Categories
Domestic S&T News

Kepala BRIN: CTIS Think Tank Penting bagi Penguatan Riset dan Teknologi Nasional

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyatakan bahwa Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) merupakan lembaga think tank di bidang riset dan teknologi yang memiliki peran strategis sebagai mitra pemikiran bagi BRIN.

Hal tersebut disampaikan Arif Satria saat menerima kunjungan tim CTIS yang dipimpin Ketua Umum CTIS Wendy Aritenang di Kantor BRIN, Rabu (21/1/2026). Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan diskusi strategis terkait penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional.

Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) merupakan lembaga think tank di bidang riset dan teknologi yang memiliki peran strategis sebagai mitra pemikiran bagi BRIN.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria dan Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian saat menerima kunjungan tim CTIS yang dipimpin Ketua Umum CTIS Wendy Aritenang di Kantor BRIN, Rabu (21/1/2026). (Dok CTIS)

Dalam pertemuan itu, berbagai masukan dari CTIS disampaikan sebagai bahan pertimbangan BRIN ke depan. Salah satunya terkait pengembangan pesawat N219, yang merupakan hasil riset nasional dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional Indonesia. Pesawat tersebut dikembangkan melalui kolaborasi BRIN dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Arif Satria mengungkapkan, BRIN bersama PTDI saat ini tengah mengembangkan pesawat N219 berkapasitas 19 penumpang menjadi pesawat amfibi yang mampu mendarat di air, dengan kapasitas 17 penumpang. Pesawat ini diharapkan menjadi solusi konektivitas wilayah terpencil di Indonesia.

Dewan Pengawas CTIS Rahardi Ramelan menyoroti pentingnya keberadaan perusahaan leasing dalam industri pesawat terbang. Menurutnya, industri aviasi global tidak berjalan dengan skema pembelian tunai.

“Tidak ada industri pesawat terbang di dunia yang langsung cash. Harus ada leasing company. Kami menyarankan Danantara membangun leasing company, diawali dengan N219. Production line yang hanya dua unit tidak menarik pembeli, idealnya empat hingga enam unit. Danantara bisa memulai dengan membeli 20 pesawat,” ujar mantan Menteri Perdagangan tersebut.

Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) merupakan lembaga think tank di bidang
Ketua Umum CTS Wendy Aritenang dan Dewan Pengawas CTIS Rahardi Ramelan (Dok CTIS)

Rahardi juga mengkritisi minimnya inovasi sederhana yang berdampak langsung bagi pengusaha kecil, khususnya di sektor pertanian dan kehutanan. Kondisi ini dinilai stagnan selama lebih dari 20 tahun karena industri lebih memilih membangun lisensi ketimbang mengembangkan inovasi sederhana yang aplikatif.

Selain itu, ia menilai pengelolaan hak paten yang awalnya berasal dari pemikiran BPPT dan kini ditangani Kementerian Hukum dan HAM, sebaiknya berada di bawah kementerian atau lembaga perekonomian agar lebih selaras dengan pengembangan industri.

Masukan lain datang dari anggota CTIS sekaligus mantan Kepala LAPAN Harijono Djojodiharjo yang menekankan pentingnya menanamkan budaya riset sejak mahasiswa memasuki perguruan tinggi, peningkatan anggaran riset, serta penguatan daya cipta nasional agar mampu menguasai pasar domestik.

Sementara itu, mantan Deputi Kemenristek Idwan Suhardi menegaskan bahwa peneliti memiliki “DNA riset” yang tidak bisa dihapus. Oleh karena itu, komunitas iptek perlu dihadirkan sebagai pemecah masalah di tengah masyarakat maupun pemerintah.

“CTIS bisa berperan untuk speak up kepada para pemangku kepentingan dan memberikan masukan strategis,” ujarnya.

Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) merupakan lembaga think tank di bidang riset dan teknologi yang memiliki peran strategis sebagai mitra pemikiran bagi BRIN.
CTIS bersilaturahmi dengan Kepala Kepala Bada Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria dan jajarannya di kantor BRIN, Rabu 21 Januari 2026. (Dok CTIS)

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Arif Satria yang didampingi Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian menyampaikan apresiasi dan menyambut positif diskusi yang berlangsung.

“Banyak inspirasi dan insight baru. Diskusi singkat seperti ini memicu pemikiran mendalam, termasuk soal model bisnis pesawat dengan leasing dan pentingnya investasi pada lini produksi untuk meyakinkan pasar,” kata Arif.

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kenaikan anggaran riset sebesar 50 persen yang akan dibagi bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Menurut Arif, pengembangan iptek membutuhkan investasi baru, termasuk pembaruan peralatan laboratorium agar sesuai dengan perkembangan zaman.

BRIN, lanjut Arif, telah memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memetakan ribuan paten inovasi sejak 1970 hingga saat ini. “BRIN harus menjadi kompas roadmap inovasi Indonesia dan melihat arah perkembangan riset ke depan,” ujarnya.

Ia mencontohkan inovasi baterai listrik berbasis nikel yang ditargetkan rampung pada 2028, sementara teknologi baterai grafena yang memiliki waktu pengisian lebih cepat mulai berkembang. Oleh karena itu, investasi harus mempertimbangkan teknologi pasca-2030.

Selain itu link and match yang digagas oleh Ketua Dewan Pembina CTIS Wardiman Djojonegoro saat masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menurut Arif tidak hanya berlaku di dunia pendidikan, tetapi harus bisa masuk di teknologi.

Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) merupakan lembaga think tank di bidang riset dan teknologi yang memiliki peran strategis sebagai mitra pemikiran bagi BRIN.
Ketua Dewan Pembina CTIS Wardiman Djojonegoro menyerahkan buku “B.J. Habibie dalam Kenangan” serta profil CTIS kepada Kepala BRIN Arif Satria. (Dok CTIS)

Ketua Dewan Pembina CTIS Wardiman Djojonegoro menyambut baik gagasan tersebut dan berharap diskusi antara BRIN dan CTIS dapat terus berlanjut secara berkelanjutan, melibatkan lebih banyak tokoh iptek nasional.

“Untuk menyejahterakan bangsa, perlu jalur diskusi yang terus-menerus, tidak hanya dengan CTIS tetapi juga dengan para tokoh iptek lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wardiman juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Habibie Prize selama lima tahun terakhir oleh pemerintah melalui BRIN. Ia mengingatkan bahwa penghargaan tersebut sebelumnya bernama Habibie Award dan diselenggarakan oleh Yayasan SDM Iptek yang dipimpinnya.

Ketua Umum CTIS Wendy Aritenang menambahkan CTIS secara rutin menyelenggarakan BJ Habibie Memorial Lecture. Pada tahun ini, agenda tersebut memasuki penyelenggaraan ke-6.

Ia berharap BJ Habibie Memorial Lecture 2026 yang direncanakan berlangsung pada Juni mendatang dapat diselenggarakan di Kantor BRIN.

Wendy juga mengapresiasi sambutan yang positif dari Kepala BRIN dalam silaturahmi dengan CTIS. Ia menegaskan bahwa silaturahmi ini bertujuan untuk saling bertukar gagasan demi kemajuan bangsa yang ditopang oleh sains dan teknologi.

Di akhir acara, Wardiman Djojonegoro menyerahkan buku “B.J. Habibie dalam Kenangan” serta profil CTIS kepada Kepala BRIN.***

Categories
Domestic S&T News

Warisan Intelektual BJ Habibie Diteguhkan Lewat Memorial Lecture

BJ Habibie Memorial Lecture merupakan perhelatan akademik tahunan yang diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman, penegasan, dan tekad pemerintah dalam menyinkronkan serta mengoordinasikan pembangunan di berbagai sektor berbasis agenda pembangunan nasional. Forum ini juga menjadi wadah strategis untuk membahas implementasi sains, riset, dan teknologi sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

BJ Habibie Memorial Lecture merupakan perhelatan akademik tahunan yang diselenggarakan oleh CTIS
BJ Habibie Memorial Lecture 2025 yang berlangsung 25 Agustus 2025. (Dok Perpusnas)

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) bekerja sama dengan sejumlah lembaga, antara lain Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Perpustakaan Nasional, serta mitra strategis lainnya.

BJ Habibie Memorial Lecture pertama digelar pada 25 Juni 2022 dengan tema “Mengenang 1.000 Hari Wafatnya Bapak B.J. Habibie” dan dirangkaikan dengan peluncuran buku “B.J. Habibie dalam Kenangan”. Sejumlah tokoh nasional hadir sebagai pemateri, antara lain Wakil Presiden ke-11 RI Prof. Dr. Budiono, Menteri Keuangan RI Dr. Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua DPR RI Dr. Rachmat Gobel, serta Ketua AIPI Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Pada penyelenggaraan kedua, 21 September 2023, kuliah memorial disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Dr. (HC) Ir. Suharso Monoarfa, M.A., dengan orasi ilmiah berjudul “Strategi Keluar dari Middle Income Trap”.

Sementara itu, BJ Habibie Memorial Lecture 23 Juli 2024 menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dr. (HC) Ir. Airlangga Hartarto, yang menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Strategi Indonesia Mengatasi Jebakan Pendapatan Menengah Menuju Indonesia Emas 2045”.

Pada BJ Habibie Memorial Lecture 2025 yang dijadwalkan berlangsung 25 Agustus 2025, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Dr. Agus Harimurti Yudhoyono akan menyampaikan kuliah bertajuk “Strategi Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Menuju Indonesia Emas 2045”. Kuliah ini akan memaparkan strategi besar dalam menyiapkan fondasi pembangunan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif.

Sekretaris Jenderal AIPI Chairil Abdini

Sekretaris Jenderal AIPI Chairil Abdini, yang juga merupakan anggota CTIS, menjelaskan bahwa memorial lecture merupakan kegiatan akademik untuk menghormati tokoh nasional yang telah wafat dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Selain mengenang dan memberikan penghormatan, memorial lecture juga merayakan warisan intelektual, profesional, dan sosial tokoh tersebut guna menginspirasi generasi mendatang,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini tidak hanya menjadi ajang penghormatan kepada Presiden ke-3 RI Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, tetapi juga momentum penting untuk menyambungkan gagasan lintas generasi.

BJ Habibie Memorial Lecture merupakan perhelatan akademik tahunan yang diselenggarakan oleh CTIS
Bapak Teknologi Indonesia, B.J. Habibie telah meletakkan fondasi kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. (dok Arsip BJ Habibie)

Sebagai Bapak Teknologi Indonesia, B.J. Habibie telah meletakkan fondasi kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Habibie meyakini bahwa bangsa besar adalah bangsa yang mampu mengelola sumber daya dan teknologi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Melalui BJ Habibie Memorial Lecture 2025, AIPI dan CTIS meneguhkan kembali bahwa warisan intelektual Habibie tidak berhenti pada masa lalu, melainkan tetap relevan dalam menjawab tantangan Indonesia masa kini, termasuk dalam memanfaatkan bonus demografi dan peluang menuju masa depan Indonesia Emas 2045. ***

Categories
Domestic S&T News

Pakar CTIS: Batam Berisiko Stagnan Tanpa Reformasi

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan sejak era Presiden ke-3 RI Soeharto. Pada masa itu, Batam dikembangkan sebagai kawasan strategis nasional. Konsep pengembangan kemudian diperkuat oleh Presiden ke-3 RI sekaligus Ketua Otorita Batam ke-3, B.J. Habibie, melalui gagasan Barelang (Batam, Rempang, Galang) yang menghubungkan enam jembatan. Konsep ini memperluas wilayah Batam hingga 715 kilometer persegi dan diproyeksikan mampu bersaing dengan Singapura.

Namun dalam perjalanannya, Batam sebagai kota industri mengalami pasang surut seiring perubahan kebijakan para pemimpin nasional. Pada era Soeharto dan Habibie, Batam dikelola sebagai kawasan otorita dengan kepemimpinan tunggal. Sejak 2017, pengelolaan Batam mengalami perubahan karena Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam dipimpin oleh Wali Kota Batam.

Kondisi tersebut memunculkan dualisme kewenangan pada wilayah yang sama, yang kemudian menjadi persoalan krusial dalam tata kelola Batam. Isu ini dibahas dalam diskusi CTIS, Rabu (7/1/2026), bertema Skenario Masa Depan Batam, dengan narasumber Chairil Abdini, Ph.D., mantan Staf Khusus Menteri Bappenas.

Batam sebagai kota industri mengalami pasang surut seiring perubahan kebijakan para pemimpin nasional
diskusi CTIS, Rabu (7/1/2025), bertema Skenario Masa Depan Batam, dengan narasumber Chairil Abdini, Ph.D. (kemeja putih), mantan Staf Khusus Menteri Bappenas. (dok CTIS)

Chairil mengungkapkan bahwa Singapura dan Johor secara resmi meluncurkan Special Economic Zone (SEZ) pada awal Januari 2025. Zona ini bertujuan meningkatkan perdagangan dan investasi lintas batas dengan mengintegrasikan kekuatan industri Johor dan sektor jasa Singapura.

“Kerja sama ini menciptakan regulasi yang ramah investasi, sistem bea cukai satu pintu, kemudahan layanan investasi, pengembangan talenta, serta dukungan industri masa depan,” ujar Chairil.

Menurutnya, Batam yang secara geografis sangat dekat dengan Singapura harus memiliki skenario masa depan yang realistis dan kompetitif. Dua pendorong utama yang harus diperkuat adalah reformasi kebijakan yang kredibel dan kredibilitas kelembagaan dalam negeri.

“Di Batam, aturan sering berubah, banyak peraturan pemerintah yang tumpang tindih, sehingga kredibilitas kawasan menjadi rentan. Tanpa reformasi yang kredibel, investor akan memilih Johor atau SEZ Singapura. Diversifikasi sektor pun akan terhambat, dan Batam berisiko stagnan atau hanya mendapat limpahan ekonomi bernilai rendah,” jelasnya.

Untuk meningkatkan kredibilitas tersebut, Chairil mengusulkan pembentukan otoritas tunggal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Otoritas ini dikoordinasikan oleh Bappenas, dengan pelaksana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

 

“Ini penting untuk mengurangi ketidakpastian regulasi dan mengubah tata kelola Batam dari diskresioner menjadi berbasis aturan,” tegasnya.

Batam sebagai kota industri mengalami pasang surut seiring perubahan kebijakan para pemimpin nasional.

Selain itu, ia menekankan pentingnya jaminan prediktabilitas peraturan, fokus pada metrik eksekusi dibanding jumlah program, integrasi operasional nyata (bukan sekadar MoU), penargetan rantai nilai bersama Singapura dan Johor, penguatan program pengaitan UKM lintas batas, fokus sektoral, formulasi kebijakan berbasis nilai tambah, serta menjadikan Batam sebagai proyek percontohan nasional reformasi terpadu.

“Transisi hanya akan berhasil jika perbaikan kredibilitas kelembagaan dilakukan lebih dahulu, diikuti integrasi regional, dan diakhiri dengan kebijakan yang tidak mudah dibatalkan,” pungkas Chairil.

Batam sebagai kota industri mengalami pasang surut seiring perubahan kebijakan para pemimpin nasional
KEK Batam Ero Technic (BAT) (MRO pesawat/aviasi) (dok Kemenko Perekonomian)

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Indroyono Soesilo, yang hadir secara daring, menilai Batam bisa tertinggal dibandingkan Johor. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan lahan.

“Investor membutuhkan energi, air, dan lahan. Di Batam, ketiganya sulit, ditambah birokrasi yang berat,” ujarnya.

Ketua Umum KORIKA (Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial), Hammam Riza, menambahkan bahwa Batam juga tertinggal dibandingkan Penang. Menurutnya, pengembangan industri seperti semikonduktor harus disertai kesiapan rantai pasok dan ekosistem industri pendukung.

“Perusahaan semikonduktor harus membawa perusahaan pendukungnya. Ini berhasil di Penang. Batam memiliki Politeknik Negeri Batam, sehingga seluruh rantai pasok seharusnya bisa dibangun di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Ridwan Djamaluddin, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, menyatakan Batam memiliki empat KEK, lahan, dan sumber air. Namun perluasan lahan masih menunggu peraturan pemerintah yang belum ditandatangani Presiden.

Batam sebagai kota industri mengalami pasang surut seiring perubahan kebijakan para pemimpin nasional
RSBP Batam masuk dalam KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam (pariwisata kesehatan). (dok RSBP)

Di bawah BP Batam ada empat KEK yaitu KEK Nongsa (digital/ekonomi kreatif), KEK Batam Ero Technic (BAT) (MRO pesawat/aviasi), KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam (pariwisata kesehatan), dan KEK Industri Logistik dan Energi (KEK Nipa).

Ketua CTIS Wendy Aritenang menegaskan bahwa kemajuan Batam sangat bergantung pada pucuk pimpinan. Menurutnya, BP Batam harus dipimpin figur yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat.

“Pengelolaan zona ekonomi khusus seharusnya ditangani langsung oleh kepala negara, seperti di Singapura, bukan oleh kepala daerah,” tegasnya.

Direktur Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan juga mengakui bahwa integrasi dan kredibilitas kelembagaan Batam masih rendah. Ia berharap adanya kebijakan satu pintu yang konsisten hingga tingkat paling bawah.

Penanggap lainnya, Purnomo Andiantono eks Direktur Investasi dan Pemasaran BP Batam, menegaskan pentingnya kredibilitas kelembagaan, kepastian regulasi, dan otoritas tunggal bagi masa depan Batam.

“Masa depan free trade zone Batam itu 70 tahun. Seluruh Batam sudah berstatus free trade zone sesuai undang-undang,” ujarnya.

Pada penutupan diskusi, Chairil kembali menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, kemudahan berbisnis, dan penyederhanaan prosedur kepabeanan. Menurutnya, Batam harus mampu merespons strategi kompetitor seperti Singapura dengan kebijakan yang membuat Batam kembali diperhitungkan di kawasan regional.