Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism (CBT) dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, sekaligus mendorong anak muda membangun masa depan di desa.
Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu pengungkit penting agar potensi alam, budaya, kuliner, dan kerajinan di berbagai daerah dapat terhubung dengan pasar wisata yang lebih luas.
Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bertema “Desa Berdaya, Pemuda Sejahtera: Menjemput Kemandirian Ekonomi Melalui Teknologi”, Rabu (16/9/2026).
Diskusi menghadirkan narasumber
Supervisory Board, Senior Advisor, sekaligus Certified Healthcare Management Consultant Barry Simorangkir, dengan moderator Ketua Bidang Kebijakan dan Ekosistem CTIS, Idwan Suhardi dan pengantar, Ketua Umum CTIS, Wendy Aritenang.
Supervisory Board, Senior Advisor, sekaligus Certified Healthcare Management Consultant Barry Simorangkir mengatakan Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar. Namun, keterbatasan lapangan kerja dan infrastruktur di sejumlah daerah membuat banyak anak muda meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar.
Kondisi tersebut, menurut Barry, berpotensi memicu brain drain, yakni perpindahan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pendidikan dari daerah ke pusat-pusat ekonomi.
“Begitu masuk usia kerja, anak muda di daerah banyak yang kebingungan karena pekerjaan yang mereka inginkan tidak tersedia di tempat mereka tinggal,” kata Barry.
Di sisi lain, Barry melihat banyak desa memiliki potensi wisata yang belum dikembangkan secara optimal. Ia mencontohkan pengalamannya mengunjungi berbagai daerah yang memiliki air terjun, danau, kawasan alam, budaya, hingga kuliner yang dapat dikembangkan menjadi produk wisata.
“Orang dari luar negeri saja mau datang ke tempat kalian dan menghabiskan waktu untuk menikmati keindahan alam. Sementara kalian setiap hari melihat keindahan itu, tetapi belum tahu bagaimana cara memberikan value-nya,” ujarnya.
Menggeser Pendekatan Pariwisata
Barry mengatakan pengembangan pariwisata perlu memperkuat pendekatan bottom-up, dengan menempatkan masyarakat lokal dan pemuda sebagai pelaku utama.
Pendekatan tersebut dapat berjalan berdampingan dengan pembangunan pariwisata berbasis korporasi atau top-down. Namun, masyarakat setempat perlu dilibatkan sejak perencanaan agar pengembangan destinasi sesuai dengan karakter sosial, budaya, dan lingkungan daerah.
Menurut Barry, pemuda memiliki keunggulan dalam pemanfaatan teknologi digital. Dengan telepon pintar dan media sosial, mereka dapat melakukan promosi, mendokumentasikan potensi daerah, sekaligus membangun jejaring pasar tanpa harus memiliki modal besar.
Tahap awal, kata dia, dapat dilakukan dengan menginventarisasi potensi desa, mulai dari lokasi wisata, makanan khas, kerajinan, tradisi, hingga kearifan lokal.
Data tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi paket pengalaman wisata, misalnya perjalanan 24 jam, dua hari satu malam, atau tiga hari dua malam.
“Kalau ada orang datang 24 jam, tiga tempat mana yang kalian mau tunjukkan agar orang tersebut mendapatkan pengalaman terbaik?” kata Barry.
Menurut dia, pertanyaan sederhana tersebut dapat mendorong pemuda untuk mengenali potensi daerah sekaligus memikirkan cara mengubahnya menjadi kegiatan ekonomi.
Barry juga melihat pendekatan tersebut berpotensi membalik fenomena brain drain. Anak muda tidak harus selalu meninggalkan kampung halaman untuk memperoleh penghasilan, karena teknologi memungkinkan kegiatan usaha dan pemasaran dilakukan dari berbagai tempat.
Ia menyebutnya sebagai trippreneurship, yakni kewirausahaan yang memanfaatkan potensi perjalanan dan pariwisata di daerah asal.
“Pulang kampung itu menjadi suatu kebanggaan,” ujarnya.
Barry menegaskan, teknologi pada akhirnya bukan sekadar alat untuk mempromosikan destinasi, tetapi dapat menjadi pengungkit bagi masyarakat desa untuk mengenali potensi, membangun usaha, memperluas akses pasar, dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Dari Konservasi Menjadi Kesejahteraan
Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila Prof. Devi Kausar mengatakan pengembangan CBT telah menunjukkan bahwa masyarakat lokal dapat menjadi kekuatan utama dalam menjaga lingkungan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi.
Ia mencontohkan pengalaman di Tangkahan, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Melalui pendampingan yang melibatkan Indonesian Ecotourism Network (Indecon) dan Balai Taman Nasional Gunung Leuser, masyarakat yang sebelumnya terlibat dalam aktivitas illegal logging dan perburuan liar dibina untuk mengembangkan ekowisata.
Masyarakat kemudian membentuk Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) yang mengelola kegiatan pariwisata di kawasan tersebut.
Menurut Devi, pengalaman Tangkahan menunjukkan bahwa pendekatan pariwisata dapat mengubah hubungan masyarakat dengan kawasan konservasi. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi memperoleh peran dan manfaat ekonomi dari upaya menjaga lingkungan.
Contoh lainnya adalah Desa Wisata Nglanggeran di Gunungkidul, Yogyakarta. Desa tersebut mendapat pengakuan sebagai salah satu Best Tourism Villages oleh UN Tourism pada 2021.
Devi menilai salah satu faktor penting dalam perkembangan Nglanggeran adalah keterlibatan generasi muda. Ia mencontohkan Sugeng Handoko, seorang sarjana teknik yang memilih kembali ke desa dan ikut mengembangkan potensi daerahnya.
Namun, keberhasilan destinasi wisata juga membutuhkan perencanaan kawasan yang matang.
Infrastruktur Jangan Merusak Aset Wisata
Devi mengingatkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang tidak terintegrasi dengan rencana induk kawasan dapat menimbulkan persoalan baru, bahkan menghilangkan aset wisata yang menjadi daya tarik suatu daerah.
Ia menyoroti pembangunan jalan alternatif Gunungkidul–Sleman yang disebut berkaitan dengan persiapan menghadapi arus mudik Idulfitri pada 2024. Menurut Devi, pembangunan tersebut berdampak pada salah satu ikon wisata alam Nglanggeran, Air Terjun Kedung Kandang.
Kasus tersebut, menurut dia, menunjukkan pentingnya rencana induk pengembangan pariwisata di tingkat kalurahan yang memiliki kepastian hukum.
“Pembangunan desa-desa wisata sangat berisiko terkait pembangunan infrastruktur yang tidak terintegrasi dengan rencana induk kawasan,” kata Devi.
Selain pembangunan fisik, Devi menekankan pentingnya pengelolaan daya tampung destinasi atau carrying capacity. Pertumbuhan jumlah wisatawan perlu diimbangi dengan sistem pengelolaan pengunjung agar lingkungan dan kualitas pengalaman wisata tetap terjaga.
Ia mencontohkan penerapan pembatasan jumlah pengunjung melalui sistem tiket di Desa Wisata Budo, Sulawesi Utara.
Perguruan Tinggi Jadi Mitra Desa
Devi juga menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
Program live-in, magang mahasiswa, hingga skema hibah Matching Fund/Kedaireka dapat diarahkan untuk mendampingi masyarakat desa secara langsung.
Pendampingan dapat mencakup pemasaran digital, fotografi dan videografi, penyediaan peralatan promosi seperti kamera 360, hingga penyusunan strategi media.
Perguruan tinggi juga dapat membantu masyarakat membangun knowledge management dengan mendokumentasikan sejarah, budaya, dan storytelling lokal.
Menurut Devi, dokumentasi tersebut penting agar pengetahuan lokal tidak hilang ketika tokoh-tokoh senior di desa meninggal dunia.
Di sisi lain, diversifikasi produk wisata dan pembentukan pemandu wisata yang terstruktur diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan satu jenis daya tarik.
UMKM Membutuhkan Pendampingan Berkelanjutan
Persoalan lain dalam pengembangan ekonomi desa adalah keberlanjutan pembinaan UMKM. Founder UKMC FEB Universitas Indonesia, Dr. Nining I. Soesilo mengatakan pendampingan UMKM di tingkat akar rumput membutuhkan ketekunan dan passion yang kuat.
Berdasarkan pengalamannya mendirikan UKM Center FEB UI sejak 2005, Nining mengatakan pelaku UMKM di tingkat akar rumput umumnya tidak memiliki anggaran khusus untuk mengikuti pelatihan.
Karena itu, pembina juga harus aktif mencari sumber pendanaan atau melakukan fundraising untuk memastikan program pendampingan dapat berjalan.
Nining juga mengingatkan risiko ketergantungan desa dan kelompok UMKM terhadap satu figur atau local champion.
Menurutnya, figur penggerak memang penting dalam tahap awal. Namun, kelembagaan dan regenerasi perlu disiapkan agar program tidak berhenti ketika tokoh tersebut tidak lagi aktif.
“Jangan sampai ketika local champion-nya tidak ada, kemudian programnya juga berhenti,” kata Nining.
Ia juga menilai kemitraan dengan sektor swasta dapat menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi desa wisata dan UMKM.
Program penghargaan seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), menurut Nining, akan memberikan dampak lebih panjang apabila desa pemenang atau peserta kemudian dihubungkan dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun PKBL.
Sejumlah perusahaan besar dapat menjadi mitra dalam mendukung pengembangan desa, baik melalui pembiayaan, peningkatan kapasitas, maupun akses pasar.
Kolaborasi Jadi Kunci
Ketiga pembicara melihat pengembangan ekonomi desa tidak dapat hanya mengandalkan satu pendekatan.
Teknologi dapat menjadi alat untuk memperluas akses pasar dan membuka peluang usaha bagi pemuda. Pariwisata berbasis komunitas dapat memastikan manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan masyarakat lokal sekaligus mendukung konservasi. Sementara perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor swasta dapat memperkuat pendampingan, pembiayaan, pengetahuan, dan keberlanjutan kelembagaan.
Dengan kombinasi tersebut, desa berpeluang tidak hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga ruang tumbuh ekonomi bagi generasi muda.
Bagi Barry, keberhasilan akhirnya bukan sekadar meningkatnya jumlah wisatawan, melainkan kemampuan masyarakat lokal menciptakan nilai ekonomi dari potensi yang mereka miliki.
“Teknologi bukan hanya alat untuk mempromosikan destinasi. Teknologi harus menjadi pengungkit agar anak muda bisa mengenali potensi, membangun usaha, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan pekerjaan di daerahnya,” ujarnya.