat”. Perubahan harus dilakukan dengan cepat, tetapi tetap berada dalam kerangka aturan dan desain kelembagaan.
Dua Warisan, Satu Masalah Peradaban
Dalam bagian penting kuliah umumnya, Yusril menggambarkan pemikiran M. Natsir dan B.J. Habibie sebagai dua warisan yang bertemu dalam satu persoalan besar peradaban.
M. Natsir mengajarkan bahwa kemampuan dan kekuatan harus memiliki arah, batas, etika, dan pertanggungjawaban.
Sementara B.J. Habibie mengajarkan bahwa cita-cita bangsa membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia, industri, dan kemampuan nyata. Yusril kemudian menggunakan metafora kompas dan mesin.
M. Natsir dapat dipahami sebagai kompas. Kompas memberikan arah. Kompas menunjukkan tujuan dan batas. Kompas memastikan perjalanan dilakukan menuju arah yang benar.
Sementara B.J. Habibie dapat dipahami sebagai mesin. Mesin memberikan kemampuan untuk bergerak.
Mesin memungkinkan bangsa mengubah cita-cita menjadi tindakan dan hasil nyata.
Namun, kompas tanpa mesin akan membuat bangsa memiliki arah tanpa kemampuan untuk mencapai tujuan.
“Bangsa mengetahui ke mana harus pergi, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk sampai ke tujuan tersebut. Sebaliknya, mesin tanpa kompas juga berbahaya,” ujarnya.
Bangsa mungkin memiliki kemampuan yang besar, teknologi yang maju, dan kekuatan yang kuat.
Namun, tanpa arah, batas, dan etika, kemampuan tersebut dapat membawa bangsa bergerak menuju tujuan yang salah.
“Karena itu, masa depan Indonesia membutuhkan keduanya. Indonesia membutuhkan kompas dan mesin. Indonesia membutuhkan etika dan kemampuan. Indonesia membutuhkan nilai untuk menentukan arah, sekaligus ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan cita-cita tersebut,” tegasnya.
Foto bersama para tamu undangan bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. (dok CTIS)
Lima Agenda Etika Peradaban Menuju 2045
Dalam membangun masa depan Indonesia menuju 2045, Yusril mengemukakan lima agenda etika peradaban.
1. Menguasai Ilmu Pengetahuan
Agenda pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan.
Universitas, lembaga penelitian, pemerintah, dan industri harus membangun ekosistem pengetahuan yang saling mendukung.
Penguasaan ilmu pengetahuan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kerja sama antarsektor untuk menghasilkan ekosistem inovasi yang kuat. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian menghasilkan pengetahuan.
Pemerintah menciptakan kebijakan dan ekosistem yang mendukung. Sementara industri menjadi salah satu pihak yang berperan dalam mengembangkan dan menerapkan hasil pengetahuan serta inovasi.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar pengetahuan tidak berhenti sebagai hasil penelitian.
Pengetahuan harus berkembang menjadi kemampuan nyata yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
2. Membangun Kemampuan Industri Nasional
Agenda kedua adalah membangun kemampuan industri nasional. Yusril menekankan bahwa hilirisasi dan transfer teknologi harus menghasilkan keterampilan, teknologi, industri pendukung, serta kekayaan intelektual di dalam negeri.
Hilirisasi tidak hanya harus dilihat sebagai proses meningkatkan nilai ekonomi sumber daya. Hilirisasi juga harus menjadi proses membangun kemampuan industri nasional.
Transfer teknologi juga tidak boleh berhenti pada penggunaan teknologi dari luar negeri. Proses tersebut harus menghasilkan tenaga ahli dan keterampilan baru.
Indonesia juga harus mampu membangun industri pendukung.
Selain itu, penguasaan teknologi harus menghasilkan kekayaan intelektual yang dimiliki dan dikembangkan di dalam negeri.
Dengan demikian, industrialisasi menjadi proses membangun kemandirian dan kapabilitas bangsa.
3. Memelihara Demokrasi sebagai Mekanisme Koreksi
Agenda ketiga adalah memelihara demokrasi sebagai mekanisme koreksi. Demokrasi harus menyediakan ruang bagi kritik dan koreksi terhadap kekuasaan.
Media, parlemen, peradilan, masyarakat sipil, dan akademisi memiliki peran dalam menjaga mekanisme tersebut.
Kehidupan demokratis juga membutuhkan penghormatan terhadap perbedaan. Perbedaan pandangan tidak boleh dipahami sebagai ancaman.
Justru, keberagaman pandangan dan kritik menjadi bagian dari mekanisme untuk mencegah kekuasaan berjalan tanpa batas.
Hubungan antara negara dan warga negara juga harus terus dibangun berdasarkan keterbukaan dan pertanggungjawaban.
Demokrasi tidak hanya merupakan prosedur untuk memilih pemimpin. Demokrasi merupakan sistem untuk memastikan kekuasaan tetap dapat dikoreksi.
4. Menginternalisasi Pancasila
Agenda keempat adalah menginternalisasi Pancasila. Yusril menekankan bahwa Pancasila harus hadir dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nilai Pancasila harus diwujudkan melalui keadilan. Pancasila juga harus hadir dalam penciptaan kesempatan yang layak bagi masyarakat.
Penghormatan terhadap perbedaan menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan bangsa yang majemuk.
Selain itu, hubungan antara negara dan warga negara harus mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia.
Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol atau slogan. Nilai-nilainya harus menjadi bagian dari praktik penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat.
5. Hukum Harus Adaptif terhadap Teknologi
Agenda kelima adalah membangun hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Kemajuan AI, bioteknologi, teknologi siber, dan berbagai inovasi baru menghadirkan persoalan yang belum tentu dapat dijawab sepenuhnya oleh kerangka hukum lama.
“Karena itu, hukum harus mampu memahami teknologi. Sistem hukum harus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, hukum juga tidak boleh mematikan inovasi,” tegas Yusril.
Tantangan terbesar adalah menemukan keseimbangan antara perlindungan dan ruang bagi perkembangan teknologi.
Regulasi yang terlalu tertinggal dapat membuat masyarakat menghadapi risiko baru tanpa perlindungan yang memadai.
Namun, regulasi yang terlalu membatasi juga dapat menghambat perkembangan inovasi. Karena itu, hukum harus mampu berkembang mengikuti perubahan zaman.
Hukum harus memahami karakter teknologi baru dan berbagai dampak yang ditimbulkannya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. (dok CTIS)
Menuju Indonesia 2045
Menjelang 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045, tantangan bangsa tidak hanya berkaitan dengan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Indonesia juga menghadapi tantangan untuk membangun kualitas sumber daya manusia, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri nasional, demokrasi, hukum, serta fondasi etika kehidupan berbangsa.
Yusril melalui kuliah umum tersebut menawarkan sebuah kerangka pemikiran bahwa masa depan bangsa membutuhkan kemampuan sekaligus arah.
Indonesia membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kemampuan.
Namun, Indonesia juga membutuhkan nilai, etika, demokrasi, hukum, dan Pancasila sebagai fondasi untuk menentukan arah penggunaan kemampuan tersebut.
M. Natsir dan B.J. Habibie menawarkan dua warisan yang berbeda tetapi saling melengkapi. M. Natsir memberikan kompas. B.J. Habibie membangun mesin.
Kompas memastikan bangsa mengetahui arah. Mesin memberikan kemampuan untuk bergerak menuju tujuan.
Keduanya dibutuhkan untuk membangun Indonesia sebagai bangsa yang maju, mandiri, dan beradab.
Acara BJ Habibie Lecture merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bekerjasama dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP), Perpustakaan Nasional, SDM Iptek, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). ***
