Categories
Domestic S&T News

Limbah Sawit Berpotensi Jadi Bahan Bakar Pesawat Ramah Lingkungan, CTIS Soroti Peluang SAF di Indonesia

Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan dinilai menjadi salah satu solusi penting dalam menekan emisi karbon sektor penerbangan global. SAF dirancang untuk menggantikan atau dicampur dengan avtur konvensional berbasis fosil dengan bahan baku yang lebih ramah lingkungan.

Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam diskusi yang diselenggarakan Center for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (13/5/2026), bertema “Limbah Cair dan Batang Eks Kelapa Sawit Sebagai Bio-Avtur Ramah Lingkungan (Sustainable Aviation Fuel/SAF): Peluang dan Perjuangan Indonesia.”

Diskusi menghadirkan Wendy Aritenang, tenaga ahli Indonesia di Working Group Fuel International Civil Aviation Organization sekaligus Ketua CTIS. Acara dibuka oleh Dewan Pembina CTIS Sukotjo Soeparto dan dimoderatori Wakil Ketua CTIS Idwan Suhardi.

Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan dinilai menjadi salah satu solusi penting dalam menekan emisi karbon sektor penerbangan global.
Diskusi diselenggarakan oleh Center for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (13/5/2026), bertema “Limbah Cair dan Batang Eks Kelapa Sawit Sebagai Bio-Avtur Ramah Lingkungan (Sustainable Aviation Fuel/SAF): Peluang dan Perjuangan Indonesia.” (dok CTIS)

Wendy menjelaskan, SAF memiliki fungsi yang sama dengan avtur konvensional untuk pesawat terbang, namun diproduksi dari sumber energi berkelanjutan seperti minyak jelantah, biomassa, limbah pertanian, hingga limbah industri sawit.

“Karena berasal dari sumber nonfosil atau sumber yang dapat diperbarui, SAF dianggap mampu mengurangi jejak karbon penerbangan dibanding bahan bakar jet konvensional,” ujarnya.

Menurut Wendy, pengembangan SAF kini menjadi perhatian dunia. Organisasi seperti International Air Transport Association dan ICAO mendorong penggunaan SAF untuk membantu mencapai target net zero emission industri penerbangan pada 2050.

Potensi Besar Limbah Sawit

Indonesia dinilai memiliki peluang besar mengembangkan SAF karena memiliki sumber biomassa dan minyak nabati melimpah, khususnya dari industri kelapa sawit.

“Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan SAF karena kaya sumber biomassa dan minyak nabati,” kata Wendy.

Ia menjelaskan, salah satu sumber utama SAF adalah limbah cair pabrik kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME). Selama bertahun-tahun, POME dikenal sebagai limbah industri yang menimbulkan pencemaran dan emisi metana.

Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan dinilai menjadi salah satu solusi penting dalam menekan emisi karbon sektor penerbangan global.
Indonesia dinilai memiliki peluang besar mengembangkan SAF karena memiliki sumber biomassa dan minyak nabati melimpah, khususnya dari industri kelapa sawit. (dok Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia/Gapki)

Namun pada akhir November 2025, ICAO mengakui POME sebagai bahan baku resmi SAF internasional. Pengakuan tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk masuk dalam rantai pasok bahan bakar penerbangan berkelanjutan dunia.

Selain itu, emisi karbon SAF berbasis POME disebut jauh lebih rendah dibanding avtur fosil. Emisi SAF berbasis POME sekitar 18,1 gCOe/MJ, sedangkan avtur konvensional mencapai sekitar 89 gCOe/MJ. Artinya, pengurangan emisi karbon dapat mencapai hampir 80 persen.

Batang Sawit Eks Replanting Bisa Jadi Bioavtur

Potensi lain juga berasal dari biomassa sawit, termasuk batang pohon sawit tua hasil peremajaan atau replanting. Indonesia setiap tahun melakukan replanting jutaan hektare kebun sawit yang menghasilkan limbah biomassa dalam jumlah besar seperti batang, pelepah, dan tandan kosong.

Wendy menjelaskan, batang eks kelapa sawit mengandung lignoselulosa yang dapat diolah menjadi biofuel generasi kedua, termasuk SAF melalui teknologi gasifikasi maupun alcohol-to-jet (ATJ).

Meski demikian, pengolahan batang sawit menjadi SAF dinilai lebih kompleks dibanding pemanfaatan POME karena membutuhkan teknologi lebih mahal dan infrastruktur industri yang lebih maju.

“Namun bila dikembangkan serius, Indonesia bukan hanya bisa menghasilkan biodiesel seperti saat ini, tetapi juga bioavtur untuk sektor penerbangan internasional,” ujarnya.

Tantangan Industri SAF

Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan dinilai menjadi salah satu solusi penting dalam menekan emisi karbon sektor penerbangan global.
Diskusi menghadirkan Wendy Aritenang, tenaga ahli Indonesia di Working Group Fuel International Civil Aviation Organization sekaligus Ketua CTIS (tengah). Acara dibuka oleh Dewan Pembina CTIS Sukotjo Soeparto (kiri) dan dimoderatori Wakil Ketua CTIS Idwan Suhardi. (dok CTIS)

Dalam diskusi tersebut, Wendy juga mengingatkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi pengembangan SAF di Indonesia.

Menurutnya, produksi SAF membutuhkan investasi besar untuk pembangunan kilang dan teknologi pengolahan. Selain itu, pasar global juga sangat sensitif terhadap isu lingkungan, terutama deforestasi.

Karena itu, ia menegaskan pengembangan SAF sawit Indonesia harus benar-benar berbasis limbah dan tidak berasal dari pembukaan lahan baru.

“Lahan sawit yang sudah ada harus dimaksimalkan untuk pengembangan SAF, tidak perlu membuka hutan baru,” katanya.

Ia juga menilai pemerintah perlu membangun infrastruktur industri SAF dan memberikan kepastian regulasi agar investor tertarik menanamkan modal di sektor ini.

Peluang Hilirisasi Baru Indonesia

Di tengah meningkatnya tekanan global untuk menurunkan emisi karbon penerbangan, industri SAF diperkirakan akan menjadi pasar bernilai miliaran dolar dalam dua dekade mendatang.

Negara-negara seperti Singapura, Amerika Serikat, dan berbagai negara Uni Eropa mulai agresif membangun rantai pasok SAF untuk memenuhi kebutuhan maskapai penerbangan global.

Indonesia dinilai memiliki keunggulan kompetitif karena bahan baku sawit melimpah, limbah tersedia sepanjang tahun, industri sawit telah mapan, serta pengalaman panjang dalam pengembangan biofuel.

Karena itu, SAF disebut berpotensi menjadi babak baru hilirisasi sawit nasional, bukan sekadar ekspor crude palm oil (CPO) mentah.

Ke depan, apabila Indonesia mampu menggabungkan industri sawit, teknologi energi hijau, dan kebijakan keberlanjutan secara serius, limbah sawit berpotensi berubah menjadi sumber devisa baru sekaligus instrumen diplomasi energi hijau Indonesia di tingkat global. ***

Categories
Domestic S&T News

Transisi Energi Menuju Energi Hijau, Indonesia Punya Banyak Potensi

Center for Technology & Innovation Studies (CTIS) menilai Indonesia memiliki banyak potensi untuk mendukung kebijakan Transisi Energi dari energi fosil menuju energi hijau.

Demikian terungkap saat pertemuan CTIS, di Jakarta, Rabu 7 Juni 2023.

“Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya energi untuk bergerak ke kebijakan transisi dari energi fosil menjadi energi yang lebih hijau guna mencapai target NZE 2060, namun perlu terus didukung dengan perencanaan yang rinci dan berlanjut,” demikian ditegaskan Ketua Komisi Energi, Center for Technology & Innovation Studies (CTIS), Dr. Unggul Priyanto, yang juga Perekayasa Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Mengacu pada Perjanjian Paris 2015, Indonesia ditargetkan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih awal. NZE berarti jumlah karbon yang diemisikan dan yang diserap adalah nol.

Di sini peluang dan tantangan harus dihadapi sektor energi, karena bila tidak maka dampak perubahan iklim di Nusantara akan tak terkendali.

Fenomena perubahan iklim kini sudah terjadi seperti peningkatan suhu di permukaan, kenaikan muka laut yang mengakibatkan 1.800 kilometer garis pantai masuk kategori rentan, ditambah lagi gelombang laut ekstrim yang meningkat hingga diatas 1,5 meter, dan turunnya produksi padi di beberapa wilayah.

Dalam Pertemuan CTIS tersebut dipaparkan potensi energi hijau yang dimiliki Indonesia untuk menggantikan energi fosil, seperti energi surya, energi air, bio energi, angin, panas bumi dan gelombang laut.

Total potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ini mencapai 3.686 GigaWatt, namun saat ini baru dimanfaatkan sekitar 12 GigaWatt saja.

Penggunaan energi fosil masih tetap tinggi, seperti batubara untuk pembangkit listrik mencapai 73%, belum lagi penggunaan BBM untuk sektor transportasi yang volume impornya terus meningkat dari waktu ke waktu. Indonesia dinilai sebagai penghasil emisi karbon nomor lima terbanyak di Dunia sesudah AS, Tiongkok, India dan Brazil.

Unggul Priyanto menyodorkan berbagai pilihan dalam transisi energi di Indonesia ini, seperti peningkatan efisiensi pembangkit dengan penerapan boiler super-critical dan ultra super-critical .

Juga, pembangunan pembangkit listrik di mulut tambang batubara, seperti yang sudah digagas oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sejak 30 tahun yang lalu.

Di bidang transportasi, komponen bahan bakar minyak (BBM) masih sangat besar dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor sekitar 5% pertahun.

Ini jelas menguras devisa karena Indonesia harus mengimpor BBM sekitar 700 ribu hingga 800 ribu barel minyak bumi per hari. BBM harus dialihkan ke Bahan Bakar Gas (BBG) dan ke Bahan Bakar Nabati (BBN).

Unggul merekomendasikan perlunya dirintis pembangunan kilang minyak nabati sehingga Indonesia semakin mandiri dalam pemanfaatan biofuel.

Di sisi lain, penggunaan kendaraan listrik perlu terus didorong.

Ahli Energi Terbarukan CTIS, Dr. Arya Rezavidi menyodorkan pilihan penggunaan transportasi massal bertenaga listrik, termasuk penggunaan diesel elektrik seefisien mungkin di jalur-jalur kereta api.

Energi listrik untuk memasak juga perlu lebih dipacu untuk mengurangi penggunaan gas LPG yang bersumber dari impor dan terus meningkat. Impor LPG tahun 2016 mencapai 4,48 juta ton dengan nilai Rp20,5 triliun.

Upaya penggunaan energi listrik untuk berbagai sektor kehidupan perlu terus didorong mengingat saat ini PLN kelebihan pasokan listrik.

“Tapi itu sementara, tahun 2028 nanti kita sudah tidak ada kelebihan pasokan dan sudah harus merencanakan pembangunan pembangkit listrik lagi untuk 10 tahun kedepan,” demikian tanggapan M. Fathor Rahman, pakar Markal di CTIS.

Di sini, perencanaan perlu dibuat secara rinci dan dengan tetap berpegang pada perencanaan yang sudah disepakati. Kebijakan energi harus bersifat jangka menengah dan panjang karena investasi yang dibenamkan pada sektor ini cukup besar.

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menjangkau hingga tahun 2050 harus diimplementasikan dan dievaluasi secara periodik.

Teknologi Market Allocation (MARKAL) untuk perencanaan energi dan bauran energi yang telah diterapkan oleh BPPT sejak 35 tahun lalu dan sekarang terus dipakai, perlu selalu diperbaharui untuk kajian dan evaluasi secara periodik.

Ke depan, Unggul Priyanto menyatakan perlunya terus dikaji tentang penerapan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia mengingat pembangkit energi nuklir mampu menghasilkan pasokan listrik dalam jumlah besar, kontinyu dan ramah lingkungan.

Sebanyak 10% pasokan listrik dunia saat ini menggunakan energi nuklir. ***

https://forestinsights.id/2023/06/08/transisi-energi-menuju-energi-hijau-indonesia-punya-banyak-potensi/

Categories
Domestic S&T News

Potensi Transisi Energi Hijau, CTIS: Perlu Didukung Perencanaan Rinci Berkelanjutan

Indonesia memiliki banyak potensi untuk mendukung kebijakan Transisi Energi untuk beralih dari energi fosil menuju energi hijau.

Demikian terungkap saat pertemuan Center for Technology & Innovation Studies (CTIS), di Jakarta, Rabu 7 Juni 2023.

“Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya energi untuk bergerak ke kebijakan transisi dari energi fosil menjadi energi yang lebih hijau guna mencapai target NZE 2060, namun perlu terus didukung dengan perencanaan yang rinci dan berlanjut,” demikian ditegaskan Ketua Komisi Energi, Center for Technology & Innovation Studies (CTIS), Dr. Unggul Priyanto, yang juga Perekayasa Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Mengacu pada Perjanjian Paris 2015, Indonesia ditargetkan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih awal. NZE berarti jumlah karbon yang diemisikan dan yang diserap adalah nol.

Di sini peluang dan tantangan harus dihadapi sektor energi, karena bila tidak maka dampak perubahan iklim di Nusantara akan tak terkendali.

Fenomena perubahan iklim kini sudah terjadi seperti peningkatan suhu di permukaan, kenaikan muka laut yang mengakibatkan 1.800 kilometer garis pantai masuk kategori rentan, ditambah lagi gelombang laut ekstrim yang meningkat hingga diatas 1,5 meter, dan turunnya produksi padi di beberapa wilayah.

Dalam Pertemuan CTIS tersebut dipaparkan potensi energi hijau yang dimiliki Indonesia untuk menggantikan energi fosil, seperti energi surya, energi air, bio energi, angin, panas bumi dan gelombang laut.

Total potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ini mencapai 3.686 GigaWatt, namun saat ini baru dimanfaatkan sekitar 12 GigaWatt saja.

“Tapi itu sementara, tahun 2028 nanti kita sudah tidak ada kelebihan pasokan dan sudah harus merencanakan pembangunan pembangkit listrik lagi untuk 10 tahun kedepan,” demikian tanggapan M. Fathor Rahman, pakar Markal di CTIS.

Di sini, perencanaan perlu dibuat secara rinci dan dengan tetap berpegang pada perencanaan yang sudah disepakati. Kebijakan energi harus bersifat jangka menengah dan panjang karena investasi yang dibenamkan pada sektor ini cukup besar.

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menjangkau hingga tahun 2050 harus diimplementasikan dan dievaluasi secara periodik.

Teknologi Market Allocation (MARKAL) untuk perencanaan energi dan bauran energi yang telah diterapkan oleh BPPT sejak 35 tahun lalu dan sekarang terus dipakai, perlu selalu diperbaharui untuk kajian dan evaluasi secara periodik.

Ke depan, Unggul Priyanto menyatakan perlunya terus dikaji tentang penerapan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia mengingat pembangkit energi nuklir mampu menghasilkan pasokan listrik dalam jumlah besar, kontinyu dan ramah lingkungan.

Sebanyak 10% pasokan listrik dunia saat ini menggunakan energi nuklir. ***

https://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-1786755689/potensi-transisi-energi-hijau-ctis-perlu-didukung-perencanaan-rinci-berkelanjutan