Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membubarkan Kementerian Pendidikan sebagai bagian dari Project 2025 yang diprakarsai oleh Kelompok Konservatif (Partai Republik). Langkah ini diambil sebagai respons atas menurunnya kualitas pendidikan di AS, meskipun anggaran terus meningkat.
Berdasarkan Project 2025, perhatian diarahkan pada rendahnya “education outcome” warga Amerika, khususnya dalam bidang sains, matematika, dan membaca. Di tengah derasnya regulasi dan besarnya anggaran, hasil yang dicapai justru melemah. Hal ini mendorong Trump memindahkan urusan pendidikan ke level negara bagian, membubarkan kementerian di tingkat federal.
Mengacu pada pemikiran Milton Friedman (1985), pendidikan idealnya berada di bawah keputusan keluarga, bukan negara. Pemerintah cukup menyediakan pembiayaan, sementara masyarakat menentukan pilihan pendidikan anak.
Kondisi di Indonesia menunjukkan pola serupa. Meski 20% APBN dialokasikan untuk sektor pendidikan, kualitas lulusan belum menunjukkan peningkatan signifikan yang antara lain ditunjukkan oleh hasil tes PISA yang mengalami stagnasi sejak tahun 2000. Sistem zonasi, kebijakan yang berubah seiring pergantian menteri, serta birokrasi yang membebani guru dan dosen memperburuk situasi.
Data menunjukkan bahwa 85% kualitas pendidikan ditentukan oleh guru yang kompeten dan murid yang sehat dan cerdas , sementara hanya 15% oleh infrastruktur. Namun, anggaran lebih banyak terserap oleh birokrasi. Guru dan dosen terpaksa menghabiskan waktu menyusun laporan administratif dibanding fokus pada proses belajar-mengajar.
Rekomendasi Reformasi Pendidikan:
- Fokus Anggaran pada Guru dan Murid
- Alokasikan anggaran untuk diprioritaskan meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru serta untuk perbaikan gizi/kesehatan serta kecerdasan siswa.
- pendidikan karateristik sesuai wilayah dan masyarakatnya
- Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Guru
- Kenaikan gaji dan tunjangan di daerah terpencil.
- Pengurangan beban administratif melalui digitalisasi dan dukungan staf.
- Jam kerja tepat waktu dan tidak boleh lembur, serta ambil cuti untuk menjaga kesehatan mental.
- Pelatihan berkelanjutan dan mentoring.
- Dukungan psikologis dan lingkungan kerja sehat.
- Sistem penghargaan dan retensi guru.
- Keterlibatan guru dalam kebijakan pendidikan.
- Meningkatkan Keterlibatan dan Kenyamanan Siswa
- Lingkungan sekolah aman dan anti-bullying.
- Pembelajaran aktif dan kontekstual sekaligus mengasah kemampuan murid dalam membaca, mendengar, menulis dan berbicara.
- Ruang untuk kreativitas dan eksplorasi.
- Dukungan emosional dari guru dan orang tua.
- Apresiasi atas usaha, bukan sekadar hasil.
- Penguatan interaksi sosial dan kegiatan kelompok.
- Orang tua mendukung tanpa tekanan berlebihan.
Saatnya merefleksi ulang arah pendidikan Indonesia. Anggaran besar harus berdampak nyata pada kualitas pendidikan, bukan sekadar terserap oleh birokrasi. ***
Tulisan ini dirangkum dari hasil diskusi mini Rabu 7 Mei 2025 menjadi tulisan opini oleh anggota CTIS ; Wendy Aritenang, Bambang Goeritno, Chairil Abdini, Soekotjo Soeparto dan Wawan Bayu PS