Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan susu.
Di tengah keberhasilan sektor unggas mencapai surplus produksi, peternakan sapi potong dan sapi perah terkendala rendahnya produktivitas, keterbatasan pakan, penyakit hewan, serta sistem usaha yang belum dikelola secara optimal.
Persoalan tersebut menjadi bahasan diskusi ilmiah Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bertema “Mungkinkah Indonesia Swasembada Daging dan Susu?” yang menghadirkan Prof. Dr. drh. Bambang Purwantara, M.Sc., Ph.D, Guru Besar Reproduksi Hewan pada Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, IPB University, Rabu (14/10/2026). Diskusi dipandu Adviser CTIS Santo Sutoyo, dengan pengantar Ketua CTIS Wendy Aritenang.

Dalam paparannya, Bambang menjelaskan bahwa ketimpangan produksi protein hewani nasional terlihat dari kondisi sektor unggas yang telah surplus, sementara pasokan daging sapi dan susu masih jauh dari kebutuhan domestik.
“Produksi daging ayam ras pada 2025 diperkirakan mencapai 4,25 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi domestik sebesar 3,87 juta ton. Produksi telur juga mencapai 6,52 juta ton,” kata Bambang.
Sebaliknya, produksi susu segar dalam negeri baru memenuhi sekitar 20-21 persen kebutuhan nasional. Dari total kebutuhan sekitar 4,5 juta ton, produksi domestik tercatat sekitar 946,4 ribu ton.
Sementara itu, ketergantungan impor daging sapi masih mencapai 45–50 persen, dengan defisit pasokan sekitar 300.000-400.000 ton per tahun.
Kesenjangan produksi tersebut turut tercermin dalam konsumsi. Konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia tercatat sekitar 2,4 kilogram per kapita per tahun, sedangkan konsumsi susu mencapai 16,1 liter per kapita per tahun.

Empat Persoalan Utama Peternakan
Menurut analisis yang dipaparkan Bambang, terdapat empat persoalan mendasar yang menghambat perkembangan peternakan ruminansia, yakni dominasi peternak berskala kecil, rendahnya produktivitas ternak, ancaman penyakit hewan menular, serta pemotongan sapi betina produktif.
Sekitar 80-85 persen populasi ternak dikelola peternak rakyat dengan kepemilikan rata-rata hanya dua hingga tiga ekor. Dalam kondisi tersebut, sapi kerap diperlakukan sebagai aset atau tabungan untuk menghadapi kebutuhan mendesak, bukan sebagai bagian dari usaha produksi yang dikelola secara berkelanjutan.
Produktivitas sapi perah rakyat juga masih berkisar 8–12 liter susu per ekor per hari, jauh di bawah target 25-30 liter yang disebut dalam paparan untuk sistem peternakan korporasi.
“Dari kebutuhan susu segar di dalam negeri, 80 persen masih impor dari Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Eropa dalam bentuk susu bubuk. Maka harga susu masih mahal,” terangnya.
Kendala lainnya adalah keterbatasan pakan, persoalan genetik, serta penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD). Pemotongan sapi betina produktif turut mengancam keberlanjutan populasi indukan.
Karena itu, peningkatan produksi tidak cukup hanya mengandalkan penambahan jumlah ternak. Diperlukan transformasi tata kelola peternakan yang mengintegrasikan teknologi reproduksi, penyediaan pakan, biosekuriti, dan penguatan kelembagaan peternak.

Bioteknologi dan AI untuk Meningkatkan Produktivitas
Salah satu strateginya adalah pemanfaatan bioteknologi reproduksi, antara lain inseminasi buatan dengan teknologi sexing untuk meningkatkan peluang kelahiran pedet betina, serta transfer embrio dan fertilisasi in vitro untuk mempercepat pengembangan bibit unggul.
Pemerintah juga merencanakan pengadaan satu hingga dua juta sapi perah produktif pada periode 2025–2029. Namun target ini bisa bergeser karena situasi ekonomi global dan dalam negeri. Pada tahap awal telah ditandai dengan masuknya 9.736 ekor sapi perah dari Australia untuk didistribusikan ke peternakan industri, badan usaha milik daerah, dan koperasi terverifikasi.
Dari sisi pakan, pengembangan fodder bank atau bank pakan ternak serta integrasi sapi dan kelapa sawit melalui Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (SISKA) dinilai dapat membantu menjamin ketersediaan pakan. Pemanfaatan lahan yang sesuai untuk rumput unggul dan leguminosa juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
Menurut Bambang, teknologi digital menjadi komponen penting dalam modernisasi peternakan. Penggunaan RFID pada telinga ternak, sensor, Internet of Things (IoT), dan analitik berbasis kecerdasan buatan memungkinkan pemantauan kesehatan secara waktu nyata, deteksi dini penyakit, serta identifikasi masa reproduksi yang lebih akurat.
Penerapan biosekuriti melalui pembagian zona kandang juga diperlukan untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Sementara itu, asuransi ternak, penyesuaian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penguatan koperasi diharapkan dapat membantu peternak menghadapi risiko usaha dan meningkatkan posisi tawar.

Target Swasembada hingga 2045
Peta jalan yang dipaparkan Bambang dalam menetapkan sejumlah target jangka menengah dan panjang. Untuk susu segar, pemerintah menargetkan peningkatan pemenuhan kebutuhan domestik dari sekitar 21 persen pada 2024 menjadi 96 persen pada 2029.
“Sementara itu, swasembada daging sapi penuh ditargetkan tercapai pada 2034. Pada periode 2035–2045, pengembangan seleksi genomik berbasis DNA dan peternakan berkelanjutan berbantuan AI diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Emas,” ujarnya.
Pencapaian target tersebut memerlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari pengembangan bibit, penyediaan lahan dan pakan, pengendalian penyakit, pembiayaan, hingga penyerapan hasil peternakan.
Bambang menegaskan bahwa swasembada daging sapi dan susu tidak cukup ditempuh melalui penambahan populasi ternak atau impor indukan.
“Keberhasilannya bergantung pada pembenahan ekosistem peternakan secara menyeluruh, dengan dukungan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan penguatan peternak rakyat,” pungkasnya.