Bulan: Maret 2025

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

17 Tahun Para Ahli Indonesia-Tiongkok Menguak Fenomena Ilmiah Laut Indonesia

17 tahun kerjasama Indonesia-Tiongkok mengkaji ilmiah laut Indonesia
Arus Laut Global
(sumber: Constantine Alexander’s Journal)/dok national-oceanographic.com

Dari segi sains dan teknologi kelautan, wilayah perairan Indonesia sangat kaya dengan ragam topik riset yang bisa dikerjasamakan guna mendapatkan berbagai temuan-temuan ilmiah tentang kelautan dunia.

Beberapa fenomena iptek kelautan di perairan Indonesia yang bisa mendunia, antara lain Arus Lintas Indonesia (Arlindo), Segitiga Terumbu Karang, Indian Ocean Dipole (IOD), kolam panas pemicu variabilitas iklim El Nino dan La Nina, proses upwelling di laut tempat ikan berkumpul, juga prediksi cuaca monsoon dan pemantauan gempa di laut, serta tsunami.

Kerja sama iptek kelautan Indonesia – Tiongkok sudah dimulai sejak tahun 2006 lalu, dan sudah banyak hasil riset yang bisa dihilirisasi.  Ke depannya, diprakirakan kerja sama riset kelautan Indonesia – Tiongkok dapat ditindaklanjuti melalui revitalisasi Indonesia – China Center for Ocean Climate yang dibentuk tahun 2012 lalu.

Di samping itu, kerja sama pengembangan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dan Tiongkok melalui program Master dan Doktor, ekspedisi kelautan bersama, serta penerapan hasil hasil riset kelautan yang sudah terhimpun untuk program perubahan iklim global di laut, implementasi keanekaragaman hayati laut, ilmu perikanan dan ekonomi biru guna kemaslahatan penduduk Indonesia dan Tiongkok.

Demikian kesimpulan diskusi Center for Technology & Innovation Studies (CTIS) dengan topik ‘Kerjasama Kelautan Indonesia – Tiongkok Untuk Pemantauan Iklim Laut, ,Rabu 18 September 2024

Kerja sama iptek kelautan Indonesia – Tiongkok sudah dimulai sejak tahun 2006 lalu, dan sudah banyak hasil riset yang bisa dihilirisasi. 

Berbicara pada diskusi adalah Professor Weidong Yu dari Sun Yat Sen University, Zhuhai, China, sedang bertindak sebagai moderator adalah Dr Marina Frederik, ahli geofisika Laut BRIN.

Professor Yu menyampaikan bahwa sejak kerja sama iptek kelautan Indonesia – Tiongkok ditandatangani, antara First Institute of Oceanography (FIO), China’s State Oceanic Administration (SOA), dengan Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada 2006 lalu hingga tahun 2024 ini telah digelar 6 proyek proyek riset antara kedua negara.

Proyek riset pertama tentang:”South China Sea and Indonesian Seas Throughflow and its Impacts on Fish Seasonal Migration (SITE)”, menggunakan kapal riset Baruna Jaya BPPT, guna mengkaji peran Arus Lintas Indonesia (Arlindo) terhadap migrasi ikan dan kumpulan ikan di Perairan Laut China Selatan dan di Perairan Indonesia, mengingat fenomena Arlindo menegaskan bahwa arus laut bergerak dari Samudera Pasifik, melewati Kepulauan Nusantara menuju Samudera Hindia, ini berdampak pada pola migrasi ikan.

Arus Lintas Indonesia (Arlindo) terhadap migrasi ikan dan kumpulan ikan di Perairan Laut China Selatan dan di Perairan Indonesia
Jalur Masuk ARLINDO
(sumber: The Geological Society of London)

Proyek Riset kedua tentang: “The Java Upwelling Variations and Impacts on Seasonal Fish Migration” pada tahun 2007 menggunakan kapal riset Baruna Jaya milik BPPT. Riset ini mempelajari tentang naiknya khlorofil dari dasar laut, yang merupakan sumber pakan ikan, sehingga dapat dipantau wilayah kaya ikan, serta migrasi ikan di perairan Indonesia.

Proyek Riset III tentang:”Monsoon Onset Monitoring in the Tropical Eastern Indian Ocean and its Social and Ecological Impacts”, tahun 2010.  Pada ekspedisi ini mulai dipasang pelampung-pelampung bouy di Samudera Hindia, sebelah Barat Sumatera.

Pada 23 Maret 2012, disaksikan Presiden SB Yudhoyono dan Presiden Tiongkok Hu Jintao, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Cicip S.Soetardjo dan mitranya dari Tiongkok menandatangani pembentukan Indonesia – China Center for Ocean and Climate (ICCOC).

Menurut Professor Yu, keberadaan lembaga ini semakin memacu kerjasama iptek kelautan antara dua negara tadi.  Berbagai kegiatan riset bersama yang digelar, antara lain: Proyek “Response of Marine Hazards to Climate Change in the Western Pacific (ROSE)”.  Lalu ada proyek:” Marine Biotechnology and Biodiversity Joint Study”, juga proyek: “Joint Observation Station in Badong, West Sumatra” dan proyek:  Eastern Indian Ocean Geology and  Benthic Biology Joint Study.

Tidak hanya kerja sama antara dua negara, Indonesia dan Tiongkok berpartisipasi dan berkontribusi pada program program riset kelautan regional, seperti 2nd Internationl Indian Ocean Expedetion (IIOE-2).  Juga pengkajian tentang sebaran serta migrasi ikan tuna sirip biru (Blue Fun Tuna) yang berada di Samudera Hindia antara selatan pulau Jawa dan perairan Australia Utara.

Melalui kerjasama Indonesia – USA – China, dibangun pula jarigan pelampung pemantauan laut, sebagai bagian dari Program “Global Tropical Moored Buoy Array”, untuk prediksi El Nino dan La Nina.  Data ini sangat penting untuk prakiraan kehadiran El Nino, karena kehadiran El Nino bisa berdampak pada kebakaran hutan dan lahan, gagal panen serta meningkatnya beberapa penyakit seperti demam berdarah.

Investasi Tiongkok dalam riset kelautan terus ditingkat.  Kerja sama dengan Indonesia, yang tadinya menggunakan kapal riset BPPT Baruna Jaya dan kapal riseet BRKP Madidihang, sekarang Tiongkok telah membangun kapal riset sendiri yang amat besar dan sangat modern, diberi nama R/V Zhong Shan Da Xue.

Kapal yang panjangnya 115 meter, berarti dua kali panjang Kapal Riset Baruna Jaya.  R/V Zhong Shan Da Xue ini juga dilengkapi oleh kapal selam riset yang mampu menyelam hingga kedalaman 7000 meter.

Bermodalkan pengalaman bekerjasama lebih dari 17 tahun antara Indonesia dan Tiongkok di bidang riset kelautan ini, ditambah dengan ketersediaan infrastruktur yang semakin baik, terutama dari pihak Tiongkok, seperti kapal selam modern tadi, maka Professor Yu mengusulkan program yang telah terjalin sangat baik ini bisa dilanjutkan, terutama dengan merevitalisasi kerjasama Indonesia – China Center for Ocean and Climate (ICCOC) yang sudah mulai bekerja sejak tahun 2012 lalu.

Diharapkan , melalui ICCOC dapat dibuat program program unggulan kelautan untuk mengkaji dan mengimplementasikan permasalahan kelautan dan perubahan iklim Global, studi keanekaragaman hayati laut, riset tentang perikanan dan pembangunan ekonomi biru.

Para pakar CTIS sepakat untuk segera menyusun usulan program revitalisasi riset kelautan RI-Tiongkok, untuk diserahkan kepada Pemerintahan yang baru. ***

Sumber : https://forestinsights.id/17-tahun-para-ahli-indonesia-tiongkok-menguak-fenomena-ilmiah-laut-indonesia/

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

Bio Avtur dan Minyak Solar Hijau Dikembangkan Para Ahli Indonesia, Dukung Aksi Pengendalian Perubahan Iklim

Para ahli Indonesia ternyata sudah mampu membuat bahan bakar untuk pesawat terbang dengan mencampurkan avtur yang berasal dari minyak tanah dengan Refined Bleach Deodorized Palm Kernel Oil .
dok Pertamina

Para ahli Indonesia ternyata sudah mampu membuat bahan bakar untuk pesawat terbang dengan mencampurkan avtur yang berasal dari minyak tanah dengan Refined Bleach Deodorized Palm Kernel Oil (RBDPKO) yaitu hasil pemrosesan inti bijih minyak sawit (kernel).

Lewat bantuan katalis kimia yang tersedia di tanah air, berhasil pula dibuat minyak solar yang 100% hasil pengolahan dari Used Vegetable Oil (UVO), yang dikenal sebagai minyak goreng bekas atau minyak jelantah.

Selain dapat mengurangi emisi karbon, menghasilkan “Energi Hijau”, ini juga bisa mengurangi impor bahan bakar fosil untuk kebutuhan di dalam negeri.

Demikian kesimpulan diskusi Center for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu, 11 September 2024.

Berbicara dalam diskusi yang bertema “Teknologi Katalis Untuk Pengolahan Used Cooking Oil (UCO) menjadi Sustainable Aviation Fuel (SAF) dan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO)” adalah pakar Kilang Pertamina Internasional, Ir Djatmiko Darmo Saputro dan Ir Wawan Rustyawan. Bertindak sebagai moderator, Peneliti Senior BRIN, Dr Arie Rahmadi.

Djatmiko menjelaskan bahwa kilang-kilang Pertamina yang ada sudah mulai mencoba membuat minyak solar dari bahan bakar nabati sejak tahun 2014 lalu. Upaya ini diawali di kilang Pertamina Dumai, dengan campuran 7,5% minyak sawit olahan.

Kemudian pada tahun 2020, kilang Pertamina di Plaju berhasil membuat Green Gasoline, atau Bensin dengan campuran 20% minyak sawit olahan.

Bio avtur telah dikembangkan sebagai respons terhadap perubahan iklim
Pertamina sedang mengisi avtur untuk pesawat terbang komersial di Bandara Ahnad Yani Semarang. Saat ini telah dikembangkan bio avtur untuk merespons dampak perubahan iklim. (dok Pertamina)

Pada Desember 2020, kilang Pertamina di Cilacap berhasil membuat Bio Avtur untuk menggerakkan mesin pesawat terbang, dengan komposisi 98% Avtur dan 2% RBDPKO.

Akhirnya, pada Oktober 2021 Bio Avtur produksi kilang Pertamina Cilacap berhasil diuji-coba pada pesawat terbang CN-235 buatan PT. Dirgantara Indonesia. Bio Avtur dengan nama J-2.4 terdiri dari 2,4% RBDPKO dan 97,6% Avtur dari minyak tanah.

Selanjutnya, pada Oktober 2023, Bio Avtur hasil kilang Cilacap berhasil pula di uji-coba pada pesawat Boeing 737 milik Garuda Indonesia.

Tidak itu saja, dari Used Vegetable Oil (UVO), atau dikenal dengan minyak jelantah, berhasil diolah menggunakan katalis yang tersedia menjadi produk Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau minyak solar yang 100% dibuat dari minyak jelantah.

Saat KTT negara negara G-20 di Bali, November 2022 lalu, produk minyak solar Pertamina dari bahan baku 100% minyak jelantah tadi berhasil didemonstrasikan sebagai BBM penggerak mesin mesin Diesel.

Indonesia semakin menancapkan pengaruhnya sebagai negara penghasil “Green Energy” yang mulai diperhitungkan Dunia.

Kedepannya, kilang kilang Pertamina akan ditingkatkan kemampuannya agar bisa memproduksi lebih banyak lagi minyak solar dan bio-avtur dari minyak jelantah dan dari inti minyak sawit.

Pertamina memproyeksikan bahwa pada tahun 2026, dengan kilang minyak yang lebih modern maka kilang di Cilacap akan mampu memproduksi minyak solar dari minyak jelantah, sebesar 6 juta barrel perhari. Sedang kilang di Plaju ditargetkan mampu memproduksi 20 juta barrel minyak solar dari bahan baku minyak sawit.

bio solar atau minyak solar hijau telah dikembangkan di indonesia
Bio Solar B 30 terbuat dari bahan dasar yang terbentuk dari tumbuhan. (dok Pertamina)

Dalam diskusi, muncul permasalahan tentang ketersediaan bahan baku minyak jelantah harus diperoleh dari mana? Peneliti dari Traction Energy Asia menyampaikan bahwa potensi minyak jelantah di Indonesia mencapai 1,2 juta kilo liter per tahun.

Tinggal sekarang, perlu dibuat kebijakan untuk mengumpulkan minyak jelantah tadi dan penetapan tempat tempat penampungannya.

Juga, perlu ditetapkan harga patokan minyak jelantah yang sesuai, karena minyak jelantah juga harganya tinggi bila di ekspor, mengingat kualitas minyak jelantah dan minyak sawit sangat mirip untuk menghasilkan minyak solar penggerak mesin diesel.

Peserta diskusi juga mengusulkan kiranya dalam kegiatan riset dan uji coba ini dapat dilibatkan para ahli di luar Pertamina, seperti para ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Seperti untuk uji coba penggunaan bahan baku kepuh (Sterculia foetida), nyamplung (Calophyllum inophyllum), jarak pagar (Jathropa curcas) dan kopra.

Apalagi, saat ini telah tersedia beragam kebijakan yang mendukung kegiatan riset dan inovasi, seperti UU No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mewajibkan BUMN mendukung kegiatan riset dan inovasi. Juga tersedia kebijakan pengurangan pajak hingga 300% bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan riset.

Adapula dana riset yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk kegiatan riset hilir mengarah pada produk industri. ***

sumber : https://forestinsights.id/bio-avtur-dan-minyak-solar-hijau-dikembangkan-para-ahli-indonesia-dukung-aksi-pengendalian-perubahan-iklim/

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

Manfaatkan 20 Miliar Dolar AS Dana JETP, Pengalaman Indonesia Kembangkan EBT Kunci Transisi Energi

Indonesia terus kembangkan energi baru terbarukan.
PLTB Sidrap 1 dengan kapasitas 75 MW dari total 30 turbin, listrik yang dihasilkan dapat mengaliri kurang lebih 67.000 s.d 72.000 pelanggan listrik. (dok ESDM)

Suhu bumi makin panas. Sekjen PBB Antonio Guterres di New York, Kamis, 28 Juli 2023, menyatakan bahwa suhu muka bumi pada Juli 2023 merupakan tertinggi sepanjang masa.  Suhu bumi tercatat 1,5 derajat Celcius diatas era Pra-Industri. Meningkatnya pemanasan global diantaranya akibat begitu banyak emisi gas rumah kaca (GRK) karena penggunaan banyak energi fosil yang mencakup batubara dan migas.

Kenaikan suhu muka bumi berakibat mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan, naiknya muka air laut, tenggelamnya pulau-pulau, kebakaran hutan dan lahan serta bencana akibat variabilitas iklim seperti El Nino dan La Nina.   Transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) pun menjadi pilihan utama guna menekan laju kenaikan suhu muka bumi.

Indonesia pun memiliki komitmen untuk melakukan transisi energi dan mengurangi emisi GRK hingga mencapai Net Zero Emission (NEZ) pada tahun 2060. Komitmen Indonesia untuk melakukan transisi energi mendapat dukungan Internasional.  Pada KTT G-20, November 2022 lalu di Bali,  pemimpin-pemimpin dunia sepakat untuk mendukung Indonesia lewat program kemitraan transisi energi yang berkeadilan, dikenal sebagai Just Energy Transition Partnership (JETP).

Indonesia bisa memanfaatkan dana JETP untuk kembangkan energi baru terbarukan
PLTS Hybrid Selayar dengan kapasitas 1,3 mega wattpeak (MWp) menghemat biaya operasional Rp 16,5 miliar per tahun. (dok PLN)

Negara negara mitra sepakat untuk memobilisasi dana hingga 10 miliar dolar AS, ditambah dukungan dana 10 miliar dolar AS lagi dari perbankan Internasional, sehingga terhimpun dana total 20 miliar dolar AS (Rp310 triliun) guna dipakai untuk program transisi energi di Indonesia kurun 3-5 tahun kedepan.

Kepala Sekretariat JETP, Dr. Edo Mahendra menyampaikan progres kegiatan Sekretariat JETP sejak diaktifkan oleh Indonesia dan negara-negara mitra pada Februari 2023 lalu. Hal tu disampaikan dalam pertemuan Center for Technology & Innovation Studies (CTIS), yang dipimpin Ketua CTIS Dr.Wendy Aritenang dan dihadiri, antara lain, Pengawas CTIS, Profesor Wardiman Djojonegoro, Profesor Indroyono Soesilo, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Dr. As Natio Lasman, serta Tim dari USAID-Sinar, Kamis 27 Juli 2023.

Menurut Edo, target awal JETP adalah selesainya Rencana Komprehensif JETP pada 16 Agustus 2023 mendatang untuksiap diimplementasikan.

Penyusunan rencana komprehensif ini melibatkan tiga kelompok kerja yang berkaitan dengan kelompok kerja teknis dan teknologi JETP,  kelompok kerja yang menyusun kebijakan JETP serta kelompok kerja yang merencanakan pendanaan JETP.

Juga tengah disusun beragam tema investasi, antara lain pola investasi pada transmisi dan GRID, program pensiun dini pembangkit pembangkit listrik tenaga uap, program-program EBT dan mekanisme transisi energi, termasuk rantai pasok (supply chain).

Dewan Pengawas CTIS, Profesor Indroyono Soesilo mengingatkan agar beragam model EBT yang sudah diterapkan di Indonesia oleh ahli-ahli Indonesia menjadi pengalaman yang bisa dimasukkan ke program transisi energi JETP. Jadi, Indonesia tidak memulai transisi energi lagi dari awal dan anggaran JETP tidak hanya digunakan untuk membiayai konsultan asing namun juga untuk insinyur-insinyur Indonesia.

Beragam model EBT yang sudah diterapkan oleh ahli-ahli Indonesia diantaranya listrik energi surya yang telah diterapkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Sukabumi sejak 1978 lalu, juga Pembangkit Listrik Tenaga Angin, Surya dan Diesel (hybrid) buatan BPPT di Baron, Yogyakarta, Program Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi buatan BPPT di Lahendong, Sulawesi Utara, Program Energi Ombak BPPT di Lombok, serta pembangkit listrik EBT yang telah beroperasi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kamojang dan Gunung Salak, Jawa Barat serta pembangkit listrik tenaga angin 75 MW di Sidrap, Sulawesi Selatan.

Di samping itu, Indroyono menyarankan agar paket teknologi dan paket finansial dalam investasi proyek JETP dapat digabung menjadi satu paket yang memungkinkan Indonesia mendapatkan teknologi mutakhir, termasuk komponen alih teknologinya, dengan pendanaan bunga rendah.

Indonesia terus bisa kembangkan energi baru terbarukan dengan memanfaatkan dana JETP
Gardu listrik Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Gayo Lues, Aceh. (dok IBEKA)

Anggota CTIS, yang juga Profesor Oseanografi di University of Maryland AS, Profesor Dwi Susanto mengusulkan agar program energi dari arus laut bisa masuk kedalam program JETP mengingat potensi arus laut yang dimiliki Indonesia begitu besar, terutama di pulau-pulau kecil dan di kawasan timur Indonesia.

Diharapkan tiga program energi dari arus laut di Nusa Penida, Bali, di Larantuka NTT dan di Selat Alas NTB, yang saat ini tengah dirintis oleh PLN dapat segera diimplementasikan melalui program JETP.

Edo Mahendra menyambut baik masukan masukan dari para ahli CTIS dan sepakat untuk melibatkan para ilmuwan dan teknolog yang meguasai hal hal “ekonomi mikro” ini agar program program JETP bisa berlangsung sukses.

Ia mencontohkan, dalam tahap awal implementasi EBT kiranya kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN – Local Content) tidak harus terlalu tinggi, baru kemudian bila volume ekonominya semakin membesar  maka TKDN dapat ditingkatkan pula secara bertahap.  ***

sumber : https://forestinsights.id/manfaatkan-20-miliar-dolar-as-dana-jetp-pengalaman-indonesia-kembangkan-ebt-kunci-transisi-energi/

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

Indonesia Terus Tingkatkan Kemampuan Tangguh Bencana, Pemanfaatan Teknologi Jadi Keniscayaan

Buoy Merah Putih yang dipasang BPPT, 14 April 2019, di area Gunung Anak Krakatau untuk memantau gejala tsunami. (BPPT)

Indonesia perlu terus meningkatkan kemampuan tangguh bencana (disaster resilience) agar mampu mengurangi risiko bencana hingga seminimal mungkin.

Demikian rangkuman pertemuan Center for Technology and Innovation Studies (CTIS), Minggu 27 Agustus 2023 lalu. Berbicara di Komite Kebencanaan CTIS, Dr. Raditya Jati, Deputi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang sistem dan strategi penanggulangan bencana di tanah air pasca tsunami Aceh 2004 lalu.

Seperti diketahui, pada 26 Desember 2004, tsunami yang dipicu gempa sesar aktif di dasar laut Pantai Barat Sumatera, berkekuatan 9,1 Skala Richter, menerjang wilayah daratan Aceh dan dampaknya merambah hingga Thailand, Bangladesh, bahkan sampai Madagaskar di Afrika Timur. Diperkirakan, bencana tsunami ini menelan korban 230.000 jiwa.

Menurut Radita Jati, sejak Tsunami Aceh, telah banyak upaya dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat untuk memitigasi dan mempersiapkan diri bila bencana sebesar itu kembali muncul.

Dia menjelaskan berbagai langkah guna mengurangi dampak bencana, diawali dengan penyediaan data yang akurat dan berlanjut menggunakan teknologi informasi, seperti data digital geospasial, data risiko yang dikenal sebagai INARISK, Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) serta beragam data peringatan dini lainnya.

Diharapkan melalui berbagai penyediaan data yang sahih ini maka pengelolaan risiko bencana dari tahap perencanaan, mitigasi, hingga tanggap darurat, kemudian pemulihan dan rekonstruksi dapat dilaksanakan secara cepat, efisien dan berlanjut.

Raditya juga membahas tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 – 2044 yang akan dipakai sebagai pedoman pengurangan risiko bencana di Indonesia menyongsong peringatan 100 tahun Indonesia Merdeka, tahun 2045 mendatang.

Memang, dari sudut perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, upaya mengurangi bencana telah disusun secara rapi. Namun muncul dalam diskusi tentang kesenjangan RIPB ini antara pusat dan daerah.

Indonesia terus meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana
Buoy Merah Putih yang dipasang BPPT, 14 April 2019, di area Gunung Anak Krakatau untuk memantau gejala tsunami. (BPPT)

Kesenjangan ini perlu dihilangkan mengingat ujung tombak penanggulangan bencana berada di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Dalam diskusi yang dipandu Profesor Jan Sopaheluwakan dan Dr. Idwan Soehardi, beberapa peserta pertemuan menggaris bawahi tentang kesenjangan dari aspek perencanaan ke aspek implementasi di lapangan.

Juga dicermati berkaitan dengan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga di Pusat sendiri.

Ketua CTIS, Dr. Wendy Aritenang mengingatkan bahwa terkadang kewenangan sektor tentang suatu permasalahan dialihkan ke institusi khusus seperti BNPB ini, namun tidak didukung oleh sarana, prasarana serta dana yang memadai. Ini bisa mengakibatkan kewenangan sektor tadi tidak berfungsi, di lain pihak lembaga yang ditugasi untuk menangani permasalahan tadi juga tidak bisa berfungsi.

Khusus berkaitan dengan upaya mengurangi resiko bencana tadi, perlu dilaksanakan arahan Presiden Joko Widodo, yaitu agar tata ruang dan perizinan pembangunan harus berbasis mitigasi bencana. Presiden juga menginstruksikan agar dilakukan identifikasi resiko bencana di daerah masing masing. Serta tidak lupa, perlu disediakan anggaran yang memadai.

Wendy juga mengusulkan kiranya berbagai perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga, perlu mendapat masukan dari BNPB berkaitan dengan resiko kebencanaan, agar upaya mitigasi dapat diantisipasi sejak awal.

Sedang Dr. Idwan Soehardi mengingatkan pentingnya dibangun kembali Indonesia Tsunami Early Warning System (INA-TEWS) yang sudah beroperasi sejak 20 tahun terakhir namun saat ini terhenti. Peran detektor INA-TEWS yang terakhir adalah berhasil memantau tsunami di Laut Banda pada Maret 2022 lalu.

Indonesia terus meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana
Indonesia Tsunamy Early Warning System (InaTEWS). (Dok PT PAL)

Idwan juga menyarankan agar Tsunami Early Warning System Disaster Mitigation Research Center di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh agar tetap berfungsi untuk terus meningkatkan kemampuan Nasional dalam Deteksi Tsunami.

Dalam waktu dekat, BNPB dan CTIS akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang teknologi kebencanaan, guna mendapatkan beragam teknologi kebencanaan yang telah dimiliki Indonesia, seperti Rumah Tahan Gempa, Satelit SATRIA-1 untuk jaringan internet, sistem pemantauan gunung api dan teknologi kecerdasan artifisial untuk kebencanaan. ***

sumber : https://agroindonesia.co.id/indonesia-terus-tingkatkan-kemampuan-tangguh-bencana-pemanfaatan-teknologi-jadi-keniscayaan/

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

CTIS Bahas Indonesia Penuhi Syarat Jadi Pemain Utama Industri Kabel Bawah Laut Dunia, Simak Sebabnya

Kemampuan nasional dalam teknologi pembuatan kabel bawah laut, survey jalur kabel laut serta penggelaran kabel-kabel bawah laut telah dikuasai ahli-ahli Indonesia.  Ditambah posisi geografis Nusantara sebagai negara kepulauan terbesar di Dunia, adalah suatu keniscayaan bahwa seluruh kabel bawah laut yang menghubungkan wilayah wilayah pantai timur Amerika Serikat,  Asia-Pasifik, Australia dan Eropa harus melewati perairan Indonesia ini.  Tiada kata lain, Indonesia harus menjadi pemain utama industri kabel laut dunia. Demikian kesimpulan Diskuksi Center for Technology & Innovation Studies (CTIS), Rabu 29 November 2023.

Berbicara dalam Diskusi: ”Perkembangan Teknologi Kabel Laut di Indonesia” adalah pakar Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN), Dr Michael Andreas Purwoadi dan Dr Sasono.  Mereka telah menggeluti teknologi kabel bawah laut sejak di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada awal dekade 2000-an.

Diskusi yang dipandu  Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) CTIS, Dr Ashwin Sasongko, diawali dengan sejarah pertama kali kabel bawah laut dibangun di perairan Nusantara , yaitu pada  tahun 1871, yang  menghubungkan Darwin di Australia dengan Pulau Jawa.

Kabel bawah laut dibuat dari kabel tembaga.  Baru pada tahun  1988, kabel laut dari serta optik  jalur Trans-Atlantik, yang menghubungkan daratan AS dengan Eropa, selesai dibangun.  Purwoadi menyampaikan bahwa kabel bawah laut digunakan di sektor energi untuk distribusi listrik, antara lain untuk menghubungkan jalur transmisi listrik dari Pembangkit Listrik Energi Bayu ke para konsumer.

Ia juga menambahan, di bidang telekomunikasi, 95% transmisi data dan suara melewati kabel bawah laut, karena di nilai lebih cepat, lebih aman, lebih ekonomis dibanding sistem satelit karena kabel laut diganti sesudah beroperasi 25-30 tahun, sedang umur satelit hanya 7-10 tahun.

Walaupun  ada tantangannya pula, seperti pembangunannya  lebih lama dibanding satelit, investasi awal lebih tinggi dan ada kemungkinan kerusakan akibat bencana alam dan ulah manusia.  Kabel bawah laut juga dipakai dalam operasi industri migas lepas pantai, serta untuk pemantauan bencana alam seperti gempa bawah laut dan tsunami.

Indonesia memenuhi syarat menjadi pemain utama industri kabel bawah laut
dok Triasmitra

Kemampuan survei kabel bawah laut telah dikuasai Indonesia sejak awak dekade 1990-an, saat kapal-kapal riset BPPT Baruna Jaya mulai beroperasi.  Sebagian besar survei kabel bawah laut dilaksanakan oleh armada kapal riset BPPT Baruna Jaya dan juga dilaksanakan oleh kapal kapal Pusat Penelitian & Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL), serta oleh TechnoGIS.  Kemampuan Indonesia untuk survei jalur kabel laut sudah diakui dunia Internasional.

Menurut Dr Wahyu Pandoe, mantan Kepala Unit Pelaksana Teknik Baruna Jaya BPPT, hingga saat ini kontrak kontrak survei jalur kabel bawah laut terus berdatangan,  seperti survey kabel bawah laut jalur Sarawak – Singapura sejauh 720 kilometer.  Juga survei kabel seismik bawah laut jalur daratan India ke Pulau Andaman.

Dr Sasono, ahli elektronika kabel laut BRIN, menambahkan bahwa semua jalur kabel laut Internasional pasti harus melewati Kepulauan Nusantara.  Sebagai contoh, jalur kabel optik bawah laut dari Selandia Baru – Australia – AS sepanjang 15.000 Km, yang dikenal sebagai jalur kabel bawah laut Hawiki Nui, melewati perairan kepulauan Maluku dan Indonesia perlu ikut dalam kegiatan survei dan implementasinya.

Ahli-ahli Indonesia sudah menguasai kemampuan survey dan penggelaran kabel bawah laut untuk memantau gempa bumi dan tsunami didasar laut dan telah diuji coba di Pamengpeuk, Jawa Barat dan Baron DI Yogyakarta pada 2011.  Kemudian di Pulau Sertung guna memantau Gunung Krakatau pada 2019, di Pulau Sipora dan Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (2019 – 2020), serta di perairan sekitar Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.  Sedang untuk penggelaran kabel kabel bawah laut sudah bisa dilaksanakan dengan menggunakan kapal kapal Triasmitra, DABN, BMP, Persada, LTI, Nika Global Maritim dan Baita.

indonesia punya potensi besar kembangkan kabel laut
Pemasangan kabel bawah laut oleh Kapal Triasmitra. (dok Triasmitra)

Pembuatan kabel serat optik untuk digelar di bawah laut telah mulai dilaksanakan didalam negeri.  Dalam kegiatan ini,  Indonesia bermitra dengan Jerman, Korea Selatan dan Tiongkok.  Ini memungkinkan peningkatan nilai tambah semaksimal mungkin sekaligus peningkatan kandungan lokal pada pengembangan industri kabel bawah laut di tanah air.

Dengan beragam regulasi yang telah tersedia, baik tentang alur kabel dan pipa bawah laut, tentang Alur Pelayaran & Bangunan Instalasi di laut, serta telah terbentuknya Timnas  Penataan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut, maka sudah selayaknya Indonesia menjadi pelaku utama dalam industri kabel bawah laut dunia. ***

sumber : https://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-1787421456/ctis-bahas-indonesia-penuhi-syarat-jadi-pemain-utama-industri-kabel-bawah-laut-dunia-simak-sebabnya?page=3

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

Pemerintah Mau Bangun PLTN, CTIS Tekankan Soal Sosialisasi

PLTN ramah lingkungan

Pemerintah baru saja membentuk Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).  Tim dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan.

Pada pernyataan awal, Menko Luhut minta diperhatikannya dua hal penting yaitu lokasi tempat PLTN akan dibangun, utamanya berkaitan dengan kondisi kegempaannya, serta tingkat disiplin dan keberterimaan masyarakat terhadap teknologi canggih ini.

Menanggapi rencana pembangunan PLTN tadi, Center for Technology & Innovation Studies (CTIS) menggelar diskusi bertajuk ”Perkembangan PLTN dan Daur Bahan Bakar Nuklir”, Rabu, 31 Januari 2024. Diskusi menghadirkan narasumber, ahli teknologi nuklir dan mantan Kepala Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Professor Jarot Wisnubroto dan dipandu Ketua Komite Energi CTIS, Dr. Unggul Prijanto, yang juga Mantan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Dalam diskusi,  Jarot merujuk skenario Dewan Energi Nasional (DEN) tentang kebutuhan listrik Indonesia di tahun 2060, yang akan mencapai sekitar 400 GigaWatt, atau setara 400 Milyar Watt.

PLTN akan dibangun di Indonesia, membutuhkan proses sosialisasi ke masyarakat

Sesuai Perjanjian Paris 2015 Tentang Perubahan Iklim, saat itu Indonesia sudah harus mengurangi penggunaan energi fosil hingga semaksimal mungkin menuju “Net Zero Emission”, dan menggantikannya dengan energi baru terbarukan (EBT), seperti energi hidro, biomassa, angin, gelombang, fotovoltaik dan panas bumi.  Diprakirakan, untuk mencukupi kebutuhan 400 Giga Watt tadi perlu tambahan pembangkit listrik dari PLTN.

Skenario DEN memperlihatkan bahwa kelak pada tahun 2032,  PLTN sudah bisa mulai dioperasikan di Indonesia, walaupun Jarot menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman di berbagai negara, perioda pembangunan PLTN, dari perencanaan hingga operasional, membutuhkan waktu 10 tahun.

Secara teknologis, Jarot Wisnubroto memaparkan bahwa rancang-bangun PLTN tidaklah rumit, hampir sama dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbahan bakar batubara, yang menghasilkan uap untuk memutar turbin lalu membangkitkan generator guna menghasilkan listrik.  Hanya bedanya, uap untuk memutar turbin diperoleh dari reaktor nuklir yang dibangun dengan tingkat keamanan dan keselamatan sangat tinggi.  Generasi pertama PLTN dibangun pada dekade 1950-an.

PLTN di Indonesia akan dibangun di Babel dan Jepara, Jawa Tengah

Saat ini, PLTN yang beroperasi di dunia ada pada Generasi III+ dan IV, mengarah pada Small Modular Reactor (SMR) yang semakin efisien secara ekonomis, dengan tingkat keselamatan semakin tinggi, hanya sedikit limbah dan anti proliferasi.  Musibah PLTN di Chernobyl, Rusia tahun 1986, maupun di Fukushima, Jepang tahun 2011, adalah hasil rancang-bangun PLTN dari Generasi I.

Khusus untuk PLTN Fukushima, bencana terjadi bukan akibat gempa bumi-nya, karena memang sudah diperhitungkan kekokohan PLTN untuk menghadapi bencana gempa bumi, namun akibat tinggi gelombang tsunami yang menerjang daratan Fukushima kala itu. Simak

Saat ini telah beroperasi sekitar 440 PLTN di 30 Negara.  Di Asia Tenggara, baru Filipina yang memiliki PLTN, dibangun sekitar dekade 1970-an di Bataan, namun belum sempat dioperasikan.

Sekarang, Malaysia dan Vietnam tengah merencanakan pembangunan PLTN. Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai Negara Nuklir sejak 1956 lalu, sesudah Presiden Soekarno mengadakan kunjungan kenegaraan ke AS dan mencanangkan “Nuklir Untuk Maksud-Maksud Damai”.

Presiden RI Pertama ini kemudian mengirimkan para insinyur muda Indonesia ke University of Michigan USA untuk belajar Nuclear Engineering disana, kemudian pada tahun 1958 dibentuk Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) dan sepulang para insinyur nuklir Indonesia dari studi di luar negeri, dibangunlah Reaktor Atom pertama di Bandung dan mulai beroperasi tahun 1965, kemudian Reaktor Atom RA Kartini di Yogyakarta mulai beroperasi tahun 1979, sedang Reaktor Atom GA Siwabessy di Serpong Jawa Barat, dengan daya 30 MW, mulai beroperasi tahun 1987.

Ketiga reaktor atom di Indonesia tadi dimanfaatkan untuk kegiatan riset dan pengembangan. Jurusan pendidikan tekologi nuklir mulai dibuka di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1977.  Kegiatan riset dan pengembangan teknologi nuklir telah berlangsung di Indonesia lebih dari 60 tahun, kesemuanya disiapkan bila kelak Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk membangun PLTN.

Tiga lokasi yang berpotensi sebagai tempat dibangunnya PLTN juga sudah di survei, yaitu di Jepara, Jawa Tengah, di Pulau Bangka dan Pantai Gosong, Kalimantan Barat.  Bahkan di Bangka dan di Kalimantan Barat terdapat potensi cadangan Uranium U-235 sebagai sumberdaya pembangkit PLTN.

PLTN sangat dibutuhkan
Batuan basal dari kompleks Gunung Api Adang, Mamuju, Sulawesi Barat mengandung radioakyif berupa uranium dan torium dalam jumlah cukup tinggi. (Dok Batan)

Pada tahun 2011, saat Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,  telah dicanangkan rencana pembangunan PLTN ini, dan digelontorkan dana Rp250 miliar untuk kegiatan  studi kelayakan, survei lokasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam studi kelayakan muncul kesimpulan bahwa bahwa teknologi PLTN yang akan diterapkan harus dari Generasi III+ atau Generasi IV dan sudah dioperasikan terlebih dahulu di tempat lain. Reaktor yang dipilih adalah Small Modular Reactor (SMR) yang bisa dibangun lebih cepat, dengan daya 250 MW.  Tingkat keberterimaan masyarakat terhadap PLTN mencapai 90%  di Kalbar, 49% di Bangka, dan hanya 20% di Jepara.  Nampaknya, upaya sosialisasi perlu lebih digencarkan sekiranya PLTN akan dibangun di Indonesia.

Dr. Unggul Priyanto menanggapi bahwa guna mencapai pembangkit listrik 400 Giga Watt pada 2060 maka mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia harus membangun PLTN.  Apalagi, saat itu konsumsi listrik untuk mobil listrik di tanah air, semakin meningkat.

Belum lagi semangat Indonesia untuk mencapai target “Net Zero Emission” pada tahun 2060.  Peserta diskusi sepakat bahwa sebelum melangkah lebih jauh, Pemerintah perlu lebih menggencarkan  sosialisasi kepada masyarakat tentang perlu dibangunnya PLTN di Indonesia, mengingat kelangkaan tenaga listrik mungkin akan terjadi saat Indonesia memasuki era sebagai Negara Industri pada peringatan 100 Tahun Kemerdekaan NKRI, pada 17 Agustus 2045. ***

sumber : https://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1787675587/pemerintah-mau-bangun-pltn-ctis-tekankan-soal-sosialisasi?page=2

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

CTIS dan IATI Gelar Diskusi Pemanfaatan Teknologi untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Elektronik di Indonesia

pelaksanaan e-voting
Teknologi e-Voting mulai dari pembuatan surat suara, pemungutan suara, penghitungan, rekapitulasi, dan penayangan hasil otomatis secara elektronik. (Dok BRIN )

Meski teknologi sudah tersedia, namun pemanfaatan sistem Pemilu Elektronik atau E-Voting belum akan digunakan pada Pemilu 14 Februari 2024.

Dari sebelas tahapan Pemilu, sistem Pemilu digital elektronik  baru diterapkan pada tahapan Pendaftaran Partai Politik, Pendaftaran Pemilih dan Pendaftaran Calon Peserta Pemilu.

Tahapan-tahapan pemilu berikutnya, seperti Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Pengiriman Hasil, Tabulasi dan Penayangan Hasil, ternyata masih akan dilaksanakan secara konvensional.

Memang, ada tahapan yang menggunakan sistem pemilu elektronik, yaitu sistem e-rekapitulasi dengan mengirimkan hasil dari TPS, oleh Kepala PPS sendiri, langsung ke pusat tabulasi data. Namun, itupun hanya dipakai sebagai verifikasi, tidak bisa dipakai sebagai hasil pemilu yang sahih.

Demikian beberapa kesimpulan diskusi Center for Technology & Innovation Studies (CTIS) bersama Ikatan Audit Teknologi Indonesia (IATI), Rabu 24 Januari 2024.

pemilu elektronik atau e-voting lebih praktis dan tidak gampang dicurangi
dok PT INTI

Dalam pertemuan yang diawali pengantar oleh Ketua IATI, Prof Hammam Riza, moderator Wakil Ketua IATI, Dr  Jarot Suroso dan pembicara Dr Andrari Grahitandaru, Ketua Cluster Teknologi Informatika dan Elektronika (TIE) IATI, berhasil dipaparkan progress penerapan E-voting yang telah dibangun sejak awal dekade 2010-an, namun baru mulai diterapkan pada E-Voting Pemilihan Kepala Desa di beberapa desa, mulai tahun 2013 lalu.

Hal ini bukan disebabkan teknologinya yang belum siap, melainkan aspek regulasinya yang belum mendukung.

Andrari menyatakan bahwa untuk penerapan E-Voting ini, minimal ada 5 komponen yang perlu diperhatikan yaitu komponen legalitas, komponen teknologi, komponen penyelenggara, komponen masyarakat dan komponen pembiayaan.

Komponen legalitas mengacu pada Putuskan Mahkamah Konstitusi No.147/PUU-VII/2009 yang mewajibkan pemilu harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.  Sedang untuk komponen elektronikanya mengacu pada UU No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah beberapa kali diubah, hingga terakhir menjadi UU No.1/Th.2024 Tentang ITE.

Pada penyusunan RUU Pemilu Tahun 2017 lalu, Kementerian Kominfo, ITB, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan PT. Inti mengadakan dengar pendapat bersama DPR RI.  Dari Hasil dengar pendapat dan beragam kajian, akhirnya disimpulkan bahwa Indonesia belum siap untuk melaksanakan Pemilu Elektronik atau E-Voting ini.

UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, akhirnya tidak memasukan sistem E-Voting ini. Yang baru bisa dicobakan hanyalah sistem e-rekapitulasi, itupun hanya untuk verifikasi yang tidak bersifat sahih.

e-voting dirintis oleh BPPT dan hingga kini terus dikembangkan
Teknologi e-Voting adalah teknologi pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Mulai dari pembuatan surat suara, pemungutan suara, penghitungan, rekapitulasi, dan penayangan hasil otomatis secara elektronik. (Dok BRIN )

Para ahli BPPT telah merancang-bangun sistem E-Voting sejak awal dekade 2010-an.  Andrari menegaskan bahwa uji coba pertama dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2017, yang mencakup 178 Desa di seluruh Indonesia.  Hingga tahun 2022 lalu telah diterapkan E-Voting pada Pilkades di 1.106 Desa di seluruh Indonesia.

Aspek regulasi yang dipakai adalah UU No 6 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.  Pada tahun 2024 ditargetkan 3106 Desa akan menggelar Pilkades menggunakan E-Voting dan akan meningkat menjadi 11388 Pilkades pada tahun 2025 yad.

Lalu, apakah E-Voting sudah dapat diterapkan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota? Andrari menegaskan bahwa sesuai UU No 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka E-Voting sudah bisa diterapkan.

Lewat E-Voting maka akurasi terjamin, berarti menjamin azas jujur.  E-Voting juga menjamin azas langsung dan umum karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) diperoleh secara Online.  E-Voting juga menjamin azas rahasia, dan sistem verifikasi pemilu elektroniknya menjamin azas jujur dan adil.

Para peserta diskusi CTIS-IATI juga sepakat kiranya sistem E-Voting ini bisa diuji-cobakan secara bertahap guna mendapatkan keyakinan dan penerimaan masyarakat yang semakin meningkat.  Hal ini menjadi penting karena melalui Sistem E-Voting ini diharapkan biaya pemilu dapat ditekan hingga maksimal 50% saja. ***

sumber : https://forestinsights.id/ctis-dan-iati-gelar-diskusi-pemanfaatan-teknologi-untuk-pemilihan-umum-pemilu-elektronik-di-indonesia/

Kategori
Berita IPTEK Luar Negeri

National Aerospace Industry Towards Golden Indonesia 2045

N219 Nurtanio is a new generation multi-purpose aircraft, which is designed to carry 19 passengers with the largest cabin cross section of its class
N219 Nurtanio is a new generation multi-purpose aircraft, which is designed to carry 19 passengers with the largest cabin cross section of its class. (Doc PT Dirgantara Indonesia)

The National Development Planning Agency (Bappenas) has launched a roadmap for the development of the national aerospace industry with the vision: “A Resilient and Competitive Aerospace Industry Towards Golden Indonesia 2045.” One of the four pillars of the aerospace industry ecosystem is the development of the aircraft manufacturing industry, with three main targets: producing turboprop aircraft with a capacity of fewer than 100 passengers, manufacturing unmanned aerial vehicles (UAVs) for cargo transportation, and becoming a leading producer of flight simulators.

According to the Bappenas roadmap, the mission in developing the aircraft manufacturing industry is: “Strengthening the aircraft industry, components, and aerospace supply chain.” The next step is to implement the National Aerospace Industry Development Roadmap, which was launched in 2023.

A Resilient and Competitive Aerospace Industry Towards Golden Indonesia 2045
doc PT Dirgantara Indonesia

The Center for Technology & Innovation Studies (CTIS) recently organized a discussion on the development of Indonesia’s aerospace industry, featuring Ir. Agung Nugroho, a former aircraft designer at PT Dirgantara Indonesia and currently the founder and CEO of PT Aviasi Indonesia Maju. The discussion was moderated by Professor Anton Adibroto, Chairman-I of CTIS and a Professor of Aerospace Engineering at the University of Malaysia – Kelantan (UMK).

Agung Nugroho began his presentation by outlining the history of Indonesia’s aviation industry since the country’s independence. He highlighted how, at that time, technicians from the People’s Security Army – Air Force (TKR – Udara) successfully repaired and flew former Japanese Air Force aircraft. Notably, on July 29, 1947, Indonesia successfully conducted an aerial bombing operation targeting Semarang, Ambarawa, and Salatiga.

By 1950, aircraft repair and testing operations were moved to Andir Air Base in Bandung. Subsequently, the Bandung Institute of Technology (ITB) established its Aeronautical Engineering Department in 1960. In the 1970s, the Nurtanio Aviation Industry Institute (LIPNUR) was founded at Andir Air Base, later renamed Husein Sastranegara Air Base. This marked the beginning of modern aircraft manufacturing in Indonesia with the establishment of PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN), which produced aircraft such as NC-212, CN-235, N-250, C-295, and assembled helicopters like NBO-105, AS-332 Super Puma, Bell-412, and Cougar, in collaboration with France.

doc PT Dirgantara Indonesia

Agung Nugroho explained that despite domestic political challenges, PT IPTN, later renamed PT Dirgantara Indonesia (PT DI), continued to innovate by developing the N-219 “Nurtanio” aircraft and manufacturing components for the F-16 fighter jet ordered by General Dynamics (USA) and Airbus (France).

As the world’s largest archipelagic country, Indonesia must have a strong aircraft and shipbuilding industry to support inter-island transportation. Data from the International Air Transport Association (IATA) projects that by 2036, Indonesia will rank 4th globally in aircraft demand, following China, the United States, and India.

Agung emphasized that Indonesia’s aerospace industry development from 1970 to 2000 provides a solid foundation for future growth. The country already possesses expertise in design, development, system integration, and aircraft certification. The key challenge now is to continue national strategic aircraft programs, optimize existing industrial infrastructure, and enhance capabilities continuously—starting with fulfilling domestic demand before entering the international market.

Additionally, research, innovation, and human resource development must be accelerated to support aerospace industry growth. Agung also highlighted the importance of government commitment and national leadership in fostering a sustainable aerospace industry ecosystem. He concluded by mentioning that the soon-to-be-established financial institution Danantara will provide a much-needed boost for long-term strategic industries in Indonesia, particularly in aircraft manufacturing.

 

source: https://environews.asia/national-aerospace-industry-towards-golden-indonesia-2045/

Kategori
Berita IPTEK Luar Negeri

Indonesia in Managing Potential Conflict Areas into Zones of Cooperation

Sipadan and Ligitan islands. (dok www.pppa.or.id)

The Latin phrase “Si vis pacem, para bellum” means “If you want peace, prepare for war.” Its implementation for a maritime nation includes having strength for naval defense, maritime security, and safety, as well as carrying out various societal activities at sea. As the world’s largest archipelagic country, Indonesia must internalize and uphold this principle. This was the conclusion of the Center for Technology & Innovation Studies (CTIS) discussion on Wednesday, February 5, 2025. Speaking at the discussion, which took the theme “Geo-Maritime Dynamics of the Indo-Pacific Region: Indonesia in Managing Potential Conflict Areas into Zones of Cooperation,” was Admiral (Ret.) Prof. Dr. Marsetio, a professor at the Indonesian Defense University and Chief of Staff of the Indonesian Navy from 2012 to 2014. The session was moderated by Dr. Nadirah, Deputy Secretary-General of CTIS and an environmental expert from BRIN.

Indonesia belajar dari konflik Sipadan dan Ligitan agar tidak diklaim pihak asing

Prof. Marsetio began his presentation by discussing Indonesia as the world’s largest archipelagic state, recognized under the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS ’82), which has been ratified by 168 countries. In UNCLOS ‘82, it is stated that Indonesia’s territorial sea extends 12 miles from the outermost points of its outermost islands, known as baseline points. These baseline points are connected to form a baseline, determining Indonesia’s territorial sea sovereignty, covering 3.1 million square kilometers. Within this maritime area, Indonesia has the right to raise its national flag, the Red and White.

Additionally, Indonesia’s Exclusive Economic Zone (EEZ) extends 200 miles from the coastline, covering an area of 2.7 million square kilometers. Within the EEZ, Indonesia does not have full sovereignty over the waters, but all economic resources above the water, within the water, on the seabed, and beneath the seabed belong to Indonesia. Furthermore, if Indonesia can scientifically prove that its sedimentary rock layer extends up to 350 miles from the coast, the area, known as the continental shelf, along with its potential resources—mainly minerals and oil & gas—also belongs to Indonesia.

Naturally, Indonesia’s vast maritime territory of 5.8 million square kilometers must be safeguarded, secured, and its resources optimally utilized for the prosperity of the Indonesian people. This is particularly critical in the North Natuna Sea, which is rich in fish and has significant oil and gas potential but is frequently entered by foreign fishing vessels from Vietnam and China. Ironically, both of these countries have also ratified UNCLOS ’82.

Marsetio emphasized that one of the world’s major maritime conflict zones could arise in the South China Sea. Historically, the United States Navy has had dominant influence in the Pacific Ocean and the South China Sea, but this presence is now being challenged by China’s growing naval power. Furthermore, warships from NATO member countries such as Italy and France have begun patrolling the South China Sea, with their movements being closely monitored by the Chinese Navy and the China Coast Guard. Even a minor friction or provocation could ignite conflict in these waters.

Indonesia’s Exclusive Economic Zone (EEZ) extends 200 miles from the coastline, covering an area of 2.7 million square kilometers.
Sipadan and Ligitan islands. (dok app.goo.gl)

Adding to the tensions, Chinese fishing vessels have frequently intruded into Indonesia’s EEZ. Marsetio stressed that Indonesia must maintain a strong presence in the North Natuna Sea—both in terms of defense and security forces, conducting marine research, and ensuring that Indonesian fishers operate there in significant numbers. If the number of Indonesian fishing vessels and fishers is lower than that of foreign fishers, history could repeat itself—similar to the loss of Sipadan and Ligitan Islands in 2002.

When the territorial dispute over Sipadan and Ligitan Islands was brought to the International Court of Justice (ICJ) in The Hague, Netherlands, the judges posed a critical question: “Who has been maintaining, developing, managing, and actively engaging in activities on Sipadan and Ligitan?” The answer was “Malaysia.” As a result, the ICJ ruled in favor of Malaysia. This loss occurred because Indonesia had never actively engaged in or managed these islands.

Professor Marsetio, who frequently represents Indonesia at International Maritime Organization (IMO) meetings, proposed a cooperative approach to utilizing Indonesia’s EEZ—both with domestic and international partners.

As an initial step, Marsetio, who currently serves as an advisor to the Minister of Higher Education, Science, and Technology, announced that a research expedition in the North Natuna Sea will soon be conducted. This will involve the Indonesian Navy’s Hydro-Oceanographic Survey Vessel and invite Indonesian marine scientists, with research funding provided by the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP). Beyond gathering marine data and research findings, the presence of the Indonesian Navy’s survey vessel will further assert Indonesia’s sovereignty over the North Natuna Sea.

For international collaboration, Professor Marsetio cited specific provisions in UNCLOS ’82 as the legal framework, particularly Article 62, which states that marine resources—especially fisheries—within an EEZ belong to the coastal state. If the coastal state is unable to fully exploit these resources, it can cooperate with other countries for joint resource utilization. For Indonesia, as a coastal state, entering into fair and transparent agreements with foreign partners to utilize its marine resources—such as tuna fisheries—could be a viable strategy.

Through these various initiatives and under the legal umbrella of UNCLOS ’82, numerous cooperative approaches can be adopted instead of resorting to conflict.

“The most important thing is ensuring that we are always present in our own waters,” Admiral (Ret.) Prof. Dr. Marsetio concluded.

source: https://environews.asia/indonesia-in-managing-potential-conflict-areas-into-zones-of-cooperation/

Kategori
Berita IPTEK Dalam Negeri

Kondisi Geografis Ideal, Indonesia Butuh Kebijakan Keantariksaan dan Peta Jalan Industri Persatelitan

indonesia membutuhkan peta jalan keantariksaan nasional.
Satelit SATRIA-1, yang merupakan satelit multifungsi pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, telah berhasil diluncurkan ke luar angkasa. (Dok Komdigi)

Hampir setengah abad Indonesia menerapkan teknologi komunikasi satelit domestik. Dimulai saat Satelit Palapa A meruangangkasa pada tahun 1976 yang menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga di Dunia yang menerapkan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) sesudah Amerika Serikat dan Kanada.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang 5100 kilometer di katulistiwa, tidak mungkin negara sebesar ini hidup tanpa teknologi satelit, baik itu satelit komunikasi, satelit remote sensing maupun satelit navigasi.

Dengan semakin canggihnya teknologi satelit, semakin efisien pengoperasiannya dan biaya yang semakin murah, saat ini pengembangan teknologi satelit sudah bukan hanya domain Pemerintah saja, namun peran industri satelit swasta juga sudah bermunculan di tanah air, baik untuk ruas antariksanya maupun untuk ruas Buminya.

Namun, masih ditunggu adanya kebijakan Nasional tentang Keantariksaan dan Peta Jalan pengembangan Industri Satelit di tanah air agar potensi penerapan teknologi antariksa semakin optimal dengan investasi kemampuan sumber daya manusia yang semakin mumpuni.

Demikian ringkasan hasil pertemuan Center for Technology and Innovation Studies (CTIS) di Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.

Indonesia membutuhkan peta jalan keantariksaan nasional.

Diskusi CTIS menampilkan Ir. Adi Adiwoso,  Direktur Utama PT. Pasifik Satelit Nusantara (PSN), yang juga salah seorang perintis pembangunan satelit Palapa A-1 lebih 48 tahun lalu bersama tokoh persatelitan Indonesia, Alm. Profesor Iskandar Alisyahbana.

PSN baru saja berhasil meluncurkan Satelit Satria-1, pada 18 Juni 2023 dari Tanjung Canaveral, Florida AS, dan mulai akhir 2023 nanti akan melayani 50.000 titik jaringan internet diseluruh Indonesia.

Investasi swasta yang dibenamkan untuk pembangunan Satelit Satria-1 mencapai Rp8,1 triliun, yang nantinya akan disewa oleh Pemerintah untuk melayani daerah daerah terluar, tertinggal, dan terdepan Indonesia.

Adi Adiwoso menyampaikan bahwa setelah memetik pengalaman hampir 50 tahun, investasi swasta di bidang persatelitan di Indonesia sudah semakin layak.

Satelit swasta pertama di Indonesia adalah Satelit Cakrawarta-1 yang meluncur tahun 1997.

PSN sendiri mulai meluncurkan satelit komunikasi Garuda-1 pada tahun 2000. Saat ini PSN mengoperasikan Satelit Nusantara-1 sebagai satelit Broadband Pertama di Indonesia dan tengah bersiap meluncurkan Satelit Nusantara-5.

Di samping itu, ahli-ahli Indonesia juga sudah mulai membangun satelit satelit mini secara mandiri, yang dikenal sebagai Cubesat untuk ditempatkan di orbit rendah (Low Earth Orbit – LEO) ketinggian 500 kilometer.

Contohnya LAPAN-IPBSat untuk pertanian dan konservasi lingkungan (2013), LAPAN-A3Sat untuk remote sensing dan cuaca, ITB-Sat buatan ITB-Bandung, dan UNIBRAW Sat buatan Universitas Brawijaya Malang.

Kesemuanya ini dimungkinkan karena telah tersedianya teknologi 4.0,  termasuk teknologi Internet of  Things (IOT),  juga 3-D Printing yang memungkinkan rancang-bangun satelit dapat dilaksanakan secara cepat dan rinci.

Indonesia sukses meluncurkan satelit ke-18-nya, BRISat, di Guyana Space Center, Guyana, Prancis, pada Sabtu, 18 Juni 2016. (dok Komdigi)

Ditambah lagi, teknologi peluncur roket yang sudah sangat tersedia dengan biaya yang semakin murah.  Sebagai perbandingan, saat ini tengah dibangun jaringan satelit Starlinks yang terdiri 4000 satelit internet yang melingkupi seluruh Bumi, sehingga fasilitas internet dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Bumi.  Untuk itu, diluncurkan 60 satelit Starlinks per-minggu menggunakan roket Falcon-9 yang komponen-komponen roketnya dapat digunakan kembali (reusable), membuat operasi peluncuran roket cukup memakan biaya 10 juta dolar AS saja.

Adi Adiwoso juga menyampaikan bahwa satelit satelit komunikasi, seperti Satelit Satria-1, juga dilengkapi sensor cuaca sehingga bisa berfungsi sebagai satelit cuaca, mengingat operasi satelit komunikasi juga berkaitan dengan kondisi cuaca, liputan awan dan kelembaban wilayah yang dicakup satelit.

Di samping itu, jaringan satelit komunikasi ini juga bisa dipakai sebagai satelit navigasi guna menentukan posisi lintang-bujur di permukaan Bumi.

Khusus untuk teknologi remote sensing, nampaknya kemampuan mengolah data remote sensing menjadi informasi, yang dianalisis guna pengambilan kebijakan, lebih penting daripada membangun satelit remote sensingnya itu sendiri.  Oleh sebab itu, aplikasi data satelit remote sensing dengan beragam perangkat lunak yang dibangun secara spesifik perlu dikuasai oleh ahli-ahli Indonesia.

Di tengah maraknya perkembangan teknologi satelit dan aplikasi teknologi antariksa di tanah air, ternyata Indonesia belum memiliki kebijakan antariksa Nasional dan juga belum ada Peta Jalan Pembangunan Teknologi Persatelitan di Tanah Air.

Misalnya, untuk pembangunan Bandar Antariksa (Spaceport) yang memanfaatkan lokasi geografis ideal Indonesia di katulistiwa untuk peluncuran roket antariksa, ternyata belum diketahui kemana perijinan dan regulasi bisa diperoleh.

Dewan Pengarah CTIS, Profesor Rahardi Ramelan, yang juga mantan Menteri Ristek/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyarankan kiranya CTIS bisa mulai merintis pembuatan butir butir rancangan kebijakan keantariksaan dan peta jalan teknologi persatelitan untuk diusulkan kepada Pemerintah.

Rahardi Ramelan juga menyodorkan UU No.21 tahun 2013 Tentang Keantariksaan sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan keantariksaan nasional. ***

sumber : https://forestinsights.id/kondisi-geografis-ideal-indonesia-butuh-kebijakan-keantariksaan-dan-peta-jalan-industri-persatelitan/

 

 

Pusat Kajian Teknologi dan Inovasi Centre for Technology and Innovation studies

  • +62 818 0515 1254
  • secretariat@ctis.id
  • Kep. Menteri Hukum dan HAM, No AHU-0001955.AH.01.07.Th 2023
CTIS 2023