Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, disiapkan bersinergi dengan Pelabuhan Batam untuk mewujudkan hub logistik dan transshipment port bertaraf internasional.
Skema kerja sama ini diharapkan mampu menekan biaya distribusi dan memperkuat daya saing Indonesia di jalur strategis Selat Malaka.
Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional dengan nilai investasi mencapai Rp43 triliun hingga 2028. Pelabuhan ini ditargetkan menjadi hub logistik dan transhipment port bertaraf internasional.
Pembangunan dimulai sejak Januari 2015 dan mulai beroperasi bertahap pada 2018. Namun, sejumlah persoalan masih perlu diselesaikan agar tujuan sebagai pelabuhan internasional tercapai.
Dalam diskusi yang digelar CTIS pada Rabu (3/9/2025), topik prospek Kuala Tanjung sebagai hub internasional dibahas bersama narasumber Harmon Yunaz (mantan Direktur PT Inalum 2009–2016), Kepala Bappeda Batu Bara Arif Hanafiah, dan praktisi swasta Refnil Dodi.
Harmon Yunaz menegaskan pentingnya kerja sama lintas pihak. “Pemerintah sudah banyak berinvestasi. Jalan tol, rel kereta, pipa gas, dan kawasan industri Sei Mangkei sudah siap. Tinggal Pelabuhan Kuala Tanjung yang perlu dibenahi,” ujarnya. Ia juga menyoroti peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha agar berkoordinasi dalam satu arah.
Salah satu strategi yang dibahas adalah sinergi dengan Pelabuhan Batam. Skema yang dijajaki meliputi pembagian peran sebagai hub dan pelabuhan pengumpan, atau sistem “calling 1” dan “calling 2” untuk kapal besar. “Biaya transshipment di Batam 30–40 persen lebih murah dibanding Singapura. Diharapkan Kuala Tanjung bisa bersaing dengan angka itu,” tambah Harmon.
Dari sisi tata ruang, seperti disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara, Arif Hanaifah, Pemkab Batu Bara telah menetapkan Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2020–2040, yang memasukkan 6.275 hektare kawasan industri dari total 88 ribu hektare wilayah kabupaten.
Pemkab juga menyiapkan lahan reklamasi 12 ribu hektare, mendukung penyediaan air bersih dan pengelolaan limbah, hingga mendorong pendidikan vokasi serta kerja sama internasional untuk mendukung SDM kawasan industri Sei Mangkei.
Gebrakan lainnya yang dilakukan Pemkab Batu Bara adalah lahirnya Perda kawasan perkebunan yang semula berstatus HGU, ketika masa kontrak sudah habis dan akan diperpanjang, statusnya menjadi HGB.
“Daerah-daerah tertentu dari HGU menjadi HGB ada sekitar seribu hektar, dan berpotensi menjadi kawasan permukiman, dan perdagangan karena jaraknya 16 km dari pelabuhan,” kata Arif.
Pemkab Batu Bara juga mempermudah persyaratan berinvestasi.
Dukungan lainnya, Pelindo selaku pengelola menyerahkan operasional Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan kepada PT Prima Multi Terminal (PMT Kuala Tanjung) sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja.
Refnil Dodi dari pihak swasta menilai Kuala Tanjung memiliki keunggulan geografis karena berada di jalur utama Selat Malaka. Selain itu, pelabuhan ini memiliki kolam dengan kedalaman minus 17 meter LWS, sehingga mampu melayani kapal panjang 250 meter dengan kapasitas 10.000–30.000 ton atau setara 4.000 TEUs peti kemas.
Dengan dukungan infrastruktur modern dan integrasi dengan KEK Sei Mangkei, Kuala Tanjung diyakini berpotensi besar menjadi hub logistik internasional yang dapat menekan biaya distribusi dan memperkuat daya saing nasional. ***