Memasuki 20 tahun menjelang satu abad kemerdekaan pada 2045, Indonesia perlu mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus merumuskan strategi menghadapi tantangan global. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting untuk menentukan posisi Indonesia di tengah persaingan dunia.
Diplomat senior Soemadi Brotodiningrat, yang pernah menjabat Duta Besar RI untuk Jepang dan Amerika Serikat serta Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, menegaskan bahwa tolok ukur kemajuan bangsa harus mengacu pada tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Hal tersebut disampaikan Soemadi dalam diskusi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu (18/11/2026), melalui paparan bertajuk “Perlunya Ilmuwan Memahami Perkembangan Global”. Diskusi dimoderatori Susanto Sutoyo, Advisor CTIS, dengan pengantar Ketua CTIS Wendy Aritenang.
Soemadi mengingatkan empat tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Menurut dia, dua tujuan terakhir semakin relevan dalam menghadapi perubahan global, terutama terkait penguasaan teknologi, peningkatan kualitas pendidikan, dan peran Indonesia dalam percaturan internasional.
Ia menjelaskan, peta geopolitik dan ekonomi dunia telah berubah sejak era pasca-Perang Dunia II. Persaingan yang sebelumnya didominasi pembelahan ideologi Timur-Barat dan dikotomi negara maju (Utara) dengan negara berkembang (Selatan), kini semakin ditentukan oleh kemampuan teknologi dan kualitas SDM.
Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas inovasi.
Mengacu pada data yang dipaparkannya, Indonesia berada di peringkat ke-113 dari 193 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia. Pada 2026, penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi baru mencapai 11,30 persen, sedangkan lulusan bidang teknik tercatat 10,42 persen.

Di tingkat ASEAN, persentase lulusan perguruan tinggi Indonesia berada di peringkat kedelapan dari 11 negara. Sementara dalam Global Innovation Index, Indonesia menempati posisi ke-55 dari 139 negara.
Kondisi tersebut, menurut Soemadi, menjadi tantangan bagi Indonesia untuk bertransformasi dari sekadar pengguna teknologi menjadi bangsa yang mampu menciptakan inovasi dan menghasilkan penemuan.
“Apakah hanya berhenti sebagai penonton dan pengguna, atau mampu naik kelas menjadi pembuat dan penemu,” ujarnya.
Untuk mengejar ketertinggalan menjelang 2045, Soemadi mendorong Indonesia belajar dari pengalaman negara-negara Asia, seperti Jepang, China, Vietnam, dan India. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi peran diaspora dalam memperkuat ekosistem ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi di negara asal.
Ia mencontohkan India yang memberikan ruang bagi warganya untuk menempuh pendidikan dan berkarier di luar negeri tanpa harus diwajibkan kembali ke tanah air. Diaspora India kemudian berkembang dan berkontribusi dalam berbagai bidang di tingkat global.
“Bahkan di India, pemerintah membebaskan warga negara India yang belajar di luar negeri tidak harus pulang ke India. Maka bisa dilihat banyak orang India tersebar di mana-mana, termasuk Wali Kota New York Mamdani keturunan India,” terangnya.
Selain peningkatan SDM, Soemadi menyoroti persaingan geopolitik yang semakin berpusat pada penguasaan teknologi tinggi dan mineral kritis (critical raw minerals).
Rivalitas antara negara-negara Barat dan China serta kesenjangan teknologi antara negara maju dan berkembang menuntut Indonesia mampu membaca perkembangan global dan menentukan posisi strategisnya.

Dalam konteks tersebut, ia menilai diplomasi ilmu pengetahuan dan teknologi (diplomasi iptek) perlu diperkuat. Diplomasi harus dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan riset dan teknologi nasional. Sebaliknya, kemampuan iptek juga dapat meningkatkan daya tawar diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
Soemadi menilai prakarsa kerja sama Kementerian Luar Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Asia-Europe Foundation (ASEF) yang melibatkan pemerintah, akademisi, lembaga riset, dan dunia usaha merupakan langkah awal yang positif.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kerja sama tersebut sangat bergantung pada konsistensi tindak lanjut dan implementasi konkret.
Penguatan SDM, penguasaan teknologi, optimalisasi diaspora, dan diplomasi iptek, menurut Soemadi, perlu menjadi bagian dari strategi nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna perkembangan teknologi global, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menciptakan inovasi dan menentukan arah kemajuan dunia.