Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

Aplikasi Jejaku Menghitung Jejak Karbon Transportasi Berbasis Data Indonesia

Kenaikan suhu permukaan bumi yang memicu perubahan iklim mendorong berbagai upaya mitigasi, salah satunya melalui penghitungan jejak karbon. Di Indonesia, kini hadir aplikasi bernama Jejaku yang dirancang khusus untuk menghitung jejak karbon sektor transportasi dengan menggunakan basis data nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Wendy Aritenang, ahli lingkungan transportasi sekaligus Ketua Center for Technology and Innovation Studies (CTIS), dalam diskusi CTIS bertema Pengembangan Indonesia Transport Carbon Calculator Jejaku yang digelar pada Rabu, 29 April 2026.

 Di Indonesia, kini hadir aplikasi bernama Jejaku yang dirancang khusus untuk menghitung jejak karbon sektor transportasi dengan menggunakan basis data nasional.
Wendy Aritenang (tengah), ahli lingkungan transportasi sekaligus Ketua Center for Technology and Innovation Studies (CTIS), dalam diskusi CTIS bertema Pengembangan Indonesia Transport Carbon Calculator Jejaku yang digelar pada Rabu, 29 April 2026. (dok CTIS)

Diskusi tersebut dimoderatori oleh Bambang Goeritno, Ketua Komite Infrastruktur CTIS, dengan pengantar dari Soekotjo Soeparto. Dalam pemaparannya, Wendy menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi Jejaku telah dilakukan selama tiga tahun dan saat ini sudah tersedia untuk diunduh melalui App Store dan Play Store.

Jejaku diinisiasi oleh CTIS, yang di dalamnya ada Wendy Aritenang bersama Bambang Goeritno, Kementerian Perhubungan dan komunitas teknologi informasi sebagai upaya mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan di Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna melacak, menghitung, sekaligus mengimbangi (carbon offsetting) jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, khususnya di sektor transportasi.

“Selama ini, kalkulator karbon yang tersedia umumnya hanya berfokus pada satu moda transportasi, seperti kendaraan bermotor, kereta api, atau pesawat saja. Jejaku hadir sebagai solusi yang mampu menghitung jejak karbon dari berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, bus, taksi, kapal, hingga pesawat,” jelasnya.

Khusus untuk sektor penerbangan, Jejaku mengadopsi data dari organisasi penerbangan internasional, sementara untuk moda transportasi lainnya menggunakan data yang dikembangkan di dalam negeri. Hal ini menjadi keunggulan utama Jejaku dibandingkan platform serupa dari luar negeri.

Jejaku yang dirancang khusus untuk menghitung jejak karbon sektor transportasi dengan menggunakan basis data nasional.
Aplikasi Jejaku menyediakan fitur kalkulator emisi yang memungkinkan pengguna menghitung jumlah karbon dari setiap perjalanan. (dok CTIS)

Aplikasi ini menyediakan fitur kalkulator emisi yang memungkinkan pengguna menghitung jumlah karbon dari setiap perjalanan. Selain itu, pengguna juga dapat mengimbangi emisi yang dihasilkan melalui program carbon offsetting, seperti kontribusi pada penanaman pohon di Indonesia.

Wendy menegaskan bahwa penggunaan data lokal menjadi aspek penting dalam pengembangan Jejaku. Pasalnya, karakteristik transportasi di Indonesia berbeda dengan negara lain, baik dari jenis kendaraan, pola penggunaan, maupun tingkat emisi yang dihasilkan.

“Platform dari luar negeri umumnya menggunakan data dari Eropa atau Inggris, yang tentu tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi di Indonesia. Jejaku menggunakan data nasional dengan pengembangan oleh talenta dalam negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti aspek kedaulatan data dalam pengelolaan jejak karbon. Menurutnya, jika data dikelola oleh pihak luar, maka potensi manfaat ekonomi dari perdagangan karbon (carbon trading) juga cenderung mengalir ke luar negeri.

Sebaliknya, melalui Jejaku, hasil dari program offset karbon diharapkan dapat disalurkan untuk mendukung program lingkungan hidup di Indonesia.

Jejaku yang dirancang khusus untuk menghitung jejak karbon sektor transportasi dengan menggunakan basis data nasional.
Jejaku yang dirancang khusus untuk menghitung jejak karbon sektor transportasi dengan menggunakan basis data nasional. (dok CTIS)

Selain sebagai alat hitung, Jejaku juga berfungsi sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak emisi karbon dari aktivitas transportasi. Pengguna cukup mengunduh aplikasi, membuat akun, dan memasukkan data perjalanan untuk mengetahui besaran emisi yang dihasilkan.

Dengan pendekatan tersebut, Jejaku diharapkan mampu mendorong partisipasi individu dalam mengurangi emisi karbon serta mendukung terciptanya ekosistem transportasi yang lebih berkelanjutan.

Dalam sesi diskusi, Nadirah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti tantangan dalam standarisasi penghitungan jejak karbon. Ia mencontohkan perbedaan emisi pada transportasi kereta rel listrik (KRL) antara jam sibuk dan non-sibuk yang masih menjadi perdebatan.

Isu tersebut, menurut para peserta diskusi, masih memerlukan kajian lebih lanjut guna menghasilkan metodologi penghitungan yang lebih akurat dan representatif. ***

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

Sistem Transportasi Massal Bisa Atasi Polusi Udara

Presiden Joko Widodo mendorong warga untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke sistem transportasi massal karena lebih cepat dan efisien.

Hal itu dinyatakan Presiden Jokowi usai usai mencoba Kereta Cepat Jakarta – Padalarang, Rabu, 13 September 2023.

“Dengan hadirnya sistem transportasi massal, seperti Kereta Cepat, Light Railway Transportation (LRT), Mass Rapid Transportation (MRT), Kereta Railway Listrik (KRL) dan Bus Trans Jakarta, diharapkan masyarakat mau berpindah dari kendaraan pribadi ke sistem transportasi massal yang lebih cepat dan lebih effisien ini,” kata Presiden Jokowi.

Seruan ini didukung oleh Center for Technology for Innovation Studies (CTIS) yang menilai system transportasi massal juga bisa mengatasi polusi udara.

Dr. Bambang S Pujantiyo dari Komite Transportasi CTIS, menjelaskan bahwa sistem transportasi di Jakarta memunculkan kemacetan yang parah dan menimbulkan 70% polusi udara di Ibukota.

Hal ini disebabkan panjang jalan yang terbatas, hanya sekitar 7.208 Km dengan pertumbuhan panjang jalan kurang dari 1% per tahun dengan beragam hambatan penimbul kemacetan seperti terminal dan halte, persimpangan jalan, tempat parkir, bottleneck dan pola U-Turn.

Jalan-jalan ini dipadati 3,8 juta mobil dan 18,33 juta sepeda motor (data per-17 Agustus 2023).  Idealnya, panjang jalan di Jakarta harus mencapai 12.000 Kilometer.  Ini berarti panjang jalan baru 60% dari target ideal.

Belum lagi, setiap hari Jakarta “diserbu” 850.000-an penduduk Tangerang, 550.000-an penduduk Bekasi dan 600.000-an penduduk Bogor yang mencari nafkah di Jakarta.

“Nampaknya, upaya untuk mengalihkan transportasi penduduk dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sudah sangat mendesak untuk disegerakan, kata Bambang dalam pernyataannya.

konektivitas transportasi publik di Jakarta bisa mengurangi kemacetan

Beberapa waktu lalu CTIS telah melakukan pertemuan untuk mengkaji sistem transportasi massal di Jakarta guna menyusun rekomendasi  yang sesuai untuk diusulkan kepada Pemerintah.

Dalam pertemuan itu terungkap, untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi, jumlah transportasi massal juga harus dihitung dan disediakan secara tepat.  Di Jakarta, MRT diharapkan mampu mengangkut penumpang antara 30.000-60.000 orang per jam, LRT bisa mengangkut 5.000-10.000 orang per jam, sedang Bus Trans Jakarta bisa mengangkut 3.000-5.000 orang per jam.

LRT bisa mengangkut 5.000-10.000 orang per jam. (dok foto : LRT Jabodetabek)

Kajian Bambang memperlihatkan bahwa ternyata interkonektivitas beragam jenis moda transportasi di Jakarta tadi masih lemah dan masih terkendala kewenangan. Misalnya, Jaringan Bus Trans Jakarta dikelola Pemprov. DKI Jakarta, Jalan Tolnya di kelola PT. Jasa Marga, sedang LRT dan MRT di kelola Perusahaan lain, sedang KA Jabodetabek dikelola PT. KAI.

Ini mengakibatkan  konektivitas yang tidak terintegrasi dan berlanjut hingga berdampak sampai pada penyediaan sarana prasarana, penempatan halte bus, penempatan stasiun yang terintegrasi, hingga pada sistem jaringan telekomunkasi yang dikelola oleh beragam perusahaan.

Beberapa rekomendasi yang muncul dari pertemuan CTIS ini, antara lain,  berkaitan dengan kewenangan pada sistem transportasi antar-moda tadi kiranya bisa lebih terintegrasi.

LRT dan KRL di Jakarta sudah mulai menggunakan produksi dalam negeri dengan kandungan lokal (TKDN) yang semakin meningkat.  Ini progress yang menggembirakan.

Nampaknya, industri perkeretaapian di Tanah Air akan bisa lebih dikembangkan, asalkan perencanaan sistem moda transportasi ini dapat menjangkau jangka menengah hingga jangka panjang, sehingga industri perkeretaapian domestik ini bisa tumbuh secara berkelanjutan. ***

sumber : https://forestinsights.id/sistem-transportasi-massal-bisa-atasi-polusi-udara/