Categories
Domestic S&T News

Kepala BRIN: CTIS Think Tank Penting bagi Penguatan Riset dan Teknologi Nasional

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyatakan bahwa Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) merupakan lembaga think tank di bidang riset dan teknologi yang memiliki peran strategis sebagai mitra pemikiran bagi BRIN.

Hal tersebut disampaikan Arif Satria saat menerima kunjungan tim CTIS yang dipimpin Ketua Umum CTIS Wendy Aritenang di Kantor BRIN, Rabu (21/1/2026). Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan diskusi strategis terkait penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional.

Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) merupakan lembaga think tank di bidang riset dan teknologi yang memiliki peran strategis sebagai mitra pemikiran bagi BRIN.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria dan Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian saat menerima kunjungan tim CTIS yang dipimpin Ketua Umum CTIS Wendy Aritenang di Kantor BRIN, Rabu (21/1/2026). (Dok CTIS)

Dalam pertemuan itu, berbagai masukan dari CTIS disampaikan sebagai bahan pertimbangan BRIN ke depan. Salah satunya terkait pengembangan pesawat N219, yang merupakan hasil riset nasional dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional Indonesia. Pesawat tersebut dikembangkan melalui kolaborasi BRIN dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Arif Satria mengungkapkan, BRIN bersama PTDI saat ini tengah mengembangkan pesawat N219 berkapasitas 19 penumpang menjadi pesawat amfibi yang mampu mendarat di air, dengan kapasitas 17 penumpang. Pesawat ini diharapkan menjadi solusi konektivitas wilayah terpencil di Indonesia.

Dewan Pengawas CTIS Rahardi Ramelan menyoroti pentingnya keberadaan perusahaan leasing dalam industri pesawat terbang. Menurutnya, industri aviasi global tidak berjalan dengan skema pembelian tunai.

“Tidak ada industri pesawat terbang di dunia yang langsung cash. Harus ada leasing company. Kami menyarankan Danantara membangun leasing company, diawali dengan N219. Production line yang hanya dua unit tidak menarik pembeli, idealnya empat hingga enam unit. Danantara bisa memulai dengan membeli 20 pesawat,” ujar mantan Menteri Perdagangan tersebut.

Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) merupakan lembaga think tank di bidang
Ketua Umum CTS Wendy Aritenang dan Dewan Pengawas CTIS Rahardi Ramelan (Dok CTIS)

Rahardi juga mengkritisi minimnya inovasi sederhana yang berdampak langsung bagi pengusaha kecil, khususnya di sektor pertanian dan kehutanan. Kondisi ini dinilai stagnan selama lebih dari 20 tahun karena industri lebih memilih membangun lisensi ketimbang mengembangkan inovasi sederhana yang aplikatif.

Selain itu, ia menilai pengelolaan hak paten yang awalnya berasal dari pemikiran BPPT dan kini ditangani Kementerian Hukum dan HAM, sebaiknya berada di bawah kementerian atau lembaga perekonomian agar lebih selaras dengan pengembangan industri.

Masukan lain datang dari anggota CTIS sekaligus mantan Kepala LAPAN Harijono Djojodiharjo yang menekankan pentingnya menanamkan budaya riset sejak mahasiswa memasuki perguruan tinggi, peningkatan anggaran riset, serta penguatan daya cipta nasional agar mampu menguasai pasar domestik.

Sementara itu, mantan Deputi Kemenristek Idwan Suhardi menegaskan bahwa peneliti memiliki “DNA riset” yang tidak bisa dihapus. Oleh karena itu, komunitas iptek perlu dihadirkan sebagai pemecah masalah di tengah masyarakat maupun pemerintah.

“CTIS bisa berperan untuk speak up kepada para pemangku kepentingan dan memberikan masukan strategis,” ujarnya.

Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) merupakan lembaga think tank di bidang riset dan teknologi yang memiliki peran strategis sebagai mitra pemikiran bagi BRIN.
CTIS bersilaturahmi dengan Kepala Kepala Bada Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria dan jajarannya di kantor BRIN, Rabu 21 Januari 2026. (Dok CTIS)

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Arif Satria yang didampingi Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian menyampaikan apresiasi dan menyambut positif diskusi yang berlangsung.

“Banyak inspirasi dan insight baru. Diskusi singkat seperti ini memicu pemikiran mendalam, termasuk soal model bisnis pesawat dengan leasing dan pentingnya investasi pada lini produksi untuk meyakinkan pasar,” kata Arif.

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kenaikan anggaran riset sebesar 50 persen yang akan dibagi bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Menurut Arif, pengembangan iptek membutuhkan investasi baru, termasuk pembaruan peralatan laboratorium agar sesuai dengan perkembangan zaman.

BRIN, lanjut Arif, telah memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memetakan ribuan paten inovasi sejak 1970 hingga saat ini. “BRIN harus menjadi kompas roadmap inovasi Indonesia dan melihat arah perkembangan riset ke depan,” ujarnya.

Ia mencontohkan inovasi baterai listrik berbasis nikel yang ditargetkan rampung pada 2028, sementara teknologi baterai grafena yang memiliki waktu pengisian lebih cepat mulai berkembang. Oleh karena itu, investasi harus mempertimbangkan teknologi pasca-2030.

Selain itu link and match yang digagas oleh Ketua Dewan Pembina CTIS Wardiman Djojonegoro saat masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menurut Arif tidak hanya berlaku di dunia pendidikan, tetapi harus bisa masuk di teknologi.

Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) merupakan lembaga think tank di bidang riset dan teknologi yang memiliki peran strategis sebagai mitra pemikiran bagi BRIN.
Ketua Dewan Pembina CTIS Wardiman Djojonegoro menyerahkan buku “B.J. Habibie dalam Kenangan” serta profil CTIS kepada Kepala BRIN Arif Satria. (Dok CTIS)

Ketua Dewan Pembina CTIS Wardiman Djojonegoro menyambut baik gagasan tersebut dan berharap diskusi antara BRIN dan CTIS dapat terus berlanjut secara berkelanjutan, melibatkan lebih banyak tokoh iptek nasional.

“Untuk menyejahterakan bangsa, perlu jalur diskusi yang terus-menerus, tidak hanya dengan CTIS tetapi juga dengan para tokoh iptek lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wardiman juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Habibie Prize selama lima tahun terakhir oleh pemerintah melalui BRIN. Ia mengingatkan bahwa penghargaan tersebut sebelumnya bernama Habibie Award dan diselenggarakan oleh Yayasan SDM Iptek yang dipimpinnya.

Ketua Umum CTIS Wendy Aritenang menambahkan CTIS secara rutin menyelenggarakan BJ Habibie Memorial Lecture. Pada tahun ini, agenda tersebut memasuki penyelenggaraan ke-6.

Ia berharap BJ Habibie Memorial Lecture 2026 yang direncanakan berlangsung pada Juni mendatang dapat diselenggarakan di Kantor BRIN.

Wendy juga mengapresiasi sambutan yang positif dari Kepala BRIN dalam silaturahmi dengan CTIS. Ia menegaskan bahwa silaturahmi ini bertujuan untuk saling bertukar gagasan demi kemajuan bangsa yang ditopang oleh sains dan teknologi.

Di akhir acara, Wardiman Djojonegoro menyerahkan buku “B.J. Habibie dalam Kenangan” serta profil CTIS kepada Kepala BRIN.***

Categories
Domestic S&T News

Pemerintah Mau Bangun PLTN, CTIS Tekankan Soal Sosialisasi

Pemerintah baru saja membentuk Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).  Tim dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan.

Pada pernyataan awal, Menko Luhut minta diperhatikannya dua hal penting yaitu lokasi tempat PLTN akan dibangun, utamanya berkaitan dengan kondisi kegempaannya, serta tingkat disiplin dan keberterimaan masyarakat terhadap teknologi canggih ini.

Menanggapi rencana pembangunan PLTN tadi, Center for Technology & Innovation Studies (CTIS) menggelar diskusi bertajuk ”Perkembangan PLTN dan Daur Bahan Bakar Nuklir”, Rabu, 31 Januari 2024. Diskusi menghadirkan narasumber, ahli teknologi nuklir dan mantan Kepala Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Professor Jarot Wisnubroto dan dipandu Ketua Komite Energi CTIS, Dr. Unggul Prijanto, yang juga Mantan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Dalam diskusi,  Jarot merujuk skenario Dewan Energi Nasional (DEN) tentang kebutuhan listrik Indonesia di tahun 2060, yang akan mencapai sekitar 400 GigaWatt, atau setara 400 Milyar Watt.

PLTN akan dibangun di Indonesia, membutuhkan proses sosialisasi ke masyarakat

Sesuai Perjanjian Paris 2015 Tentang Perubahan Iklim, saat itu Indonesia sudah harus mengurangi penggunaan energi fosil hingga semaksimal mungkin menuju “Net Zero Emission”, dan menggantikannya dengan energi baru terbarukan (EBT), seperti energi hidro, biomassa, angin, gelombang, fotovoltaik dan panas bumi.  Diprakirakan, untuk mencukupi kebutuhan 400 Giga Watt tadi perlu tambahan pembangkit listrik dari PLTN.

Skenario DEN memperlihatkan bahwa kelak pada tahun 2032,  PLTN sudah bisa mulai dioperasikan di Indonesia, walaupun Jarot menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman di berbagai negara, perioda pembangunan PLTN, dari perencanaan hingga operasional, membutuhkan waktu 10 tahun.

Secara teknologis, Jarot Wisnubroto memaparkan bahwa rancang-bangun PLTN tidaklah rumit, hampir sama dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbahan bakar batubara, yang menghasilkan uap untuk memutar turbin lalu membangkitkan generator guna menghasilkan listrik.  Hanya bedanya, uap untuk memutar turbin diperoleh dari reaktor nuklir yang dibangun dengan tingkat keamanan dan keselamatan sangat tinggi.  Generasi pertama PLTN dibangun pada dekade 1950-an.

PLTN di Indonesia akan dibangun di Babel dan Jepara, Jawa Tengah

Saat ini, PLTN yang beroperasi di dunia ada pada Generasi III+ dan IV, mengarah pada Small Modular Reactor (SMR) yang semakin efisien secara ekonomis, dengan tingkat keselamatan semakin tinggi, hanya sedikit limbah dan anti proliferasi.  Musibah PLTN di Chernobyl, Rusia tahun 1986, maupun di Fukushima, Jepang tahun 2011, adalah hasil rancang-bangun PLTN dari Generasi I.

Khusus untuk PLTN Fukushima, bencana terjadi bukan akibat gempa bumi-nya, karena memang sudah diperhitungkan kekokohan PLTN untuk menghadapi bencana gempa bumi, namun akibat tinggi gelombang tsunami yang menerjang daratan Fukushima kala itu. Simak

Saat ini telah beroperasi sekitar 440 PLTN di 30 Negara.  Di Asia Tenggara, baru Filipina yang memiliki PLTN, dibangun sekitar dekade 1970-an di Bataan, namun belum sempat dioperasikan.

Sekarang, Malaysia dan Vietnam tengah merencanakan pembangunan PLTN. Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai Negara Nuklir sejak 1956 lalu, sesudah Presiden Soekarno mengadakan kunjungan kenegaraan ke AS dan mencanangkan “Nuklir Untuk Maksud-Maksud Damai”.

Presiden RI Pertama ini kemudian mengirimkan para insinyur muda Indonesia ke University of Michigan USA untuk belajar Nuclear Engineering disana, kemudian pada tahun 1958 dibentuk Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) dan sepulang para insinyur nuklir Indonesia dari studi di luar negeri, dibangunlah Reaktor Atom pertama di Bandung dan mulai beroperasi tahun 1965, kemudian Reaktor Atom RA Kartini di Yogyakarta mulai beroperasi tahun 1979, sedang Reaktor Atom GA Siwabessy di Serpong Jawa Barat, dengan daya 30 MW, mulai beroperasi tahun 1987.

Ketiga reaktor atom di Indonesia tadi dimanfaatkan untuk kegiatan riset dan pengembangan. Jurusan pendidikan tekologi nuklir mulai dibuka di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1977.  Kegiatan riset dan pengembangan teknologi nuklir telah berlangsung di Indonesia lebih dari 60 tahun, kesemuanya disiapkan bila kelak Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk membangun PLTN.

Tiga lokasi yang berpotensi sebagai tempat dibangunnya PLTN juga sudah di survei, yaitu di Jepara, Jawa Tengah, di Pulau Bangka dan Pantai Gosong, Kalimantan Barat.  Bahkan di Bangka dan di Kalimantan Barat terdapat potensi cadangan Uranium U-235 sebagai sumberdaya pembangkit PLTN.

PLTN sangat dibutuhkan
Batuan basal dari kompleks Gunung Api Adang, Mamuju, Sulawesi Barat mengandung radioakyif berupa uranium dan torium dalam jumlah cukup tinggi. (Dok Batan)

Pada tahun 2011, saat Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,  telah dicanangkan rencana pembangunan PLTN ini, dan digelontorkan dana Rp250 miliar untuk kegiatan  studi kelayakan, survei lokasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam studi kelayakan muncul kesimpulan bahwa bahwa teknologi PLTN yang akan diterapkan harus dari Generasi III+ atau Generasi IV dan sudah dioperasikan terlebih dahulu di tempat lain. Reaktor yang dipilih adalah Small Modular Reactor (SMR) yang bisa dibangun lebih cepat, dengan daya 250 MW.  Tingkat keberterimaan masyarakat terhadap PLTN mencapai 90%  di Kalbar, 49% di Bangka, dan hanya 20% di Jepara.  Nampaknya, upaya sosialisasi perlu lebih digencarkan sekiranya PLTN akan dibangun di Indonesia.

Dr. Unggul Priyanto menanggapi bahwa guna mencapai pembangkit listrik 400 Giga Watt pada 2060 maka mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia harus membangun PLTN.  Apalagi, saat itu konsumsi listrik untuk mobil listrik di tanah air, semakin meningkat.

Belum lagi semangat Indonesia untuk mencapai target “Net Zero Emission” pada tahun 2060.  Peserta diskusi sepakat bahwa sebelum melangkah lebih jauh, Pemerintah perlu lebih menggencarkan  sosialisasi kepada masyarakat tentang perlu dibangunnya PLTN di Indonesia, mengingat kelangkaan tenaga listrik mungkin akan terjadi saat Indonesia memasuki era sebagai Negara Industri pada peringatan 100 Tahun Kemerdekaan NKRI, pada 17 Agustus 2045. ***

sumber : https://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1787675587/pemerintah-mau-bangun-pltn-ctis-tekankan-soal-sosialisasi?page=2