Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan struktural mendasar dalam pembangunan ekonomi, yakni kegagalan pasar di sektor pengetahuan. Kondisi ini tercermin dari rendahnya investasi pada pendidikan berkualitas, penelitian dan pengembangan (R&D), serta inovasi.
Isu tersebut menjadi sorotan dalam diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) yang digelar pada Rabu (15/7/2026) dengan tema Kegagalan Pasar di Sektor Pengetahuan. Diskusi menghadirkan anggota CTIS sekaligus staf khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas era Menteri Suharso Manoarfa, Chairil Abdini, Ph.D., sebagai narasumber utama.
Acara dipandu oleh moderator Bambang Goeritno dengan pengantar dari Soekotjo Soeparto yang juga merupakan pengurus CTIS.
“Fenomena ini tercermin dari rendahnya investasi dalam pendidikan berkualitas, penelitian dan pengembangan, serta inovasi,” kata Chairil dalam paparannya.
Menurut dia, sejumlah indikator menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) juga masih rendah, sementara kapasitas inovasi nasional belum mampu mendorong transformasi ekonomi secara berkelanjutan.
Dalam kondisi tersebut, mekanisme pasar dinilai belum cukup kuat untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal ke sektor pengetahuan sehingga muncul kesenjangan antara potensi dan realisasi pembangunan berbasis pengetahuan.
Sekjen Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) itu menjelaskan kegagalan pasar di sektor pengetahuan memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional. Pendidikan belum mampu menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, sementara sektor industri kesulitan naik kelas menuju aktivitas bernilai tambah tinggi.
Akibatnya, ekonomi Indonesia masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam.
“Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, Indonesia berisiko terjebak dalam pola pertumbuhan yang tidak berkelanjutan dan kehilangan momentum menuju ekonomi maju berbasis inovasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, akar persoalan tersebut terletak pada karakteristik pengetahuan sebagai barang publik (public goods). Pengetahuan menghasilkan manfaat luas bagi masyarakat, tetapi tidak seluruh manfaat tersebut dapat dinikmati secara langsung oleh individu atau perusahaan yang berinvestasi di dalamnya.
Kondisi tersebut membuat insentif untuk berinvestasi pada pendidikan, riset, dan inovasi menjadi lebih rendah dibanding kebutuhan yang sebenarnya.
Di Indonesia, persoalan tersebut diperparah oleh lemahnya mekanisme yang mampu menginternalisasi manfaat sosial ke dalam sistem insentif ekonomi. Selain itu, individu maupun pelaku usaha sering kali tidak memiliki informasi memadai mengenai manfaat jangka panjang investasi pada pendidikan STEM maupun teknologi baru.
“Hal ini menyebabkan keputusan investasi yang suboptimal, baik di tingkat rumah tangga maupun sektor swasta,” kata Chairil.
Dampak kegagalan pasar tersebut terlihat nyata pada sistem pendidikan nasional. Lulusan yang dihasilkan belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan industri, terutama pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika.
Di sektor industri, kondisi tersebut tercermin dari rendahnya tingkat inovasi dan adopsi teknologi. Industri nasional masih didominasi aktivitas bernilai tambah rendah dan bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.
Secara makroekonomi, dampak kumulatifnya adalah rendahnya produktivitas dan terbatasnya daya saing Indonesia di tingkat global. Pertumbuhan ekonomi masih lebih banyak ditopang oleh akumulasi faktor produksi tradisional seperti tenaga kerja dan modal dibanding peningkatan efisiensi dan inovasi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Chairil menilai pemerintah perlu mengambil peran yang lebih aktif melalui kebijakan yang terarah dan terintegrasi.
“Pemerintah perlu memainkan peran aktif dalam memperbaiki insentif ekonomi agar investasi dalam pendidikan, penelitian, dan inovasi menjadi lebih menarik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah meningkatkan belanja penelitian dan pengembangan secara signifikan serta menciptakan insentif fiskal yang mendorong sektor swasta berinvestasi pada inovasi.
Selain itu, reformasi pendidikan juga harus menjadi prioritas utama melalui penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri masa depan, terutama penguatan kompetensi STEM dan keterampilan abad ke-21.
Di sisi kelembagaan, perbaikan regulasi dan penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam berinvestasi pada inovasi.
Pemerintah juga didorong mengurangi hambatan masuk pasar (barrier to entry) dan meningkatkan tingkat persaingan agar perusahaan terdorong untuk terus berinovasi.
“Pembangunan ekonomi masa depan tidak dapat lagi bertumpu pada sumber daya alam semata. Keberhasilan Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuannya mengelola, memproduksi, dan memanfaatkan pengetahuan sebagai sumber utama pertumbuhan,” kata Chairil.
Paparan tersebut mendapat tanggapan dari pakar penerbangan dan energi sekaligus guru besar bidang Aeronautical Engineering, Anton Adibroto. Ia menyoroti masih lemahnya penguasaan STEM di kalangan mahasiswa teknik penerbangan.
“Saat ini mahasiswa yang kuliah di bidang teknik penerbangan masih belum kuat di bidang STEM. Menghitung angka-angka matematika masih dibantu dengan kalkulator,” ujarnya sambil tertawa.
Sementara itu, mantan Duta Besar RI untuk Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Susanto Sutoyo, menilai tingginya angka putus sekolah di Indonesia turut memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan memperburuk kegagalan pasar di sektor pengetahuan.
Pandangan serupa disampaikan Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Dr. Ali. Menurutnya, pelaku UMKM harus mampu naik kelas dengan terus mengembangkan inovasi produk agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
