Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

Kepala BRIN: CTIS Think Tank Penting bagi Penguatan Riset dan Teknologi Nasional

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyatakan bahwa Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) merupakan lembaga think tank di bidang riset dan teknologi yang memiliki peran strategis sebagai mitra pemikiran bagi BRIN.

Hal tersebut disampaikan Arif Satria saat menerima kunjungan tim CTIS yang dipimpin Ketua Umum CTIS Wendy Aritenang di Kantor BRIN, Rabu (21/1/2026). Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan diskusi strategis terkait penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional.

Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) merupakan lembaga think tank di bidang riset dan teknologi yang memiliki peran strategis sebagai mitra pemikiran bagi BRIN.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria dan Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian saat menerima kunjungan tim CTIS yang dipimpin Ketua Umum CTIS Wendy Aritenang di Kantor BRIN, Rabu (21/1/2026). (Dok CTIS)

Dalam pertemuan itu, berbagai masukan dari CTIS disampaikan sebagai bahan pertimbangan BRIN ke depan. Salah satunya terkait pengembangan pesawat N219, yang merupakan hasil riset nasional dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional Indonesia. Pesawat tersebut dikembangkan melalui kolaborasi BRIN dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Arif Satria mengungkapkan, BRIN bersama PTDI saat ini tengah mengembangkan pesawat N219 berkapasitas 19 penumpang menjadi pesawat amfibi yang mampu mendarat di air, dengan kapasitas 17 penumpang. Pesawat ini diharapkan menjadi solusi konektivitas wilayah terpencil di Indonesia.

Dewan Pengawas CTIS Rahardi Ramelan menyoroti pentingnya keberadaan perusahaan leasing dalam industri pesawat terbang. Menurutnya, industri aviasi global tidak berjalan dengan skema pembelian tunai.

“Tidak ada industri pesawat terbang di dunia yang langsung cash. Harus ada leasing company. Kami menyarankan Danantara membangun leasing company, diawali dengan N219. Production line yang hanya dua unit tidak menarik pembeli, idealnya empat hingga enam unit. Danantara bisa memulai dengan membeli 20 pesawat,” ujar mantan Menteri Perdagangan tersebut.

Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) merupakan lembaga think tank di bidang
Ketua Umum CTS Wendy Aritenang dan Dewan Pengawas CTIS Rahardi Ramelan (Dok CTIS)

Rahardi juga mengkritisi minimnya inovasi sederhana yang berdampak langsung bagi pengusaha kecil, khususnya di sektor pertanian dan kehutanan. Kondisi ini dinilai stagnan selama lebih dari 20 tahun karena industri lebih memilih membangun lisensi ketimbang mengembangkan inovasi sederhana yang aplikatif.

Selain itu, ia menilai pengelolaan hak paten yang awalnya berasal dari pemikiran BPPT dan kini ditangani Kementerian Hukum dan HAM, sebaiknya berada di bawah kementerian atau lembaga perekonomian agar lebih selaras dengan pengembangan industri.

Masukan lain datang dari anggota CTIS sekaligus mantan Kepala LAPAN Harijono Djojodiharjo yang menekankan pentingnya menanamkan budaya riset sejak mahasiswa memasuki perguruan tinggi, peningkatan anggaran riset, serta penguatan daya cipta nasional agar mampu menguasai pasar domestik.

Sementara itu, mantan Deputi Kemenristek Idwan Suhardi menegaskan bahwa peneliti memiliki “DNA riset” yang tidak bisa dihapus. Oleh karena itu, komunitas iptek perlu dihadirkan sebagai pemecah masalah di tengah masyarakat maupun pemerintah.

“CTIS bisa berperan untuk speak up kepada para pemangku kepentingan dan memberikan masukan strategis,” ujarnya.

Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) merupakan lembaga think tank di bidang riset dan teknologi yang memiliki peran strategis sebagai mitra pemikiran bagi BRIN.
CTIS bersilaturahmi dengan Kepala Kepala Bada Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria dan jajarannya di kantor BRIN, Rabu 21 Januari 2026. (Dok CTIS)

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Arif Satria yang didampingi Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian menyampaikan apresiasi dan menyambut positif diskusi yang berlangsung.

“Banyak inspirasi dan insight baru. Diskusi singkat seperti ini memicu pemikiran mendalam, termasuk soal model bisnis pesawat dengan leasing dan pentingnya investasi pada lini produksi untuk meyakinkan pasar,” kata Arif.

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kenaikan anggaran riset sebesar 50 persen yang akan dibagi bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Menurut Arif, pengembangan iptek membutuhkan investasi baru, termasuk pembaruan peralatan laboratorium agar sesuai dengan perkembangan zaman.

BRIN, lanjut Arif, telah memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memetakan ribuan paten inovasi sejak 1970 hingga saat ini. “BRIN harus menjadi kompas roadmap inovasi Indonesia dan melihat arah perkembangan riset ke depan,” ujarnya.

Ia mencontohkan inovasi baterai listrik berbasis nikel yang ditargetkan rampung pada 2028, sementara teknologi baterai grafena yang memiliki waktu pengisian lebih cepat mulai berkembang. Oleh karena itu, investasi harus mempertimbangkan teknologi pasca-2030.

Selain itu link and match yang digagas oleh Ketua Dewan Pembina CTIS Wardiman Djojonegoro saat masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menurut Arif tidak hanya berlaku di dunia pendidikan, tetapi harus bisa masuk di teknologi.

Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) merupakan lembaga think tank di bidang riset dan teknologi yang memiliki peran strategis sebagai mitra pemikiran bagi BRIN.
Ketua Dewan Pembina CTIS Wardiman Djojonegoro menyerahkan buku “B.J. Habibie dalam Kenangan” serta profil CTIS kepada Kepala BRIN Arif Satria. (Dok CTIS)

Ketua Dewan Pembina CTIS Wardiman Djojonegoro menyambut baik gagasan tersebut dan berharap diskusi antara BRIN dan CTIS dapat terus berlanjut secara berkelanjutan, melibatkan lebih banyak tokoh iptek nasional.

“Untuk menyejahterakan bangsa, perlu jalur diskusi yang terus-menerus, tidak hanya dengan CTIS tetapi juga dengan para tokoh iptek lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wardiman juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Habibie Prize selama lima tahun terakhir oleh pemerintah melalui BRIN. Ia mengingatkan bahwa penghargaan tersebut sebelumnya bernama Habibie Award dan diselenggarakan oleh Yayasan SDM Iptek yang dipimpinnya.

Ketua Umum CTIS Wendy Aritenang menambahkan CTIS secara rutin menyelenggarakan BJ Habibie Memorial Lecture. Pada tahun ini, agenda tersebut memasuki penyelenggaraan ke-6.

Ia berharap BJ Habibie Memorial Lecture 2026 yang direncanakan berlangsung pada Juni mendatang dapat diselenggarakan di Kantor BRIN.

Wendy juga mengapresiasi sambutan yang positif dari Kepala BRIN dalam silaturahmi dengan CTIS. Ia menegaskan bahwa silaturahmi ini bertujuan untuk saling bertukar gagasan demi kemajuan bangsa yang ditopang oleh sains dan teknologi.

Di akhir acara, Wardiman Djojonegoro menyerahkan buku “B.J. Habibie dalam Kenangan” serta profil CTIS kepada Kepala BRIN.***

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

Warisan Intelektual BJ Habibie Diteguhkan Lewat Memorial Lecture

BJ Habibie Memorial Lecture merupakan perhelatan akademik tahunan yang diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman, penegasan, dan tekad pemerintah dalam menyinkronkan serta mengoordinasikan pembangunan di berbagai sektor berbasis agenda pembangunan nasional. Forum ini juga menjadi wadah strategis untuk membahas implementasi sains, riset, dan teknologi sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

BJ Habibie Memorial Lecture merupakan perhelatan akademik tahunan yang diselenggarakan oleh CTIS
BJ Habibie Memorial Lecture 2025 yang berlangsung 25 Agustus 2025. (Dok Perpusnas)

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) bekerja sama dengan sejumlah lembaga, antara lain Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Perpustakaan Nasional, serta mitra strategis lainnya.

BJ Habibie Memorial Lecture pertama digelar pada 25 Juni 2022 dengan tema “Mengenang 1.000 Hari Wafatnya Bapak B.J. Habibie” dan dirangkaikan dengan peluncuran buku “B.J. Habibie dalam Kenangan”. Sejumlah tokoh nasional hadir sebagai pemateri, antara lain Wakil Presiden ke-11 RI Prof. Dr. Budiono, Menteri Keuangan RI Dr. Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua DPR RI Dr. Rachmat Gobel, serta Ketua AIPI Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Pada penyelenggaraan kedua, 21 September 2023, kuliah memorial disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Dr. (HC) Ir. Suharso Monoarfa, M.A., dengan orasi ilmiah berjudul “Strategi Keluar dari Middle Income Trap”.

Sementara itu, BJ Habibie Memorial Lecture 23 Juli 2024 menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dr. (HC) Ir. Airlangga Hartarto, yang menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Strategi Indonesia Mengatasi Jebakan Pendapatan Menengah Menuju Indonesia Emas 2045”.

Pada BJ Habibie Memorial Lecture 2025 yang dijadwalkan berlangsung 25 Agustus 2025, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Dr. Agus Harimurti Yudhoyono akan menyampaikan kuliah bertajuk “Strategi Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Menuju Indonesia Emas 2045”. Kuliah ini akan memaparkan strategi besar dalam menyiapkan fondasi pembangunan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif.

Sekretaris Jenderal AIPI Chairil Abdini

Sekretaris Jenderal AIPI Chairil Abdini, yang juga merupakan anggota CTIS, menjelaskan bahwa memorial lecture merupakan kegiatan akademik untuk menghormati tokoh nasional yang telah wafat dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Selain mengenang dan memberikan penghormatan, memorial lecture juga merayakan warisan intelektual, profesional, dan sosial tokoh tersebut guna menginspirasi generasi mendatang,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini tidak hanya menjadi ajang penghormatan kepada Presiden ke-3 RI Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, tetapi juga momentum penting untuk menyambungkan gagasan lintas generasi.

BJ Habibie Memorial Lecture merupakan perhelatan akademik tahunan yang diselenggarakan oleh CTIS
Bapak Teknologi Indonesia, B.J. Habibie telah meletakkan fondasi kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. (dok Arsip BJ Habibie)

Sebagai Bapak Teknologi Indonesia, B.J. Habibie telah meletakkan fondasi kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Habibie meyakini bahwa bangsa besar adalah bangsa yang mampu mengelola sumber daya dan teknologi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Melalui BJ Habibie Memorial Lecture 2025, AIPI dan CTIS meneguhkan kembali bahwa warisan intelektual Habibie tidak berhenti pada masa lalu, melainkan tetap relevan dalam menjawab tantangan Indonesia masa kini, termasuk dalam memanfaatkan bonus demografi dan peluang menuju masa depan Indonesia Emas 2045. ***

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

Pakar CTIS: Batam Berisiko Stagnan Tanpa Reformasi

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan sejak era Presiden ke-3 RI Soeharto. Pada masa itu, Batam dikembangkan sebagai kawasan strategis nasional. Konsep pengembangan kemudian diperkuat oleh Presiden ke-3 RI sekaligus Ketua Otorita Batam ke-3, B.J. Habibie, melalui gagasan Barelang (Batam, Rempang, Galang) yang menghubungkan enam jembatan. Konsep ini memperluas wilayah Batam hingga 715 kilometer persegi dan diproyeksikan mampu bersaing dengan Singapura.

Namun dalam perjalanannya, Batam sebagai kota industri mengalami pasang surut seiring perubahan kebijakan para pemimpin nasional. Pada era Soeharto dan Habibie, Batam dikelola sebagai kawasan otorita dengan kepemimpinan tunggal. Sejak 2017, pengelolaan Batam mengalami perubahan karena Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam dipimpin oleh Wali Kota Batam.

Kondisi tersebut memunculkan dualisme kewenangan pada wilayah yang sama, yang kemudian menjadi persoalan krusial dalam tata kelola Batam. Isu ini dibahas dalam diskusi CTIS, Rabu (7/1/2026), bertema Skenario Masa Depan Batam, dengan narasumber Chairil Abdini, Ph.D., mantan Staf Khusus Menteri Bappenas.

Batam sebagai kota industri mengalami pasang surut seiring perubahan kebijakan para pemimpin nasional
diskusi CTIS, Rabu (7/1/2025), bertema Skenario Masa Depan Batam, dengan narasumber Chairil Abdini, Ph.D. (kemeja putih), mantan Staf Khusus Menteri Bappenas. (dok CTIS)

Chairil mengungkapkan bahwa Singapura dan Johor secara resmi meluncurkan Special Economic Zone (SEZ) pada awal Januari 2025. Zona ini bertujuan meningkatkan perdagangan dan investasi lintas batas dengan mengintegrasikan kekuatan industri Johor dan sektor jasa Singapura.

“Kerja sama ini menciptakan regulasi yang ramah investasi, sistem bea cukai satu pintu, kemudahan layanan investasi, pengembangan talenta, serta dukungan industri masa depan,” ujar Chairil.

Menurutnya, Batam yang secara geografis sangat dekat dengan Singapura harus memiliki skenario masa depan yang realistis dan kompetitif. Dua pendorong utama yang harus diperkuat adalah reformasi kebijakan yang kredibel dan kredibilitas kelembagaan dalam negeri.

“Di Batam, aturan sering berubah, banyak peraturan pemerintah yang tumpang tindih, sehingga kredibilitas kawasan menjadi rentan. Tanpa reformasi yang kredibel, investor akan memilih Johor atau SEZ Singapura. Diversifikasi sektor pun akan terhambat, dan Batam berisiko stagnan atau hanya mendapat limpahan ekonomi bernilai rendah,” jelasnya.

Untuk meningkatkan kredibilitas tersebut, Chairil mengusulkan pembentukan otoritas tunggal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Otoritas ini dikoordinasikan oleh Bappenas, dengan pelaksana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

 

“Ini penting untuk mengurangi ketidakpastian regulasi dan mengubah tata kelola Batam dari diskresioner menjadi berbasis aturan,” tegasnya.

Batam sebagai kota industri mengalami pasang surut seiring perubahan kebijakan para pemimpin nasional.

Selain itu, ia menekankan pentingnya jaminan prediktabilitas peraturan, fokus pada metrik eksekusi dibanding jumlah program, integrasi operasional nyata (bukan sekadar MoU), penargetan rantai nilai bersama Singapura dan Johor, penguatan program pengaitan UKM lintas batas, fokus sektoral, formulasi kebijakan berbasis nilai tambah, serta menjadikan Batam sebagai proyek percontohan nasional reformasi terpadu.

“Transisi hanya akan berhasil jika perbaikan kredibilitas kelembagaan dilakukan lebih dahulu, diikuti integrasi regional, dan diakhiri dengan kebijakan yang tidak mudah dibatalkan,” pungkas Chairil.

Batam sebagai kota industri mengalami pasang surut seiring perubahan kebijakan para pemimpin nasional
KEK Batam Ero Technic (BAT) (MRO pesawat/aviasi) (dok Kemenko Perekonomian)

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Indroyono Soesilo, yang hadir secara daring, menilai Batam bisa tertinggal dibandingkan Johor. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan lahan.

“Investor membutuhkan energi, air, dan lahan. Di Batam, ketiganya sulit, ditambah birokrasi yang berat,” ujarnya.

Ketua Umum KORIKA (Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial), Hammam Riza, menambahkan bahwa Batam juga tertinggal dibandingkan Penang. Menurutnya, pengembangan industri seperti semikonduktor harus disertai kesiapan rantai pasok dan ekosistem industri pendukung.

“Perusahaan semikonduktor harus membawa perusahaan pendukungnya. Ini berhasil di Penang. Batam memiliki Politeknik Negeri Batam, sehingga seluruh rantai pasok seharusnya bisa dibangun di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Ridwan Djamaluddin, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, menyatakan Batam memiliki empat KEK, lahan, dan sumber air. Namun perluasan lahan masih menunggu peraturan pemerintah yang belum ditandatangani Presiden.

Batam sebagai kota industri mengalami pasang surut seiring perubahan kebijakan para pemimpin nasional
RSBP Batam masuk dalam KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam (pariwisata kesehatan). (dok RSBP)

Di bawah BP Batam ada empat KEK yaitu KEK Nongsa (digital/ekonomi kreatif), KEK Batam Ero Technic (BAT) (MRO pesawat/aviasi), KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam (pariwisata kesehatan), dan KEK Industri Logistik dan Energi (KEK Nipa).

Ketua CTIS Wendy Aritenang menegaskan bahwa kemajuan Batam sangat bergantung pada pucuk pimpinan. Menurutnya, BP Batam harus dipimpin figur yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat.

“Pengelolaan zona ekonomi khusus seharusnya ditangani langsung oleh kepala negara, seperti di Singapura, bukan oleh kepala daerah,” tegasnya.

Direktur Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan juga mengakui bahwa integrasi dan kredibilitas kelembagaan Batam masih rendah. Ia berharap adanya kebijakan satu pintu yang konsisten hingga tingkat paling bawah.

Penanggap lainnya, Purnomo Andiantono eks Direktur Investasi dan Pemasaran BP Batam, menegaskan pentingnya kredibilitas kelembagaan, kepastian regulasi, dan otoritas tunggal bagi masa depan Batam.

“Masa depan free trade zone Batam itu 70 tahun. Seluruh Batam sudah berstatus free trade zone sesuai undang-undang,” ujarnya.

Pada penutupan diskusi, Chairil kembali menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, kemudahan berbisnis, dan penyederhanaan prosedur kepabeanan. Menurutnya, Batam harus mampu merespons strategi kompetitor seperti Singapura dengan kebijakan yang membuat Batam kembali diperhitungkan di kawasan regional.

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

Tata Kelola Logam Tanah Jarang, Fokus Hilirisasi dan Industri Pertahanan

Indonesia dikenal sebagai produsen utama nikel, bauksit, timah, dan tembaga. Di dalam sumber-sumber mineral tersebut, terdapat mineral ikutan bernilai tinggi, termasuk mineral kritis, mineral strategis, serta Logam Tanah Jarang (LTJ).

Pemerintah kini memperkuat reformasi tata kelola mineral dengan fokus khusus pada LTJ dan mineral radioaktif, agar potensi besar yang dimiliki Indonesia dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian dan lembaga terkait menyiapkan tata kelola LTJ dan radioaktif secara terpadu dari hulu hingga hilir.

Pemerintah kini memperkuat reformasi tata kelola mineral dengan fokus khusus pada LTJ dan mineral radioaktif untuk perekonomian nasional
Diskusi CTIS pada Rabu, 10 Desember 2025, menghadirkan Dr. Julian Ambassadur S., ST., MT., Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Industri Mineral (BIM) (duduk no 3 dari kanan), yang membawakan tema “Tata Kelola Industri LTJ dan Radioaktif.” (Dok CTIS)

Isu tersebut menjadi fokus diskusi yang digelar CTIS pada Rabu, 10 Desember 2025, menghadirkan Dr. Julian Ambassadur S., ST., MT., Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Industri Mineral (BIM), yang membawakan tema “Tata Kelola Industri LTJ dan Radioaktif.”

Potensi LTJ Indonesia

Julian mengungkapkan, hasil pemetaan menunjukkan LTJ telah teridentifikasi di 28 lokasi. Sebanyak 9 lokasi telah dieksplorasi awal, dan 3 di antaranya sudah dipetakan secara detail, mencakup wilayah Bangka Belitung dan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Secara global, rantai pasok LTJ saat ini masih dikuasai China. Situasi geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, juga berdampak pada pasokan mineral strategis ini. Julian menyebut bahwa Presiden AS Donald Trump sebelumnya memasukkan isu eksplorasi LTJ dalam poin negosiasi perdamaian Rusia-Ukraina, dan LTJ menjadi bagian dari kebijakan pengurangan tarif dagang untuk Indonesia.

Di sisi lain, embargo AS terhadap China menciptakan krisis akses LTJ. Negara-negara seperti AS dan Uni Eropa kini mendorong investasi daur ulang limbah elektronik untuk mengekstraksi unsur LTJ. “Banyak negara tanpa sumber daya mineral lebih memilih membeli bahan mentah daripada membangun smelter,” jelas Julian.

Pemerintah kini memperkuat reformasi tata kelola mineral dengan fokus khusus pada LTJ dan mineral radioaktif, untuk perekonomian nasional
Logam Tanah Jarang

Indonesia Dorong Hilirisasi

Dengan dinamika global tersebut, Indonesia berupaya mencegah hilangnya potensi LTJ yang terkandung sebagai mineral ikutan, sekaligus mempercepat hilirisasi dan industrialisasi material maju sebagai fondasi kemajuan bangsa.

“Pemerintah membentuk Badan Industri Mineral (BIM) untuk mengoptimalkan nilai tambah mineral strategis dan memperkuat perekonomian nasional,” kata Julian.

BIM merupakan lembaga non-struktural baru yang dibentuk Presiden Prabowo pada Agustus 2025 untuk mengelola mineral strategis, termasuk LTJ dan mineral radioaktif. Brian Yuliarto ditunjuk sebagai Kepala BIM.

Lembaga ini berperan mendukung industri pertahanan, hilirisasi, serta riset dan pengembangan teknologi pengolahan mineral bernilai tinggi.

Payung Regulasi LTJ dan Radioaktif

Sejumlah aturan terkait LTJ sudah tersedia, di antaranya:

  • Kepmen ESDM No. 296.K/MB.01/MEM.B/2023: menetapkan 47 mineral kritis, termasuk LTJ.
  • PP 96/2021: memasukkan LTJ sebagai mineral logam.
  • PP 39/2025 Pasal 18A: mengamanatkan pengusahaan dan pemanfaatan LTJ yang akan diatur lebih lanjut dalam Permen.
  • Permen ESDM No. 18/2025 Pasal 4: memberi mandat kepada BUMN untuk mengelola LTJ dan memprioritaskan pemanfaatannya di dalam negeri.

Untuk mineral radioaktif, regulasi mengacu pada PP 27/2002 dan PP 39/2025 tentang pemanfaatan mineral radioaktif sebagai sumber energi baru. Julian menegaskan, “Perpres khusus LTJ sedang dipersiapkan. Prinsipnya, pengelolaan tidak diserahkan langsung ke swasta, tetapi melalui kerja sama dengan BUMN Perminas.”

Pemerintah kini memperkuat reformasi tata kelola mineral dengan fokus khusus pada LTJ dan mineral radioaktif untuk perekonomian nasional

Tantangan: Data, Teknologi, dan SDM

Julian menekankan bahwa pengembangan LTJ membutuhkan identifikasi sumber daya yang akurat, baik sumber primer maupun sekunder. Saat ini, data nasional mengenai sebaran LTJ dan status pemanfaatannya masih terbatas. “Pemetaan dan uji unsur menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Tantangan lain adalah teknologi pemisahan LTJ, yang di Indonesia masih berada pada level laboratorium. Upaya pilot project sudah dilakukan, antara lain kerja sama Tekmira ESDM dan PT Timah untuk pemurnian dari hidroksida ke oksida.

Dubes RI untuk AS, Indroyono Soesilo, yang hadir melalui Zoom, menyoroti pentingnya pengembangan SDM dan peluang kolaborasi riset. “Universitas Iowa sudah menyiapkan laboratorium untuk joint research. Skema pendanaan bisa cost sharing antara LPDP dan mitra AS. AS sudah siap; sekarang giliran Indonesia menentukan posisi,” ujarnya.

Prof. Budi Susilo Soepandji, Gubernur Lemhannas 2011-2016, menambahkan bahwa pengembangan LTJ dalam skala pilot membutuhkan dana besar, yang akan didukung oleh Danantara. Ia juga menyoroti bahwa sejumlah kebijakan politik terkait mineral strategis masih menunggu penandatanganan di tingkat presiden.

Arah Pengembangan ke Depan

Julian menjelaskan bahwa pemetaan lanjutan LTJ tengah dilakukan di Mamuju dan Bangka Belitung, termasuk pengeboran 30 sumur untuk karakterisasi. Metode pemisahan LTJ masih dikaji untuk menentukan biaya dan teknologi terbaik sebelum diajukan ke pemerintah.

“Fokus kami adalah kejelasan data, penguasaan teknologi, dan tata kelola yang kokoh. Semuanya menentukan keberhasilan Indonesia dalam membangun industri LTJ,” tutup Julian. ***

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

Kanada Maksimalkan Air dan Nuklir dalam Roadmap Nol Emisi 2050

Kanada menetapkan target ambisius mencapai nol emisi karbon pada 2050. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara ini telah merancang roadmap transisi energi yang menitikberatkan pada pemanfaatan kekayaan sumber daya alam, terutama melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Isu tersebut mengemuka dalam diskusi CTIS yang digelar pada Rabu, 3 Desember 2025. Diskusi menghadirkan Dr. Mundzir Basri, Technical Director Hydrogeology Modeling, Minerals and Metals North America AtkinsRealis, yang menyampaikan paparannya langsung dari Kanada melalui Zoom. Tema yang dibahas adalah “Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir”.

Kanada menetapkan target ambisius mencapai nol emisi karbon pada 2050.
Diskusi CTIS menghadirkan Dr. Mundzir Basri (tengah layar zoom), Technical Director Hydrogeology Modeling, Minerals and Metals North America AtkinsRealis, yang menyampaikan paparannya langsung dari Kanada melalui Zoom, dengan tema “Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir”, Rabu 3 Desember 2025. (Dok CTIS)

PLTA sebagai Andalan Energi Rendah Emisi

Dalam paparannya, Mundzir menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan PLTA di Kanada berada pada tingkat provinsi. Ia mencontohkan Provinsi Manitoba sebagai wilayah dengan ketergantungan energi air tertinggi di dunia. Hampir 97 persen kebutuhan listrik provinsi itu dipenuhi oleh PLTA yang dikelola perusahaan milik pemerintah, Manitoba Hydro.

Manitoba memanfaatkan aliran deras sungai-sungai besar di wilayah utara tanpa merusak hutan, sehingga mampu mengoperasikan PLTA berskala raksasa yang bukan hanya memasok kebutuhan domestik, tetapi juga mengekspor listrik ke Amerika Serikat, termasuk ke Minnesota, North Dakota, dan Wisconsin.

Kanada menetapkan target ambisius mencapai nol emisi karbon pada 2050
Keeyask Generating Station di Sungai Nelson (dok Manitoba Hydro)

Sejumlah PLTA besar di Manitoba antara lain:

  • Limestone Generating Station1 – 1.340 MW
  • Kettle Generating Station – 1.220 MW
  • Long Spruce Generating Station – 1.010 MW
  • Keeyask Generating Station – 695 MW (beroperasi penuh sejak 2022)
  • Wuskwatim Generating Station – 200 MW

“Dengan kapasitas besar, emisi rendah, dan pasokan yang stabil, PLTA Manitoba menjadi pilar utama ketahanan energi Kanada,” ujar Mundzir.

Nuklir: Kebijakan Nasional dan Tulang Punggung Transisi Energi

Berbeda dengan PLTA, pembangunan PLTN merupakan kebijakan tingkat nasional. Kanada dikenal sebagai negara maju dalam teknologi nuklir, khususnya melalui pengembangan reaktor CANDU (CANada Deuterium Uranium).

“Nuklir membutuhkan air untuk beroperasi. Air dan nuklir berjalan beriringan dalam sistem energi Kanada,” jelas alumnus ITB itu.

CANDU merupakan teknologi reaktor air berat yang lebih modern dibanding teknologi lama yang digunakan di PLTN seperti Fukushima atau Chernobyl. Reaktor CANDU telah diekspor ke berbagai negara, termasuk Korea Selatan, Rumania, Argentina, India, dan Tiongkok.

Kanada menetapkan target ambisius mencapai nol emisi karbon pada 2050.
Bruce Nuclear Generating Station menampung delapan reaktor CANDU. (Dok Bruce Power)

Di dalam negeri, reaktor CANDU menjadi tulang punggung sistem nuklir Kanada, terutama di:

  • Bruce Nuclear Generating Station (lebih dari 6.500 MW-salah satu kompleks nuklir terbesar dunia)
  • Darlington Nuclear Generating Station
  • Pickering Nuclear Generating Station

Selain reaktor besar, Kanada kini memasuki era baru dengan pengembangan Small Modular Reactor (SMR). Salah satunya adalah GE Hitachi BWRX-300, yang menjadi bagian dari rencana pembangunan SMR di Darlington.

Tanggapan Indonesia Terkait Prospek PLTN

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Unggul Prayitno, menyatakan bahwa posisi PLTN di Indonesia kini tidak lagi berada di opsi terakhir dalam kebijakan energi.

“Dalam Perpres baru, nuklir berada pada posisi yang sama dengan energi alternatif lainnya,” terangnya. Ia menilai PLTN perlu dipertimbangkan serius karena pasokan listrik dari batubara akan berkurang di masa depan.

Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Indroyono Soesilo, yang turut hadir melalui Zoom, mengungkapkan bahwa AS sedang menyiapkan feasibility study SMR untuk Indonesia. Ia mendorong DEN untuk segera menentukan calon host di dalam negeri. “Ini investasi besar, jadi harus jelas siapa penyelenggaranya,” ujarnya.

Kanada menetapkan target ambisius mencapai nol emisi karbon pada 2050.

Indroyono juga menanyakan perbedaan CANDU dan teknologi nuklir Amerika. Mundzir menjelaskan bahwa CANDU memiliki rekam jejak panjang dan telah digunakan di banyak negara, sementara SMR masih tergolong teknologi baru.

Unggul menambahkan bahwa CANDU dapat menggunakan uranium berkadar rendah, berbeda dengan sebagian teknologi AS yang membutuhkan uranium diperkaya 5-8 persen. “Reaktor Kanada lebih besar dan teknologinya lebih sederhana, sedangkan di AS pendanaannya besar dan risetnya masih terus berkembang,” katanya.

Menutup diskusi, moderator Dr. Ridwan Djamaludin menyampaikan bahwa Indonesia perlu segera menentukan arah teknologi nuklirnya. “CANDU atau SMR, yang penting PLTN bisa terwujud,” ujarnya. ***

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

Logam Tanah Jarang Jadi Fokus Baru Pemerintah Indonesia

Indonesia memasuki fase baru dalam pengelolaan mineral kritis. Logam tanah jarang (LTJ), komponen penting dalam industri kendaraan listrik, energi terbarukan, elektronik presisi, hingga teknologi pertahanan, resmi menjadi salah satu fokus kebijakan nasional. Dorongan ini semakin kuat sejak pemerintah membentuk Badan Industri Mineral (BIM) pada 2025, lembaga yang bertugas mengoordinasikan strategi pengembangan mineral strategis, termasuk LTJ.

Isu LTJ mengemuka dalam diskusi ilmiah yang digelar CTIS pada Rabu, 26 November 2025, bertema “Logam Tanah Jarang: Kita Kaya?”. Salah satu pembicara, ahli geologi sekaligus mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaludin, PhD, menyatakan bahwa perhatian pemerintah terhadap LTJ dalam beberapa pekan terakhir meningkat signifikan.

 Logam tanah jarang (LTJ)—komponen penting dalam industri kendaraan listrik, energi terbarukan, elektronik presisi, hingga teknologi pertahanan, resmi menjadi salah satu fokus kebijakan nasional.
Ahli geologi sekaligus mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaludin, PhD (duduk no 4 dari kiri) narasumber diskusi digelar CTIS, Rabu, 26 November 2025, bertema Logam Tanah Jarang: Kita Kaya?. (Dok CTIS)

“Jarang geologi mendapat perhatian presiden. Namun untuk logam tanah jarang ini, presiden benar-benar memberi fokus, dan kami memberi masukan agar arahan tersebut bisa diwujudkan,” ujar Ridwan.

Seminar Nasional ITB: Menyatukan Ilmuwan dan Pembuat Kebijakan

Sebelumnya, pada 1 November 2025, ITB menggelar seminar nasional bertema prospek LTJ, menghadirkan Kepala BIM Brian Yuliarto, Rektor ITB, serta Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya. Dalam forum tersebut, Brian menegaskan bahwa LTJ bukan mineral yang berdiri sendiri, melainkan hadir sebagai mineral ikutan pada penambangan timah, nikel, bauksit, dan tembaga.

LTJ memiliki peran strategis dalam berbagai teknologi modern—dari magnet permanen, baterai kendaraan listrik dan hybrid, katalis industri, perangkat elektronik, hingga aplikasi pertahanan dan nuklir. “Potensi ekonominya sangat besar bila dikelola dengan benar,” ujar Ridwan.

Sebutan “jarang” merujuk pada kesulitannya diekstraksi dan dimurnikan, bukan pada kelangkaan absolut di alam. China hingga saat ini menguasai rantai pasok LTJ global, dari hulu hingga hilir, berkat teknologi pemisahan yang paling maju di dunia.

Unsur-unsur utama dalam LTJ meliputi cerium, lanthanum, neodymium, praseodymium, dan yttrium, unsur kunci dalam magnet berenergi tinggi dan komponen elektronik canggih.

Logam tanah jarang (LTJ)—komponen penting dalam industri kendaraan listrik, energi terbarukan, elektronik presisi, hingga teknologi pertahanan, resmi menjadi salah satu fokus kebijakan nasional.

Apakah Indonesia Benar-Benar Kaya LTJ?

Menurut Ridwan, berbagai survei global pada 2011–2019 memang mengidentifikasi potensi sumber daya LTJ di Indonesia. Namun hingga kini, Indonesia belum memiliki cadangan LTJ yang diakui bernilai ekonomis.

Hal ini berbeda dengan negara seperti Vietnam, India, Australia, dan Brasil, yang cadangannya sudah tervalidasi dan dieksploitasi secara industri. “Kesimpulannya, belum ada eksplorasi sistematis yang benar-benar ditujukan untuk target REE di Indonesia,” tegas Ridwan.

Di kawasan Asia Pasifik, distribusi cadangan LTJ saat ini diperkirakan sebagai berikut:

  • China: 44 juta ton
  • Vietnam: 22 juta ton
  • India: 6,9 juta ton
  • Australia: 3,4 juta ton

Sementara itu, Brasil memimpin di Amerika dengan 22 juta ton, disusul Amerika Serikat dengan 1,4 juta ton. Rusia memiliki sekitar 12 juta ton di Eropa.

Menariknya, Malaysia yang tidak tercatat sebagai negara dengan cadangan besar justru menjadi pemain penting dalam industri pengolahan LTJ melalui kerja sama dengan Amerika Serikat dan juga China.

 Logam tanah jarang (LTJ)—komponen penting dalam industri kendaraan listrik, energi terbarukan, elektronik presisi, hingga teknologi pertahanan, resmi menjadi salah satu fokus kebijakan nasional.
Wujud Logam Tanah Jarang. (Dok CTIS)

Peta Indonesia: Potensi Ada, Cadangan Belum Terkonfirmasi

Berdasarkan pemetaan Badan Geologi pada 2019, terdapat 28 lokasi yang mengindikasikan keberadaan LTJ, dengan 9 lokasi sudah dieksplorasi awal. Daerah yang dianggap paling prospektif mencakup: Bangka Belitung, Sulawesi, Kalimantan dan Papua

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mencatat bahwa estimasi potensi Indonesia bisa mencapai 300 ribu ton LTJ, meski angka ini berbeda antara lembaga seperti MIND ID dan Kementerian ESDM. Intinya, Indonesia memiliki sumber daya, tetapi belum ada cadangan.

Indonesia juga belum memiliki IUP khusus LTJ ataupun wilayah izin khusus untuk komoditas tersebut. Meski demikian, ada preseden penting: pilot plant LTJ PT Timah di Bangka, yang pernah berjalan sebelum dihentikan. “Kita punya cikal bakal yang bisa dihidupkan lagi,” ujar Ridwan.

BIM sendiri mendapat dukungan dari Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), BUMN baru yang ditugaskan mendorong hilirisasi LTJ.

Kerja Sama Internasional: Peluang dengan Amerika Serikat

Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Indroyono Soesilo, yang hadir secara daring, menilai Indonesia berpotensi membuka kerja sama eksplorasi bersama AS. Negara-negara lain seperti Jepang, Australia, Thailand, dan Malaysia sudah menandatangani MoU dengan Washington terkait pengembangan LTJ.

“Indonesia seharusnya bisa melakukan hal yang sama. Amerika pasti tertarik, asal jangan memberikan terlalu banyak syarat,” ujarnya. Ia menyarankan kerja sama dimulai dari joint exploration, tanpa harus menunggu kesiapan pabrik pengolahan atau regulasi lengkap.

Menurut Indroyono, data potensi LTJ nasional juga perlu diperbarui, mengingat keterkaitannya dengan mineral “saudara” seperti tembaga, nikel, bauksit, dan timah. Ia menekankan pentingnya melihat potensi regional lintas batas seperti:

  • Sulawesi dan Papua terhubung dengan Filipina
  • Kalimantan terhubung secara geologi dengan Malaysia

Dari Kedutaan Besar RI di Washington DC, Ibrani menambahkan bahwa isu LTJ kini berada di jantung geopolitik global, terutama setelah AS memasukkan LTJ dalam agenda pertahanan nasional. “Peluang sinergi resources Indonesia-AS sangat relevan dan strategis,” ujarnya.

 Logam tanah jarang (LTJ)—komponen penting dalam industri kendaraan listrik, energi terbarukan, elektronik presisi, hingga teknologi pertahanan, resmi menjadi salah satu fokus kebijakan nasional.

Membangun Kemampuan Teknologi Dalam Negeri

Ketua CTIS Wendy Aritenang, PhD, menegaskan kesiapan institusinya untuk mendukung arahan Presiden dengan menyusun rekomendasi ilmiah. Sementara itu, moderator diskusi Idwan Suhardi, PhD, menekankan bahwa kemampuan mengolah LTJ akan menentukan daya saing Indonesia dalam teknologi tinggi.

“Penguasaan teknologi pemisahan LTJ bukan hanya soal industri, tetapi fondasi untuk kemandirian teknologi nasional,” ujar Idwan.

Keberhasilan Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara mempercepat eksplorasi, menguasai teknologi pemurnian, dan menarik investasi ke industri hilirisasi berbasis LTJ. ***

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

Risiko Keamanan Siber di Era Pasca Quantum Computing

Kemajuan komputasi kuantum dalam satu dekade terakhir mulai membuka babak baru dalam dunia teknologi. Mesin kuantum, yang memanfaatkan prinsip mekanika kuantum untuk melakukan perhitungan superkompleks, dinilai mampu menyelesaikan persoalan yang mustahil dipecahkan komputer konvensional. Potensi tersebut membuat banyak negara berlomba mengembangkan riset kuantum, namun sekaligus memunculkan tantangan besar, terutama pada aspek keamanan siber.

Peringatan itu disampaikan Rektor Cyber University, Gunawan Witjaksono PhD, dalam diskusi yang digelar CTIS pada Rabu, 19 November 2025, bertema “The Threat From Post-Quantum Computing Era.”

Kemajuan komputasi kuantum dalam satu dekade terakhir mulai membuka era baru dalam dunia teknologi.
Gunawan Witjaksono PhD (duduk no 3 dari kanan) Rektor Cyber University dalam diskusi yang dilaksanakan oleh CTIS, Rabu 19 November 2025 dengan mengangkat tema The Threat From Post-Quantum Computing Era. (Dok CTIS)

Gunawan menjelaskan bahwa komputasi kuantum bekerja dengan qubit, unit informasi yang dapat berada dalam beberapa keadaan sekaligus melalui superposisi dan terhubung melalui entanglement. Perbedaan fundamental ini memberi komputer kuantum kemampuan memproses berbagai kemungkinan dalam waktu bersamaan, sehingga membuka peluang besar bagi banyak disiplin ilmu.

Menurutnya, teknologi kuantum diprediksi mendorong terobosan di bidang pengembangan obat, simulasi material canggih, optimasi rantai pasok, energi, hingga kecerdasan buatan. Di sektor ekonomi digital, komputer kuantum dipandang sebagai pengubah permainan besar berikutnya.

Namun memasuki era pasca-kuantum, Gunawan menekankan bahwa ancaman keamanan siber menjadi tantangan paling mendesak. Sistem enkripsi yang selama ini melindungi data perbankan, transaksi digital, hingga komunikasi pemerintah, secara teori dapat dibongkar oleh komputer kuantum dengan kemampuan komputasi tinggi. Kondisi ini mendorong dunia digital mulai beralih ke Post-Quantum Cryptography (PQC) sebagai standar keamanan generasi baru.

Era pasca-kuantum, menurut Gunawan, menjadi fase penting dalam kompetisi teknologi global. Negara yang cepat beradaptasi dengan standar keamanan baru akan berada pada posisi strategis dalam ekonomi digital mendatang.

Kemajuan komputasi kuantum dalam satu dekade terakhir mulai membuka era baru dalam dunia teknologi.
Komputasi Kuantum Google AI tengah mengeksplorasi berbagai potensi penerapan teknologi kuantum untuk pupuk ramah lingkungan, baterai tahan lama, penemuan obat-obatan baru, dan berbagai inovasi lainnya. (Dok quantumai.google)

Indonesia sendiri dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat kesiapan. Meski riset kuantum masih terbatas, sejumlah perguruan tinggi telah mulai mengembangkan penelitian terkait informasi kuantum, optika kuantum, material kuantum, hingga kriptografi kuantum. Kerja sama internasional disebut menjadi kunci untuk mempercepat penguatan riset dan sumber daya manusia.

Gunawan menegaskan bahwa kesiapan keamanan siber nasional perlu diprioritaskan sejak dini. Lembaga seperti BSSN, perbankan, telekomunikasi, dan sektor energi harus mulai mengaudit sistem enkripsi yang digunakan, sekaligus menyiapkan peta jalan migrasi menuju teknologi kriptografi yang aman di era kuantum.

Ia menambahkan bahwa meski komputer kuantum yang benar-benar stabil masih membutuhkan waktu panjang untuk terwujud, transformasi komputasi global sudah berlangsung. Negara yang menyiapkan diri sejak sekarang akan memiliki keunggulan kompetitif di masa depan.

“Bagi Indonesia, komputasi kuantum bukan sekadar peluang teknologi, tetapi juga tantangan strategis yang akan menentukan arah persaingan digital di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Pentingnya mitra sejajar

Di tengah cepatnya perkembangan teknologi digital seperti sekarang ini mendapat perhatian dari Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Indroyono Soesilo yang ikut bergabung dalam diskusi secara zoom.  Dubes RI di Washington memberikan perhatian agar Indonesia menjadi mitra sejajar dengan industri teknologi digital di Amerika Serikat.

“Saya ingin siapa yang menjadi mitra sejajar untuk membahas teknologi digital hingga cyber security. Takutnya Indonesia hanya jadi pasar, bukan sebagai mitra sejajar,” kata Indroyono.

Disebutkan bahwa Microsoft, Google, AWS sudah berekspansi di Indonesia namun banyak orang tidak tahu apa yang dilakukan industri-industri tersebut di Indonesia.

“Saya agak worry, Microsoft di Cikarang bikin apa, ternyata tidak ada yang tahu. Saya ingin mereka bisa dipertemukan dengan mitra sejajar, termasuk dengan tim CTIS,” tegasnya.

Indroyono mengapresiasi hadirnya Cyber University yang  diharapkan bisa menjadi pembuka jalan untuk bekerja sama dengan industri teknologi informasi digital di AS.

Ketua CTIS Wendy Aritenang langsung merespons segera untuk membuka komunikasi antara CTIS dengan perusahaan-perusahaan teknologi informasi AS di Indonesia.

Kemajuan komputasi kuantum dalam satu dekade terakhir mulai membuka era baru dalam dunia teknologi.

Prof Jarot Suroso, Sekjen IATI selaku moderator menambahkan ada tiga sistem cyber security yaitu self guard, defense, dan offense. “Kita harus kuat di ketiganya itu,” jelasnya.

Dan di Indonesia ada SDM di bidang keamanan siber terbaik di dunia. “Hacker paling jago di dunia banyak dari Indonesia, hacker kelas dunia dan tidak kalah dengan negara lain. Presiden sudah meng-hire hacker dengan bayaran tinggi untuk menjaga keamanan sistem internet di sektor pemerintahan. keuangan dan lainnya. Mudah-mudshsnan dengan banyaknya kampus memiliki program keamanan siber dan teknologi digital membuat SDM Indonesia di dunai IT semakin kuat,” pungkasnya. ***

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

Silaturahim Alumni BPPT di GBK: Momentum Jaga Semangat Inovasi dan Persaudaraan

Para alumni Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berkumpul di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Acara silaturahim tahunan ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Mendikbud Wardiman Djojonegoro dan Dubes RI untuk AS Indroyono Soesilo yang turut hadir secara daring.

alumni bppt harus tetap aktif dan terus berkarya
Alumni pegawai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menggelar acara reuni dan silaturahim di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
(dok Alumni BPPT)

 

Alumni pegawai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menggelar acara reuni dan silaturahim di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta, baik secara luring maupun daring melalui Zoom.

Sejumlah tokoh nasional turut hadir, antara lain mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro, mantan Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar, mantan Kepala BPPT Hammam Riza, serta mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, yang dikenal dengan julukan manusia merdeka.

Sementara itu, mantan Menristek/Kepala BPPT Kusmayanto Kadiman dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Indroyono Soesilo turut bergabung secara daring dari Washington DC.

para alumni BPPT tetap aktif dan terus berkarya
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro didampingi panitia alumni BPPT menyampaikan pesan kepada para alumni agar terus berkarya. (Dok Alumbni BPPT)

Dalam sambutannya, Wardiman Djojonegoro mengungkapkan rasa bahagia atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Pertemuan ini membuat kita gembira, kita tidak merasakan kesepian. Silaturahim itu penting,” ujarnya.
Ia juga berpesan agar para alumni BPPT tetap aktif dan terus berkarya. “Saya yakin semua masih bisa berkarya dan tetap sehat,” tambahnya.

Dari Washington DC, Dubes Indroyono Soesilo menyoroti pentingnya menjaga koneksi sosial di tengah meningkatnya angka kesepian di berbagai negara maju.

“Tingkat kesepian di negara maju pada 2023 mencapai 30 persen, dan tahun ini naik menjadi 40 persen. Karena itu, kegiatan kumpul seperti ini luar biasa. Selamat kangen-kangenan,” katanya.

alumni BPPT tetap aktif dan terus berkarya
Mantan Kepala BPPT Hammam Riza, mengajak seluruh alumni untuk tetap menjaga semangat kebersamaan dengan meneriakkan yel-yel khas BPPT, solid, smart dan speed. (dok Alumni BPPT)

Sementara itu, Hammam Riza mengajak seluruh alumni untuk tetap menjaga semangat kebersamaan dengan meneriakkan yel-yel khas BPPT.

“Kita semangatkan lagi yel-yel BPPT: solid, smart, dan speed!” serunya, yang langsung disambut antusias para peserta.

Ketua Panitia, Wendy Aritenang mengatakan kegiatan silaturahim ini digelar rutin setiap tahun.

“Tahun lalu peserta mencapai 150 orang, dan tahun ini meningkat menjadi sekitar 200 orang,” jelasnya.

alumni BPPT tetap aktif dan terus berkarya
Ketua Pantia Reuni dan Silaturahim Alumni BPPT, Wendy Aritenang. (dok Alumni BPPT)

Acara berlangsung meriah dengan pembagian doorprize dan berbagai hiburan yang menambah kehangatan suasana reuni.

Melalui kegiatan ini, para alumni BPPT berharap tali silaturahim tetap terjaga dan semangat inovasi yang menjadi ciri khas BPPT terus hidup di tengah berbagai profesi dan peran yang kini mereka jalani. ***

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

Teknologi Blockchain Jadi Kunci Ekonomi Digital

Desentralisasi ekonomi digital tidak bisa lepas dari peran Satoshi Nakamoto. Nama ini mungkin tak tercatat dalam daftar tokoh ekonomi konvensional seperti Keynes atau Friedman. Namun, pengaruhnya terhadap sistem keuangan global justru melampaui batas institusi dan ideologi.

Melalui penciptaan Bitcoin pada tahun 2009, Satoshi mengguncang fondasi ekonomi modern dan membuka babak baru: ekonomi desentralisasi berbasis teknologi blockchain.

Hal itu disampaikan oleh Ir. Tri Novianta Putra M. Eng dosen Politeknik Batam dalam diskusi digelar oleh CTIS, Rabu (8/10/2025).

“Lahir di tengah krisis finansial global 2008, ide Bitcoin bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan kritik terhadap sistem keuangan yang rapuh dan terpusat. Dalam Genesis Block Bitcoin, Satoshi menyematkan kalimat dari surat kabar The Times: “Chancellor on brink of second bailout for banks,” ujar Tri Novianta.

Melalui penciptaan Bitcoin pada tahun 2009, Satoshi mengguncang fondasi ekonomi modern dan membuka babak baru: ekonomi desentralisasi berbasis teknologi blockchain.
Narasumber diskusi CTIS, rabu (8/10/2025), Ir. Tri Novianta Putra M. Eng dosen Politeknik Batam, di layar zoom. (Dpk CTIS)

Pesan itu dibaca sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan bailout pemerintah terhadap lembaga keuangan besar. Simbol ketidakadilan struktural dalam kapitalisme modern. Bitcoin dirancang sebagai alternatif uang digital tanpa otoritas pusat, di mana kepercayaan digantikan oleh kriptografi dan transparansi algoritmik.

Bitcoin memperkenalkan mekanisme ekonomi baru: kelangkaan digital. Jumlah Bitcoin dibatasi hanya 21 juta unit, menciptakan karakteristik seperti emas digital. Mekanisme penambangan dan pembagian hadiah (block reward) meniru prinsip ekonomi klasik tentang pasokan terbatas dan insentif produksi.

Lebih jauh, sistem ini mengubah cara nilai diciptakan dan dipertukarkan. Dengan blockchain, transaksi dapat dilakukan langsung antarindividu tanpa perantara, menekan biaya, mempercepat arus nilai, dan menghapus monopoli lembaga keuangan. Inilah awal dari ekonomi peer-to-peer.

Blockchain kini menjadi tulang punggung ekonomi digital modern. Teknologi ini pertama kali digunakan dalam sistem Bitcoin, namun kini berkembang luas sebagai dasar bagi berbagai inovasi keuangan dan bisnis.

Melalui penciptaan Bitcoin pada tahun 2009, Satoshi mengguncang fondasi ekonomi modern dan membuka babak baru: ekonomi desentralisasi berbasis teknologi blockchain.
Bitcoin

Keunggulan utama blockchain adalah kemampuannya menciptakan kepercayaan tanpa perantara. Melalui jaringan komputer yang saling terhubung, setiap transaksi dapat diverifikasi secara otomatis tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan. Data transaksi bersifat publik, aman, dan hampir mustahil diubah, sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas tinggi.

Selain efisien dan hemat biaya, blockchain juga membuka ruang besar bagi inovasi, mulai dari sistem pembayaran digital, kontrak pintar, hingga aset kripto dan keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Dengan sifatnya yang terbuka dan inklusif, blockchain tidak hanya menawarkan kemudahan teknologi, tetapi juga menghadirkan model ekonomi baru yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada partisipasi global dalam satu sistem tanpa otoritas pusat.

Melalui penciptaan Bitcoin pada tahun 2009, Satoshi mengguncang fondasi ekonomi modern dan membuka babak baru: ekonomi desentralisasi berbasis teknologi blockchain.
Patung setengah badan Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin, didirikan di Graphisoft Park, Budapest. Patung terbuat dari perunggu dan paduan aluminium karya Tamás Gilly dan Réka Gergely ini diresmikan pada 16 September 2021 atas prakarsa Hungarian Crypto Academy

Dampak terhadap Ekonomi Global

Dalam satu dekade, Bitcoin telah mengubah wajah ekonomi dunia. Bank sentral di berbagai negara mulai mengembangkan CBDC (Central Bank Digital Currency).

Investor institusi menempatkan Bitcoin sebagai aset lindung nilai alternatif terhadap inflasi Negara seperti El Salvador bahkan menjadikannya alat pembayaran sah.

Di Indonesia, menurut undang-undang dan regulasi yang berlaku, Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah. Bitcoin dan kripto lainnya tidak diakui sebagai alat pembayaran sah.

Meski bukan alat pembayaran, Bitcoin dianggap sebagai aset digital atau komoditas yang boleh diperdagangkan secara resmi di bursa aset kripto yang berizin. ***

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

Dari ARPANET hingga IPTEKnet: Jejak Awal Internet Dunia dan Indonesia

Internet kini menjadi kebutuhan utama masyarakat modern karena mampu mendekatkan orang dari berbagai belahan dunia hanya dalam hitungan detik. Namun, jejak awal lahirnya internet modern bermula dari ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) yang dikembangkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada 1969.

ARPANET dirancang untuk menghubungkan komputer melalui teknologi packet-switching dan protokol TCP/IP yang kemudian menjadi pondasi internet saat ini. Sebelum adanya ARPANET, komputer hanyalah mesin mandiri yang tidak bisa saling terhubung. Kehadiran jaringan ini memungkinkan universitas, lembaga riset, dan instansi pemerintah berbagi informasi serta sumber daya.

Kisah internet di Indonesia tidak lepas dari peran B.J. Habibie saat memimpin BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).
Ketua II CTIS, Dr. Ir. Ashwin Sasongko (nomor 2 duduk dari kanan), dalam diskusi yang digelar Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (1/10/2025). (Dok CTIS)

“ARPANET menjadi laboratorium pengujian utama teknologi dasar internet modern. Jaringan ini didanai oleh ARPA, yang kini dikenal sebagai DARPA,” jelas Ketua II CTIS, Dr. Ir. Ashwin Sasongko, dalam diskusi yang digelar Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (1/10/2025).

Setelah dua dekade, ARPANET resmi dihentikan pada 1990 dan digantikan pengembangan jaringan internet modern.

Habibie dan Lahirnya IPTEKnet di Indonesia

Kisah internet di Indonesia tidak lepas dari peran B.J. Habibie saat memimpin BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Pada 1986, sepulang dari konferensi di Amerika Serikat, Habibie terinspirasi membangun jaringan yang mampu menghubungkan seluruh Indonesia demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gagasan itu diwujudkan melalui program IPTEKnet yang dikembangkan BPPT dengan dukungan Bank Dunia. Awalnya, konsep ini diuji coba melalui Mikro-IPTEKnet yang melibatkan enam simpul penyedia informasi: BPPT, Pustaka Bogor (Litbang Pertanian), Pusdata (Perindustrian), BPS, PDII-LIPI, dan Litbang Kesehatan.

“Koneksi antar simpul diwujudkan dengan sistem dial-up, dan BPPT ditunjuk sebagai pengelola Network Operation Centre (NOC) IPTEKnet,” terang Ashwin.

Pada 1994, IPTEKnet resmi menjadi Internet Service Provider (ISP) pertama di Indonesia yang terkoneksi ke jaringan global dengan teknologi TCP/IP. “Ini bukti Indonesia mampu membangun jaringan internet sendiri tanpa harus bergantung pada luar negeri,” tegas Ashwin.

Kisah internet di Indonesia tidak lepas dari peran B.J. Habibie saat memimpin BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).
Internet kini menjadi kebutuhan utama masyarakat modern karena mampu mendekatkan orang dari berbagai belahan dunia hanya dalam hitungan detik. (Dok Freepik)

Tantangan SPBE Nasional

Meski internet di Indonesia berkembang pesat, penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih menghadapi hambatan. Perpres No. 95 Tahun 2018 seharusnya menjadi dasar penguatan infrastruktur digital nasional, namun hingga kini belum sepenuhnya berjalan.

Ashwin menyoroti pasal 27 Perpres SPBE yang mengatur infrastruktur nasional, seperti pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan, yang belum terealisasi. “Sebetulnya kita bisa melanjutkan pengembangan IPTEKnet agar menjadi tulang punggung SPBE nasional. Jika diperkuat, jaringan ini dapat benar-benar menghubungkan seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya. ***