Tahun: 2025

Pembangunan harus melibatkan masyarakat agar berdampak langsung terhadap komunitasnya. Masyarakat bisa berkreativitas, berinovasi dan berdampak positif. Maka dibutuhkan paradigma yang tepat untuk membangun Indonesia yang sangat luas ini.

Hal itu disampaikan oleh Tri Mumpuni, anggota Dewan Pengawas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu 12 Maret 2025.

Pelopor pemberdaya listrik di lebih dari 60 lokasi di wilayah terpencil  di Indonesia memaparkan bahwa ada sebuah paradigma yang tepat sebuah transfer teknologi yang berkeadilan sosial dan berkeadilan lingkungan.

Paradigma ini dikaitkan dengan kondisi planet Bumi yang kondisinya kian memprihatinkan. Kerusakan lingkungan, bencana alam, kemiskinan terjadi dimana-mana sementara Tuhan telah menciptakan sumber daya alam luar biasa.

“Sejak Indonesia merdeka, resource yang diberikan Tuhan belum mampu memakmurkan rakyat. Banjir dimana-mana. Sudah tahu daerah sungai justru ditutup. Tempatnya tumbuh biota malah dipagar,” ugkap Tri Mumpuni.

Untuk itu paradigma yang harus dikembangkan dengan melihat  konteks Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas.

Ada lebih dari 17 ribu pulau. Ada 74.954 desa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan wilayah Indonesia ini luasnya seperti dari Dublin (Irlandia) menuju Ankara (Turki).

“Apalagi Indonesia punya dua pantai terpanjang di dunia,” ujar pendiri  Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) itu.

Paradigma yang diterapkan adalah paradigma archipelego. Yakni cara pandang dalam pembangunan wilayah kepulauan yang berbasi pada keragaman budaya, ekosistem dan kompleksitas wilayah.

Ini sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya dan ekosistem alam terbesar di dunia.

Namun yang terjadi selama ini, pembangunan wilayah Indonesia menggunakan paradigma kontinen.

Paradigma kontinen adalah cara pandang yang berbeda dengan paradigma kepulauan dalam memahami suatu wilayah.

Untuk kontinen, Indonesia menggunakan landas kontinen merupakan hak berdaulat negara untuk memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya.

Menurut Tri Mumpuni pelaksanaan paradigma ini berdampak hingga saat ini.

“Banyak penyeragaman, padahal itu tidak perlu seragam. Padahal dengan archipelego ini walau kecil tapi unik, tapi tujuannya untuk memakmurkan rakyat,” kata Tri Mumpuni.

“The biggest mistake yang dibuat di dalam pemerintaha, tidak pernah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk  mampu mengurus dirinya sendiri,” tegasya.

Semuanya diurus oleh negara dalam arti lain terjadi sentralisasi. Tri pun menyinggung soal aliran listrik untuk penerangan belum merata. Masih banyak wilayah Indonesia gelap karena tidak ada penerangan.

Masyarakat hanya menunggu kebijakan dari PLN yang notabene dari pemerintah pusat, sehingga masih banyak masyarakat yang tertinggal karena tidak ada penerangan di desanya.

Selain itu ancaman korupsi terjadi dimana-mana juga melumpuhkan sendi-sendi pembangunan. Kemudian konsep pembangunan based on monetery.  Padahal dalam konsep paradigma archipelego ini pembagunan harus inklusif, berkelanjutan dan melibatkan masyarakat.

“Yang selalu dipikirkan adalah pertumbuhan ekonomi maksimal. Padahal dalam pembangunan yang harus dipikirkan bagaimana kebahagiaan rakyat. Bagaimana rakyat bisa beraktivitas. Maka di sini perlu sebuah pandangan tentang techno anthropology,” tegasnya.

Bagaimana teknologi didekatkan dengan  kemampuan masyarakat atau rakyat. Mereka diberdayakan sehingga teknologi bisa memberikan arti positif dan benar-benar membangun kehidupan masyarakat lebih baik.

“Kenapa demikian, karena sistem pendidikan kita hanya berdasarkan mengejar prestasi, tidak disertakan dengan logic, rasa, empati atau kolbu,” kata Tri Mumpuni.

Maka dalam sistem pendidikan, otak digunakan untuk meningkatkan kecerdasan namun harus diimbangi dengan rasa. Bukan hanya pendidikan kognitif seperti yang sekarang diajarkan. Murid hanya fokus proses belajar daripada hasil belajarnya.

Penerima Ashden Award dan Ramon Magsaysay Award ini menjalankan techno anthropology dalam membangun wilayah Indonesia. Terlebih banyak wilayah Indonesia yang berada di pelosok, terpencil dan belum tersentuh pembangunan.

Ia sangat peduli dengan masyarakat di kawasan terpencil melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) yang telah diakui baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sudah ada 60 desa lebih yang didatangi dan dibantu dengan teknologi PLTMH ini untuk penerangan. Hal itu berdampak luas bagi masyarakat yang bertahun-tahun mengalami kegelapan karena tidak ada penerangan. Kemudian mereka menikmati listrik di rumah.

Jalanan kampung-kampung menjadi terang. Masyarakat semakin meningkat dalam beraktivitas.

Beberapa upaya dalam membangun PLTMH yang ia bagikan dalam diskusi tersebut di Gayo Lues, Aceh. Desa-desa terpencil mendapatkan penerangan dari energi terbarukan tenaga mikrohidro pada 2008 dan hingga sekarang masih beroperasi.

“Masyarakat senang karena ada penerangan listrik. Masyarakat di sana terlibat mulai dari pembuatan PLTMH, membuat jalan desa dan terpenting lagi merawat PLTMH ini karena mereka merasa ikut memiliki,” jelas Tri Mumpuni.

Dalam pembangunan PLTMH ini tidak membutuhkan anggaran besar. Namun berdampak bagi masyarakat di sekitar.

Kisah serupa juga terjadi di Sumba dan Papua dalam proyek pembangunan PLTMH berbasis komunitas.

“Semua bergerak untuk membangun dan merawat hasil karya itu. Inilah konsep paradigma pembangunan yang berkeadilan karena melibatkan masyarakat dan yang menikmati masyarakat,” ujarnya lagi.

Namun di tengah pembangunan itu, Tri juga mencari anak-anak muda yang diberikan pendampingan  nantinya akan menjadi pioner dan champion di daerahnya dalam program Patriot Desa.

Mereka yang selama ini mengunyah pendidikan kognitif mulai dikenalkan dengan empati, rasa atau qolbu.

Dalam membimbing anak-anak muda untuk membangun Indonesia telah membuahkan hasil. Tri mencontohkan Rumah Mocaf di Banjarnegara, Jawa Tengah digawangi anak muda lulusan UGM yang memilih menjadi petani singkong dan melakukan hilirisasi teknologi dari singkong menjadi tepung mocaf pengganti terigu yang telah diekspor.

Tepung Mocaf diberi nama Rumah Mocaf ini telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Petani singkong pun mendapatkan manfaat nilai tambah ekonomi karena awalnya singkong hanya dihargai Rp800 per kilogram. “Kini adanya tepung mocaf, harga singkong naik,” kata Tri.

Kemudian di Yogyakarta, anak muda mendirikan Agradaya  dengan memberdayakan petani sekitar. Anak muda dari Agradaya ini mengajari petani jahe di desanya dengan cara unik.

“Ibu-ibu diajari kalau menjual jahe tidak dengan tanahnya harganya Rp35 ribu per kg. Bila menjual jahe dalam keadaan bersih dan sudah diiris-iris harganya jadi Rp65 ribu per kg. Bila sudah menjadi bubuk jahe harganya Rp300 ribu. Ini konsep tidak bisa dilaksanakan di birokrasi. Maka percayakan pada anak-anak muda,” tegasnya.

Kemudian ada pabrik kemiri di Yogyakarta dibangun tahun 2015. Kemiri ini diekspor ke Arab Saudi dalam kondisi sudah dikupas dalam keadaan biji kemiri utuh.

Teknologi yang dikembangkan sangat sederhana yaitu biji kemiri  dikirim dari NTT masih terbungkus cangkang dimasukkan ke freezer dan kulkas. Setelah beku kemudian cangkangnya dipecah melalui mesin pengupas cangkang kemiri. Hasilnya biji kemiri masih utuh.

“Sekali ekspor satu kontainer seharga Rp2,3 miliar. Arab Saudi membutuhkan satu batch itu 23 ton. Pengiriman dari Yogyakarta dua kontainer, jadi sekali kirim sudah Rp4,6 miliar hanya dari kemiri saja,” terangnya.

Indonesia sebagai penghasil rempah bisa memanfaatkan peluang ekspor selain kemiri. Di Salatiga, lahir sebuah Akademi Inovasi Indonesia. Sebuah akademi yang menggratiskan biaya kuliah.

Akademi ini menerapkan kurikulum berbasis teaching factory dan project based learning. Berdirinya akademi ini karena kegelisahan anak muda melihat banyaknya pengangguran di usia produktif dan tidak mampu sekolah di perguruan tinggi.

Di akademi ini para mahasiswa bisa langsung praktek di industri. Akhirnya para alumninya mampu menghasilkan produk-produk yang diekspor terutama ke China dan membuka lapangan pekerjaan.

Di Indonesia  kepemilikan rasio Computer Numerical Control (CNC) mungkin sekitar 10 ribu dan Singapura 99 ribu. Dengan adanya akademi ini, maka bisa dibayangkan desa-desa yang memakai CNC akan bertambah dan membanjiri seperti di China.

Tri Mumpuni menekankan pentingnya peran techno anthropology, yaitu pembangunan berbasis masyarakat atau sosio bisnis modern.

“Kita harus tahu persis inisiatif masyarakat, pembagunan berbasis pada masyarakat. Local community akan memberikan respect apabila pembangunan itu memberdayakan masyarakat. Dan pembangunan itu sesuai dengan keinginan rakyat,” jelasnya.

Dari sinilah maka local capasity terbangun dan local equity juga hadir . Sebab selama ini masyarakat hanya menjadi penonton. Selama ini konsep berinvestasi hanya punya penguasa dan pengusaha. Padahal rakyat pun bisa berinvestasi.

“Sehingga lahir pembangunan pro kearifan lokal. Manfaatnya capability dan local capasity bisa terlihat.  Kita sebut pohon pemberdayaan. Dimana pun di dunia ada local resources dan menjadi local contribution. Itu bisa terjadi karena akarnya adalah rakyat punya motivasi  dan kreativitas.”

Tri Mumpuni juga menyinggung soal pupuk untuk pertanian. Selama ini keberadaan pupuk bersubsidi tergantung pada satu kontraktor. Seharusnya petani diberikan space untuk membuat pupuk secara mandiri sehingga kebutuhan selalu terpenuhi.

Sehingga pohon pemberdayaan ini kian berkembang apabila masyarakat ikut dilibatkan.

Di kesempatan diskusi tersebut, Prof Indroyono Soesilo selaku Dewan Pakar CTIS menyinggung berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh anak-anak muda dalam membangun industri dan hiirisasi teknologi.

“Apakah biayanya cukup besar? Atau di bawah Rp100 juta?”

Tri Mumpuni menjawab bahwa modal yang mereka pakai di bawah Rp100 juta. “Dengan biaya seperti itu saya kira pemerintah bisa mencontoh karena tidak perlu modal besar. Seperti pembangkit listrik di pelosok, setelah mampu menerangi desa-desa, PLN baru masuk,” kata Tri Mumpuni.