Pada awal November 2026, publik dihebohkan oleh pemberitaan mengenai dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Dugaan penyadapan tersebut disebut-sebut menyasar pula sejumlah ketua partai politik, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, dan pihak lainnya.
Kasus yang diduga melibatkan aparat kepolisian berpangkat jenderal dan inspektur jenderal itu memunculkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan, mekanisme pengawasan, serta perlindungan privasi dan keamanan komunikasi pejabat negara maupun masyarakat.
Merespons perkembangan tersebut, Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) mengangkat tema “Peraturan dan Pelaksanaan Intersepsi Secara Umum” dalam diskusi yang diselenggarakan pada Rabu (11/11/2026).
Diskusi menghadirkan Ir. Ashwin S. Sasongko, M.Sc., Ph.D., IPU, Ketua II Koordinator Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) CTIS, sebagai narasumber. Acara diawali dengan pengantar Ketua CTIS Wendy Aritenang dan dimoderatori Bambang Goeritno, Ketua IV Bidang Infrastruktur CTIS.
Dalam paparannya, Ashwin membahas persoalan penyadapan dari berbagai perspektif, mulai dari perkembangan kasus terkini, landasan hukum, arsitektur jaringan telekomunikasi, teknologi intersepsi, hingga strategi pengamanan infrastruktur komunikasi pemerintah.
Dugaan Penyadapan dan Ancaman Spyware
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan teknologi pengawasan canggih, termasuk spyware Pegasus yang dikembangkan perusahaan teknologi keamanan siber Israel, NSO Group.
Pemberitaan mengenai kasus tersebut turut menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi sebagai saksi.
Dalam konteks ini, muncul kembali perdebatan mengenai penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum.
Irjen Slamet Uliandi, pada 2023 pernah membantah penggunaan Pegasus oleh Polri, menegaskan bahwa institusinya hanya menggunakan sistem penyadapan yang sah atau lawful interception. Namun, dugaan penyalahgunaan mekanisme penyadapan yang sah justru menjadi salah satu persoalan yang perlu didalami.
Ancaman penggunaan teknologi pengawasan digital di Indonesia sebelumnya juga menjadi perhatian Amnesty International.
Dalam laporan investigasi bertajuk A Web of Surveillance: Unravelling a Murky Network of Spyware Exports to Indonesia, yang diterbitkan 1 Mei 2024, Amnesty mengungkap jaringan transaksi dan penggunaan berbagai teknologi spyware di Indonesia.
Teknologi yang disoroti antara lain Pegasus dari NSO Group/Q Cyber Technologies, Predator dari Intellexa, Candiru, dan Wintego.
Laporan tersebut mengidentifikasi keterlibatan sejumlah lembaga publik, termasuk Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dalam konteks pengadaan maupun penggunaan teknologi pengawasan.
“Persoalan ini menunjukkan bahwa penyadapan ilegal bukan sekadar pelanggaran privasi individu, tetapi juga berpotensi mengancam demokrasi, kebebasan berekspresi, dan ruang gerak kelompok oposisi,” kata Ashwin.
Regulasi Penyadapan Masih Memerlukan Penguatan
Dari aspek hukum, lanjut Ashwin, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah ketentuan yang mengatur intersepsi atau penyadapan, salah satunya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 mengatur larangan intersepsi dalam Pasal 31. Ayat (1) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas informasi atau dokumen elektronik dalam suatu sistem elektronik milik orang lain.
Larangan tersebut juga mencakup penyadapan atas transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, baik yang mengakibatkan perubahan maupun tidak terhadap informasi yang sedang ditransmisikan.
Meski demikian, undang-undang memberikan pengecualian terhadap tindakan intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi penegak hukum lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Persoalan lain muncul terkait mekanisme dan tata cara penyadapan. Mahkamah Konstitusi (MK) pernah membatalkan Pasal 31 ayat (4) UU ITE yang sebelumnya mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Melalui putusannya, MK menegaskan bahwa tata cara penyadapan harus diatur pada tingkat undang-undang, bukan hanya melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri.
Ketentuan tersebut menjadi penting karena penyadapan menyangkut hak privasi warga negara dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai pengaturan serta pengawasan yang memadai.
Sementara itu, aspek teknis penyadapan telah diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan yang Sah atas Informasi Berbasis Internet Protocol (IP).
Regulasi tersebut mengacu pada standar internasional ETSI TS 102 232 tentang Handover Interface and Service-Specific Details for IP Delivery.
Dalam sistem Lawful Interception (LI), penyadapan didefinisikan sebagai kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik oleh aparat penegak hukum atau badan intelijen sesuai kewenangannya.
Sistem tersebut melibatkan sejumlah komponen, antara lain Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Intelijen Negara (LIN), Law Enforcement Monitoring Facility (LEMF) sebagai fasilitas penerima hasil penyadapan, serta Handover Interface (HI) yang menghubungkan jaringan operator telekomunikasi dengan fasilitas pemantauan.
Memahami Jalur Komunikasi dan Titik Kerentanan
Ashwin juga menjelaskan aspek teknis intersepsi dengan menguraikan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Secara umum, infrastruktur TIK terdiri atas tiga lapisan utama, yakni Application Network Layer, Transport Network Layer, dan Physical Network Layer.
Lapisan aplikasi mencakup berbagai layanan yang digunakan masyarakat, seperti peramban web, media sosial, dan surat elektronik.
Lapisan transport mengatur mekanisme pengiriman data melalui protokol seperti TCP/IP, DNS, dan sistem routing. Adapun lapisan fisik merupakan infrastruktur yang menopang komunikasi, mulai dari menara BTS, kabel serat optik, hingga satelit.
Untuk mempermudah pemahaman, perbedaan jaringan telekomunikasi konvensional dan internet dianalogikan seperti mobil dan kereta api.
“Telekomunikasi konvensional diibaratkan mobil yang berjalan di jalan raya dengan kapasitas angkut terbatas.,” ujarnya.
Sementara itu, internet dianalogikan sebagai kereta api yang berjalan di atas jaringan fisik dengan kapasitas jauh lebih besar untuk mengirimkan berbagai jenis data, mulai dari video, dokumen, hingga aplikasi dengan konten kompleks.
Dalam komunikasi internet global, pengiriman data menggunakan protokol IP dan sistem DNS yang beroperasi dalam tata kelola internet global, termasuk melalui ICANN dan sistem Root Server yang terdiri atas 13 identitas server akar.
Data komunikasi bergerak dari perangkat pengguna melalui penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP), kemudian melalui jaringan penghubung seperti Network Access Point (NAP), sebelum mencapai server tujuan.
Struktur jaringan tersebut sekaligus memperlihatkan sejumlah titik yang berpotensi menjadi sasaran intersepsi.
Penyadapan dapat dilakukan melalui jaringan operator telekomunikasi atau ISP, baik pada jalur kabel maupun nirkabel. Namun, metode ini menghadapi tantangan ketika komunikasi dilindungi teknologi End-to-End Encryption (E2EE).
Aplikasi seperti WhatsApp yang menggunakan Signal Protocol dan Telegram dengan MTProto 2.0 menerapkan enkripsi untuk melindungi komunikasi penggunanya. Dengan demikian, data yang dicegat di tengah jaringan tidak serta-merta dapat dibaca tanpa kemampuan untuk mendekripsinya.
Pegasus dan Perkembangan Penyadapan Berbasis Perangkat
Seiring semakin kuatnya teknologi enkripsi, metode penyadapan modern juga berkembang dengan menyasar perangkat komunikasi secara langsung atau endpoint/device level.
Salah satu metode yang digunakan adalah menanamkan perangkat keras maupun perangkat lunak tertentu sejak perangkat diproduksi atau sebelum sampai kepada pengguna.
Ashwin pernah menjabat Sekjen Kominfo dan Dirjen Aplikasi Informatika menjelaskan metode lainnya adalah menginjeksikan spyware ke dalam telepon pintar berbasis Android maupun iOS.
Pegasus, misalnya, dikenal memiliki kemampuan mengeksploitasi kerentanan perangkat untuk melakukan infeksi tanpa memerlukan interaksi pengguna melalui metode zero-click.
Dengan menguasai perangkat, spyware dapat mengakses informasi langsung dari sumbernya, termasuk pesan, suara, foto, dan data lainnya sebelum informasi tersebut dienkripsi oleh aplikasi komunikasi.
Karena itu, perlindungan komunikasi tidak cukup hanya mengandalkan enkripsi pada aplikasi atau jaringan internet. Keamanan perangkat yang digunakan juga menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan informasi.
Jaringan Intra Pemerintah sebagai Strategi Pengamanan
Menghadapi ancaman penyadapan dan infiltrasi malware maupun spyware, komunikasi strategis pemerintah memerlukan sistem pengamanan yang tidak sepenuhnya bergantung pada jaringan internet publik.
Dalam diskusi tersebut, Ashwin menyoroti praktik sejumlah negara yang mengembangkan jaringan komunikasi tertutup untuk kebutuhan pemerintahan.
Swedia, misalnya, mengembangkan Swedish Government Secure Intranet (SGSI), yakni jaringan intranet pemerintah yang digunakan untuk mendukung komunikasi aman antarlembaga. India juga mengembangkan jaringan intranet pemerintahan dengan pengendalian akses yang ketat untuk melindungi data dan komunikasi kementerian.
Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan kebijakan untuk membangun sistem serupa melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Salah satu instrumen penting dalam kebijakan tersebut adalah Pusat Data Nasional serta Jaringan Intra Pemerintah.
Jaringan Intra Pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan simpul-simpul jaringan instansi pusat dan pemerintah daerah. Sistem ini dirancang untuk mendukung komunikasi dan pertukaran data antarlembaga pemerintahan dengan pengamanan yang lebih terkontrol dan tidak bergantung sepenuhnya pada internet publik.
Penguatan jaringan tertutup tersebut menjadi salah satu strategi untuk mengurangi risiko kebocoran informasi dan intersepsi dari pihak luar.
Perlu Undang-Undang Intersepsi dan Penguatan Kedaulatan Digital
Dalam kesimpulan paparannya, Ashwin menempatkan intersepsi sebagai teknologi yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, Lawful Interception diperlukan aparat penegak hukum dan lembaga intelijen untuk mendukung penegakan hukum serta menjaga keamanan nasional.
Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi penyadapan tanpa dasar hukum dan pengawasan yang jelas dapat menjadi ancaman serius terhadap privasi, hak-hak warga negara, dan stabilitas politik.
“Karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui undang-undang yang secara khusus mengatur intersepsi. Pengaturan tersebut perlu memberikan batasan yang tegas mengenai kewenangan, tujuan, prosedur, mekanisme perizinan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan penyadapan,” sarannya.
Selain penguatan aspek hukum, keamanan infrastruktur digital pemerintah juga perlu menjadi prioritas.
Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah yang tertutup, disertai sistem perlindungan perangkat dan pengelolaan data yang kuat, merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia.
