Di balik percepatan transisi energi global dan pesatnya revolusi teknologi, terdapat mineral-mineral strategis yang menjadi fondasi peradaban modern. Salah satunya adalah logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE), sekelompok unsur yang menjadi komponen vital baterai kendaraan listrik, turbin angin, panel surya, semikonduktor, hingga sistem pertahanan canggih.
Kebutuhan dunia yang terus meningkat terhadap teknologi bersih dan industri berbasis inovasi menjadikan LTJ bukan sekadar komoditas tambang, melainkan instrumen geopolitik global.
Dalam konteks ini, Indonesia menyimpan potensi strategis yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Isu tersebut mengemuka dalam diskusi terbatas bertema Geostrategis Logam Tanah Jarang yang diselenggarakan Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) bekerja sama dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Forum mempertemukan pakar lintas sektor: Dr. Ridwan Djamaluddin dan Dr. Idwan Suhardi (CTIS); Dr. Mirzam Abdurrahman (IPTM-ITB); Prof. Dr. Joko Troyono (Universitas Indonesia); Dr. Fajar Nurjaman (Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN); Koesnohadi (Dewan Pakar Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia); Arnazt Purba Andriyanto dan Abdul Bari (PT Aneka Tambang Tbk/Antam); Dr. Ing. M. Abdul Kholiq (Dewan Pertahanan Nasional Kementerian Pertahanan); serta tim peneliti CSIS Indonesia yang terdiri dari M. Habib Abiyan Dzakwan, Dandy Rafitrandi, dan Stefani.
Bayang-Bayang Dominasi Global
Selama dua dekade terakhir, rantai pasok LTJ dunia masih terkonsentrasi pada satu kekuatan utama: China. Negara tersebut tidak hanya unggul dalam produksi, tetapi juga menguasai teknologi pemisahan dan pemurnian mineral tahapan paling krusial yang menentukan nilai tambah industri.
Ketergantungan global pada satu negara memunculkan kekhawatiran strategis. Amerika Serikat, Jepang, hingga Uni Eropa kini berlomba membangun diversifikasi pasokan demi menjaga stabilitas industri teknologi dan pertahanan mereka.
Situasi ini membuka ruang bagi negara-negara pemilik cadangan mineral, termasuk Indonesia.
Cadangan LTJ Indonesia tersebar di berbagai wilayah seperti Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan, dan Sulawesi. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kekuatan industri bernilai tambah tinggi.
Keterbatasan teknologi pemurnian, minimnya fasilitas hilirisasi, serta belum terbangunnya ekosistem industri berbasis advanced materials menjadi tantangan mendasar.
Investasi Teknologi: Kunci Melompat
Dalam diskusi, Koesnohadi menegaskan bahwa penguasaan teknologi merupakan faktor pembeda antara negara pengekspor bahan mentah dan negara maju berbasis industri.
Menurutnya, lompatan kemajuan negara maju terjadi melalui investasi besar pada teknologi strategis jangka panjang. Indonesia pun dinilai perlu berani menanam investasi riset pada teknologi kunci yang relevan untuk satu dekade mendatang.
Ia juga menyoroti pentingnya mendorong peneliti domestik mengembangkan teknologi siap pakai agar dapat ditingkatkan ke skala industri.
Pandangan tersebut diperkuat Dr. Fajar Nurjaman yang memaparkan capaian Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam pengembangan teknologi ekstraksi LTJ sejak 2018.
Melalui fasilitas pilot plant di Yogyakarta dan Jakarta, BRIN telah mampu memisahkan unsur strategis seperti lantanum, serium, praseodimium, dan neodimium, material vital bagi industri magnet permanen, baterai kendaraan listrik, dan teknologi energi bersih.
Namun Fajar mengingatkan, penguasaan teknologi tidak berhenti pada kemampuan produksi.
“Indonesia harus mulai merancang teknologi masa depan. Penguatan SDM iptek dan dukungan anggaran riset menjadi faktor penentu,” tegasnya.
Fondasi Industrialisasi Modern
Sementara itu, Prof. Dr. Joko Troyono menempatkan pengembangan advanced materials sebagai fondasi revolusi industri modern. Negara dengan kemampuan sains material yang kuat cenderung memimpin inovasi teknologi global.
Menurutnya, strategi tersebut telah menjadi bagian dari kebijakan nasional, namun implementasinya perlu konsistensi lintas sektor.
Dari perspektif kebijakan strategis, M. Habib Abiyan Dzakwan menilai pengelolaan mineral kritis memerlukan visi negara yang terintegrasi dengan agenda kemandirian energi dan teknologi nasional.
Ia menekankan pentingnya evaluasi transfer teknologi dari kerja sama investasi asing agar tidak berhenti pada eksploitasi sumber daya semata.
Senada, Dandy Rafitrandi menyoroti absennya peta jalan teknologi nasional yang komprehensif.
“Kita belum memiliki pohon teknologi, baru sebatas pohon produk,” ujarnya.
Ia menilai identifikasi teknologi prioritas menjadi langkah mendesak, dengan skema kerja sama antar pemerintah (government-to-government) sebagai model pendanaan paling ideal bagi pengembangan teknologi strategis.
Diplomasi Mineral dan Kesejahteraan
Dr. Ridwan Djamaluddin memandang rivalitas geopolitik Amerika Serikat dan China menjadikan mineral kritis sebagai alat tawar ekonomi-politik global. Dalam situasi tersebut, Indonesia berpeluang memposisikan diri sebagai mitra strategis alternatif melalui diplomasi mineral yang seimbang.
Langkah tersebut perlu diperkuat melalui kebijakan hilirisasi yang konsisten guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
Di sisi lain, Dr. Idwan Suhardi mengingatkan bahwa pengembangan LTJ tidak boleh berhenti pada ambisi geopolitik dan industri semata.
Pemanfaatan mineral strategis harus mampu mendorong inovasi yang berdampak pada ekonomi mikro serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Momentum Naik Kelas
Diskusi tersebut menyimpulkan satu benang merah: logam tanah jarang merupakan pintu masuk Indonesia untuk naik kelas dalam rantai pasok global.
Dari sekadar pemasok bahan mentah, Indonesia berpeluang menjadi pemain utama industri teknologi tinggi dan energi bersih dunia.
Namun peluang itu mensyaratkan visi jangka panjang, keberanian investasi riset, penguatan SDM iptek, serta konsistensi kebijakan hilirisasi nasional.
Di tengah persaingan geopolitik mineral kritis yang semakin tajam, penguasaan LTJ bukan lagi sekadar isu pertambangan melainkan strategi besar menuju kedaulatan teknologi dan ketahanan ekonomi bangsa. ***