Indonesia terus memperkuat kerja sama di bidang sains dan teknologi dengan Amerika Serikat. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington D.C. telah memetakan 10 rintisan kerja sama riset yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan industri dari kedua negara.
Kerja sama tersebut mencakup bidang strategis, mulai dari hilirisasi logam tanah jarang (LTJ) dan mineral kritis, riset kelautan, transisi energi, ban pesawat berbahan karet alam, peternakan, manufaktur, semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), eksplorasi antariksa, hingga teknologi nuklir terapan melalui Small Modular Reactor (SMR).
Indroyono dalam forum Centre for Technology and Innovation Studies Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Amerika Serikat, Prof. Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc.,hadir dalam diskusi yang dilaksanakan oleh CTIS, Jakarta, Rabu (9/9/2026). (dok CTIS)
Rintisan kerja sama itu merupakan salah satu hasil pertemuan strategis Kepala BRIN dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Amerika Serikat, Prof. Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc., di Jakarta, 27 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut diarahkan untuk mengakselerasi dan mengonsolidasikan berbagai inisiatif kerja sama riset, sains, dan teknologi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, serta entitas industri Indonesia dengan mitra strategis di Amerika Serikat. Materi pertemuan tersebut juga mencatat sejumlah rintisan kerja sama BRIN dengan mitra Amerika Serikat.
Hasil pertemuan itu kemudian dipaparkan Indroyono dalam forum Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Dewan Pembina CTIS Prof. Wardiman Djojonegoro, Ketua CTIS Wendy Aritenang, pengurus CTIS, serta sejumlah periset yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.
Menurut Indroyono, salah satu kekuatan dari rintisan kerja sama tersebut adalah prosesnya yang berangkat dari kebutuhan para periset.
“Ini patut diapresiasi,” kata Indroyono.
10 Pilar Kerja Sama
Dalam pemetaan BRIN dan KBRI Washington D.C., rintisan kerja sama pertama adalah riset kelautan dan teknologi observasi laut dengan Scripps Institution of Oceanography/University of California San Diego (UCSD). Kolaborasi tersebut diarahkan pada pengembangan instrumen pemantauan laut, termasuk INA-Bouy, drone laut, dan unmanned ocean gliders, serta penyusunan joint proposal.
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Amerika Serikat, Prof. Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc. menerima kenang-kenangan dari Ketua CTIS, Wendy Aritenang. (dok CTIS)
Kedua, critical minerals dan rare earth elements (REE) atau logam tanah jarang. BRIN menjajaki kolaborasi dengan University of Michigan dan Argonne National Laboratory, dengan dukungan sejumlah institusi Indonesia. Fokusnya adalah riset pengolahan LTJ dari hulu hingga hilir.
Bidang ketiga adalah riset ban pesawat berbahan karet alam. Indonesia menjajaki kolaborasi dengan Ohio State University, University of Akron, Goodyear, dan Bridgestone, yang akan dikaitkan dengan kemampuan riset serta regulator penerbangan di Indonesia.
Kerja sama ini diarahkan pada penelitian dan sertifikasi penggunaan karet alam Indonesia untuk ban pesawat. Materi BRIN menyebut kebutuhan penggantian ban pesawat secara berkala sebagai salah satu peluang pengembangan riset tersebut.
Keempat adalah gasifikasi batu bara kalori rendah (low-rank coal) dengan University of North Dakota dan Latitude Energy. Kerja sama ini diarahkan untuk riset dan aplikasi teknologi gasifikasi sebagai salah satu alternatif substitusi LPG.
Kelima, riset peternakan (livestock research) dengan University of California, Davis (UC Davis) dan IPB University. Kolaborasi ini mencakup penguatan riset dan pendidikan di bidang peternakan, kesehatan hewan, serta ketahanan pangan. BRIN sebelumnya telah merintis kerja sama bidang tersebut bersama mitra di AS.
Diskusi CTIS. Rabu 9 September 2026. (dok CTIS)
Keenam adalah pengembangan Machine-Making-Machine (3M) bersama Northwestern University dan Industrial Manufacturing Consortium (IMC), dengan dukungan LPDP. Kolaborasi ini diarahkan pada pengembangan mesin dan manufaktur maju untuk mendukung lompatan industri nasional.
Ketujuh, semikonduktor dan desain integrated circuit (IC). BRIN menjajaki kerja sama dengan Arizona State University (ASU) dan ARM, dengan keterlibatan ITB IC Design Center dan Danantara.
Salah satu agenda yang telah berjalan adalah pelatihan semikonduktor bersama ARM untuk talenta Indonesia. Di sisi lain, ITB melalui IC Design Center bersama BRIN Bandung telah menyusun proposal kerja sama dengan Arizona State University.
Kedelapan, kecerdasan buatan (AI) dan infrastruktur digital. Rintisan kerja sama diarahkan kepada perusahaan teknologi Amerika Serikat seperti Amazon, Microsoft, Google, Apple, dan NVIDIA, termasuk pengembangan AI, investasi pusat data, serta pembangunan infrastruktur kabel bawah laut.
Kesembilan adalah eksplorasi antariksa melalui NASA Artemis, sedangkan bidang kesepuluh adalah Small Modular Reactor (SMR) untuk energi nuklir terapan.
Untuk SMR, delegasi lintas kementerian/lembaga Indonesia telah berkunjung ke Amerika Serikat pada 20–22 April 2026 untuk membahas teknologi tersebut, dengan BRIN diwakili Dr. Syaiful.
Kepala BRINM Arif Satria bersama Duta Besar RI untuk AS, Indroyono Soesilo. (dok BRIN)
Critical Minerals Jadi Salah Satu Prioritas
Dari berbagai rintisan tersebut, kerja sama critical minerals dan rare earth elements menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian serius.
Indroyono menjelaskan, proses diplomasi dan koordinasi untuk kerja sama tersebut telah berjalan sejak April 2026. Pada 23 April, Kepala BRIN menyampaikan inisiatif kerja sama riset LTJ kepada Dubes RI di Washington D.C. Inisiatif tersebut menekankan pentingnya penguasaan teknologi pemrosesan mineral kritis dari hulu hingga hilir.
Sehari kemudian, Kepala Badan Industri Mineral (BIM) Brian Yuliarto menyampaikan dukungan kepada US Assistant Secretary of State for East Asian & Pacific Affairs Michael G. DeSombre.
Selanjutnya, pada 30 April 2026, Dubes RI di Washington D.C. menyampaikan proposal resmi Pemerintah Indonesia terkait kerja sama riset eksplorasi dan pemrosesan mineral kritis kepada pemerintah Amerika Serikat.
“Tanggapan resmi dari Assistant Secretary of State AS Michael G. DeSombre menyambut baik proposal Indonesia dan mendorong pembahasan Draft MoU Framework for Securing Supply in Mining and Processing of Critical Minerals and Rare Earths,” kata Indroyono.
Dalam materi kerja sama BRIN, University of Michigan telah memberikan surat dukungan untuk joint research mengenai pengolahan mineral kritis. BRIN juga mencatat keterlibatan Argonne National Laboratory dalam rintisan kerja sama tersebut.
Kepala BRIN Tindak Lanjuti Kerja Sama ke AS
Sebagai tindak lanjut, Kepala BRIN Arif Satria melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada awal September 2026.
Menurut Indroyono, kunjungan tersebut mencakup agenda menghadiri pertemuan G20 Science Forum di Chapel Hill, North Carolina, pertemuan dengan US-ASEAN Business Council, serta kunjungan ke Argonne National Laboratory di Chicago untuk membahas aspek teknis riset pemrosesan critical minerals dan rare earth elements.
Selain mineral kritis, sejumlah rintisan juga mulai bergerak ke tahap implementasi.
Di sektor energi, perusahaan teknologi Amerika Serikat Latitude Energy telah menandatangani nota kesepahaman dengan Danantara untuk mendorong proyek gasifikasi low-rank coal sebagai substitusi LPG. Riset pendukungnya melibatkan BRIN dan University of North Dakota.
Di sektor semikonduktor, pelatihan bersama ARM menjadi bagian dari upaya membangun talenta nasional. Sementara ITB dan BRIN Bandung tengah menjajaki kerangka kerja sama institusional dengan Arizona State University.
Indroyono mendorong CTIS untuk turut berkontribusi dalam mengawal rintisan kerja sama tersebut.
“Dari serangkaian kerja sama ini, CTIS juga harus ikut aktif dalam menyukseskan 10 rintisan kerja sama BRIN dengan Amerika Serikat. Ada PIC dari BRIN sesuai kepakarannya,” ujar Indroyono.
Dewan Pembina CTIS Wardiman Djojonegoro menyambut baik rintisan 10 kerja sama tersebut. Menurutnya, CTIS dapat ikut mendukung dengan terlibat dalam riset-riset yang akan dikembangkan.
Rangkaian kerja sama ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Amerika Serikat di bidang sains dan teknologi mulai diarahkan pada kebutuhan yang lebih konkret, dari penguasaan teknologi mineral kritis hingga pengembangan semikonduktor, AI, energi, kelautan, dan teknologi strategis lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A,., M.Soc.Sc., Ph.D mengatakan Indonesia membutuhkan perpaduan antara kekuatan etika, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membangun masa depan bangsa.
Menurut Yusril, pemikiran M. Natsir dan cita-cita B.J. Habibie merupakan dua warisan besar yang perlu dibaca kembali secara kritis dalam menghadapi berbagai tantangan Indonesia pada masa depan.
Pandangan tersebut disampaikan Yusril dalam kuliah umum B.J. Habibie Memorial Lecture ke-52026 bertajuk “Etika Peradaban dalam Membangun Masa Depan Bangsa: Membaca Ulang Pemikiran Filosofis M. Natsir dan Cita-Cita B.J. Habibie.”
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra memberikan kuliah umum di B.J. Habibie Lecture ke-5, di auditorium Perpustakaan Nasional Jakarta, Rabu 2 September 2026. (dok CTIS)
Dalam kuliah yang disampaikan di auditorium Perpustakaan Nasional RI, Rabu 2 September 2026, Yusril mengajak masyarakat untuk tidak sekadar mengenang tokoh-tokoh besar bangsa sebagai mitos atau ikon yang dipuja, tetapi memahami gagasan, perjuangan, kekuatan, kelemahan, serta relevansi pemikiran mereka bagi perkembangan zaman.
Menurut Yusril, mengenang tokoh besar tidak cukup hanya dengan mengagumi.
Pemikiran dan perjuangan para tokoh harus dihadirkan kembali melalui telaah yang kritis agar generasi masa kini dapat mengambil pelajaran dari perjalanan bangsa.
Mempelajari masa lalu, kata dia, bukan berarti hidup di dalam masa lalu.
Sejarah justru memberikan pelajaran tentang bagaimana bangsa Indonesia terbentuk, menghadapi berbagai persoalan, serta bagaimana pengalaman masa lalu dapat digunakan untuk membaca kemungkinan masa depan.
Karena itu, mengenang bukan sekadar mengagumi, tetapi memahami dan mengambil hikmah.
Foto bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. (dok CTIS)
Mengapa M. Natsir dan B.J. Habibie Perlu Dibaca Kembali?
Yusril memandang M. Natsir dan B.J. Habibie sebagai dua tokoh yang menawarkan jalan berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membangun masa depan Indonesia.
M. Natsir memberikan arah etis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan B.J. Habibie membangun kemampuan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia, industrialisasi, inovasi, dan kemandirian.
Dalam pemikiran M. Natsir terdapat nilai-nilai amanah, keadilan, musyawarah, pembatasan kekuasaan, dan pertanggungjawaban.
Sementara cita-cita B.J. Habibie bertumpu pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai jalan membangun kemampuan dan kemandirian bangsa.
“M. Natsir memberikan arah etis, sementara B.J. Habibie membangun kemampuan untuk bergerak. Masa depan Indonesia membutuhkan keduanya secara bersamaan,” menjadi salah satu gagasan utama yang dipaparkan dalam kuliah umum tersebut.
Yusril menempatkan kedua tokoh tersebut dalam satu kerangka besar pembangunan peradaban.
Bangsa membutuhkan arah dan nilai dalam menggunakan kekuatannya. Namun, arah saja tidak cukup apabila bangsa tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan cita-citanya.
Sebaliknya, kemampuan besar tanpa arah dan pertimbangan etis juga dapat membawa bangsa bergerak menuju tujuan yang salah.
Mohammad Natsir. (dok Wikipedia)
M. Natsir: Kekuatan Harus Memiliki Arah Etis
Dalam pemikiran M. Natsir, persoalan utama bukan sekadar seberapa religius nama suatu negara.
Yang lebih penting adalah sejauh mana kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab moral.
Agama, menurut kerangka pemikiran yang dipaparkan Yusril, tidak harus dipahami sebagai katalog teknis yang menyediakan jawaban bagi setiap desain kelembagaan negara.
Agama memberikan horizon nilai yang menjadi arah dalam penggunaan kekuasaan.
Dalam konteks ini, konstitusi dan hukum merupakan instrumen untuk menjalankan kehidupan bernegara. Namun, etika memberikan arah mengenai bagaimana instrumen tersebut digunakan.
Kekuatan, menurut pemikiran M. Natsir, harus memiliki arah etis. Kekuasaan adalah tanggung jawab dan amanah, bukan sekadar hak.
Nilai amanah menempatkan kekuasaan sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat.
Kekuasaan tidak boleh dipahami sebagai alat untuk memperluas dominasi. Tujuan negara adalah menghadirkan kehidupan yang baik bagi masyarakat.
Karena itu, kekuasaan harus diarahkan pada kemaslahatan. Selain amanah dan kemaslahatan, Yusril juga menekankan pentingnya musyawarah.
Keputusan publik harus membuka ruang bagi partisipasi dan pertimbangan bersama. Musyawarah menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan demokratis karena keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak seharusnya dijalankan secara sepihak.
Kekuasaan Harus Memiliki Batas
Pemikiran M. Natsir juga memberikan perhatian besar terhadap pembatasan kekuasaan. Kekuasaan, menurut Yusril, harus dibatasi oleh hukum, opini publik, serta berbagai mekanisme koreksi.
Pembatasan tersebut diperlukan agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kendali. Kekuasaan yang besar tanpa batas berpotensi berubah menjadi alat dominasi.
Karena itu, demokrasi dan hukum harus memastikan adanya ruang bagi masyarakat untuk mengawasi, mengkritik, dan mengoreksi penyelenggaraan kekuasaan.
Dalam pandangan ini, hukum bukan sekadar perangkat administratif. Hukum juga menjadi bagian dari mekanisme pembatasan kekuasaan.
Namun, hukum tetap membutuhkan etika agar tidak kehilangan arah. Konstitusi dan hukum adalah instrumen, sedangkan etika memberikan arah dalam penggunaannya.
Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya diukur dari seberapa besar kewenangan yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana kewenangan tersebut digunakan secara bertanggung jawab.
Presiden ke-3 RI B.J. Habibie. (dok Arsip B.J. Habibie)
Demokrasi Bukan Sekadar Menghitung Suara
Yusril juga menekankan bahwa demokrasi, dalam pemikiran M. Natsir, tidak berhenti pada mekanisme pemilihan dan penghitungan suara.
Demokrasi harus menjadi cara hidup. Dalam kehidupan demokratis, kekuasaan harus selalu terbuka untuk dikritik dan dibatasi.
Kekuasaan memperoleh legitimasi melalui persetujuan rakyat. Namun, legitimasi tersebut harus disertai dengan keadilan dalam pelaksanaan kekuasaan.
Kekuasaan juga harus dijalankan berdasarkan musyawarah dan kemaslahatan. Demokrasi yang sehat tidak hanya berbicara mengenai siapa yang memenangkan pemilihan.
Demokrasi juga berbicara mengenai bagaimana kekuasaan digunakan setelah seseorang memperoleh mandat.
Dalam pemikiran yang dipaparkan Yusril, agama harus menjadi sumber etika publik, bukan alat untuk mendominasi.
Etika publik diperlukan agar kekuasaan tetap memiliki orientasi pada kepentingan masyarakat.
Selain itu, hukum, kritik, oposisi, dan berbagai mekanisme koreksi menjadi bagian penting untuk menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas. Para penguasa juga memiliki pertanggungjawaban kepada rakyat.
Dalam perspektif etika M. Natsir, pertanggungjawaban tersebut tidak hanya bersifat politik dan administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral.
B.J. Habibie: Teknologi Bukan Sekadar Produk
Sementara M. Natsir memberikan perhatian pada arah etis dalam penggunaan kekuasaan, B.J. Habibie memberikan penekanan pada pembangunan kemampuan bangsa.
Bagi Habibie, teknologi bukan sekadar produk. Teknologi adalah kemampuan.
Yusril menjelaskan bahwa penguasaan teknologi tidak cukup hanya dengan membeli mesin atau mendatangkan produk teknologi dari negara lain.
Bangsa tidak dapat disebut menguasai teknologi hanya karena mampu menggunakan teknologi yang diciptakan pihak lain. Penguasaan teknologi harus melalui proses yang lebih mendalam.
Bangsa harus mampu memahami, menggunakan, menguasai, mengembangkan, dan pada akhirnya menciptakan teknologi.
Transfer teknologi baru memiliki arti apabila menghasilkan kapabilitas nyata di dalam negeri.
Teknologi yang didatangkan harus mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat kemampuan nasional.
Dalam konteks itu, terdapat pertanyaan mendasar yang menjadi bagian dari pemikiran B.J. Habibie.
Setelah teknologi didatangkan, apa yang sekarang dapat dilakukan bangsa Indonesia sendiri yang sebelumnya tidak dapat dilakukan?
Pertanyaan tersebut menjadi ukuran penting dalam melihat keberhasilan proses transfer teknologi. Tujuan akhir pembangunan teknologi bukan sekadar memiliki produk teknologi.
Yang jauh lebih penting adalah memiliki manusia, pengetahuan, keterampilan, industri, dan kemampuan riset yang tetap berada di Indonesia.
Membangun Kedaulatan Kemampuan
Penguasaan teknologi, menurut pemikiran B.J. Habibie, merupakan proses membangun kedaulatan kemampuan.
Kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan sumber daya.
Kedaulatan juga berkaitan dengan kemampuan bangsa untuk memahami, menguasai, dan mengembangkan teknologi.
Sebuah negara yang hanya menggunakan teknologi dari luar negeri tanpa membangun kemampuan di dalam negeri akan tetap memiliki ketergantungan.
Karena itu, proses penguasaan teknologi harus menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian.
Proses tersebut juga harus memperkuat kemampuan riset, industri nasional, keterampilan produksi, serta kemampuan inovasi.
Dalam kerangka pemikiran Habibie, teknologi harus menjadi sarana membangun kemampuan bangsa secara berkelanjutan. Penguasaan teknologi bukan tujuan yang selesai ketika sebuah produk berhasil dibeli atau digunakan.
Penguasaan teknologi merupakan proses jangka panjang untuk membangun manusia dan ekosistem pengetahuan.
Yusril juga mengangkat pandangan B.J. Habibie mengenai industri penerbangan. Keterikatan Habibie terhadap teknologi tinggi tidak berhenti pada penciptaan sebuah produk, termasuk pesawat terbang.
Pesawat terbang hanyalah alat untuk membangun kemampuan.
Industri penerbangan membutuhkan ilmu pengetahuan, tenaga ahli, ketelitian dalam proses produksi, penguasaan teknologi yang kompleks, disiplin terhadap standar, serta kerja sama lintas keahlian.
Karena itu, keberhasilan sebuah industri teknologi tinggi tidak dapat diukur hanya berdasarkan jumlah produk yang berhasil dibuat.
Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak pengetahuan yang berhasil dibangun. Berapa banyak tenaga ahli yang berhasil disiapkan. Berapa banyak keterampilan industri yang berkembang.
Dan berapa besar kemampuan teknologi yang berhasil dibangun dan dipertahankan di dalam negeri. Dalam perspektif ini, produk akhir bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Proses membangun manusia, ilmu pengetahuan, industri, dan kemampuan nasional justru menjadi warisan yang jauh lebih penting.
B.J. Habibie dan Reformasi
Yusril juga menyoroti peran B.J. Habibie dalam masa Reformasi Indonesia. Habibie memasuki kursi kepresidenan dalam situasi yang sangat kompleks.
Indonesia ketika itu masih menghadapi dampak krisis ekonomi. Kepercayaan publik melemah, sementara tuntutan perubahan politik datang hampir bersamaan.
Dalam masa pemerintahannya yang relatif singkat, berbagai perubahan politik dilakukan untuk membuka ruang demokrasi.
Kebebasan pers diperluas sehingga ruang kritik dan informasi menjadi lebih terbuka. Kompetisi politik juga kembali dibuka melalui keberadaan berbagai partai politik.
Pemilu kemudian dipercepat dari jadwal sebelumnya pada 2003 menjadi tahun 1999. Pemerintah juga mulai memperkuat otonomi daerah melalui proses desentralisasi.
Selain itu, berbagai perangkat hukum baru lahir untuk menopang proses Reformasi.
Yusril menggambarkan proses tersebut sebagai pertemuan antara kemampuan engineering dengan konstitusionalisme.
B.J. Habibie menghadapi tuntutan perubahan yang cepat, tetapi perubahan tersebut tetap harus dilakukan melalui aturan dan desain kelembagaan.
Habibie menyebut pendekatan tersebut sebagai “evolusi yang dipercepat”. Perubahan harus dilakukan dengan cepat, tetapi tetap berada dalam kerangka aturan dan desain kelembagaan.
Dua Warisan, Satu Masalah Peradaban
Dalam bagian penting kuliah umumnya, Yusril menggambarkan pemikiran M. Natsir dan B.J. Habibie sebagai dua warisan yang bertemu dalam satu persoalan besar peradaban.
M. Natsir mengajarkan bahwa kemampuan dan kekuatan harus memiliki arah, batas, etika, dan pertanggungjawaban.
Sementara B.J. Habibie mengajarkan bahwa cita-cita bangsa membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia, industri, dan kemampuan nyata. Yusril kemudian menggunakan metafora kompas dan mesin.
M. Natsir dapat dipahami sebagai kompas. Kompas memberikan arah. Kompas menunjukkan tujuan dan batas. Kompas memastikan perjalanan dilakukan menuju arah yang benar.
Sementara B.J. Habibie dapat dipahami sebagai mesin. Mesin memberikan kemampuan untuk bergerak.
Mesin memungkinkan bangsa mengubah cita-cita menjadi tindakan dan hasil nyata.
Namun, kompas tanpa mesin akan membuat bangsa memiliki arah tanpa kemampuan untuk mencapai tujuan.
“Bangsa mengetahui ke mana harus pergi, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk sampai ke tujuan tersebut. Sebaliknya, mesin tanpa kompas juga berbahaya,” ujarnya.
Bangsa mungkin memiliki kemampuan yang besar, teknologi yang maju, dan kekuatan yang kuat.
Namun, tanpa arah, batas, dan etika, kemampuan tersebut dapat membawa bangsa bergerak menuju tujuan yang salah.
“Karena itu, masa depan Indonesia membutuhkan keduanya. Indonesia membutuhkan kompas dan mesin. Indonesia membutuhkan etika dan kemampuan. Indonesia membutuhkan nilai untuk menentukan arah, sekaligus ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan cita-cita tersebut,” tegasnya.
Foto bersama para tamu undangan bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. (dok CTIS)
Lima Agenda Etika Peradaban Menuju 2045
Dalam membangun masa depan Indonesia menuju 2045, Yusril mengemukakan lima agenda etika peradaban.
1. Menguasai Ilmu Pengetahuan
Agenda pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan.
Universitas, lembaga penelitian, pemerintah, dan industri harus membangun ekosistem pengetahuan yang saling mendukung.
Penguasaan ilmu pengetahuan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kerja sama antarsektor untuk menghasilkan ekosistem inovasi yang kuat. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian menghasilkan pengetahuan.
Pemerintah menciptakan kebijakan dan ekosistem yang mendukung. Sementara industri menjadi salah satu pihak yang berperan dalam mengembangkan dan menerapkan hasil pengetahuan serta inovasi.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar pengetahuan tidak berhenti sebagai hasil penelitian.
Pengetahuan harus berkembang menjadi kemampuan nyata yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
2. Membangun Kemampuan Industri Nasional
Agenda kedua adalah membangun kemampuan industri nasional. Yusril menekankan bahwa hilirisasi dan transfer teknologi harus menghasilkan keterampilan, teknologi, industri pendukung, serta kekayaan intelektual di dalam negeri.
Hilirisasi tidak hanya harus dilihat sebagai proses meningkatkan nilai ekonomi sumber daya. Hilirisasi juga harus menjadi proses membangun kemampuan industri nasional.
Transfer teknologi juga tidak boleh berhenti pada penggunaan teknologi dari luar negeri. Proses tersebut harus menghasilkan tenaga ahli dan keterampilan baru.
Indonesia juga harus mampu membangun industri pendukung.
Selain itu, penguasaan teknologi harus menghasilkan kekayaan intelektual yang dimiliki dan dikembangkan di dalam negeri.
Dengan demikian, industrialisasi menjadi proses membangun kemandirian dan kapabilitas bangsa.
3. Memelihara Demokrasi sebagai Mekanisme Koreksi
Agenda ketiga adalah memelihara demokrasi sebagai mekanisme koreksi. Demokrasi harus menyediakan ruang bagi kritik dan koreksi terhadap kekuasaan.
Media, parlemen, peradilan, masyarakat sipil, dan akademisi memiliki peran dalam menjaga mekanisme tersebut.
Kehidupan demokratis juga membutuhkan penghormatan terhadap perbedaan. Perbedaan pandangan tidak boleh dipahami sebagai ancaman.
Justru, keberagaman pandangan dan kritik menjadi bagian dari mekanisme untuk mencegah kekuasaan berjalan tanpa batas.
Hubungan antara negara dan warga negara juga harus terus dibangun berdasarkan keterbukaan dan pertanggungjawaban.
Demokrasi tidak hanya merupakan prosedur untuk memilih pemimpin. Demokrasi merupakan sistem untuk memastikan kekuasaan tetap dapat dikoreksi.
4. Menginternalisasi Pancasila
Agenda keempat adalah menginternalisasi Pancasila. Yusril menekankan bahwa Pancasila harus hadir dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nilai Pancasila harus diwujudkan melalui keadilan. Pancasila juga harus hadir dalam penciptaan kesempatan yang layak bagi masyarakat.
Penghormatan terhadap perbedaan menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan bangsa yang majemuk.
Selain itu, hubungan antara negara dan warga negara harus mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia.
Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol atau slogan. Nilai-nilainya harus menjadi bagian dari praktik penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat.
5. Hukum Harus Adaptif terhadap Teknologi
Agenda kelima adalah membangun hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Kemajuan AI, bioteknologi, teknologi siber, dan berbagai inovasi baru menghadirkan persoalan yang belum tentu dapat dijawab sepenuhnya oleh kerangka hukum lama.
“Karena itu, hukum harus mampu memahami teknologi. Sistem hukum harus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, hukum juga tidak boleh mematikan inovasi,” tegas Yusril.
Tantangan terbesar adalah menemukan keseimbangan antara perlindungan dan ruang bagi perkembangan teknologi.
Regulasi yang terlalu tertinggal dapat membuat masyarakat menghadapi risiko baru tanpa perlindungan yang memadai.
Namun, regulasi yang terlalu membatasi juga dapat menghambat perkembangan inovasi. Karena itu, hukum harus mampu berkembang mengikuti perubahan zaman.
Hukum harus memahami karakter teknologi baru dan berbagai dampak yang ditimbulkannya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. (dok CTIS)
Menuju Indonesia 2045
Menjelang 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045, tantangan bangsa tidak hanya berkaitan dengan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Indonesia juga menghadapi tantangan untuk membangun kualitas sumber daya manusia, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri nasional, demokrasi, hukum, serta fondasi etika kehidupan berbangsa.
Yusril melalui kuliah umum tersebut menawarkan sebuah kerangka pemikiran bahwa masa depan bangsa membutuhkan kemampuan sekaligus arah.
Indonesia membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kemampuan.
Namun, Indonesia juga membutuhkan nilai, etika, demokrasi, hukum, dan Pancasila sebagai fondasi untuk menentukan arah penggunaan kemampuan tersebut.
M. Natsir dan B.J. Habibie menawarkan dua warisan yang berbeda tetapi saling melengkapi. M. Natsir memberikan kompas. B.J. Habibie membangun mesin.
Kompas memastikan bangsa mengetahui arah. Mesin memberikan kemampuan untuk bergerak menuju tujuan.
Keduanya dibutuhkan untuk membangun Indonesia sebagai bangsa yang maju, mandiri, dan beradab.
Acara BJ Habibie Lecture merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bekerjasama dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP), Perpustakaan Nasional, SDM Iptek, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). ***
Perkembangan ilmu dan teknologi pangan memasuki babak baru. Jika sebelumnya inovasi pangan berfokus pada peningkatan produksi, efisiensi, keamanan, dan pemenuhan kebutuhan konsumen, kini arah pengembangannya bergerak menuju sistem pangan yang berkelanjutan dengan dukungan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Perkembangan tersebut menjadi bagian dari evolusi Food Science and Technology (FST), yang bergerak dari teknologi sederhana untuk mengawetkan makanan hingga pemanfaatan AI dan big data untuk menghasilkan keputusan yang lebih cepat, prediktif, dan terintegrasi.
Hal itu disampaikan Rektor IPMI Institute, Prof. (Ret.) Ir. M. Aman Wirakartakusumah, MSc., Ph.D., dalam diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (26/8/2026).
Diskusi bertema Evolution of Food Science and Technology: From Food Innovation to AI-Assisted Sustainable Food Systems tersebut dimoderatori Advisor CTIS Susanto Sutoyo, dengan pengantar dari Anggota Dewan Pembina CTIS Soekotjo Soeprapto.
Diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (26/8/2026). bertema Evolution of Food Science and Technology: From Food Innovation to AI-Assisted Sustainable Food Systems. (dok CTIS)
Aman menjelaskan, evolusi ilmu pangan berlangsung melalui sejumlah era. Perkembangannya dimulai dari tradisi pengawetan makanan untuk menjaga ketersediaan pangan, kemudian memasuki era industrialisasi dan standardisasi, penguatan fondasi ilmiah terkait keamanan dan nutrisi, inovasi dan globalisasi, hingga meningkatnya perhatian terhadap kesehatan dan keberlanjutan.
“Memasuki pertengahan dekade 2020-an dan seterusnya, ilmu pangan diarahkan menuju intelligent food systems, yakni sistem pangan yang memanfaatkan AI dan data untuk mendukung pengambilan keputusan secara real time dan prediktif,” kata Aman.
Menurut mantan Rektor IPB University periode 1998-2002 itu, perubahan tersebut sekaligus menggeser paradigma inovasi pangan. Inovasi tidak lagi semata-mata diarahkan untuk menghasilkan lebih banyak makanan dengan biaya lebih rendah, tetapi juga harus memberikan nilai bagi kesehatan manusia, masyarakat, lingkungan, dan perekonomian.
“Karena itu, inovasi pangan ke depan mencakup personalisasi nutrisi, riset dan pengembangan berbasis AI, digitalisasi, pengurangan limbah, ekonomi sirkular, sistem regeneratif, serta inovasi yang memperhatikan aspek inklusi dan dampak sosial,” ujarnya.
Regulasi Harus Mengikuti Kecepatan Inovasi
Perkembangan teknologi pangan juga menuntut pendekatan baru dalam regulasi. Munculnya inovasi seperti protein alternatif, fermentasi presisi, bahan pangan baru, dan berbagai teknologi pengolahan pangan menghadirkan tantangan baru bagi regulator.
Diskusi bertema Evolution of Food Science and Technology: From Food Innovation to AI-Assisted Sustainable Food Systems dengan narasumber Rektor IPMI Institute, Prof. (Ret.) Ir. M. Aman Wirakartakusumah, MSc., Ph.D (no 2 dari kiri), dimoderatori Advisor CTIS Susanto Sutoyo (no 2 dari kanan), dengan pengantar dari Anggota Dewan Pembina CTIS Soekotjo Soeprapto (kiri). (dok CTIS)
Aman menilai regulasi pangan tetap harus berbasis bukti ilmiah dan mengutamakan perlindungan konsumen. Namun, regulasi juga perlu mampu mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.
Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah innovation-ready regulation. Pendekatan ini bukan untuk menurunkan standar keamanan pangan, melainkan menciptakan jalur penilaian risiko dan akses pasar yang lebih adaptif sehingga inovasi dapat berkembang tanpa mengorbankan keselamatan konsumen.
Aman mencontohkan pengalaman Singapura dan Thailand dalam membangun ekosistem yang mempertemukan ilmuwan, industri, dan regulator.
Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar teknologi baru dapat dinilai berdasarkan aspek keamanan dan manfaatnya sekaligus mempercepat proses menuju komersialisasi.
Pengolahan makanan di dapur SPPG. (dok Badan Gizi Nasional)
Bergeser dari Produk ke Sistem Pangan
Transformasi ilmu pangan juga membutuhkan pergeseran pola pikir dari product-centered thinking menuju systems thinking.
Dalam pendekatan ini, sistem pangan tidak hanya dilihat dari produk akhir, tetapi mencakup seluruh rantai, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, konsumsi hingga dampaknya terhadap lingkungan.
Sejumlah aspek menjadi perhatian, antara lain ketahanan pangan, keamanan pangan, nutrisi, pola makan sehat, masyarakat, planet, dan kesejahteraan ekonomi.
Pendekatan sistem menjadi semakin penting karena sektor pangan menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, keterbatasan sumber daya, persoalan malnutrisi, hingga ketidakpastian akibat pandemi dan konflik.
Karena itu, penyelesaian persoalan pangan membutuhkan kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan konsumen. Pemanfaatan data, teknologi digital, dan AI juga semakin penting untuk menghasilkan keputusan yang terintegrasi dan berbasis bukti.
AI Perkuat Pengambilan Keputusan
AI memiliki peran penting dalam membangun sistem pangan cerdas karena mampu menghubungkan data, pengetahuan, dan pengambilan keputusan di berbagai tahapan sistem pangan.
Di sektor pertanian, AI dapat digunakan untuk memprediksi hasil panen, memantau kesehatan tanaman, memperkirakan kebutuhan air, hingga mengidentifikasi risiko perubahan iklim.
Dalam pengolahan dan manufaktur pangan, teknologi tersebut dapat mendukung optimalisasi proses, pemeliharaan prediktif, dan pengendalian kualitas.
Sementara pada rantai pasok, AI dapat digunakan untuk memprediksi permintaan, mengoptimalkan rute distribusi, mengelola persediaan, dan meningkatkan ketertelusuran produk.
Dalam aspek keamanan pangan, AI juga dapat membantu mendeteksi risiko dan anomali serta memberikan peringatan dini. Adapun di bidang nutrisi dan kesehatan, teknologi ini dapat mendukung personalisasi pola makan dan penilaian kualitas diet.
Meski demikian, Aman menekankan bahwa AI bukan untuk menggantikan manusia. Teknologi tersebut justru menjadi alat untuk memperkuat kecerdasan manusia sehingga keputusan dapat diambil secara lebih cepat, tepat, dan berbasis data.
Ilustrasi menu Makan Bergizi Gratis. (dok Badan Gizi Nasional)
Indonesia Berpeluang Menjadi Laboratorium Sistem Pangan
Aman, yang juga merupakan Penasihat Menteri PPN/Bappenas RI, menilai Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi laboratorium pengembangan sistem pangan berkelanjutan dalam skala nasional.
Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pelaksanaan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XII pada 2026 yang dapat menjadi bagian dari ekosistem transformasi pangan dan gizi nasional.
“Indonesia memiliki kekuatan berupa keanekaragaman hayati, keragaman pangan lokal, jumlah penduduk yang besar, generasi muda, perkembangan digital, serta komitmen pemerintah terhadap transformasi pangan dan gizi,” ujarnya.
Menurut Aman, MBG tidak hanya dapat dipandang sebagai program penyediaan makanan, tetapi juga sebagai eksperimen nasional dalam membangun sistem pangan yang sehat, aman, berkelanjutan, dan inklusif.
Implementasi dalam skala besar membuka peluang untuk memperoleh data dan bukti mengenai pola konsumsi, keamanan pangan, rantai pasok, perubahan perilaku, hingga dampaknya terhadap status gizi masyarakat.
Data tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti.
Aman berharap sinergi pelaksanaan MBG dan WNPG XII dapat menghasilkan data berkualitas, rekomendasi kebijakan, inovasi yang siap diterapkan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta solusi yang dapat dikembangkan lebih luas.
Melalui pendekatan test-learn-improve-scale, Indonesia tidak hanya berpeluang menjadi pelaksana program pangan, tetapi juga menghasilkan pengetahuan dan model yang dapat dibagikan ke tingkat ASEAN maupun global.
Ilmuwan Pangan Masa Depan Harus Melek AI
Transformasi ilmu pangan turut mengubah kompetensi yang dibutuhkan ilmuwan pangan masa depan.
Ilustrasi. (dok Magnific.com)
Aman, yang pernah menjabat sebagai President International Union of Food Science and Technology (IUFoST) periode 2022-2024, menilai ilmuwan pangan tidak cukup hanya mengandalkan keunggulan akademik dan kemampuan teknis.
“Mereka juga dituntut memiliki kemampuan berpikir sistemik, inovasi dan kreativitas, kolaborasi lintas disiplin, literasi data dan AI, serta menjunjung tinggi etika, integritas, keamanan pangan, dan tanggung jawab sosial,” tegasnya.
Menurutnya, tujuan akhir perkembangan teknologi pangan bukan sekadar menghasilkan teknologi baru, tetapi menciptakan dampak nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian.
Karena itu, masa depan ilmu dan teknologi pangan tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang digunakan. Faktor manusia, tujuan inovasi, kolaborasi, serta kemampuan mengukur dampak terhadap masyarakat dan lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
“Transformasi menuju sistem pangan berbasis AI pada akhirnya diarahkan untuk membangun sistem pangan yang aman, bergizi, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, baik untuk Indonesia, ASEAN, maupun dunia,” pungkas Aman.
Preservasi dan manajemen aset jembatan perlu diperkuat untuk mencegah kerusakan berkembang menjadi kegagalan bangunan hingga keruntuhan. Langkah tersebut perlu dilakukan melalui inspeksi rutin, pemeliharaan preventif, monitoring, serta penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan risiko.
Hal tersebut disampaikan Penata Kelola Ahli Utama Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum, Dr. (Eng). Ir. Herry Vaza, ST., MEngSc., IPU, dalam diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (19/8/2026).
Diskusi bertema “Memastikan Jembatan (Selalu) Dalam Kondisi Optimal” tersebut diawali pengantar Ketua CTIS Wendy Aritenang dan dimoderatori Ketua IV Bidang Infrastruktur CTIS Bambang Goeritno.
Diskusi CTIS bertema “Memastikan Jembatan (Selalu) Dalam Kondisi Optimal”, Rabu (19/8/2026) dengan narasumber Penata Kelola Ahli Utama Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum, Dr. (Eng). Ir. Herry Vaza, ST., MEngSc., IPU (tengah kemeja putih). (Dok CTIS)
Dalam paparannya, Herry menjelaskan, kegagalan jembatan dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kesalahan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, buruknya pemeliharaan, hingga pengelolaan aset yang belum optimal.
“Dalam fase pascakonstruksi, keruntuhan dapat disebabkan sistem daya dukung, kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension over load (ODOL), beban luar, kesalahan penanganan, serta perubahan pemanfaatan jembatan,” kata Herry.
Menurut dia, pengelolaan aset jembatan yang baik membutuhkan data yang mencukupi, akurat, dan diperbarui secara berkala. Data tersebut harus didukung prosedur inspeksi, pemeliharaan, monitoring, dan evaluasi yang andal, termasuk kriteria penilaian kondisi struktur maupun fungsi jembatan.
Preservasi Perpanjang Umur Jembatan
Herry menjelaskan, preservasi jembatan merupakan strategi untuk mencegah, memperlambat, atau mengurangi kerusakan elemen jembatan, mengembalikan fungsi eksisting, menjaga kondisi jembatan tetap baik, sekaligus memperpanjang umur layanan.
Penata Kelola Ahli Utama Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum, Dr. (Eng). Ir. Herry Vaza, ST., MEngSc., IPU (tengah) didampingi Ketua CTIS Wendy Aritenang (kanan) dan moderator Ketua IV Bidang Infrastruktur CTIS Bambang Goeritno. (dok CTIS)
Salah satu bagian penting dalam preservasi adalah pemeliharaan preventif. Langkah ini dilakukan ketika kondisi jembatan masih relatif baik sehingga penurunan kualitas dapat diperlambat dan kebutuhan biaya besar untuk penggantian jembatan dapat dihindari.
Pemeliharaan preventif antara lain berupa pembersihan struktur, perbaikan sambungan siar-muai, pembersihan drainase, pengecatan baja, pembersihan sungai dari endapan dan sampah, pengamanan terhadap gerusan, serta pelumasan landasan.
Menurut Herry, langkah tersebut penting karena proses kerusakan jembatan tidak selalu langsung terlihat. Pada fase awal, kerusakan dapat belum menunjukkan tanda yang jelas, tetapi kemudian berkembang dengan cepat.
89.000 Jembatan Perlu Dikelola
Dalam paparannya disebutkan, Indonesia memiliki sekitar 89.000 jembatan dengan panjang total sekitar 1.060 kilometer. Dari jumlah tersebut, 46 persen berada dalam kondisi baik, 22 persen mengalami kerusakan ringan, 15 persen kerusakan sedang, 8 persen kerusakan berat, 6 persen kritis, dan 3 persen gagal.
Jembatan Balerang 1
Dengan jumlah aset yang besar, sistem manajemen jembatan menjadi penting untuk menentukan prioritas penanganan.
Inspeksi merupakan dasar untuk memperbarui informasi kondisi jembatan. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, membangun sistem peringatan dini, serta menyusun strategi pengelolaan aset dan pembiayaan.
Penilaian kondisi jembatan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan. Nilai kondisi 0-2 dikategorikan baik hingga rusak ringan dan umumnya ditangani melalui pemeriksaan atau pemeliharaan rutin. Nilai 3 masuk kategori rusak berat dan membutuhkan rehabilitasi, sedangkan nilai 4 dan 5 dikategorikan kritis atau runtuh sehingga membutuhkan penggantian.
Selain inspeksi visual, Herry menyoroti pentingnya pemanfaatan instrumentasi atau metode non-destructive test (NDT). Pengukuran respons dinamis, misalnya, dapat digunakan untuk mengetahui perubahan kondisi struktural berdasarkan frekuensi alami jembatan.
Metode tersebut memiliki keunggulan dari sisi kecepatan pengumpulan data, konsistensi, serta efektivitas biaya sepanjang siklus umur jembatan.
Monitoring Koridor Sungai
Selain kondisi struktur, jembatan yang berada di koridor sungai dan perairan menghadapi risiko tambahan berupa lalu lintas kapal, banjir, arus, gerusan, serta perubahan muka air.
Jembatan Musi II di Palembang, Sumatra Selatan. (dok (Baka neko baka/Wikipedia)
Berdasarkan data dalam paparan, faktor hidrologi menjadi salah satu penyebab dominan keruntuhan jembatan. Banjir tercatat menyumbang 24,7 persen dan scouring atau gerusan mencapai 15,2 persen. Sementara faktor desain dan konstruksi mencapai 16,3 persen dan overload 19,1 persen.
Risiko tumbukan kapal juga ditunjukkan melalui sejumlah kasus, antara lain Jembatan Barelang 2 atau Nara Singa. Pada 23 Januari 2019, kapal tanker MT Eastern Glory terbawa arus ketika sedang ditarik dan menabrak jembatan. Insiden tersebut menyebabkan abutment gagal sehingga struktur tidak aman untuk lalu lintas.
Kasus lainnya terjadi di Jembatan Barelang 6 atau Raja Kecil pada 6 Juni 2012. Kapal crane tak bermesin yang terbawa arus menabrak bentang jembatan dan menyebabkan pergeseran tumpuan girder sekitar 1,3 meter serta retak pada area tumpuan.
Dari kasus tersebut, Herry menekankan perlunya pemeriksaan menyeluruh setelah terjadi tumbukan karena dampak benturan dapat menyebar ke elemen struktur lainnya.
“Monitoring perlu diintegrasikan dengan sistem kesehatan struktur jembatan (SHMS) dan inspeksi rutin,” jelasnya.
Monitoring juga perlu mencakup muka air, arus, gerusan, serta clearance atau jarak bebas antara jembatan dan permukaan air maupun kapal.
Teknologi Deteksi Dini
Herry menyoroti karakteristik sejumlah koridor sungai di Indonesia yang memiliki risiko berbeda.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat perbaikan Jembatan Bailey di Jembatan Krueng Tingkeum, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. (dok Kementerian PU)
Di Palembang, kepadatan lalu lintas air, ruang gerak yang sempit, dan kondisi arus musiman menjadi faktor risiko. Sistem AIS (Automatic Identification System) dan VTS (Vessel Traffic Service) dapat dimanfaatkan untuk membantu mendeteksi lintasan kapal yang mendekati zona berbahaya di sekitar pilar jembatan.
Di Samarinda, belokan sungai, arus pasang-surut, dan pergerakan tongkang meningkatkan risiko tumbukan terhadap pilar. Karena itu, pemanduan pada segmen kritis, pembatasan operasi saat arus ekstrem, serta pemasangan sistem perlindungan pilar perlu diprioritaskan.
Sementara di koridor Martadipura/Kutai, perubahan muka air dan keberadaan kapal dengan objek tinggi menuntut pengawasan vertical clearance secara real time. Sensor muka air dan clearance digital diperlukan untuk memberikan peringatan sebelum kondisi kritis tercapai.
Secara umum, setelah terjadi dugaan tumbukan, pemeriksaan perlu mencakup pilar, fender, perletakan, sambungan, gelagar bawah, retak lokal, hingga perbedaan elevasi lantai jembatan. Keputusan membuka atau menutup lalu lintas harus didasarkan pada inspeksi cepat, pengukuran deformasi, dan evaluasi keamanan sementara.
Untuk lima jembatan pada koridor sungai atau perairan, rekomendasi mitigasi meliputi pemasangan fender dolphin dan pemanduan wajib di Jembatan Mahakam, pembatasan muatan dan pos pengawasan terpadu di Musi II, VTS serta sensor cuaca di Jembatan Merah Putih, optimalisasi lampu pilar dan modernisasi fender di Ampera, serta sensor clearance real time dan pelarangan pelayaran pada level muka air kritis di Martadipura.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa menjaga jembatan tetap dalam kondisi optimal tidak cukup hanya dengan memperbaiki kerusakan setelah terjadi. Preservasi, inspeksi berbasis data, pemeliharaan preventif, instrumentasi, serta sistem monitoring dan peringatan dini perlu menjadi bagian dari manajemen aset jembatan sepanjang umur layan.
Dengan pendekatan tersebut, risiko kegagalan dapat dideteksi lebih dini, penanganan dapat diprioritaskan berdasarkan tingkat risiko, dan keberlanjutan fungsi jembatan bagi masyarakat dapat lebih terjamin.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus mengembangkan teknologi material medis dan rekayasa implan tulang serta gigi untuk memperkuat kemandirian industri alat kesehatan nasional.
Pengembangan tersebut mencakup riset biomaterial, rekayasa struktur mikro, pengujian biokompatibilitas, desain dan pembuatan prototipe, hingga pengujian kinerja implan.
Perekayasa Ahli Utama sekaligus Ketua Kelompok Riset Biomaterial Tulang dan Gigi BRIN, Prof. Dr. Ir. I Nyoman Jujur, M.Eng., mengatakan pengembangan teknologi tersebut diarahkan agar Indonesia tidak hanya mampu menghasilkan material medis berbasis sumber daya lokal, tetapi juga menghasilkan produk implan yang dapat digunakan dalam layanan kesehatan.
Perekayasa Ahli Utama sekaligus Ketua Kelompok Riset Biomaterial Tulang dan Gigi BRIN, Prof. Dr. Ir. I Nyoman Jujur, M.Eng., (tengah) diapit Ketua CTIS Wendy Aritenang (kiri) dan moderator Idwan Suhardi dalam diskusi CTIS, Rabu 12 Agustus 2026. (dok CTIS)
Hal itu disampaikan Nyoman dalam diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (12/8/2026), dengan tema Strategi Inovatif dalam Pengembangan Teknologi Material Medis dan Rekayasa Implan Medis untuk Kemandirian Industri Alat Kesehatan Nasional.
Diskusi tersebut dibuka Ketua CTIS Wendy Aritenang dan dimoderatori Idwan Suhardi, Ketua VI Koordinator Bidang Kebijakan dan Ekosistem.
Menurut Nyoman, salah satu teknologi yang dikembangkan adalah pemanfaatan pencetakan tiga dimensi atau 3D printing untuk menghasilkan implan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anatomi pasien.
“Salah satu fokusnya adalah pemanfaatan teknologi pencetakan 3D untuk menghasilkan implan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien,” ujar Nyoman.
Diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (12/8/2026), dengan tema Strategi Inovatif dalam Pengembangan Teknologi Material Medis dan Rekayasa Implan Medis untuk Kemandirian Industri Alat Kesehatan Nasional. (dok CTIS)
Kebutuhan Implan Terus Meningkat
Nyoman mengatakan kebutuhan terhadap implan tulang semakin meningkat, antara lain akibat tingginya angka cedera yang disebabkan kecelakaan lalu lintas.
Sementara itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan estetika gigi serta bertambahnya populasi lanjut usia turut mendorong kebutuhan terhadap implan gigi.
Salah satu tantangan dalam pengembangan implan adalah ketersediaan material medis yang memenuhi standar dan memiliki kualitas sesuai kebutuhan klinis. Karena itu, BRIN mengembangkan sejumlah material, di antaranya stainless steel 316L dan titanium untuk berbagai aplikasi implan.
Pengembangan stainless steel 316L dilakukan dengan memanfaatkan bahan baku lokal, termasuk feronikel (FeNi). Teknologi pemaduan material tersebut dikembangkan melalui kolaborasi riset dengan PT Aneka Tambang dan telah menghasilkan teknologi pemaduan stainless steel dalam skala industri.
Hasil penelitian menunjukkan stainless steel 316L yang dikembangkan memiliki kekuatan mekanis sesuai standar serta struktur mikro yang bebas dari fase ferit magnetik.
Pengujian in vitro dan in vivo juga menunjukkan material tersebut bersifat biokompatibel, tidak toksik, dan tidak memicu respons sistemik negatif pada hewan uji.
Selain stainless steel, Nyoman bersama tim mengembangkan material titanium Ti-6Al-4V ELI. Material tersebut diteliti untuk memperoleh kombinasi mikrostruktur, kekerasan, dan ketahanan korosi yang optimal.
Hasil pengujian biokompatibilitas menunjukkan material berbahan baku lokal tersebut memiliki respons jaringan yang baik dan mendukung proses regenerasi tulang.
Foto ilustrasi implan gigi. (dok Unair)
Kembangkan Implan Biodegradable
Pengembangan BRIN tidak berhenti pada material. Nyoman dan tim juga mengembangkan berbagai jenis implan, termasuk implan tulang belakang, implan mandibula, serta implan yang dapat terurai secara alami di dalam tubuh atau biodegradable implant.
Salah satunya adalah komposit magnesium-kalsium fosfat (Mg-CaP) yang dikembangkan sebagai kandidat material implan biodegradable.
“Material ini diharapkan tidak memerlukan operasi lanjutan untuk melepas implan setelah proses penyembuhan karena dapat terlarut di dalam tubuh. Teknologi tersebut diarahkan antara lain untuk aplikasi skrup ligamen pada cedera anterior cruciate ligament (ACL),” kata Nyoman.
Nyoman juga mengembangkan personalized implant dengan teknologi 3D printing. Proses pengembangannya dimulai dari akuisisi data CT scan, pembuatan desain berdasarkan anatomi pasien, persiapan manufaktur, pencetakan 3D, post-processing, validasi, hingga tahap praklinis dan uji klinis.
Untuk implan gigi, riset dilakukan melalui optimalisasi desain dan pengujian kinerja purwarupa. Ia juga mengembangkan rekayasa permukaan implan menggunakan teknologi selective laser ablation (SLA) serta pelapisan hidroksiapatit untuk meningkatkan osseointegration, yakni proses perlekatan dan integrasi implan dengan tulang.
Standardisasi Jadi Tantangan
Nyoman mengatakan tantangan berikutnya adalah memastikan material dan produk implan memenuhi standar medis serta memiliki sistem pengujian dan sertifikasi yang memadai.
“Karena itu, standardisasi material medis menjadi bagian penting untuk menjamin keamanan, kualitas dan daya saing produk implan dalam negeri,” ujarnya.
Menurut dia, keberhasilan pengembangan implan tulang dan gigi membutuhkan kolaborasi antara peneliti, industri, dokter, fasilitas pengujian, dan pembuat kebijakan.
Sinergi tersebut diperlukan agar hasil riset tidak berhenti sebagai prototipe, tetapi dapat berlanjut hingga tahap komersialisasi dan pemanfaatan klinis.
Dalam mengembangkan risetnya, Nyoman mengatakan dirinya terlebih dahulu berdiskusi dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk mengetahui kebutuhan dokter dalam menangani pasien dengan beragam diagnosis.
Kolaborasi juga dilakukan dengan dokter bedah tulang. Menurutnya, dokter yang menangani pasien kanker, misalnya, tidak sedikit yang membutuhkan teknologi implan tulang untuk mendukung proses penanganan pasien.
“Dengan sinergi riset, industri, kebijakan, dan tenaga medis, Indonesia tidak hanya membangun kemandirian material medis berbasis sumber daya lokal, tetapi juga menapaki peran dalam riset dan inovasi implan tulang dan gigi masa depan,” kata Nyoman.
Pilar penguatan ekosistem inovasi. (dok I Nyoman Jujur)
Riset Masuk Uji Klinis dan Industri
Hasil riset yang dikembangkan Nyoman dan tim telah menghasilkan dua paten dan sebagian produknya telah diproduksi oleh industri alat kesehatan di dalam negeri.
Sejumlah hasil riset lainnya juga telah memasuki tahap uji klinis. Menariknya, pengujian tersebut turut mendapatkan investasi dari pihak industri.
Idwan Suhardi menilai langkah tersebut merupakan contoh ekosistem riset yang ideal karena penelitian dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dikembangkan hingga menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan.
“Ia membuat riset berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat. Riset selesai sampai uji klinis dan mendapat respons oleh industri. Penelitinya mendapatkan paten dan terpenting lagi mendapatkan royalti dari hasil riset tersebut,” kata Idwan.
Menurut Idwan, pola tersebut perlu diperluas di kalangan periset dengan membangun ekosistem riset dari hulu hingga hilir.
Dengan ekosistem yang kuat, hasil riset tidak hanya menghasilkan inovasi dan produk teknologi, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan para periset.
“Jika pola seperti itu dilakukan oleh para periset dengan membangun ekosistem yang bagus dari hulu ke hilir, maka hasil riset akan memberi nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan utamanya para periset bisa lebih sejahtera sehingga akan terus berkarya dengan menghasilkan riset-riset bermutu tinggi,” ujar Idwan.
Ketahanan pangan dan inovasi di sektor pangan menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menjawab tantangan tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mempercepat hilirisasi riset pangan dan pertanian agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan langsung oleh industri dan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan (ORPP) BRIN, Puji Lestari, Ph.D, dalam diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bertajuk “Outlook Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 2025–2026: Invensi dan Inovasi Bidang Pangan dan Pertanian”, Rabu (5/8/2026).
Diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bertajuk “Outlook Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 2025–2026: Invensi dan Inovasi Bidang Pangan dan Pertanian”, Rabu (5/8/2026). (dok CTIS)
Diskusi dibuka Ketua CTIS Wendy Aritenang, Ph.D, serta dimoderatori Ketua Komisi Pangan dan Pertanian CTIS, Prof. Tien R. Muchtadi.
Puji menjelaskan, Outlook BRIN 2025–2026 di bidang pangan dan pertanian berfokus pada hilirisasi riset dari hulu hingga hilir, penerapan smart farming berbasis kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT), mitigasi perubahan iklim, serta penguatan kemandirian pangan nasional.
“Riset tidak boleh berhenti di laboratorium. Hasil riset harus mampu menjawab kebutuhan industri sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Puji.
Menurutnya, fokus tersebut dijalankan melalui ORPP BRIN yang membawahi tujuh pusat riset, yakni Pusat Riset Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, Budidaya Air Tawar, Budidaya Air Laut, serta Teknologi dan Proses Pangan.
Dukung Program MBG
Selain memperkuat ketahanan pangan, ORPP BRIN juga mendukung program pencegahan stunting dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengembangan teknologi pengolahan pangan berbasis bahan baku lokal.
Beberapa inovasi yang telah dikembangkan antara lain beras analog sebagai alternatif beras berbahan sumber karbohidrat lokal, daging analog berbasis protein nabati, serta produk fermentasi tempe non-kedelai yang memiliki kandungan protein tinggi.
Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan (ORPP) BRIN, Puji Lestari, Ph.D, (kiri) bersama moderator Ketua Komisi Pangan dan Pertanian CTIS, Prof. Tien R. Muchtadi. (dok CTIS)
Di sektor pangan laut, BRIN juga mengembangkan berbagai inovasi, seperti nori berbahan rumput laut lokal, pewarna makanan alami berwarna biru dari spirulina, hingga pemanfaatan mikroalga dan makroalga sebagai sumber protein masa depan.
Hasilkan 12 Varietas Unggul Baru
Puji mengungkapkan ORPP BRIN juga telah menghasilkan 12 Varietas Unggul Baru (VUB) tanaman perkebunan yang telah disetujui untuk dilepas oleh Tim Penilaian Varietas (TPV).
Varietas tersebut meliputi tiga varietas kelapa, dua varietas kakao, lima varietas tembakau unggul asal Lombok Barat, serta dua varietas sagu unggul.
Selain itu, BRIN juga berhasil mengembangkan tomat partenokarpik serta cabai yang tahan terhadap serangan kutu daun (Aphis gossypii), salah satu hama utama penyebab penurunan produktivitas sekaligus penyebar berbagai virus tanaman.
Lima varietas tembakau unggul Lombok Barat hasil riset inovasi ORPP BRIN yaitu Eskot, Layur Besar Gerung, Beboro Labuapi, Kasturi Kediri, dan Layur Kediri. (dok BRIN)
Jawab Tantangan Perubahan Iklim
Puji mengatakan sektor pertanian kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari penyusutan lahan produktif, degradasi tanah, keterbatasan sumber daya air, hingga dampak perubahan iklim yang meningkatkan ancaman hama dan penyakit tanaman.
Karena itu, pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap suhu tinggi maupun serangan organisme pengganggu tanaman menjadi salah satu prioritas riset BRIN.
“Melalui inovasi pemuliaan tanaman, kami berharap dapat menghasilkan benih unggul yang adaptif terhadap perubahan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.
Peta Jalan Ketahanan Pangan 2026–2045
Dalam kesempatan tersebut, Puji juga memaparkan Peta Jalan Ketahanan Pangan 2026–2045 yang mencakup enam bidang strategis, yakni:
Inovasi teknologi produksi pangan berbasis karbohidrat dan protein;
Kemandirian pangan nasional;
Inovasi teknologi hilirisasi produksi;
Kedaulatan benih dan bibit nasional;
Smart Farming Pertanian 4.0;
Kebijakan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani.
Menurut Puji, produksi pangan nasional harus terus ditingkatkan di tengah semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Di sisi lain, Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah komoditas pangan sehingga ketahanan pangan nasional masih rentan.
“Digitalisasi dan inovasi pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mempercepat hilirisasi hasil riset agar memberi dampak nyata bagi industri dan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pangan dan Pertanian CTIS, Prof. Tien R. Muchtadi, menegaskan hilirisasi riset pangan dan pertanian harus menjadi prioritas nasional.
Menurutnya, Indonesia akan terus mengalami kerugian apabila ketergantungan terhadap impor pangan tidak segera dikurangi melalui penguatan inovasi dan pemanfaatan hasil riset dalam negeri.
Kehadiran Kereta Cepat Whoosh dinilai telah membawa perubahan besar bagi sistem transportasi nasional melalui peningkatan mobilitas, efisiensi perjalanan, dan pengurangan emisi karbon.
Namun, di balik berbagai capaian tersebut, sejumlah persoalan strategis masih menjadi perhatian, mulai dari transfer teknologi kepada insinyur Indonesia, aksesibilitas menuju stasiun, hingga integrasi jaringan kereta cepat dengan kawasan perkotaan.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bertajuk “Asset Management of Infrastructure: Indonesia High Speed Railway (Whoosh)”, yang digelar pada Rabu (29/7/2026).
Diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bertajuk “Asset Management of Infrastructure: Indonesia High Speed Railway (Whoosh)”, digelar Rabu (29/7/2026) dengan narasumber Ir. Devin Pranata, ST., MPD., IPM, Ketua Subsektor Railways Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sekaligus Direktur Bisnis dan Operasional PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) (nomor 2 dari kanan). (dok CTIS)
Narasumber utama adalah Ir. Devin Pranata, ST., MPD., IPM, Ketua Subsektor Railways Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sekaligus Direktur Bisnis dan Operasional PT Jakarta Tourisindo (Perseroda). Devin juga pernah menjabat sebagai General Manager Non-Railway Business PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Diskusi dibuka oleh Ketua CTIS Wendy Aritenang dan dimoderatori Ketua Komisi Infrastruktur CTIS Bambang Goeritno.
Mendorong Transformasi Mobilitas Nasional
Dalam paparannya, Devin menjelaskan bahwa Whoosh telah menjadi salah satu proyek infrastruktur transportasi paling strategis di Indonesia karena mampu mengubah pola mobilitas masyarakat di koridor Jakarta-Bandung.
Dengan kecepatan operasional hingga 350 kilometer per jam, perjalanan dari Halim menuju Padalarang dapat ditempuh sekitar 30 menit, jauh lebih cepat dibandingkan moda transportasi darat lainnya.
Menurutnya, kehadiran Whoosh tidak hanya memangkas waktu perjalanan, tetapi juga meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi kemacetan, serta mendukung pengembangan kawasan ekonomi baru.
“Whoosh merupakan contoh bagaimana investasi teknologi transportasi mampu memberikan dampak terhadap efisiensi mobilitas sekaligus meningkatkan daya saing wilayah,” ujar Devin.
Saat ini Whoosh mengoperasikan 62 perjalanan menggunakan rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) di jalur sepanjang 142 kilometer yang menghubungkan Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.
Seluruh stasiun juga dirancang sebagai mobility hub yang terintegrasi dengan kereta feeder, KRL Commuter Line, LRT, bus kota, serta layanan shuttle untuk memperkuat konektivitas antarmoda.
Kereta Cepat Whoosh. (dok KCIC)
Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Selain meningkatkan mobilitas, Whoosh dinilai telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Menurut Devin, lebih dari101 merek, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kini beroperasi di kawasan stasiun Whoosh. Kehadiran aktivitas komersial tersebut mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru sekaligus memperluas peluang usaha di sekitar simpul transportasi.
Dari sisi lingkungan, Whoosh mengklaim menghasilkan sekitar 6,9 gram CO₂ per penumpang per kilometer, atau mampu menurunkan emisi karbon hingga 54 persen dibandingkan penggunaan kendaraan pribadi.
“Teknologi kereta cepat menjadi bagian dari upaya Indonesia menuju sistem transportasi yang lebih rendah emisi dan berkelanjutan,” katanya.
Sejak beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, Whoosh telah melayani lebih dari 16,5 juta penumpang, termasuk 691.713 wisatawan mancanegara dari Malaysia, Singapura, China, Jepang, dan Korea Selatan.
Ir. Devin Pranata, ST., MPD., IPM, Ketua Subsektor Railways Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sekaligus Direktur Bisnis dan Operasional PT Jakarta Tourisindo (Perseroda). (dok CTIS)
Transfer Teknologi Dinilai Belum Optimal
Meski manfaat ekonomi dan sosial mulai terlihat, peserta diskusi menilai aspek penguasaan teknologi nasional masih perlu diperkuat.
Idwan Suhardi menyoroti belum optimalnya proses transfer teknologi dari proyek kereta cepat kepada para insinyur Indonesia.
“Kami sebagai perekayasa tentu ingin memperoleh kesempatan memahami teknologi secara lebih mendalam. Transfer teknologi merupakan investasi jangka panjang agar Indonesia mampu mengembangkan sistem kereta cepat secara mandiri di masa depan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Devin berharap proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya nantinya dapat melibatkan lebih banyak tenaga ahli Indonesia yang telah memiliki pengalaman dalam pembangunan maupun pengoperasian Whoosh.
Integrasi dengan Kota masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Sorotan lain disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM periode 2020-2023, Ridwan Djamaluddin, yang menilai lokasi stasiun akhir di Padalarang belum sepenuhnya terintegrasi dengan pusat Kota Bandung sehingga masih membutuhkan perpindahan moda transportasi dan tidak efisien dari segi biaya.
Devin menjelaskan bahwa Padalarang dipilih setelah perubahan rencana dari Walini dan sekaligus menjadi bagian dari pengembangan kawasan Kota Baru Parahyangan.
Sementara itu, Ketua CTIS Wendy Aritenang menilai pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa sistem kereta cepat idealnya mampu terhubung langsung dengan kawasan perkotaan tanpa mengurangi efisiensi perjalanan.
“Di banyak negara, kereta cepat dapat memasuki wilayah perkotaan dengan kecepatan yang disesuaikan tanpa harus memindahkan penumpang ke jalur lain. Hal ini menjadi salah satu pelajaran penting untuk pengembangan jaringan kereta cepat Indonesia ke depan,” ujarnya.
Diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bertajuk “Asset Management of Infrastructure: Indonesia High Speed Railway (Whoosh)”, yang digelar, Rabu (29/7/2026). (dok CTIS)
Mengandalkan Teknologi High-Speed Rail Modern
Secara teknologi, Whoosh mengadopsi sistem High-Speed Rail (HSR) berbasis platform CR400AF Fuxing yang dikembangkan di China dan telah disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia.
Rangkaian kereta menggunakan teknologi Electric Multiple Unit (EMU), sehingga motor penggerak tersebar di beberapa gerbong untuk menghasilkan akselerasi yang lebih baik, efisiensi energi yang tinggi, serta stabilitas pada kecepatan tinggi.
Pada aspek keselamatan, Whoosh menerapkan sistem persinyalan digital China Train Control System Level 3 (CTCS-3) yang dipadukan dengan Automatic Train Protection (ATP). Kedua teknologi tersebut memungkinkan pengawasan perjalanan secara real time, pengaturan kecepatan otomatis, serta pengereman darurat apabila terdeteksi kondisi yang berpotensi membahayakan.
Seluruh operasional kereta dipantau melalui Operation Control Center (OCC) yang mengendalikan pergerakan kereta, sistem kelistrikan, persinyalan, hingga kondisi operasional secara menyeluruh.
Diskusi CTIS menyimpulkan bahwa Whoosh tidak hanya harus dipandang sebagai proyek transportasi, tetapi juga sebagai laboratorium pembelajaran teknologi bagi Indonesia.
Selain memberikan manfaat nyata bagi mobilitas, ekonomi, dan lingkungan, proyek ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas nasional dalam penguasaan teknologi perkeretaapian berkecepatan tinggi.
Pengembangan jaringan kereta cepat di masa depan tidak hanya menghasilkan infrastruktur modern, tetapi juga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kemandirian teknologi nasional.
Pengembangan teknologi mobilitas udara masa depan tidak selalu harus dilakukan melalui sistem yang kompleks.
Hal itu menjadi pembahasan diskusi CTIS, Rabu (22/7/2026) dengan menghadirkan narasumber Daniel Y. Spring, Founder dan CEO Alphacapter Switzerland dengan mengangkat tema Next‑Gen Rotary Power for Indonesia’s Sovereign Defence. Dengan pengantar Wendy Aritenang selaku Ketua CTIS dan Alex Ludi, Head of policy and technology Pusat Studi Air Power Indonesia sebagai moderator.
Diskusi CTIS, Rabu (22/7/2026) dengan menghadirkan narasumber Daniel Y. Spring, Founder dan CEO Alphacapter Switzerland dengan mengangkat tema Next‑Gen Rotary Power for Indonesia’s Sovereign Defence. (dok CTIS)
Pendekatan berbeda ditawarkan Daniel Y. Spring, Founder and CEO Alphacopter, Switzerland, melalui ALPHA-COPTER, sebuah konsep gyrocopter generasi baru yang mengedepankan kesederhanaan, keselamatan, efisiensi, dan teknologi modern.
Spring memperkenalkan ALPHA-COPTER sebagai advanced gyrocopter yang dikembangkan dengan teknologi baru dan rekayasa cerdas. Konsep tersebut mengusung prinsip KISS (Keep It Simple & Safe), yakni menjaga teknologi tetap sederhana sekaligus mengutamakan aspek keselamatan.
Menurut Spring, pendekatan tersebut menjadi penting di tengah perkembangan pesat teknologi electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL).
“Kendaraan eVTOL saat ini banyak dikembangkan sebagai solusi mobilitas udara perkotaan masa depan, tetapi teknologi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kompleksitas sistem, kebutuhan energi, teknologi baterai, biaya pengembangan, hingga regulasi dan sertifikasi,” kata Spring.
ALPHA-COPTER mencoba menawarkan pendekatan berbeda dengan mengembangkan kembali konsep gyrocopter menggunakan teknologi modern.
Salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah penggunaan rotor berukuran besar. Dalam presentasinya, Spring menjelaskan bahwa rotor berukuran besar memiliki efisiensi daya angkat yang lebih baik dibandingkan penggunaan banyak rotor berukuran kecil.
Konsep tersebut berbeda dengan sejumlah desain eVTOL yang menggunakan banyak motor dan baling-baling kecil untuk menghasilkan gaya angkat dan melakukan penerbangan.
“Gyrocopter sangat efisien. Rotor yang lebih besar memberikan rasio daya angkat terhadap tenaga yang lebih baik,” demikian kata Spring.
Menurutnya ALPHA-COPTER berusaha menggabungkan efisiensi rotor besar dengan sistem penerbangan yang lebih sederhana.
Mengurangi Sistem yang Kompleks
Kesederhanaan menjadi salah satu prinsip utama dalam desain ALPHA-COPTER.
Dalam presentasinya, Spring menjelaskan bahwa ALPHA-COPTER dirancang tanpa sejumlah sistem kompleks yang terdapat pada helikopter konvensional.
Konsep tersebut antara lain tidak menggunakan tail rotor, tidak membutuhkan sistem cyclic pitch, serta mengurangi ketergantungan pada sistem kontrol rotor hidraulis.
Penyederhanaan desain tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah komponen, mempermudah pemeliharaan, serta menekan biaya operasional dan pengembangan.
Pendekatan ini juga ditujukan untuk mengurangi kompleksitas yang selama ini menjadi tantangan dalam pengembangan kendaraan udara generasi baru.
“Keep It Simple & Safe” menjadi filosofi yang ingin diterapkan ALPHA-COPTER, dengan harapan teknologi yang lebih sederhana dapat memberikan tingkat keselamatan dan keandalan yang lebih baik.
Daniel Y. Spring, Founder dan CEO Alphacapter Switzerland didampingi moderator Alex Ludi, Head of policy and technology Pusat Studi Air Power Indonesia. (Dok CTIS)
Bukan eVTOL Konvensional
Meski menggunakan motor listrik, ALPHA-COPTER tidak sepenuhnya dikategorikan sebagai eVTOL konvensional.
Spring menjelaskan bahwa ALPHA-COPTER memiliki elemen elektrifikasi karena menggunakan motor listrik. Namun, teknologi yang dikembangkan berbeda dari konsep eVTOL yang mengandalkan banyak rotor listrik untuk melakukan lepas landas dan pendaratan secara vertikal.
ALPHA-COPTER mengembangkan pendekatan teknologi hybrid yang diklaim dapat menghindari sejumlah persoalan kompleks dan mahal dalam pengembangan eVTOL.
Dengan pendekatan tersebut, ALPHA-COPTER diposisikan sebagai alternatif untuk menuju mobilitas udara masa depan, dengan memanfaatkan teknologi gyrocopter yang sudah dikenal dan mengintegrasikannya dengan teknologi propulsi modern.
Klaim Efisiensi Biaya R&D
Salah satu klaim yang disampaikan Spring dalam presentasinya adalah tingginya tingkat kesiapan teknologi atau Technology Readiness Level (TRL) ALPHA-COPTER.
Spring menyebut tingkat kesiapan teknologi tersebut dapat menjadi keunggulan dalam proses pengembangan dan komersialisasi.
Ia juga menyampaikan bahwa pendekatan ALPHA-COPTER berpotensi menekan biaya penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) hingga 97 persen untuk business case yang serupa dibandingkan pengembangan teknologi eVTOL dengan kompleksitas yang lebih tinggi.
Selain itu, perusahaan tersebut diklaim memiliki peluang untuk dapat dioperasikan berdasarkan regulasi penerbangan yang berlaku saat ini.
Klaim tersebut menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena regulasi dan sertifikasi merupakan tantangan penting dalam pengembangan kendaraan udara generasi baru.
dok Alpha-Copter
Teknologi Masa Depan Tidak Harus Rumit
Konsep yang ditawarkan ALPHA-COPTER menunjukkan adanya pendekatan berbeda dalam pengembangan mobilitas udara.
Jika sebagian pengembang berfokus pada pengembangan eVTOL dengan sistem elektrifikasi penuh dan teknologi yang semakin kompleks, ALPHA-COPTER justru mencoba menggabungkan teknologi yang telah terbukti dengan inovasi baru.
Pendekatan tersebut berangkat dari gagasan bahwa teknologi mobilitas udara masa depan tidak hanya ditentukan oleh tingkat kecanggihan, tetapi juga oleh kemampuan teknologi tersebut untuk memenuhi aspek keselamatan, efisiensi, biaya, kemudahan pengoperasian, serta kesesuaian dengan regulasi.
Melalui ALPHA-COPTER, Daniel Y. Spring menawarkan sebuah perspektif bahwa inovasi tidak selalu berarti menambah kompleksitas. Sebaliknya, inovasi dapat dilakukan dengan menyederhanakan teknologi yang ada, meningkatkan efisiensi, dan mengintegrasikannya dengan teknologi baru secara cerdas.
Konsep ini membuka ruang diskusi mengenai pilihan teknologi transportasi udara masa depan, khususnya bagi negara-negara yang membutuhkan solusi mobilitas udara yang lebih efisien, aman, terjangkau, dan realistis untuk diterapkan.
Tragedi kereta api di Bekasi Tinur pada April 2026 bukan sekadar kecelakaan lalu lintas, melainkan cerminan bahwa sistem keselamatan perkeretaapian Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi, regulasi, dan tata kelola kelembagaan.
Di era transformasi digital, keselamatan transportasi tidak lagi cukup mengandalkan palang pintu dan kepatuhan pengguna jalan, tetapi memerlukan sistem yang cerdas, terhubung, dan mampu mendeteksi risiko secara real time.
Kereta api melintas di perlintasan sebidang.
Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa satu gangguan kecil pada sistem transportasi dapat memicu efek domino yang berujung pada bencana besar. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keselamatan perlintasan kereta api tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan pengguna jalan, tetapi memerlukan sistem keselamatan yang terintegrasi.
Perlintasan Sebidang Masih Menjadi Titik Rawan
Kecelakaan kendaraan yang mogok atau menerobos perlintasan kereta sebenarnya bukan fenomena baru. Berbagai insiden serupa telah berulang kali terjadi di sejumlah daerah.
Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia (KAI), Indonesia memiliki sekitar 3.703 perlintasan sebidang. Sebagian telah dilengkapi palang pintu dan petugas, sementara ratusan lainnya masih belum dijaga.
Namun, keberadaan palang pintu bukanlah jaminan mutlak keselamatan. Perlintasan yang dijaga maupun tidak dijaga tetap memiliki tingkat risiko tinggi apabila tidak didukung oleh desain infrastruktur yang memadai, sistem informasi yang andal, sumber daya manusia yang kompeten, serta penegakan hukum yang konsisten.
Regulasi Sudah Lengkap, Implementasi Belum Optimal
Secara regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menegaskan bahwa pembangunan prasarana, sarana, serta penyelenggaraan perkeretaapian menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal tersebut mencakup pembangunan jalur rel, stasiun, depo, hingga perlintasan kereta, baik sebidang maupun tidak sebidang.
Pada Pasal 124 ditegaskan bahwa setiap pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api ketika melintasi perlintasan sebidang.
Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan setiap pengguna jalan berhenti ketika sinyal berbunyi atau palang pintu mulai ditutup. Pelanggaran terhadap ketentuan ini juga memiliki konsekuensi pidana.
Selain itu, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian (SKP) dan Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP).
Kedua regulasi tersebut dirancang untuk memastikan seluruh aspek keselamatan berjalan secara sistematis, terencana, dan terintegrasi.Masalahnya, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal.
Keselamatan Tidak Hanya Ditentukan oleh Palang Pintu
Perlintasan sebidang pada dasarnya merupakan solusi infrastruktur yang paling ekonomis dibandingkan pembangunan flyover maupun underpass.
Teknologi panel perlintasan berbasis karet alam buatan Pusat Riset Komposit dan Biomaterial, Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (Dok BRIN)
Dengan jumlah perlintasan yang mencapai ribuan serta keterbatasan anggaran pemerintah, pembangunan perlintasan tidak sebidang tentu tidak dapat dilakukan secara serentak.
Karena itu, perlintasan sebidang tetap akan menjadi bagian penting dari sistem transportasi nasional dalam waktu yang cukup lama.Konsekuensinya, standar keselamatan harus diterapkan secara ketat.
Pendekatan keselamatan tidak boleh hanya berhenti pada pemasangan palang pintu, tetapi juga mencakup desain geometrik jalan, sistem peringatan dini berbasis teknologi, kamera pemantau, sensor kendaraan, integrasi informasi perjalanan kereta secara real time, hingga kompetensi petugas yang mengoperasikan perlintasan. Itulah konsep smart railway.
Konsep ini merupakan merupakan transformasi sistem perkeretaapian yang mengintegrasikan infrastruktur fisik dengan teknologi digital, seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), sensor pintar, komunikasi data real time, dan analisis big data.
Tujuannya bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membangun sistem keselamatan yang mampu mendeteksi risiko sebelum berubah menjadi kecelakaan.
Dengan teknologi tersebut, kendaraan yang berhenti terlalu lama di atas rel dapat dideteksi lebih cepat sehingga informasi dapat diteruskan kepada masinis maupun pusat kendali perjalanan kereta dalam hitungan detik.
Penerapan teknologi tersebut tentu tidak dapat berdiri sendiri. Keberhasilannya ditentukan oleh interoperabilitas antarsistem, kualitas data, standar keamanan siber, kesiapan sumber daya manusia, serta tata kelola kelembagaan yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan bekerja dalam satu ekosistem keselamatan.
Perlintasan sebidang di jalur kereta api rawan kecelakaan. (dok PT KAI)
Kerancuan Kewenangan Masih Menjadi Persoalan
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Jalur rel dan operasional perkeretaapian merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Namun kawasan di sekitar stasiun dan perlintasan merupakan bagian dari wilayah yang dikelola pemerintah daerah.
Dalam praktiknya, sering muncul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan perlintasan, penyediaan petugas, pengaturan lalu lintas sekitar rel, hingga pembiayaan operasional di lapangan.
Kerancuan tersebut dapat menghambat koordinasi ketika terjadi kondisi darurat maupun dalam upaya peningkatan keselamatan secara berkelanjutan.
Padahal setiap stasiun merupakan simpul transportasi strategis yang memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Di negara maju seperti Jepang, kawasan stasiun dikembangkan melalui konsep Transit Oriented Development (TOD), yaitu pengembangan kawasan berbasis transportasi publik yang terintegrasi dengan aktivitas ekonomi, permukiman, dan layanan publik.
Jepang telah mengintegrasikan sensor, kamera beresolusi tinggi, pusat kendali digital, serta sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan pada banyak perlintasan sebidang. Ketika terdapat hambatan di atas rel, informasi dikirim secara otomatis kepada pusat kendali dan masinis sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan.
Dengan demikian, stasiun tidak lagi dipandang sekadar tempat naik dan turun penumpang, tetapi menjadi simpul mobilitas, pusat aktivitas ekonomi, sekaligus laboratorium penerapan teknologi perkotaan (urban mobility innovation).
Pengembangan TOD umumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah karena berada di luar prasarana utama perkeretaapian.
Artinya, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi syarat mutlak agar pengembangan kawasan tidak mengorbankan aspek keselamatan.
Perlu Reformasi Tata Kelola Keselamatan
Belajar dari tragedi Bekasi Timur, evaluasi tidak cukup hanya berhenti pada penyebab langsung kecelakaan.Yang lebih penting adalah melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh.
Pertama, pemerintah perlu menyempurnakan implementasi Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2018 agar pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi lebih jelas, terutama terkait pengelolaan perlintasan, kelembagaan, pembiayaan, serta sumber daya manusia.
Kedua, pemerintah daerah perlu diberi ruang yang lebih besar dalam pengelolaan kawasan sekitar jalur rel karena mereka memahami karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.
Ketiga, pemanfaatan teknologi keselamatan berbasis digital harus menjadi prioritas nasional, sehingga sistem keselamatan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada faktor manusia.
Keempat, PT KAI sebagai operator perkeretaapian dapat membangun pola kemitraan yang lebih erat dengan pemerintah daerah, baik dalam pengembangan kawasan stasiun maupun peningkatan keselamatan di sepanjang jalur rel.
Keselamatan Adalah Investasi
Setiap kecelakaan seyogianya menjadi sumber data untuk membangun sistem pembelajaran nasional (national safety learning system), sehingga kebijakan keselamatan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis bukti (evidence-based policy).
Transformasi perkeretaapian Indonesia tidak cukup diukur dari bertambahnya jalur rel atau hadirnya kereta berkecepatan tinggi. Yang lebih penting adalah kemampuan membangun ekosistem Smart Railway yang mengintegrasikan teknologi digital, tata kelola kelembagaan, regulasi adaptif, dan kolaborasi lintas sektor.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, industri, perguruan tinggi, dan lembaga riset akan menentukan keberhasilan transformasi tersebut. Tragedi Bekasi Timur seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat lahirnya sistem perkeretaapian yang lebih cerdas, lebih tangguh, dan lebih berorientasi pada keselamatan masyarakat.***
Tulisan opini ini ditulis oleh:
Dr. Bambang S. Pujantiyo, B.Eng., M.Eng, Komite Transportasi CTIS
Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan struktural mendasar dalam pembangunan ekonomi, yakni kegagalan pasar di sektor pengetahuan. Kondisi ini tercermin dari rendahnya investasi pada pendidikan berkualitas, penelitian dan pengembangan (R&D), serta inovasi.
Isu tersebut menjadi sorotan dalam diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) yang digelar pada Rabu (15/7/2026) dengan tema Kegagalan Pasar di Sektor Pengetahuan. Diskusi menghadirkan anggota CTIS sekaligus staf khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas era Menteri Suharso Manoarfa, Chairil Abdini, Ph.D., sebagai narasumber utama.
Acara dipandu oleh moderator Bambang Goeritno dengan pengantar dari Soekotjo Soeparto yang juga merupakan pengurus CTIS.
“Fenomena ini tercermin dari rendahnya investasi dalam pendidikan berkualitas, penelitian dan pengembangan, serta inovasi,” kata Chairil dalam paparannya.
Diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) yang digelar pada Rabu (15/7/2026) dengan tema Kegagalan Pasar di Sektor Pengetahuan. Diskusi menghadirkan anggota CTIS sekaligus mantan staf khusus Menteri Bappenas, Chairil Abdini, Ph.D., (nomor 2 dari kanan) sebagai narasumber utama. (dok CTIS)
Menurut dia, sejumlah indikator menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) juga masih rendah, sementara kapasitas inovasi nasional belum mampu mendorong transformasi ekonomi secara berkelanjutan.
Dalam kondisi tersebut, mekanisme pasar dinilai belum cukup kuat untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal ke sektor pengetahuan sehingga muncul kesenjangan antara potensi dan realisasi pembangunan berbasis pengetahuan.
Sekjen Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) itu menjelaskan kegagalan pasar di sektor pengetahuan memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional. Pendidikan belum mampu menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, sementara sektor industri kesulitan naik kelas menuju aktivitas bernilai tambah tinggi.
Akibatnya, ekonomi Indonesia masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam.
“Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, Indonesia berisiko terjebak dalam pola pertumbuhan yang tidak berkelanjutan dan kehilangan momentum menuju ekonomi maju berbasis inovasi,” ujarnya.
Chairil Abdini, Ph.D., sebagai narasumber utama (kanan). Dan dipandu oleh moderator Bambang Goeritno (tengah) dengan pengantar dari Soekotjo Soeparto yang juga merupakan pengurus CTIS. (dok CTIS
Ia menambahkan, akar persoalan tersebut terletak pada karakteristik pengetahuan sebagai barang publik (public goods). Pengetahuan menghasilkan manfaat luas bagi masyarakat, tetapi tidak seluruh manfaat tersebut dapat dinikmati secara langsung oleh individu atau perusahaan yang berinvestasi di dalamnya.
Kondisi tersebut membuat insentif untuk berinvestasi pada pendidikan, riset, dan inovasi menjadi lebih rendah dibanding kebutuhan yang sebenarnya.
Di Indonesia, persoalan tersebut diperparah oleh lemahnya mekanisme yang mampu menginternalisasi manfaat sosial ke dalam sistem insentif ekonomi. Selain itu, individu maupun pelaku usaha sering kali tidak memiliki informasi memadai mengenai manfaat jangka panjang investasi pada pendidikan STEM maupun teknologi baru.
“Hal ini menyebabkan keputusan investasi yang suboptimal, baik di tingkat rumah tangga maupun sektor swasta,” kata Chairil.
Dampak kegagalan pasar tersebut terlihat nyata pada sistem pendidikan nasional. Lulusan yang dihasilkan belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan industri, terutama pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika.
Di sektor industri, kondisi tersebut tercermin dari rendahnya tingkat inovasi dan adopsi teknologi. Industri nasional masih didominasi aktivitas bernilai tambah rendah dan bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.
Secara makroekonomi, dampak kumulatifnya adalah rendahnya produktivitas dan terbatasnya daya saing Indonesia di tingkat global. Pertumbuhan ekonomi masih lebih banyak ditopang oleh akumulasi faktor produksi tradisional seperti tenaga kerja dan modal dibanding peningkatan efisiensi dan inovasi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Chairil menilai pemerintah perlu mengambil peran yang lebih aktif melalui kebijakan yang terarah dan terintegrasi.
“Pemerintah perlu memainkan peran aktif dalam memperbaiki insentif ekonomi agar investasi dalam pendidikan, penelitian, dan inovasi menjadi lebih menarik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah meningkatkan belanja penelitian dan pengembangan secara signifikan serta menciptakan insentif fiskal yang mendorong sektor swasta berinvestasi pada inovasi.
Selain itu, reformasi pendidikan juga harus menjadi prioritas utama melalui penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri masa depan, terutama penguatan kompetensi STEM dan keterampilan abad ke-21.
Diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) yang digelar pada Rabu (15/7/2026) dengan tema Kegagalan Pasar di Sektor Pengetahuan. (dok CTIS)
Di sisi kelembagaan, perbaikan regulasi dan penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam berinvestasi pada inovasi.
Pemerintah juga didorong mengurangi hambatan masuk pasar (barrier to entry) dan meningkatkan tingkat persaingan agar perusahaan terdorong untuk terus berinovasi.
“Pembangunan ekonomi masa depan tidak dapat lagi bertumpu pada sumber daya alam semata. Keberhasilan Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuannya mengelola, memproduksi, dan memanfaatkan pengetahuan sebagai sumber utama pertumbuhan,” kata Chairil.
Paparan tersebut mendapat tanggapan dari pakar penerbangan dan energi sekaligus guru besar bidang Aeronautical Engineering, Anton Adibroto. Ia menyoroti masih lemahnya penguasaan STEM di kalangan mahasiswa teknik penerbangan.
“Saat ini mahasiswa yang kuliah di bidang teknik penerbangan masih belum kuat di bidang STEM. Menghitung angka-angka matematika masih dibantu dengan kalkulator,” ujarnya sambil tertawa.
Sementara itu, mantan Duta Besar RI untuk Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Susanto Sutoyo, menilai tingginya angka putus sekolah di Indonesia turut memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan memperburuk kegagalan pasar di sektor pengetahuan.
Pandangan serupa disampaikan Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Dr. Ali. Menurutnya, pelaku UMKM harus mampu naik kelas dengan terus mengembangkan inovasi produk agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
